Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Gubernur Koster Pimpin Rakor Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara Ngurah Rai

BALIILU Tayang

:

Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
RAKOR: Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada tanggal 15 Agustus 2026. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pada tanggal 15 Agustus 2026 di Kantor PT Angkasa Pura.

Rakor dihadiri oleh semua instansi penyelenggara pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yaitu GM Angkasa Pura, Kepala Imigrasi, Kepala Otoritas Bandara, Kepala Bea Cukai, dan unsur lainnya. Rakor ini merupakan kelanjutan Rakor sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2025 dan 28 Desember 2025.

Rakor dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Terminal Kedatangan Internasional yang berkaitan dengan ground handling, keimigrasian, bagasi/ban berjalan, bea cukai, sistem komunikasi, keamanan, kelistrikan, toilet, kebersihan, fasilitas ruang tunggu, keindahan ruangan, dan hal-hal lain.

Rakor pertama tanggal 23 Agustus 2025, dilaksanakan karena Gubernur menerima laporan langsung dari penumpang, bahwa waktu tunggu bagasi terlalu lama (lebih dari 1 jam), waktu antre imigrasi lama, dan waktu pemeriksaan di Bea Cukai cukup lama.

Dalam Rakor, Gubernur Koster melakukan evaluasi menyeluruh dan memberi arahan, meliputi: agar waktu tunggu bagasi diturunkan dari 1,5 jam menjadi 30-45 menit, antrean imigrasi tidak lama, dan percepatan pemeriksaan di Bea Cukai. Selain itu, Gubernur Koster, meminta GM Ngurah Rai agar mengganti ban berjalan di bagasi yang sudah tua, mengganti semua toilet yang sudah tua, menyediakan kursi bagi penumpang yang menunggu bagasi, mengganti furniture tua yang ada di ruang Bea Cukai, menyediakan fasilitas komunikasi, menjaga kebersihan, dan kualitas penerangan. Gubernur Koster, menugaskan agar semua instansi penyelenggara pelayanan untuk membuat model dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan guna memperbaiki semua sistem pelayanan dan dilaporkan pada Rakor berikutnya.

Baca Juga  Terima Audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali, Gubernur Koster Dorong Penguatan Produk Asli Bali

Rakor kedua tanggal 28 Desember 2025, semua instansi penyelenggara pelayanan melaporkan kepada Gubernur Bali mengenai perbaikan sistem pelayanan. Gubernur Koster, menyetujui usulan perbaikan pelayanan oleh semua instansi penyelenggara dan memerintahkan untuk dilaksanakan dengan konsisten dan bertanggungjawab.

Rakor ketiga tanggal 15 Agustus 2026, semua instansi penyelenggara pelayanan melaporkan kepada Gubernur Koster hasil yang dicapai setelah melakukan perbaikan sistem pelayanan. Waktu tunggu bagasi untuk pesawat sedang dan kecil berkurang menjadi antara 13-30 menit dan untuk pesawat besar dengan banyak penumpang waktu tunggu bagasi berkurang menjadi 18-40 menit. Waktu antre imigrasi sudah sangat cepat karena telah memakai Auto Gate dan paspor elektronik,

kecuali masih ada beberapa negara yang memakai paspor biasa seperti India. Semua fasilitas Bandara sudah bersih, sudah diprogramkan penggantian toilet yang sudah tua, pengadaan furniture, menambah petugas pelayanan, dan perbaikan lainnya.

Berdasarkan laporan tersebut, Gubenur Koster memberi apresiasi atas upaya keras yang telah dilaksanakan, sehingga terjadi perbaikan yang sangat signifikan dalam pelayanan penumpang. Gubernur Koster, meminta agar layanan yang sudah baik bisa dipertahankan, dan hal-hal yang masih ada kekurangan agar segera dilakukan perbaikan.

Gubernur Koster, menegaskan bahwa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai adalah pintu terdepan, mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kepada wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. “Pelayanan harus berkualitas dan berdaya saing mengingat Bali merupakan destinasi wisata utama dunia, Bali sekaligus merupakan etalase utama Indonesia di dunia. Dalam posisi demikian, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai harus berkelas dunia, dengan menerapkan standar kualitas pelayanan berkelas dunia, karena akan menentukan citra Bali dan Indonesia di mata dunia,” ujar Gubernur.

Baca Juga  Donasi Sukarela dan Gotong-royong ASN Pemprov Bali Sudah Terkumpul Rp 2,5 M, Gubernur Koster Sumbang Rp 50 Juta

Sebagai gambaran pada tahun 2025, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani kedatangan sebanyak 7,05 juta wisatawan mancanegara (sekitar 45,8% dari total 15,39 juta wisatawan mancanegara ke Indonesia) dan lebih dari 9 juta wisatawan domestik.

Gubernur Koster, juga menegaskan, bahwa keberadaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sangat menentukan penyelenggaraan pariwisata Bali yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika kepariwisata dunia. Pariwisata Bali berkontribusi sangat besar, tidak saja untuk pertumbuhan ekonomi Bali, tetapi juga berkontribusi besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa pariwisata Indonesia. Oleh karena itu, Gubernur Koster, sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan rapat koordinasi secara rutin untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan kualitas pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman: Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Published

on

By

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan RUU Perampasan Aset di Rapat Paripurna
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026). (Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan bahwa regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dalam paparannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” demikian substansi yang disampaikan Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Ia memaparkan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat. Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Habiburokhman menegaskan, proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi publik. Masyarakat dan media juga dapat mengikuti proses pembahasan melalui siaran langsung TVR Parlemen, kanal YouTube DPR RI, dan laman dpr.go.id.

Baca Juga  Terima Audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali, Gubernur Koster Dorong Penguatan Produk Asli Bali

Dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan.

Lebih lanjut, Habiburokhman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi. Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset. Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

Baca Juga  Hadiri Peresmian Kantor Konjen Timor Leste, Sekda Dewa Made Indra Tawarkan Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Kesehatan

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia menambahkan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat. Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Di akhir laporannya, Habiburokhman menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, jajaran kementerian, Pimpinan DPR RI, Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, Badan Keahlian DPR RI, para pakar, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, serta media massa yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RUU tersebut. Secara khusus, ia menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mengawal pembahasan sejak awal hingga tahap pengambilan keputusan.

Dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menghadirkan instrumen hukum yang memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan dapat dipulihkan untuk kepentingan negara dan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kemeriahan Siswa SD/MI Ramaikan Diponegoro 5K Run di Mendoyo

Published

on

By

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melepas peserta Diponegoro 5K Run di Lapangan Desa Yehembang, Mendoyo
LEPAS: Bupati Jembrana, Kembang Hartawan melepas Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Kemeriahan ratusan siswa Sekolah Dasar (SD) sederajat mewarnai ajang lari Diponegoro 5K Run yang diinisiasi oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Gugus IV Diponegoro Kecamatan Mendoyo di Lapangan Desa Yehembang, Kamis (19/11).

Sejak pagi hari, ratusan anak-anak yang berasal dari seluruh SD/Mi se-Jembrana tampak antusias bersiap di garis start untuk mengikuti lomba lari yang digelar ditahun keduanya. Kemeriahan semakin terasa saat Bupati Jembrana, Kembang Hartawan hadir langsung di tengah-tengah peserta untuk membuka sekaligus melepas para pelari cilik. Tepuk tangan dan semangat para siswa pun pecah begitu Bupati menyapa mereka sebelum perlombaan dimulai.

Bupati Kembang Hartawa mengaku senang melihat tingginya semangat anak-anak SD dalam mengikuti kegiatan olahraga. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada KKKS Gugus IV Diponegoro yang telah menggagas acara positif tersebut.

“Melihat anak-anak begitu ceria dan bersemangat berlari pagi ini tentu sangat membanggakan. Lewat kegiatan seperti ini, kita biasakan anak-anak hidup sehat, berani berkompetisi secara sportif, dan tetap kompak,” ujar Bupati di sela acara.

Ia berharap ajang olahraga yang melibatkan pelajar sejak bangku sekolah dasar ini bisa terus digelar secara rutin, karena sangat baik untuk melatih kebugaran sekaligus mental anak-anak.

Sementara itu, perwakilan pantia dari KKKS Gugus V Diponegoro Kecamatan Mendoyo berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bupati Jembrana. Kehadiran pimpinan daerah dinilai memberi suntikan semangat tersendiri bagi para siswa dan guru pendamping. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Terima Audiensi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali, Gubernur Koster Dorong Penguatan Produk Asli Bali
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Tabanan Pimpin Upacara Serah Terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai

Published

on

By

Bupati Tabanan Sanjaya memimpin upacara serah terima Pataka dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai
SERAH TERIMA PATAKA: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). (Foto: Hms Tbn)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Serah Terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang berlangsung di halaman depan Kantor Bupati Tabanan, Kamis (19/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian napak tilas perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dalam mengenang semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Turut hadir Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, Danrindam IX/Udayana, Dandim 1619/Tabanan, Kapolres Tabanan, perwakilan Bupati Badung melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Ketua LVRI Kabupaten Tabanan, Ketua PEPABRI Kabupaten Tabanan, jajaran OPD beserta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, unsur TNI-Polri, serta para peserta upacara.

Rangkaian upacara diawali dengan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan dan lantunan Mars Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai. Suasana khidmat semakin terasa saat Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai memasuki lapangan upacara, disusul penghormatan pasukan dan mengheningkan cipta yang dipimpin langsung oleh Bupati Tabanan.

Selanjutnya, dilaksanakan pembacaan Surat Kapten J.B.T. Konig dan Surat Pemimpin Dewan Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Rai sebagai bagian dari pengingat sejarah perjuangan rakyat Bali dalam mempertahankan kemerdekaan. Momentum tersebut menjadi pengingat akan keberanian, keteguhan, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan oleh para pejuang.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan persiapan dan pelaksanaan serah terima Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai, yang ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima. Seluruh rangkaian berlangsung tertib dan penuh penghormatan sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai sejarah dan perjuangan para pahlawan.

Baca Juga  Pemprov Bali Kembali Raih Predikat Sangat Baik dalam Evaluasi SPBE 2023

Setelah pembacaan doa dan rangkaian penghormatan, Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai meninggalkan lapangan upacara. Kegiatan dilanjutkan dengan lagu Hymne Taman Pujaan Bangsa Margarana, sebelum Bupati Tabanan selaku Inspektur Upacara meninggalkan mimbar dan upacara dinyatakan selesai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Tabanan secara resmi melepas Pataka/Panji-Panji dan Surat Sakti I Gusti Ngurah Rai yang ditandai dengan pelepasan bendera. Prosesi pelepasan ini menjadi simbol keberlanjutan perjalanan napak tilas dalam membawa pesan perjuangan, patriotisme, dan semangat kepahlawanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan I Gusti Ngurah Rai senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta mengisi kemerdekaan melalui pengabdian dan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, termasuk dalam mewujudkan Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca