Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bali dan Tiongkok Kian Erat, Gubernur Koster dan Konjen Zhang Bahas PSEL, Digitalisasi hingga Ekspor Buah Bali

BALIILU Tayang

:

gubernur koster
KUNJUNGAN: Gubernur Wayan Koster melaksanakan kunjungan resmi ke Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar pada Kamis (14/5). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Wayan Koster melaksanakan kunjungan resmi ke Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar, H.E. Zhang Zhisheng, dalam pertemuan yang membahas penguatan hubungan Bali–Tiongkok di berbagai sektor strategis, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL), keamanan warga negara asing, digitalisasi Bali, hingga pengembangan ekspor komoditas pertanian Bali ke pasar Tiongkok. Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis (14/5) petang di Kediaman Resmi Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, Konjen Zhang memuji berbagai perkembangan pembangunan di Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster. Ia mengaku melihat perubahan signifikan dibandingkan saat pertama kali bertugas di Bali dua tahun lalu.

“Saya melihat perubahan yang sangat baik. Jalan dan berbagai fasilitas berkembang pesat. Saya juga sempat ke Buleleng. Tahun 2024 saya mengunjungi Ubud dan beberapa tempat lain, saat itu jalannya masih cukup rusak. Sekarang banyak perkembangan positif yang terlihat nyata,” ujar Konjen Zhang.

Menurutnya, banyak pihak kerap hanya menyoroti kekurangan Bali, namun sebagai diplomat ia justru melihat banyak capaian positif yang menggembirakan, termasuk dari sisi keamanan.

“Kasus-kasus yang menimpa warga Tiongkok juga dapat diselesaikan dengan baik. Dari kami yang bergerak di bidang diplomasi, saya melihat banyak hasil nyata dari kepemimpinan Pak Gubernur selama ini,” katanya.

Dukung PSEL Bali dan Investasi Teknologi

Konjen Zhang juga menegaskan dukungan Tiongkok terhadap pengembangan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bali. Ia menyebut telah mengunjungi PLTU Celukan Bawang dan melihat pentingnya kepastian pasokan listrik bagi Bali.

Selain itu, pihaknya optimistis proyek PSEL dapat menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan serius di Bali.

Baca Juga  Bali Tuan Rumah Kongres APAO Ke-39, Sekda Dewa Indra Undang Para Delegasi Nikmati Keindahan Pulau Bali

“Saya pastikan investor Zhejiang Weiming yang menggarap proyek PSEL ini profesional dan memiliki pengalaman sukses di berbagai tempat. Kami juga memastikan seluruh proses mematuhi aturan hukum yang berlaku di Bali,” tegasnya.

Konjen Zhang mengatakan Tiongkok siap mendukung pengembangan Bali di sektor ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, hingga transformasi digital.

Ia bahkan menyoroti potensi besar komoditas buah Bali di pasar Tiongkok, terutama manggis dan salak.

“Manggis Bali memiliki potensi ekspor yang sangat besar ke Tiongkok. Salak juga sangat diminati, bahkan masih kekurangan pasokan. Rasanya khas dan sangat disukai masyarakat Tiongkok,” ujarnya.

Selain perdagangan, Zhang juga menyinggung kerja sama sistem pembayaran digital antara Indonesia dan Tiongkok melalui QRIS yang menurutnya semakin memudahkan wisatawan dan transaksi lintas negara.

Ia turut mengundang Gubernur Koster untuk berkunjung ke Republik Rakyat Tiongkok, termasuk ke kota teknologi seperti Shenzhen, guna memperkuat kolaborasi investasi dan transformasi digital Bali.

Koster: Bali dan Tiongkok Punya Kedekatan Historis dan Kultural

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Koster menegaskan Bali mendukung penuh penguatan hubungan Indonesia dan Tiongkok sebagaimana dijalin Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintah Tiongkok.

Menurut Koster, hubungan Bali dan Tiongkok telah berlangsung lama dan memiliki kedekatan secara historis maupun kultural.

“Di sejumlah tempat suci di Bali ada pemujaan terhadap dewa-dewi Tiongkok. Secara kultural, masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki nilai-nilai yang cukup mirip dengan budaya Tiongkok,” ujar Koster.

Ia menambahkan, wisatawan asal Tiongkok juga menjadi salah satu penopang utama sektor pariwisata Bali. Saat ini, jumlah kunjungan wisatawan Tiongkok berada di posisi ketiga terbesar setelah Australia dan India.

Koster juga menegaskan komitmennya mengawal langsung pembangunan PSEL Bali yang akan dibangun bersama mitra asal Tiongkok, Zhejiang Weiming, setelah dipilih oleh Danantara Indonesia sebagai mitra proyek.

Baca Juga  Peringati Hari Jadi Provinsi Bali Ke-68, Gubernur Koster: Pelayanan dan Pengabdian dilakukan Tulus Iklas

“Saya memimpin langsung prosesnya bersama Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar untuk memastikan semuanya berjalan baik hingga peletakan batu pertama pada Juli mendatang,” katanya.

Menurutnya, saat ini proses finalisasi dokumen dan administrasi terus berjalan tanpa hambatan. Pematangan lahan juga tengah berlangsung dan ditargetkan rampung pada akhir Juni 2026.

“Karena ini pertama kali adanya PSEL berteknologi tinggi di Bali, saya mengawasi ketat seluruh prosesnya. Sesuai rencana, pengerjaan berlangsung selama 15 bulan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2027,” jelasnya.

Koster berharap fasilitas tersebut mampu mengatasi persoalan sampah di Denpasar dan Badung sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih dan modern.

Selain pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi Bali juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan memperkuat keamanan wilayah melalui koordinasi bersama Polda Bali dan Kodam IX/Udayana.

Kagumi Deng Xiaoping

Di akhir pertemuan, Koster mengaku banyak belajar dari perkembangan Tiongkok yang kini menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia, terutama dalam pembangunan teknologi dan industri.

“Saya mengikuti perkembangan Tiongkok hingga sekarang menjadi negara yang sangat progresif. Tiongkok bagi kami menjadi panduan dalam membangun. Secara pribadi saya sangat mengagumi sosok Deng Xiaoping,” kata Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Bali Tuan Rumah Kongres APAO Ke-39, Sekda Dewa Indra Undang Para Delegasi Nikmati Keindahan Pulau Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Gubernur Koster Usung Semangat Efisiensi pada Rakor Pemerintahan di Puspem Badung

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Buka Utsawa Dharma Gita XXXIII Bali 2026
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Peringati Hari Jadi Provinsi Bali Ke-68, Gubernur Koster: Pelayanan dan Pengabdian dilakukan Tulus Iklas

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca