Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Rapat Paripurna Ke-26, DPRD Bali Setujui Penambahan Penyertaan Modal Rp 445 M di BPD Bali

BALIILU Tayang

:

RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menerima dokumen dari Wakil Koordinator Pembahas Raperda DPRD Bali, Gede Kusuma Putra saat memimpin Rapat Paripurna Ke-26 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/1). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar kepada PT BPD Bali. Persetujuan itu disampaikan saat Sidang Paripurna Ke-26 DPRD Provinsi Bali, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/1).

Rapat paripurna dengan agenda laporan akhir Dewan terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua II, Ida Gede Komang Kresna Budi bersama segenap anggota DPRD Bali. Hadir Gubernur Bali Wayan Koster bersama pimpinan perangkat daerah Bali dan undangan lainnya.

Wakil Koordinator Pembahas dari DPRD Bali, Gede Kusuma Putra menyampaikan penambahan penyertaan Modal di PT. Bank BPD Bali yang akan dilaksanakan tahun 2026 ini merupakan sebuah langkah strategis yang dilakukan oleh Gubernur Bali. Menurut dia mengingat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Jumat, 7 November 2025 merilis 3 point pernyataan yang akan berpengaruh besar terhadap kondisi Perbankkan Nasional dimana salah satunya adalah OJK berencana menghapus kategori KBMI 1 yaitu Bank dengan modal inti 3T-6T.

Kusuma Putra menjelaskan langkah ini menjadi bagian strategis OJK untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri perbankan nasional serta memastikan bank-bank kecil dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Di sisi lain, PT. Bank BPD Bali pada RUPSLB tanggal 12 September 2025 telah menyetujui perubahan anggaran dasar PT. Bank BPD Bali serta menetapkan besarnya modal dasar menjadi 7 T.

Penguatan permodalan mempunyai tujuan diantaranya meningkatkan daya saing, meningkatkan kapasitas usaha, meningkatkan kapasitas manajemen resiko, dan mendukung digitalisasi dan transformasi.

Menurutnya kondisi ini tentunya akan bisa menjawab beberapa tantangan yang menjadi current issue industri perbankkan Indonesia diantaranya keamanan cyber dan data nasabah, persaingan bank digital dan inovasi serta fokus pada transisi ekonomi hijau.

Baca Juga  <strong>Pj. Gubernur Mahendra Jaya Ajak BPD Bali ‘’Ngrombo’’ Kemiskinan Ekstrem</strong>

Dengan mencermati sebuah ekosistem tentu diperlukan adanya keseimbangan, penguatan di 1 sektor tanpa dibarengi penguatan di sektor yang lain akan menyebabkan disharmonisasi yang menjadikan terganggunya ekosistem itu sendiri.

Berbicara ekosistem pembiayaan penambahan penyertaan modal di PT. Bank BPD Bali menyentuh sisi krediturnya sedangkan sisi debitur (pelaku usaha) perlu juga mendapatkan penguatan. Keberadaan Lembaga Penjaminan Kredit adalah jawabannya.

Hal ini didukung oleh Danantara Indonesia yang menilai bahwa, penjaminan kredit penting untuk mendukung kewirausahaan di Indonesia karena penjaminan kredit (perlindungan debitur) dapat mendorong berkembangnya semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit). Dengan perlindungan Debitur kemungkinan pelaku usaha untuk bangkit kembali setelah gagal atau menghadapi kebangkrutan. Selain itu penjaminan kredit dipandang sebagai bagian penting dari ekosistem pembiayaan dan menekankan BUMD untuk bisa merealisasikannya guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan yang telah menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar 445 M kepada PT. BPD Bali di tahun 2026. Penambahan penyertaan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Bali ke depan, sehingga perputaran ekonominya semakin sehat.

Dengan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 M ini, maka total saham yang dimiliki Pemprov Bali saat ini menjadi Rp 1,28 T (33,9%), hasil ditambah dengan jumlah sebelumnya hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp 839,9 M.

“Apabila provinsi lain mengunci penyertaan modal di bank yang ditunjuk daerahnya masing-masing agar provinsinya menjadi pemegang saham paling tinggi, maka tidak demikian dengan Provinsi Bali, karena kita tidak perlu terlalu berambisi, mengingat fiskal yang dimiliki Provinsi Bali belum mampu melewati fiskal Kabupaten Badung,” ungkapnya.

Ke depan, kata Gubernur Koster secara kolaboratif Provinsi Bali bersama Kabupaten seluruhnya akan mendorong PT. BPD Bali untuk lebih sehat. Sehingga mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD Bali, melakukan pembenahan secara internal untuk dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik, dan menemukan peluang-peluang baru yang nantinya menjadi dasar secara progresif. Agar dapat membanggakan krama Bali, dan setiap klarifikasi pengajuan akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna, Bahas Dua Raperda Inisiatif Dewan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Peringatan 24 Tahun Tragedi Bom Bali, Pemkab Badung Gaungkan Perdamaian dan Toleransi 

Published

on

By

Doa Bersama Lintas Agama di Monumen Ground Zero
DOA BERSAMA: Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, I Wayan Wijana saat hadiri doa bersama lintas agama di Monumen Ground Zero, Jalan Legian, Kuta, Senin (12/10). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Badung kembali meneguhkan komitmen toleransi global melalui doa bersama lintas agama di Monumen Ground Zero, Jalan Legian, Kuta, Senin (12/10) malam. Kegiatan ini digelar untuk memperingati 24 tahun tragedi Bom Bali I (2002) sekaligus mengenang peristiwa Bom Bali II (2005).

Acara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh perwakilan konsulat jenderal negara sahabat, anggota DPD RI, BNPT, LPSK, Forkopimda, serta para penyintas dan keluarga korban.

Mewakili Bupati Badung, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, menyatakan bahwa peringatan ini adalah ruang penghormatan untuk merawat kerukunan, bukan untuk membuka luka lama. Sebagai langkah konkret, Pemkab Badung saat ini tengah mempercepat pembenahan fasilitas sejarah.

“Sebagai bentuk penghormatan dan wadah edukasi, Pemkab Badung sedang membangun Museum Perdamaian Bali. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Wijana menegaskan, filosofi lokal seperti Tri Hita Karana dan Tat Twam Asi harus menjadi benteng pertahanan melawan radikalisme. Ia juga mengajak desa adat, pecalang, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk bersinergi menjaga keamanan pariwisata.

“Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan. Dari Badung, kita ingin menyampaikan pesan kepada dunia bahwa Bali aman, damai, dan terbuka untuk semua orang,” tambah Wayan Wijana.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Badung selaku Ketua Panitia, Ida Bagus Putu Mas Arimbawa, menambahkan bahwa selain memberikan dukungan moral bagi keluarga korban, agenda ini memperkuat fondasi kemanusiaan di tengah perbedaan.

“Tragedi masa lalu menjadi pengingat bahwa persatuan, penghormatan terhadap perbedaan, dan kepedulian antarsesama adalah modal utama mewujudkan Bali yang aman dan beradab,” tutup Mas Arimbawa. (gs/bi)

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Penjelasan soal Perubahan Ketiga Raperda Inisiatif Retribusi Jasa Usaha

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

SIGAP DEWA, Inovasi Sekretariat DPRD Badung Menuju Tata Kelola Digital Terintegrasi

Published

on

By

Sekwan Dprd Badung
Sekretaris DPRD Kabupaten Badung DR. I Gde Surya Kurniawan, SSTP., M.Si. (Foto: dok)

Badung, baliilu.com – Transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan memindahkan pekerjaan manual ke perangkat elektronik. Perubahan yang sesungguhnya membutuhkan integrasi proses kerja, penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan data, serta budaya organisasi yang kolaboratif dan berorientasi pada hasil. Menjawab tantangan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung mengembangkan SIGAP DEWA (Sistem Integrasi Governance, Administrasi dan Pelayanan Digital untuk Ekosistem Wujud Aspirasi) sebagai inovasi tata kelola yang mengintegrasikan administrasi, pelayanan, data, dan pengelolaan aspirasi.

SIGAP DEWA dikembangkan oleh DR. I Gde Surya Kurniawan, SSTP., M.Si., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Badung, sebagai bagian dari Rancangan Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XX Tahun 2026. Inovasi ini diarahkan untuk mendorong perubahan cara kerja organisasi dari proses yang berpotensi berjalan secara terpisah menuju tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, mulai dari fasilitasi administrasi, pengelolaan anggaran, pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas pekerjaan tersebut membutuhkan proses bisnis yang jelas, standar pelayanan yang konsisten, pengelolaan dokumen yang tertib, serta informasi yang mudah ditelusuri.

SIGAP DEWA hadir dengan pendekatan bahwa transformasi digital bukan semata-mata pembangunan aplikasi, melainkan pembenahan sistem kerja secara menyeluruh. Teknologi ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas proses, sementara tata kelola, kompetensi aparatur, dan kolaborasi menjadi fondasi keberhasilannya.

Lima Pilar Transformasi

SIGAP DEWA dikembangkan melalui lima pilar utama yang saling terintegrasi.

Pertama, SIGAP Governance, yaitu penguatan tata kelola melalui pemetaan proses bisnis, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), kejelasan penanggung jawab, dan peningkatan koordinasi lintas bagian.

Baca Juga  Rapat Paripurna DPRD Bali, Fraksi Nasdem PSI Hanura Apresiasi Terobosan Gubernur Koster

Kedua, SIGAP Administrasi, berupa digitalisasi alur kerja, pengelolaan dokumen elektronik, pengarsipan digital, dan peningkatan keterlacakan proses administrasi.

Ketiga, SIGAP Pelayanan, yang berfokus pada peningkatan standar pelayanan, pemantauan status permohonan, pengelolaan umpan balik, serta evaluasi kualitas layanan kepada pengguna.

Keempat, SIGAP Data, melalui inventarisasi, standardisasi, validasi, dan penguatan integrasi data agar informasi organisasi lebih konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kelima, SIGAP Kebijakan, yaitu pemanfaatan data menjadi informasi strategis melalui analisis, ringkasan eksekutif, analisis tren, dan rekomendasi berbasis bukti.

Kelima pilar tersebut dirancang untuk saling mendukung. Tata kelola memastikan kejelasan proses dan tanggung jawab, administrasi memperkuat pelaksanaan pekerjaan, pelayanan memberikan manfaat kepada pengguna, data menyediakan informasi yang berkualitas, sedangkan analisis kebijakan membantu organisasi menentukan langkah yang lebih tepat.

Ekosistem Wujud Aspirasi

Salah satu unsur penting SIGAP DEWA adalah pengembangan DEWA atau Ekosistem Wujud Aspirasi. Konsep ini mendorong pengelolaan aspirasi secara lebih terstruktur, mulai dari penerimaan, pencatatan, klasifikasi, penetapan penanggung jawab, pemantauan tindak lanjut, hingga penyampaian informasi perkembangan kepada pihak yang berkepentingan sesuai kewenangan.

Ekosistem ini menghubungkan masyarakat, DPRD, Sekretariat DPRD, dan perangkat daerah terkait dalam alur koordinasi yang lebih jelas. Dengan dokumentasi dan pemantauan yang baik, proses penanganan aspirasi diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, dan mudah ditelusuri.

Pengelolaan tersebut tetap menghormati tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. SIGAP DEWA tidak mengambil alih kewenangan DPRD maupun pemerintah daerah, melainkan memperkuat dukungan administrasi, koordinasi, dan informasi agar proses tindak lanjut dapat berjalan lebih efektif.

Implementasinya dirancang secara bertahap, dimulai dari pemetaan dan penyederhanaan proses bisnis, penyusunan SOP, penetapan penanggung jawab, hingga penerapan instrumen digital pada proses prioritas. Beberapa proses yang dapat menjadi fokus meliputi administrasi pembentukan peraturan daerah inisiatif DPRD, penerimaan kunjungan atau tamu, pelayanan fasilitas gedung, pengelolaan anggaran, administrasi perjalanan dinas berbasis online, peminjaman ruangan, kinerja harian pegawai serta pengelolaan aspirasi masyarakat.

Baca Juga  DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna, Bahas Dua Raperda Inisiatif Dewan

Kepemimpinan, Kolaborasi dan Keberlanjutan

SIGAP DEWA juga menekankan pentingnya kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, dan organisasi pembelajar. Kepemimpinan digital mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki tata kelola; kepemimpinan kewirausahaan mengembangkan inovasi yang berorientasi pada hasil; sedangkan organisasi pembelajar membangun budaya berbagi pengetahuan, coaching dan mentoring, evaluasi, serta dokumentasi praktik baik.

Pengembangan inovasi ini juga membuka peluang kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, antara lain dalam pengembangan informasi pariwisata bagi tamu atau pengunjung dan gagasan Galeri UMKM Setwan. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan hasil kajian, kebutuhan pelayanan, serta tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Agar tidak berhenti sebagai proyek perubahan, SIGAP DEWA diarahkan untuk diintegrasikan ke dalam SOP, perencanaan organisasi, indikator kinerja, mekanisme evaluasi, dan pengembangan kompetensi aparatur. Keberhasilannya perlu dibuktikan melalui indikator yang terukur, seperti penerapan proses digital, konsistensi SOP, kualitas data, ketepatan penyelesaian layanan, dan peningkatan keterlacakan pekerjaan.

Inovasi ini sejalan dengan upaya memperkuat reformasi birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berbasis digital. Dalam pelaksanaannya, aspek keamanan informasi, pelindungan data pribadi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tetap menjadi perhatian.

Pada akhirnya, SIGAP DEWA membawa pesan bahwa keberhasilan transformasi digital ditentukan bukan hanya oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengubah proses kerja, memanfaatkan data, membangun kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan inovasi.

SIGAP DEWA bukan sekadar digitalisasi. SIGAP DEWA adalah komitmen untuk membangun tata kelola yang terintegrasi, pelayanan yang responsif, data yang berkualitas, kolaborasi yang kuat, dan aspirasi yang diwujudkan menjadi aksi. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Rakor Bappeda Se-Bali 2026, Jembrana Raih Peringkat Pertama

Published

on

By

Jembrana Raih Terbaik I Penghargaan Pembangunan Daerah
PERINGKAT PERTAMA: Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kabupaten Jembrana sukses meraih peringkat pertama (Terbaik I) dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2026. Prestasi gemilang ini diumumkan secara resmi di sela-sela acara Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Bali.

Tahun ini, Rapat Koordinasi Bappeda mengusung tema strategis, “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025-2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali“.

Keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam menyabet penghargaan tertinggi ini didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap konsistensi dan kualitas dokumen perencanaan daerah. Indikator utama penilaian mencakup: pertama, keselarasan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua, keterpaduan program antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Piagam penghargaan Terbaik I diserahkan langsung sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menjaga ritme pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan sejalan dengan visi pembangunan nasional serta visi daerah Bali.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi kuat bagi seluruh jajaran OPD di Lingkungan Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan performa perencanaan dan eksekusi program demi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Komisi I DPRD Bali “Warning” Pelaku Usaha yang Tak Miliki Izin, Pasca-Pembongkaran di Pantai Bingin
Lanjutkan Membaca