Bangli, baliilu.com – Sehubungan terbitnya Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli, dimana sejak 1 Januari 2020  diberlakukan tarif retribusi masuki kawasan Kintamani sebesar 50 ribu belum termasuk pajak, di tengah dampak virus corona yang melumpuhkan sektor pariwisata, maka Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Bangli  secara bersama-sama melayangkan surat kepada Bupati Bangli yang isinya agar menunda kenaikan tarif masuk kawasan Kintamani tersebut sampai kondisi pariwisata Bangli kembali kondusif.

‘’Namun, surat yang sudah kami serahkan pada pertengahan Februari lalu itu, sampai hari ini belum mendapat jawaban,’’ terang Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana saat ditemui di Toya Devasya Natural Hot Spring Kintamani, Kamis sore (27/2-2020) sekaligus melakukan koreksi terhadap surat yang menyebutkan Perbup nomor 47/2014 yang seharusnya nomor 37/2019. Surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bangli, Forum Pimpinan Daerah Bangli, Ketua PHRI DPD Provinsi Bali, Ketua Bali Tourism Board, ditandatangani Ketua DPD Asita Bali Ketut Ardana, Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta, SH, dan Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana.

Adapun alasan permohonan penundaan ini, kata I Ketut Mardjana, sehubungan dengan situasi pariwisata khususnya Bali termasuk pariwisata Bangli yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat merebaknya virus corona, yang oleh WHO dinyatakan sebagai krisis kesehatan yang melanda dunia.

Selain itu, karena agen perjalanan, hotel dan restoran sudah melakukan kontak harga selama setahun yang secara umum dimulai bulan April. Oleh karena itu ketika ada kenaikan tarif retribusi akan menjadi beban institusi pariwisata tersebut. Seharusnya setiap ada rencana kenaikan beban kepada pelaku wisata selayaknya disosialisasikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan seperti pihak Asita, HPI dan PHRI. ‘’Rencana kenaikan yang diputuskan Pemkab Bangli tidak pernah disosialisasikan kepada ketiga asosiasi ini sehingga terkesan Pemkab Bangli melalui Dinas Pariwisata berjalan sendiri,’’ ujar Ketut Mardjana.

Terhadap kenaikan retribusi itu juga menuai banyak protes dari pelaku wisata yang disampaikan melalui social media. Begitu juga keluhan dan keberatan yang muncul di medsos dan keresahan pelaku wisata termasuk Asita, HPI dan PHRI, Bali Tourism Board pada 17 Januari 2020 mengundang Dinas Pariwisata Bangli dengan pihak pengelola pariwisata dengan kesimpulan agar menunda tarif masuk retribusi ke kawasan Kintamani.

Begitu juga berbagai pertemuan yang digelar Nawa Cita Pariwisata Indonesia terkait upaya mengatasi menurunnya kunjungan  wisatawan ke Bali maka masalah harga tiket mahal dan mahalnya beaya berpariwisata ke Bali, khususnya ke Bangli termasuk kenaikan tarif retribusi per 1 Januari 2020 selalu menjadi topik bahasan dan diimbau untuk diturunkan demi menggairahkan pariwisata Bali dan menumbuhkembangkan pariwisata Bangli.

Alasan lain juga di beberapa media pernah memberi catatan beaya berpariwisata ke Kintamani relatif sangat mahal. Hal ini karena adanya berbagai pungutan seperti pungutan di jalan umum Denpasar Singaraja melalui Kintamani yang dilakukan Pemkab Bangli melalui retribusi, pungutan yang dilakukan oleh BKSDA bagi wisatawan yang memasuki kawasan BKSDA dan berbagai pungutan lain yang dilakukan oleh pemkab, desa dan masyarakat.

Sesungguhnya, kata Ketua BPPD Bangli ini, pemerintah pusat sudah begitu gencar memberikan stimulus ekonomi untuk bisa meningkatkan arus pariwisata. Terlebih lagi pemerintah Indonesia sudah mencanangkan, menetapkan pariwisata sebagai leading sector. ‘’Kalau ini terjadi krisis maka tentu semua sektor ekonomi akan terganggu,’’ ujar Ketut Mardjana.

Stimulus ekonomi yang sudah beredar di media diketahui bahwa pertama, pajak PHR sudah dihentikan selama enam bulan, pemerintah pusat menyediakan dana untuk mengkonvenser pemda-pemda.

Kedua, penerbangan sudah menurunkan harga sampai 30 persen untuk 10 destinasi termasuk Bali. Begitu pemerintah pusat melihat bahwa dampak daripada menurunnya arus pariwisata ini terhadap perekonomian maka segera memberikan stimulus untuk membangkitkan kembali. Ini sangat disambut baik oleh pemda yang menjadi satu destinasi pariwisata. Di antaranya Bali.

‘’Saya lihat Pak Wagub terus memberikan edaran, konferensi pers. Sementara Pak Gubernur langsung memanggil tokoh-tokoh pariwisata untuk mencari solusi. Artinya bahwa sangat begitu cepat merespons. Tapi saya melihat Bangli kok nggak ada suaranya. Saya sudah membuat surat langsung yang ditandatangani oleh tiga pelaku wisata yakni Asita, HPI dan PHRI yang ditujukan untuk Bupati Bangli. Yang saya sangat sayangkan kok belum ada satu respons terhadap surat ini. Sepatutnya kita diajak bicara, bagaimana mengatasi situasi ini. Jika dibiarkan,  yang terpukul adalah ekonomi rakyat. Belum lagi terbelenggu oleh tarif retribusi yang tinggi. Belum lagi terbelenggu oleh banyaknya pungutan,’’ ujar Ketut Mardjana yang didampingi Direktur Utama Toya Devasya Putu Astiti Saraswati dan Komisaris Utama PT NIDU Wayan Mantik.

Hal itu, lanjut Ketut Mardjana yang menyebabkan biaya berpariwisata atau berdarmawisata ke Bangli khususnya ke Kintamani menjadi mahal. Artinya, jika tamu merasakan mahal maka kalau masih mungkin akan lari ke daerah lain. ‘’Kalau tamu tidak ada, siapa yang terpukul ya… ekonomi rakyat seperti pedagang kopi, pedagang acung, usaha di bidang transportasi, petani sayur, kuliner, homestay, villa, restoran,’’ ungkap Ketut Mardjana.

Ditegaskan, pemerintah pusat begitu cepat merespons, seperti PHR enam bulan gratis, memberikan insentif. ‘’Kenapa Bangli malah ngotot dengan kenaikan tarif itu. Kenapa sih tidak mau menunda. Yang saya usulkan kan tunda sampai situasi membaik. Kenapa tidak dikonsultasikan pungutan ini jangan di setiap titik ada pungutan. Saya berharap, pemkab peka terhadap situasi pariwisata seperti ini. Saya juga mengharapkan wakil-wakil kita di DPR juga  peka terhadap suara rakyat. Saya pernah kirim surat minta waktu diskusi tapi nggak ada jawaban. Kapan mendengarkan keluhan rakyat. Apa mereka menutup mata dan telinga atau karena terlalu sibuk dengan urusan politik pilkada, jadi masalah perekonomian tidak menjadi atensi. Bagi saya di tengah situasi ini bagaimana sih mendorong biar aktifitas ekonomi jangan sampai terjadi stagnasi, jangan sampai terjadi  penurunan yang luar biasa,’’ ungkapnya.

Ketut Mardjana kembali mengeluhkan, sering mengusulkan kepada pemkab, kalau perlu janganlah pungutan yang di depan menjadi focus seolah pemkab asal mau cepat saja. Coba, rangsang pengusaha-pengusaha biar tumbuh, baru kemudian dipajaki. Untuk tidak terjadi penghindaran pajak, di sini pemkab seharusnya mengelektronikan system penjualan mereka, sehingga mudah mengontrol. ‘’Kalau di Toya Devasya semuanya komputerisasi. Bagaimana pungutan di akhir setelah usaha-usaha bisa jualan. Itu yang seharusnya dibangun, bukan dipungut di depan. Pungutan di depan membuat beban bagi pengunjung,’’ imbuh Mardjana. (GS)