Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

HUT Ke-40 LPD, Implementasikan ”Catur Purusa Artha” Dalam Pengelolaan LPD

BALIILU Tayang

:

hut lpd
HUT LPD: Penyerahan bantuan paket komputer saat pelaksanaan HUT ke-40 Lembaga Perkreditan Desa pada Senin, 23 Desember 2024 yang berlangsung di auditorium Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar. (Foto: eka)

Denpasar, baliilu.com – Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada Senin, 23 Desember 2024 melaksanakan hari ulang tahunnya (HUT) yang ke-40 yang berlangsung di auditorium Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar dengan tema ‘’Implementasi Catur Purusa Artha 40 Tahun LPD Bali’’.

HUT Lembaga Perkreditan Desa (LPD) semestinya pada tanggal 24 November 2024 namun karena ada hajatan nasional maka diundur pada hari ini yang dihadiri Pj. Gubernur Bali, anggota DPD RI Dr. IB Rai Dharmawijaya Mantra, S.E., M.Si., Ketua DPRD Provinsi Bali, Direktur Utama BPD Bali, Rektor UNHI, Rektor STIKOM Bali, Ketua PHDI Bali, Ketua BKS-LPD Bali I Nyoman Cendikiawan, S.H., M.Si., Plt. Kepala LP-LPD Bali Nengah Karmayasa, dan undangan lainnya.

Pj. Gubernur Bali yang diwakili Kadis Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Saputra, S.H., M.H. membacakan sambutan Pj. Gubernur mengatakan bahwa tema ‘’Implementasi Catur Purusa Artha 40 Tahun LPB Bali’’ sangat relevan dengan perkembangan LPD saat ini. Catur Purusa Artha adalah 4 tujuan hidup umat Hindu terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan Moksa.

‘’Pengelolaan LPD harus mengimplementasikan keempat prinsip tersebut. Prinsip dharma dimaknai bahwa operasional LPD harus berlandaskan pada ajaran agama yakni kebenaran, kesetiaan, kejujuran dan hukum. Demikian juga prinsip Artha Kama dan Moksa harus tercermin dalam pengelolaan LPD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan krama desa adat dan mewujudkan kesukertan desa adat,’’ ucap Jaya Saputra.

Dengan kurun waktu sejak tahun 1984 sampai saat ini, LPD telah berkembang pesat dan memberikan kontribusi serta manfaat pada pembangunan desa adat, dalam aspek sosial religius perekonomian Bali.

Baca Juga  Kuatkan LPD, Buat ‘’Perarem’’ Khusus dan Masa Jabatan Pengurus

Berdasarkan data LP-LPD Provinsi Bali pada Oktober 2024 terdapat 1.439 desa adat telah memiliki LPD dengan total aset tercatat sebesar Rp 33 triliun lebih, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8.200 orang lebih.

Jaya Saputra mengungkapkan, selain LPD telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada perekonomian Provinsi Bali, di bagian lain LPD mengalami permasalahan penurunan kinerja. Ada LPD yang tidak sehat, tidak profesional, hubungan yang tidak harmonis antara pengelola LPD dan prajuru desa adat, bahkan ada yang terjerat kasus hukum. ‘’Oleh karena itu saya mengajak semua pihak menjadikan momentum ulang tahun LPD ke-40 ini selain ungkapan rasa syukur atas keberhasilan LPD sekaligus dijadikan evaluasi secara fundamental untuk perbaikan LPD di masa mendatang,’’ ucapnya menegaskan.

‘’Saya mengajak prajuru desa adat, majelis desa adat Bali, LP-LPD, BKS LPD agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola LPD agar kinerja LPD semakin baik mulai dari mengevaluasi regulasi yang ada, sistem operasional prosedur, penguatan kelembagaan, sistem pengawasan yang kuat dan peningkatan kapasitas SDM pengelola LPD serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dan utama dalam perbaikan tata kelola LPD,’’ imbuhnya lagi.

Jaya Saputra menegaskan bahwa LPD desa adat sebagai kahyangan suci maka krama desa adat, pengelola LPD, prajuru desa adat wajib subakti menyucikan, memuliakan, menjaga dan merawat LPD dengan disiplin dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat untuk mewujudkan kesukertan desa adat dan tentunya berkontribusi perekonomian Bali maju untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara sekala dan niskala.

Sementara itu, Anggota DPD RI IB Rai Dharmawijaya Mantra mengatakan bahwa ekosistem itu harus menjadi hal yang sangat penting untuk LPD ke depan dan strategi secara mikro itu perlu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga, dalam sistem ekonomi bisa terjawab dalam pemenuhan semua sumber daya manusia. Artinya, semua sumber daya yang dimiliki LPD tersebut bisa berjalan dengan baik.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Lepas Jalan Sehat HUT Ke-27 BKS LPD Kota Denpasar

’’Itu kira-kira yang perlu dipikirkan ke depan. Sehingga, tata kelola itu satu-satunya hal yang paling penting saat ini, tidak ada lainnya lagi,’’ ucap Rai Mantra.

Sedangkan Ketua BKS-LPD I Nyoman Cendikiawan mengatakan bahwa LPD di usianya yang ke-40, kita jadikan momen untuk kontemplasi diri, apa yang sudah kita lakukan selama 40 tahun, dimana LPD yang sudah baik mari kita tingkatkan, yang masih kurang mari kita perbaiki bersama-sama. ’’Ya ini wujud dari krama Bali bahwa LPD itu masih diperlukan. Ini terbukti 40 tahun sudah usianya,’’ ujarnya.

Namun demikian, kita berharap konsep kekinian berteknologi barat berjiwa timur, tentu secara teknologi digitalisasi, komputerisasi juga menyesuaikan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik, cepat, mudah dan ringan.

Cendikiawan mengatakan dari 1.439 LPD yang ada di Bali, yang mampu memberikan kontribusi kepada desa adat masih lebih banyak dan jangan semata-mata diukur dari sisi ekonomi bisnis tetapi juga sisi sosialnya dimana LPD telah memberikan manfaat sosial bagi krama adat untuk pelestarian seni, adat dan budaya.

’’Intinya, terima kasih kepada semua pihak di Bali ini, pemerintah, DPRD, tokoh-tokoh adat, utamanya krama adat yang memiliki LPD. Mari kita jaga bersama-sama LPD ini. Semoga bisa menjadi tumpuan ekonomi di masa depan dan saya mewakili teman-teman yang tergabung dalam Badan Kerja Sama LPD Bali mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang selama ini. Yang jelas adalah kita tetap konsepnya adalah melihat masa lalu, menengok masa lalu, melihat masa kini dan menatap masa depan,’’ ucapnya.

Cendikiawan menegaskan dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyosialisasikan program-program digital yang tadi sudah diluncurkan artinya bagaimana LPD itu memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan ringan dan bisa terjangkau ke seluruh warga.

Baca Juga  ‘’Exit Meeting’’ Audit LPD Tahun 2024 di Badung

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan peluncuran dua buah buku tentang LPD buah karya Prof. I Wayan Ramantha dan Bank BPD Bali. (eka/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Ibu-ibu PKK Kumpulkan Minyak Jelantah Jadi Avtur, Legislator Apresiasi Terobosan Tersebut

Published

on

By

avtur minyak jelantah
KUNKER: Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan dalam Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (23/4/2026). (Foto: dpr.go.id)

Yogyakarta, baliilu.com — Inovasi pengelolaan limbah rumah tangga menjadi energi kembali mendapat perhatian. Minyak jelantah yang dikumpulkan ibu-ibu PKK di Semarang dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini diolah di Kilang Cilacap menjadi bahan bakar pesawat (avtur). Hal ini sebagai bagian dari upaya pemanfaatan limbah sekaligus penguatan ketahanan energi nasional.

Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menyebut program tersebut sebagai terobosan yang memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus ekonomi masyarakat. “Tadi Bapak GM MOR IV menyampaikan bahwa di Semarang, di MOR IV Semarang, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada ibu-ibu dari PKK yang mengumpulkan minyak jelantah ini yang diolah di Kilang Cilacap untuk dijadikan avtur,” ujar Rokhmat Ardiyan usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi XII DPR RI ke Kota Yogyakarta, DIY, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, Legislator Dapil Jawa Barat ini menegaskan bahwa minyak jelantah yang selama ini dianggap sebagai limbah berbahaya kini memiliki nilai tambah ekonomi setelah diolah menjadi energi baru.

“Ini adalah terobosan yang sangat positif, di mana minyak jelantah atau minyak sampah yang bisa menjadi limbah berbahaya, kini diubah menjadi avtur,” jelasnya.

Menurut Rokhmat, keterlibatan masyarakat, khususnya kelompok ibu-ibu PKK, menjadi bagian penting dalam rantai pasok ekonomi sirkular. Selain mengurangi limbah rumah tangga, program ini juga berpotensi membuka sumber pendapatan baru di tingkat lokal.

Dengan demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan kinerja dalam menjaga ketersediaan energi nasional, termasuk BBM dan LPG. Hal ini guna memperkuat ketahanan energi Indonesia.

“Harapannya Pertamina meningkatkan kinerja, meningkatkan stok BBM dan LPG, sehingga bisa terwujud ketahanan energi, swasembada energi, dan kemandirian energi,” sebutnya.

Baca Juga  ‘’Exit Meeting’’ Audit LPD Tahun 2024 di Badung

Program pengolahan minyak jelantah menjadi avtur ini dinilai sebagai contoh nyata sinergi antara masyarakat, BUMN, dan pemerintah dalam mendukung transisi energi berkelanjutan sekaligus memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rakercab Pramuka Buleleng 2026, Fokus Susun Program Adaptif dan Dukung Ketahanan Pangan

Published

on

By

Kwarcab Pramuka Buleleng
RAKERCAB: Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, pada Sabtu (25/4/2026). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Buleleng menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) di Lobi Atiti Wisma Kantor Bupati Buleleng, pada Sabtu (25/4/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran pengurus Kwarcab Buleleng, badan kelengkapan, kwartir ranting se-Buleleng, Dewan Kerja Cabang (DKC), serta Dewan Kerja Ranting (DKR).

Ketua Panitia Rakercab, I Dewa Made Susastra Ginata, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakercab menjadi forum penting untuk memperkuat perencanaan organisasi. Evaluasi program kerja sebelumnya dan penyusunan strategi ke depan menjadi fokus utama.

Ia menjelaskan, Rakercab 2026 mengusung tema penguatan Pramuka Buleleng dalam mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas. Forum ini juga menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas berbagai kendala dalam pelaksanaan program.

Dalam pembahasan, peserta dibagi ke dalam empat komisi. Komisi A membahas kebijakan strategis, pendirian lembaga atau badan usaha, tata kelola aset, serta inovasi kwartir. Komisi B fokus pada program bina muda, binawasa, kesakaan, satuan komunitas, dan gugus darma.

Selanjutnya, Komisi C membahas aspek organisasi dan hukum, rencana penelitian dan pengembangan, serta program usaha, aset, kreativitas, dan inovasi. Sementara Komisi D mengulas bidang pengabdian masyarakat, bela negara, serta kehumasan dan informatika.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Bela Negara, dan Lingkungan Hidup Kwarda Bali, I Gede Agus Arjawa Tangkas, menekankan pentingnya transformasi organisasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Kita di pramuka ini hampir setiap hari bertemu lewat zoom, WA group, selalu bicara terkait organisasi yang kita cintai ini. Demi eksistensi organisasi ini, dan tetap relevan di kalangan muda, mau tidak mau kita harus merapat mengikuti digitalisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, program kepramukaan ke depan harus mengedepankan prinsip adaptif, kolaboratif, dan responsif. Menurutnya, tantangan seperti persoalan sampah di Bali perlu mendapat perhatian serius dari Gerakan Pramuka.

Baca Juga  Kuatkan LPD, Buat ‘’Perarem’’ Khusus dan Masa Jabatan Pengurus

Selain itu, ia mengingatkan bahwa keterlibatan Pramuka dalam penanganan bencana membutuhkan keterampilan khusus, tidak hanya mengandalkan tenaga dan semangat.

“Karena untuk terjun ke lokasi bencana perlu keterampilan khusus, tidak bisa modal tenaga dan semangat saja, perlu pengetahuan tentang teknik evakuasi,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Buleleng dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Putu Ariadi Pribadi, menegaskan pentingnya Rakercab sebagai forum evaluasi dan perencanaan. Ia menyebut Rakercab 2026 menjadi wadah untuk mensosialisasikan program kerja tahun 2026 sekaligus merancang program kerja tahun 2027.

“Melalui Rakercab 2026 ini adalah wadah demokrasi mensosialisasikan program kerja 2026 dan merencanakan program kerja Kwarcab Buleleng 2027, serta melaksanakan evaluasi terhadap program kerja yang telah terlaksana,” ujarnya.

Pemerintah berharap Rakercab mampu menghasilkan program yang terukur dan sistematis, serta mampu menjangkau lebih banyak anggota Pramuka di Buleleng.

“Karena kami sangat yakin Pramuka menjadi salah satu organisasi yang sangat ideal untuk membentuk generasi muda yang cakap menuju Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

Melalui Rakercab ini, Kwarcab Buleleng didorong menyusun program yang inovatif, relevan, dan mampu menjawab tantangan zaman. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Tanam Mangrove Bersama Jamintel Kejagung dan Kejati Bali, Gubernur Koster Ajak Sinergi Tingkatkan Cakupan Ruang Hijau Bali

Published

on

By

gubernur koster
TANAM MANGROVE: Gubernur Bali Wayan Koster turun langsung menanam mangrove bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Prof. Reda Manthovani dan Kejaksaan Tinggi Bali di Taman Hutan Raya (Tahura) Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (25/4) pagi. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster turun langsung menanam mangrove bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Prof. Reda Manthovani dan Kejaksaan Tinggi Bali di Taman Hutan Raya (Tahura) Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (25/4) pagi. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Walikota Denpasar IGN Jaya Negara, serta unsur Forkopimda Provinsi Bali.

Gubernur Koster menyampaikan pentingnya mangrove sebagai benteng alami untuk menjaga ekosistem Bali sekaligus memperkuat daya saing pariwisata global. Ia mengungkapkan bahwa cakupan ruang hijau di Bali saat ini masih berada di angka sekitar 20 persen. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan peningkatan hingga minimal 30 persen, bahkan mencapai 35 persen dalam empat tahun ke depan.

“Bali tidak hanya membutuhkan ekosistem yang baik, tetapi juga karena Bali adalah destinasi wisata dunia, isu lingkungan menjadi sangat sensitif terhadap keberlanjutan pariwisata,” ujarnya.

Bukan Sekadar Memelihara, Tapi Memuliakan

Koster menekankan bahwa upaya penghijauan di Bali tidak sekadar program lingkungan, tetapi berakar kuat pada kearifan lokal yang diwariskan leluhur, yakni konsep Sad Kerthi. Dalam konteks pelestarian tumbuhan dan hutan, ajaran tersebut dikenal sebagai Wana Kerthi, yang dimaknai sebagai upaya “memuliakan tumbuh-tumbuhan”.

“Bukan sekadar memelihara, tetapi memuliakan. Karena tumbuh-tumbuhan, terutama mangrove, adalah sumber kehidupan manusia penghasil oksigen, sumber pangan, sekaligus penjaga keseimbangan alam,” tegasnya.

Ia juga menyoroti peran strategis mangrove dalam menyerap karbon, memperkuat struktur tanah, serta mencegah abrasi pantai yang terus menggerus daratan Bali, baik di wilayah utara maupun selatan.

Saat ini, luas mangrove di Bali diperkirakan sekitar 1.200 hektare di kawasan Denpasar dan sekitarnya, dan lebih luas jika digabungkan dengan wilayah lain seperti Buleleng dan Jembrana. Namun demikian, Koster menilai luasan tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk menahan laju abrasi.

Baca Juga  BKS LPD Provinsi Bali Menghaturkan Rahajeng Rahina Suci Galungan dan Kuningan

“Daratan Bali terus berkurang akibat abrasi. Banyak lahan kini hanya tersisa sertifikatnya. Mangrove menjadi solusi penting untuk memperluas dan mempertahankan daratan,” jelasnya.

Koster juga mengaitkan gerakan penghijauan dengan momentum budaya lokal seperti Tumpek Wariga, hari suci dalam kalender Bali yang dikhususkan untuk menghormati tumbuh-tumbuhan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanaman tidak harus menunggu hari tersebut, melainkan menjadikannya sebagai spirit berkelanjutan.

Selain penanaman mangrove, kegiatan ini juga diisi dengan pelepasan puluhan burung seperti cerucuk, kuntul, dan koak sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem.

Jamintel Reda Manthovani Puji Kekompakan Era Kepemimpinan Gubernur Koster

Sementara itu, Reda Manthovani menyampaikan apresiasinya terhadap kekompakan pemerintah dan masyarakat Bali dalam menjaga lingkungan di bawah kepemimpinan Gubernur Koster.

“Menanam mangrove bukan hanya memulihkan alam, tetapi juga membentuk karakter diri. Apa yang kita lakukan hari ini akan tertanam dalam memori kita untuk terus menjaga lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain dan memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam, sebagaimana nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur Bali.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 2.000 bibit mangrove jenis Rhizophora diserahkan secara simbolis kepada komunitas pecinta mangrove di Bali, seperti Mangrove Care Forum, Simbar Segara, dan Mangrove Ranger. Dari jumlah tersebut, 200 bibit ditanam langsung oleh para peserta yang hadir.

Harap Rutinitas Tanam Mangrove Diikuti Instansi Pemerintah dan Swasta Lain di Bali

Koster berharap inisiatif yang digagas Kejaksaan Tinggi Bali ini dapat diikuti oleh berbagai instansi, baik pemerintah daerah maupun vertikal, guna mempercepat pencapaian target luasan hutan dan ruang hijau di Bali.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga masa depan Bali ekosistem yang sehat akan mengangkat citra pariwisata kita secara langsung,” pungkasnya. (gs/bi)

Baca Juga  Sambut HUT Ke-33, LPD Desa Adat Peninjoan Gelar Jalan Santai Bersama Masyarakat

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca