Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan APBN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menerima kunjungan kerja Banggar DPR RI. Ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI.

Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp 319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur, pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Bali saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan/Sarbagita dan wilayah lainnya.

Karena itu, Gubernur Koster berharap alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.

Sejumlah infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan; konektivitas Singaraja–Mengwi; Jalan Lingkar Bali; konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng; konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan; serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.

Selain konektivitas, Gubernur menekankan pentingnya dukungan terhadap penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab; pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir; serta pengembangan energi bersih. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.

Gubernur juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali, tidak hanya terkonsentrasi di Bali Selatan.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Gubernur Koster menegaskan orientasi pembangunan Bali bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja Banggar DPR RI bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian transfer ke daerah dalam APBN.

Syarief menampik anggapan adanya penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, sebagian anggaran dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya langsung dirasakan daerah, termasuk dukungan pembiayaan PPPK paruh waktu dan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.

Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan Bali. Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata. Upaya Pemerintah Provinsi Bali mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan juga mendapat dukungan karena keberlanjutan pariwisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – DPRD Kota Denpasar menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan III dengan agenda penyampaian pandangan umum, pendapat akhir, dan persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (2/10).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Made Oka Cahyadi Wiguna. Turut hadir Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, unsur Forkopimda Kota Denpasar, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi DPRD Kota Denpasar menyampaikan pandangan umum dan pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Setelah melalui pembahasan dan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar menyatakan persetujuan terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027. Selanjutnya, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027.

Pandangan umum pertama dari Fraksi PSI-NasDem yang dibacakan I Wayan Gatra menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Walikota dan Wakil Walikota Denpasar beserta jajaran yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Gatra menyebutkan, dokumen ini merupakan fondasi strategis dalam menentukan arah pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Penyampaian Rancangan APBD TA 2027 ini menjadi momentum untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Maka, pendapat akhir Fraksi PSI-NasDem Kota Denpasar dinyatakan menyetujui Ranperda tersebut.

Selanjutnya, pandangan umum Fraksi Gerindra yang dibacakan Ketut Ngurah Aryawan juga menyetujui Rancangan APBD TA 2027. Berdasarkan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip anggaran yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Pihaknya mengharapkan agar OPD penghasil lebih optimal lagi menggali potensi PAD lainnya.

Selain dua fraksi tersebut, pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan I Wayan Suwirya menyatakan pihaknya menyepakati Rancangan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2027 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan pandangan umumnya yang dibacakan Ni Luh Gede Ernawati. Pihaknya menyampaikan bahwa dari pemaparan Walikota Denpasar serta hasil rapat kerja dengan TAPD Denpasar, Rancangan APBD TA 2027 merupakan rancangan yang optimistis dengan target pendapatan yang maksimal.

“Dengan demikian kami berpendapat Ranperda tentang Rancangan APBD TA 2027 dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Denpasar bersama DPRD Kota Denpasar dalam seluruh tahapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD tersebut mencerminkan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar.

“Persetujuan bersama ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang harus kita jalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Denpasar atas sinergi dan masukan yang telah diberikan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027,” ujar Arya Wibawa.

Ia menambahkan, dengan disetujuinya Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Denpasar akan terus berkomitmen melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

“Yang paling penting adalah bagaimana APBD ini nantinya dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Denpasar,” imbuhnya. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Bunda Literasi Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Bincang Literasi Perempuan “Perempuan Literat, Denpasar Berdaya” yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar Dalam Rangka Gebyar Literasi Denpasar Tahun 2026 di Ruang Audio Visual Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar, Jumat (2/10).

Mengangkat tema “Apa yang Dibaca, Apa yang Ditulis, Apa yang Dilakukan”, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pentingnya literasi bagi perempuan, tidak hanya dalam kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga dalam memahami informasi, mengambil keputusan, meningkatkan kapasitas diri, hingga berkontribusi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan, pengalaman terjun langsung ke masyarakat juga menjadi proses pembelajaran yang sangat berharga. Menurutnya, dalam menghadapi persoalan di masyarakat, setiap kasus memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang tepat sebelum mengambil tindakan.

“Saya tahu dari mengerjakan sesuatu, sama seperti ketika kita terjun ke masyarakat. Dari sana kita melihat berbagai persoalan. Saya tidak selalu belajar dari teori, tetapi melihat kasus-kasus yang ada di masyarakat. Dari situ kita belajar bahwa setiap kasus berbeda dan harus disikapi dengan cara yang tepat,” ujarnya.

Ia mencontohkan ketika berhadapan dengan persoalan anak penyandang disabilitas. Menurutnya, diperlukan pemahaman mengenai kondisi dan kebutuhan masing-masing anak agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai.

Dari pengalaman tersebut, dirinya juga belajar untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang dijalani sekaligus memahami langkah apa yang dapat dilakukan ketika menemukan persoalan di masyarakat.

“Saya bertanya kepada Dinas Sosial, apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota. Dari sana saya mendapatkan arahan. Jadi bukan saya yang membantu semuanya, saya hanya membantu membuka jalan. Selanjutnya perangkat daerah memberikan arahan mengenai apa yang bisa dibantu. Dari sana saya juga belajar,” jelasnya.

Menurutnya, menjadi perempuan yang mampu menjalankan banyak peran tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman. Membaca dan belajar tetap penting untuk memperluas wawasan sehingga setiap persoalan dapat disikapi secara lebih tepat.

“Menjadi perempuan super tidak harus selalu membaca teori, tetapi idealnya kita harus membaca. Dari membaca kita menjadi tahu dan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Apa yang kita lihat di masyarakat bisa kita selesaikan dengan lebih tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Ny. Sagung Antari Jaya Negara menyampaikan bahwa kota tidak hanya dibangun oleh gedung, pusat perbelanjaan, maupun jalan, tetapi juga oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Dalam konteks tersebut, perempuan memiliki peran penting sebagai benih pertama literasi dalam keluarga.

Literasi perempuan juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berkembang pada kemampuan membaca informasi, menggunakan teknologi, meningkatkan keterampilan, serta mengembangkan potensi diri hingga mampu menjadi perempuan yang berdaya.

“Dari membaca menjadi berdaya. Literasi akan terasa manfaatnya ketika pengetahuan yang kita miliki dapat dihubungkan dengan kesejahteraan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perempuan saat ini menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan peran. Perempuan yang bekerja dituntut profesional, di dalam keluarga dituntut mampu mengelola keuangan, menjadi pendidik sekaligus penjaga moral anak, serta tetap aktif dalam kegiatan adat dan sosial.

Beragam peran tersebut dapat menguras energi fisik dan mental perempuan sehingga diperlukan ruang untuk terus belajar, membaca, mengembangkan diri, dan merawat kapasitas diri.

Selain itu, pengalaman perempuan juga menjadi bagian penting dari sejarah kehidupan masyarakat yang perlu terus didokumentasikan. Perjalanan perempuan sejak lahir, menikah, menjalani kehidupan keluarga hingga memasuki usia lanjut, termasuk kiprahnya dalam seni dan budaya, merupakan pengetahuan yang berharga bagi generasi berikutnya.

Ny. Sagung Antari Jaya Negara menegaskan bahwa perempuan yang berliterasi tidak hanya mencerdaskan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki peran dalam mencerdaskan keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Mengutip pepatah bijak, “Jika kamu mendidik seorang pria, kamu mendidik seorang individu. Namun jika kamu mendidik seorang perempuan, kamu mendidik sebuah bangsa.”

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana menyampaikan terima kasih kepada Bunda Literasi Kota Denpasar yang telah mengajak perempuan untuk terus meningkatkan kemampuan literasi sebagai bekal dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut membuka wawasan perempuan mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkaya materi, panitia menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, yakni Nyoman Wirayuni, S.H., M.M.; Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., Wakil Rektor Akademik Undiknas University; serta Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi, P.F., S.Ag., M.Pd., Direktur Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.

Nyoman Wirayuni dan Prof. Dr. Ni Wayan Widhiasthini menyampaikan materi “Perempuan Literat Denpasar Berdaya: Aksi Nyata” serta “Urgensi Literasi Digital Menciptakan Ruang Aman bagi Perempuan”. Sementara itu, Prof. Dr. Kadek Aria Prima Dewi membawakan materi “Perempuan Membaca, Menulis, dan Menggerakkan”.

Melalui kegiatan tersebut, perempuan diharapkan semakin memiliki kesadaran untuk terus membaca, belajar, berkarya, dan mengambil peran di tengah masyarakat. Semangat literasi tersebut sejalan dengan tema Gebyar Literasi Tahun 2026, yakni membangun masyarakat yang berpengetahuan dan sejahtera, serta mendukung visi Pemerintah Kota Denpasar menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur, dan Unggul). (eka/bi)