Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam wadah Real Estate Indonesia (REI) berkolaborasi untuk menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Menurutnya, hal ini dibutuhkan guna mengatasi ketersediaan lahan yang kedepannya akan semakin berkurang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan saat membuka Rakerda REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026).

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyinggung ketersediaan lahan yang menjadi tantangan Bali dalam upaya penyediaan hunian layak huni. Menjawab tantangan tersebut, pengembangan perumahan di Pulau Dewata mesti dirancang secara khusus karena kian berkurangnya lahan.

“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya Bali membutuhkan desain untuk perumahan warga di kawasan perkotaan dan perdesaan.

“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” urainya.

Lahan Produktif Tak Bisa Dilabrak untuk Kawasan Pemukiman  

Ditambahkan olehnya, konsep pemanfaatan lahan yang efisien sejalan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee.

“Ini berarti, lahan produktif tak bisa dilabrak untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tak produktif saja yang boleh dikembangkan,” cetusnya.

Untuk itu, ia minta OPD terkait memetakan kawasan yang bisa dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung aspirasi REI terkait batas minimum pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan seluas 100 meter persegi.

“Ini PR bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi agar lebih fleksibel,” imbuhnya.

Ia berpendapat, hal ini harus menjadi perhatian karena ke depan tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi sejalan pertambahan jumlah penduduk.

“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil. Sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” pungkasnya.

Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi merupakan momentum evaluasi agar organisasi ini makin kuat dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Darma Setiawan menambahkan, pertumbuhan ekonomi merupakan peluang bagi anggota REI karena kebutuhan hunian pasti meningkat.

“Terlebih lagi saat ini pemerintah punya program tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini dengan menggerakkan ekosistem dan memberi kontribusi nyata,” terangnya.

Masyarakat Bali harus Bangga, Gubernur Koster Profesional dan Rasional  

Sementara itu, Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster pada Rakerda REI Bali.

“Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional, masyarakat Bali harus bangga,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Joko Suranto menyinggung tingginya tingkat investasi properti di Daerah Bali yang mencapai Rp. 12,1 triliun. Namun demikian, besarnya investasi ini membutuhkan terobosan dan perhatian dari pemerintah.

“Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” ujarnya. Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang bertindak sebagai offtaker.

Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya menginformasikan, kegiatan yang melibatkan 61 peserta ini bertujuan untuk evaluasi dan menyusun program kerja serta menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dalam sektor properti. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Antusiasme masyarakat yang memadati Pasar Rakyat di Kabupaten Bangli menjadi pemandangan yang membahagiakan bagi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster. Tidak hanya warga Bangli, masyarakat dari berbagai kabupaten, seperti Badung, Gianyar, Klungkung, hingga Denpasar, turut datang untuk berbelanja langsung dari para petani, pelaku UMKM, dan perajin lokal.

Suasana penuh semangat tersebut menjadi salah satu topik yang dibahas Ibu Putri Koster saat berdialog dengan masyarakat melalui siaran interaktif Radio RPKB Bali di Bangli, Rabu (8/7). Dalam siaran tersebut, ia mengajak masyarakat memahami bahwa Pasar Rakyat memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

Menurutnya, Pasar Rakyat lahir dari keinginan sederhana untuk mempererat kebersamaan antarpengurus TP PKK se-Bali sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Selama ini, pertemuan para pengurus lebih banyak berlangsung dalam rapat atau agenda resmi. Melalui Pasar Rakyat, kebersamaan itu diwujudkan dalam aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

“Pasar Rakyat menjadi ruang bagi kami untuk bergerak, berbagi, dan mempererat kebersamaan. Selain berkumpul, kami juga bisa menyapa masyarakat sekaligus memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap pelaksanaan Pasar Rakyat melibatkan seluruh TP PKK kabupaten/kota di Bali yang turut membawa paket bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Sementara itu, TP PKK Provinsi Bali menyiapkan ratusan paket bantuan berisi beras, kebutuhan pokok, serta berbagai produk lokal yang dibeli langsung dari para pedagang di lokasi kegiatan.

Bagi Ibu Putri, kebahagiaan terbesar bukanlah ketika seluruh rangkaian acara berjalan lancar, melainkan saat melihat senyum para pedagang kecil yang dagangannya habis terjual. Ia mengaku terharu menyaksikan banyak pedagang yang semula ragu membawa dagangannya justru harus beberapa kali pulang mengambil stok tambahan karena tingginya minat masyarakat.

“Hal-hal kecil seperti itu mampu menghadirkan kebahagiaan. Ketika melihat pedagang pulang dengan wajah sumringah karena hasil jualannya laris, di situlah kita merasakan bahwa kegiatan sederhana pun bisa memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan semacam itu juga menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memangkas rantai distribusi. Masyarakat dapat membeli produk langsung dari petani dengan harga yang lebih terjangkau, sementara petani dan pelaku UMKM memperoleh keuntungan yang lebih baik.

Lebih jauh, Ibu Putri menegaskan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui bantuan permodalan. Hal yang tidak kalah penting adalah membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kualitas produk, serta mendorong lahirnya industri pengolahan berbasis potensi lokal.

Ia mencontohkan jeruk Kintamani yang memiliki kualitas sangat baik. Menurutnya, komoditas unggulan tersebut tidak hanya layak dipasarkan sebagai buah segar, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah, seperti jus, sirup, selai, hingga aneka suvenir khas daerah yang mampu memperkuat sektor pariwisata Bangli.

“Jangan hanya menjual hasil panen mentah. Kita harus mulai berpikir bagaimana mengolahnya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran media penyiaran dalam mendukung pembangunan daerah. Di tengah derasnya arus informasi digital, radio dinilainya tetap memiliki posisi strategis sebagai media yang dipercaya masyarakat.

“Radio tetap memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan informasi yang akurat sekaligus mengedukasi masyarakat. Karena itu, pelaku UMKM juga perlu memanfaatkan media penyiaran sebagai sarana promosi,” tuturnya.

Tak hanya berbicara mengenai ekonomi kerakyatan, Ketua TP PKK Provinsi Bali tersebut juga mengajak masyarakat membangun kesadaran terhadap pengelolaan sampah dari sumbernya. Ia kembali mengingatkan pentingnya menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 dengan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah.

Menurutnya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya dapat diselesaikan apabila masyarakat disiplin mengelola sampah organik menjadi kompos, sementara pemerintah memperkuat sistem pengelolaan sampah anorganik secara terpadu.

“Sampah kelihatannya persoalan kecil, tetapi bila tidak dikelola dengan benar akan menjadi persoalan besar bagi generasi mendatang. Karena itu, perubahan harus dimulai dari rumah kita masing-masing,” pesannya.

Di penghujung dialog, Ibu Putri kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong-royong. Menurutnya, keberhasilan membangun Bali tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam menggerakkan ekonomi lokal, mencintai produk daerah, menjaga lingkungan, dan saling menguatkan demi terwujudnya kesejahteraan bersama. (gs/bi)

Bangli, baliilu.com – Pasar Rakyat “Masyarakat Berbelanja dan Berbagi” yang digelar di Alun-alun Kota Bangli, Rabu (8/7), bukan sekadar ruang transaksi antara penjual dan pembeli. Di balik antusiasme masyarakat memborong hasil pertanian, hasil peternakan, produk kuliner, hingga produk UMKM, tersimpan sebuah gerakan yang digagas Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan sekaligus membangun perubahan perilaku masyarakat Bali.

Di hadapan para Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, jajaran pemerintah daerah, pelaku UMKM, petani, peternak, dan masyarakat, Putri Koster mengisahkan bahwa program tersebut lahir dari sebuah gagasan sederhana saat memimpin TP PKK Provinsi Bali periode 2018–2023. Ia menginginkan seluruh pengurus PKK se-Bali memiliki wadah untuk berkumpul secara rutin, namun bukan sekadar pertemuan seremonial.

“Lalu tiang punya ide, bagaimana kalau seperti arisan, tetapi bentuknya adalah Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi. Jadi setiap bulannya kami keliling,” ungkapnya.

Berangkat dari gagasan tersebut, kegiatan Pasar Rakyat kini terus bergulir dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali melalui TP PKK Provinsi Bali. Menurut Putri Koster, dukungan anggaran sekitar Rp 200 juta pada setiap penyelenggaraan terbukti mampu memicu perputaran ekonomi masyarakat yang jauh lebih besar.

“Dengan modal yang kita keluarkan rata-rata Rp 200 juta, semoga hasil penjualan para produsen, baik kuliner, pertanian maupun IKM, bisa jauh di atas Rp 200 juta. Selama ini bahkan ada yang mencapai Rp 500 juta, Rp 600 juta hingga Rp 800 juta,” ujarnya.

Namun, menurut Putri Koster, nilai transaksi bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah mempertemukan masyarakat dengan para produsen secara langsung sehingga hasil pertanian, peternakan, dan produk lokal memperoleh nilai ekonomi yang lebih baik, sekaligus memperkuat semangat gotong-royong seluruh pengurus PKK dalam menggerakkan ekonomi rakyat.

Selain berbelanja, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi berbagi kepada masyarakat. Sebanyak 100 warga menerima bantuan berupa paket kebutuhan pokok serta berbagai produk yang dibeli langsung oleh para pengurus TP PKK dari stan-stan pedagang di lokasi kegiatan. Menurut Putri Koster, konsep “Berbelanja dan Berbagi” merupakan wujud nyata kepedulian sekaligus dukungan terhadap para pelaku usaha lokal.

“Belanjaannya tidak kami bawa pulang. Dari dana yang dimiliki PKK, kami berbagi. Kami membeli langsung produk para pedagang di sini agar manfaatnya kembali kepada masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan itu, Putri Koster juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai dan menggunakan produk lokal Bali. Menurutnya, hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan Bali memiliki kualitas yang sangat baik sehingga sudah seharusnya menjadi pilihan utama masyarakat Bali.

“Apa yang dihasilkan di Bali sebaiknya dinikmati semaksimalnya untuk Bali. Kekurangannya barulah kita datangkan dari luar. Jangan sampai terbalik, apa yang kita hasilkan di Bali justru kita jual keluar, lalu kita dengan bangga membeli produk dari luar,” tegasnya.

Di tengah upaya menggerakkan ekonomi kerakyatan, Putri Koster juga menyampaikan pesan yang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Bali, yakni pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan bahwa Bali sedang bergerak meninggalkan kebiasaan membuang sampah menuju budaya pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019.

“Mari Bali mulai dari sekarang mengubah mindset. Sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri. Pemerintah tugasnya membuat kebijakan, membuat aturan, dan menegakkan aturan. Dengan demikian barulah semuanya menjadi tertib,” ujarnya.

Ia optimistis perubahan tersebut dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat berjalan bersama. Menurutnya, sebaik apa pun regulasi yang dibuat pemerintah tidak akan bermakna tanpa partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakannya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bangli sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, Pasar Rakyat menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi unggulan Bangli, khususnya sektor pertanian dan peternakan.

Ia menjelaskan, Kabupaten Bangli merupakan penghasil telur terbesar di Provinsi Bali sekaligus satu-satunya daerah di Bali yang memproduksi telur Omega-3. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap produk-produk unggulan Bangli semakin dikenal dan mampu diserap oleh seluruh kabupaten/kota di Bali.

Pasar Rakyat kali ini diikuti oleh 27 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), 65 pelaku UMKM, serta 17 pelaku usaha sektor pertanian. Hingga pukul 10.00 WITA, nilai transaksi yang tercatat telah menembus lebih dari Rp217 juta dan diperkirakan terus bertambah seiring tingginya antusiasme masyarakat hingga penutupan kegiatan pada sore hari.

“Kami berharap seluruh masyarakat Bangli datang berbelanja agar kita bersama-sama membantu UMKM, IKM, petani, dan peternak yang ada di Kabupaten Bangli,” ujar Sariasih Sedana Arta.

Melalui Pasar Rakyat “Masyarakat Berbelanja dan Berbagi”, Putri Koster kembali menegaskan bahwa TP PKK bukan sekadar organisasi pendamping program pemerintah, melainkan motor penggerak perubahan sosial di tengah masyarakat. Mulai dari menguatkan ekonomi keluarga, menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal, hingga membangun budaya hidup bersih dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tidak cukup dibangun melalui kebijakan semata, tetapi juga melalui perubahan perilaku yang dimulai dari keluarga.

Turut mendampingi Putri Koster, Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Sekretaris I TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Suciati Diar, jajaran Pemerintah Kabupaten Bangli, Ketua TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali, para pelaku UMKM, IKM, petani, peternak, serta ratusan masyarakat yang memadati area Pasar Rakyat. (gs/bi)