Sunday, 20 April 2025
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Asita Bali, HPI Bali, dan PHRI BPC Bangli Layangkan Surat Bersama: Memohon Agar Kenaikan Tarif Retribusi Masuki Kawasan Kintamani Ditunda

BALIILU Tayang

:

de
GM TOYA DEVASYA DR. I KETUT MARDJANA: Tak rumahkan karyawan meski terdampak virus corona.

Bangli, baliilu.com – Sehubungan terbitnya Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli, dimana sejak 1 Januari 2020  diberlakukan tarif retribusi masuki kawasan Kintamani sebesar 50 ribu belum termasuk pajak, di tengah dampak virus corona yang melumpuhkan sektor pariwisata, maka Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Bangli  secara bersama-sama melayangkan surat kepada Bupati Bangli yang isinya agar menunda kenaikan tarif masuk kawasan Kintamani tersebut sampai kondisi pariwisata Bangli kembali kondusif.

‘’Namun, surat yang sudah kami serahkan pada pertengahan Februari lalu itu, sampai hari ini belum mendapat jawaban,’’ terang Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana saat ditemui di Toya Devasya Natural Hot Spring Kintamani, Kamis sore (27/2-2020) sekaligus melakukan koreksi terhadap surat yang menyebutkan Perbup nomor 47/2014 yang seharusnya nomor 37/2019. Surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bangli, Forum Pimpinan Daerah Bangli, Ketua PHRI DPD Provinsi Bali, Ketua Bali Tourism Board, ditandatangani Ketua DPD Asita Bali Ketut Ardana, Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta, SH, dan Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana.

Adapun alasan permohonan penundaan ini, kata I Ketut Mardjana, sehubungan dengan situasi pariwisata khususnya Bali termasuk pariwisata Bangli yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat merebaknya virus corona, yang oleh WHO dinyatakan sebagai krisis kesehatan yang melanda dunia.

Selain itu, karena agen perjalanan, hotel dan restoran sudah melakukan kontak harga selama setahun yang secara umum dimulai bulan April. Oleh karena itu ketika ada kenaikan tarif retribusi akan menjadi beban institusi pariwisata tersebut. Seharusnya setiap ada rencana kenaikan beban kepada pelaku wisata selayaknya disosialisasikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan seperti pihak Asita, HPI dan PHRI. ‘’Rencana kenaikan yang diputuskan Pemkab Bangli tidak pernah disosialisasikan kepada ketiga asosiasi ini sehingga terkesan Pemkab Bangli melalui Dinas Pariwisata berjalan sendiri,’’ ujar Ketut Mardjana.

Baca Juga  Jelang Galungan dan Kuningan, Disperindag Monitoring Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Pasar Rakyat

Terhadap kenaikan retribusi itu juga menuai banyak protes dari pelaku wisata yang disampaikan melalui social media. Begitu juga keluhan dan keberatan yang muncul di medsos dan keresahan pelaku wisata termasuk Asita, HPI dan PHRI, Bali Tourism Board pada 17 Januari 2020 mengundang Dinas Pariwisata Bangli dengan pihak pengelola pariwisata dengan kesimpulan agar menunda tarif masuk retribusi ke kawasan Kintamani.

Begitu juga berbagai pertemuan yang digelar Nawa Cita Pariwisata Indonesia terkait upaya mengatasi menurunnya kunjungan  wisatawan ke Bali maka masalah harga tiket mahal dan mahalnya beaya berpariwisata ke Bali, khususnya ke Bangli termasuk kenaikan tarif retribusi per 1 Januari 2020 selalu menjadi topik bahasan dan diimbau untuk diturunkan demi menggairahkan pariwisata Bali dan menumbuhkembangkan pariwisata Bangli.

Alasan lain juga di beberapa media pernah memberi catatan beaya berpariwisata ke Kintamani relatif sangat mahal. Hal ini karena adanya berbagai pungutan seperti pungutan di jalan umum Denpasar Singaraja melalui Kintamani yang dilakukan Pemkab Bangli melalui retribusi, pungutan yang dilakukan oleh BKSDA bagi wisatawan yang memasuki kawasan BKSDA dan berbagai pungutan lain yang dilakukan oleh pemkab, desa dan masyarakat.

Sesungguhnya, kata Ketua BPPD Bangli ini, pemerintah pusat sudah begitu gencar memberikan stimulus ekonomi untuk bisa meningkatkan arus pariwisata. Terlebih lagi pemerintah Indonesia sudah mencanangkan, menetapkan pariwisata sebagai leading sector. ‘’Kalau ini terjadi krisis maka tentu semua sektor ekonomi akan terganggu,’’ ujar Ketut Mardjana.

de
TOYA DEVASYA: Berikan sensasi yang luar biasa, dengan air panas alami di pinggir danau dan gunung Batur

Stimulus ekonomi yang sudah beredar di media diketahui bahwa pertama, pajak PHR sudah dihentikan selama enam bulan, pemerintah pusat menyediakan dana untuk mengkonvenser pemda-pemda.

Kedua, penerbangan sudah menurunkan harga sampai 30 persen untuk 10 destinasi termasuk Bali. Begitu pemerintah pusat melihat bahwa dampak daripada menurunnya arus pariwisata ini terhadap perekonomian maka segera memberikan stimulus untuk membangkitkan kembali. Ini sangat disambut baik oleh pemda yang menjadi satu destinasi pariwisata. Di antaranya Bali.

Baca Juga  Sebelum Dipulangkan, Satpol PP Denpasar Rapid Test Dua Orang Tanpa Identitas dan Satu ODGJ

‘’Saya lihat Pak Wagub terus memberikan edaran, konferensi pers. Sementara Pak Gubernur langsung memanggil tokoh-tokoh pariwisata untuk mencari solusi. Artinya bahwa sangat begitu cepat merespons. Tapi saya melihat Bangli kok nggak ada suaranya. Saya sudah membuat surat langsung yang ditandatangani oleh tiga pelaku wisata yakni Asita, HPI dan PHRI yang ditujukan untuk Bupati Bangli. Yang saya sangat sayangkan kok belum ada satu respons terhadap surat ini. Sepatutnya kita diajak bicara, bagaimana mengatasi situasi ini. Jika dibiarkan,  yang terpukul adalah ekonomi rakyat. Belum lagi terbelenggu oleh tarif retribusi yang tinggi. Belum lagi terbelenggu oleh banyaknya pungutan,’’ ujar Ketut Mardjana yang didampingi Direktur Utama Toya Devasya Putu Astiti Saraswati dan Komisaris Utama PT NIDU Wayan Mantik.

de
PUTU ASTITI SARASWATI: Dirut Toya Devasya lakukan terobosan dengan paket-paket menarik.

Hal itu, lanjut Ketut Mardjana yang menyebabkan biaya berpariwisata atau berdarmawisata ke Bangli khususnya ke Kintamani menjadi mahal. Artinya, jika tamu merasakan mahal maka kalau masih mungkin akan lari ke daerah lain. ‘’Kalau tamu tidak ada, siapa yang terpukul ya… ekonomi rakyat seperti pedagang kopi, pedagang acung, usaha di bidang transportasi, petani sayur, kuliner, homestay, villa, restoran,’’ ungkap Ketut Mardjana.

Ditegaskan, pemerintah pusat begitu cepat merespons, seperti PHR enam bulan gratis, memberikan insentif. ‘’Kenapa Bangli malah ngotot dengan kenaikan tarif itu. Kenapa sih tidak mau menunda. Yang saya usulkan kan tunda sampai situasi membaik. Kenapa tidak dikonsultasikan pungutan ini jangan di setiap titik ada pungutan. Saya berharap, pemkab peka terhadap situasi pariwisata seperti ini. Saya juga mengharapkan wakil-wakil kita di DPR juga  peka terhadap suara rakyat. Saya pernah kirim surat minta waktu diskusi tapi nggak ada jawaban. Kapan mendengarkan keluhan rakyat. Apa mereka menutup mata dan telinga atau karena terlalu sibuk dengan urusan politik pilkada, jadi masalah perekonomian tidak menjadi atensi. Bagi saya di tengah situasi ini bagaimana sih mendorong biar aktifitas ekonomi jangan sampai terjadi stagnasi, jangan sampai terjadi  penurunan yang luar biasa,’’ ungkapnya.

Baca Juga  Sambangi Kantor Walikota Denpasar, Danlanal Denpasar Bali Mantapkan Sinergi Cegah Covid-19
de
IBU KONJEN TIONGKOK: Ikut menikmati keindahan dan wahana yang disediakan Toya Devasya

Ketut Mardjana kembali mengeluhkan, sering mengusulkan kepada pemkab, kalau perlu janganlah pungutan yang di depan menjadi focus seolah pemkab asal mau cepat saja. Coba, rangsang pengusaha-pengusaha biar tumbuh, baru kemudian dipajaki. Untuk tidak terjadi penghindaran pajak, di sini pemkab seharusnya mengelektronikan system penjualan mereka, sehingga mudah mengontrol. ‘’Kalau di Toya Devasya semuanya komputerisasi. Bagaimana pungutan di akhir setelah usaha-usaha bisa jualan. Itu yang seharusnya dibangun, bukan dipungut di depan. Pungutan di depan membuat beban bagi pengunjung,’’ imbuh Mardjana. (GS)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
fisioterafi
Advertisements
dprd bali nyepi
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

DPD HPI Bali Dorong Penertiban TKA Ilegal dan Guide Liar

Published

on

By

hpi
Pertemuan DPD HPI Bali bersama Polda Bali dan stakeholder terkait pada Selasa (15/4), bertempat di Big Garden Corner, Denpasar. (Foto: Hms Polda Bali)

Denpasar, baliilu.com – Maraknya aktivitas Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dan guide liar di Bali menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Bali. Untuk menyikapi fenomena tersebut, DPD HPI Bali yang diketuai oleh I Nyoman Nuarta, S.H. menggelar pertemuan tatap muka bersama Polda Bali dan stakeholder terkait pada Selasa (15/4), bertempat di Big Garden Corner, Denpasar.

Pertemuan tersebut mengusung tema “Sinergitas DPD HPI Bali bersama Polda Bali dan Stakeholder Terkait: Mendukung Upaya Pencegahan dan Tindakan Tegas terhadap TKA Ilegal dan Guide Liar serta Berkomitmen Membantu Pengawasan Orang Asing demi Stabilitas Keamanan Bali yang Kondusif”.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Syahbuddin, S.I.K., Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kepala Seksi Intelijen Imigrasi Ngurah Rai, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Denpasar, serta puluhan perwakilan anggota HPI Bali dari 11 divisi bahasa.

Dalam sambutannya, Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta, S.H. menyampaikan keprihatinan atas kurangnya respons dari instansi terkait terhadap persoalan TKA ilegal dan guide liar. Ia menegaskan bahwa jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi memicu konflik horizontal di lapangan.

“Kami sudah beberapa kali menyuarakan ini, bahkan turun aksi damai, tetapi tindak lanjutnya belum maksimal. Ini isu sensitif yang menyangkut keberlangsungan profesi pemandu wisata lokal dan citra pariwisata Bali,” ujar Nuarta.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol. Syahbuddin, S.I.K. menyatakan dukungan penuh terhadap pengawasan orang asing dan pentingnya sinergi lintas instansi.

“Kami siap bersinergi dengan seluruh stakeholder untuk menjaga kondusifitas Bali. Data kami menunjukkan adanya peningkatan pelanggaran hukum oleh WNA, dan ini butuh penanganan konkret yang tidak bisa ditunda,” jelasnya.

Baca Juga  Sambangi Kantor Walikota Denpasar, Danlanal Denpasar Bali Mantapkan Sinergi Cegah Covid-19

Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menata aktivitas wisatawan asing. Salah satunya melalui terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2025.

“Sektor pariwisata memang memberi devisa besar, tetapi penataan terhadap wisatawan asing mutlak diperlukan. SE Gubernur No. 7 Tahun 2025 adalah salah satu langkah solutif,” ujar Kabid Pengembangan Kelembagaan dan SDM Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan, seperti perlunya sosialisasi aturan kepada konsulat negara asing, penertiban guide ilegal di objek wisata, penindakan terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal sebagai mahasiswa untuk bekerja, hingga usulan penempatan aparat kepolisian berseragam di lokasi wisata strategis.

Pihak Imigrasi dari Bandara Ngurah Rai dan Denpasar turut memberikan penjelasan terkait batasan kewenangan serta membuka ruang kolaborasi dengan HPI Bali.

“Kami ajak HPI untuk aktif dalam menciptakan pariwisata berkualitas. Laporan dari lapangan sangat penting bagi kami,” kata perwakilan dari Imigrasi Ngurah Rai.

Pertemuan ini menghasilkan beberapa poin penting, termasuk komitmen memperkuat pengawasan terhadap orang asing melalui kerja sama lintas instansi, pembentukan grup WhatsApp untuk sharing informasi, dan dorongan agar pekerja pariwisata menjaga stabilitas Bali.

Menutup pertemuan, Ketua DPD HPI Bali mengajak seluruh insan pariwisata agar tetap bijak menyikapi situasi dan menjaga citra positif Bali sebagai destinasi dunia.

“Kita harus menjadi tuan rumah yang cerdas. Bekerja sama adalah kunci agar pariwisata Bali tetap berkualitas dan berkelanjutan,” tutup I Nyoman Nuarta, S.H. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
fisioterafi
Advertisements
dprd bali nyepi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Prof. Dasi Astawa Dorong Pariwisata Inklusif Berkelanjutan, Terapkan Regulasi dan Pengawasan Ketat

Published

on

By

Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si.
Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si. (Foto: Hms SMSI Badung)

Badung, baliilu.com – Jika berbicara Quality Tourism dan Mass Tourism justru terkesan kapitalis, karena lebih dominan diprioritaskan wisatawan berduit yang berorientasi uang.

Menyikapi carut marutnya pengelolaan pariwisata Bali, maka ke depan diperlukan Pariwisata Inklusif Berkelanjutan (Inclusive Tourism) atau pariwisata kerakyatan yang memberikan kesempatan yang sama dan akses seluas-luasnya serta ramah lingkungan kepada semua makhluk hidup di dunia.

Mengingat, wisatawan dapat bepergian ke negara manapun, sembari menikmati kegiatan wisata, asalkan memenuhi syarat yang dipastikan tidak dilarang.

Apalagi, jumlah kunjungan wisatawan membludak ke Bali, yang ternyata tidak memilih hotel, tapi menginap di rumah rakyat dinyatakan bagus, dengan catatan wisatawan berlaku tertib, aman, nyaman dan punya aturan (regulasi).

Demikian disampaikan Prof. Dr. Nengah Dasi Astawa, M.Si., saat menerima audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung di Elemento Homestay di Jalan Raya Gerih, Gang Sandat Nomor 8 Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Sabtu, 5 April 2025.

Audiensi dipimpin Ketua SMSI Kabupaten Badung I Nyoman Sarmawa didampingi Ketua Panitia Diskusi Nasional, I Nyoman Sunaya, Sekretaris Komang Purnama Sari, Bendahara Horacio Canto, Seksi Penggalian Dana, Nyoman Alit Sukarta, Seksi Humas & Publikasi, Putu Wiguna dan Seksi Perlengkapan, Made Sudiana. Turut hadir, Wakil Ketua Bidang Organisasi SMSI Provinsi Bali, Agustinus Apollonaris Daton.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Dasi Astawa memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan Seminar Nasional yang diinisiasi oleh SMSI Kabupaten Badung dengan mengambil topik “Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”.

Meski demikian, Prof. Dasi Astawa menambahkan diperlukan juga Pariwisata Inklusif yang memberikan kesempatan yang sama atas kunjungan wisatawan ke negara manapun, termasuk Indonesia, khususnya Bali, asalkan memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan, termasuk penerapan regulasi hingga pengawasan ketat.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Sebut Menkumham dan Menlu RI Apresiasi Baik Penerapan Protokol Kesehatan Bali

Menurutnya, pariwisata Bali semestinya berdasarkan tiga elemen besar meliputi destinasi wisata yang berada di darat, laut dan udara, termasuk Desa Wisata.

Kedua, akomodasi dan ikutannya, yakni hotel, restaurant, perbankan, pasar, rumah sakit, stasiun bus, biro perjalanan dan travel, termasuk airport.

Terakhir, adanya penerapan regulasi dan infrastruktur yang ranahnya pemerintah. Dibagi lagi menjadi infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, air, alat komunikasi dan sanitasi.

“Kalau sapras itu masuk kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sapras rumah sakit dan sapras pendidikan beserta turunannya. Jadi, ketiga elemen dasar itu harus dipahami,” kata Prof. Dasi Astawa.

Tak hanya itu, Direktur Politeknik El Bajo Commodus, NTT ini juga menyatakan jika kualitas pariwisata diarahkan ke wisatawan berduit, dengan menginap di Hotel Nusa Dua, lalu wisatawan menyewa mobil mewah sekelas Alphard serta datang ke tempat lainnya, untuk berbelanja lagi ke tempat wisata lainnya sesuai jalur mereka, maka dipastikan orang Bali tidak mendapatkan bagian kue pariwisata.

Untuk itu, lanjutnya jangan disalahkan wisatawan dan juga jangan melemahkan rakyat, karena jika pariwisata berkualitas semuanya dominan berada di hotel berbintang, sementara semeton Bali tidak memperoleh apa-apa akibat dampak positif pariwisata.

Untuk itu, para wisatawan disinyalir berbondong-bondong menginap ke villa private, home stay dan sejenisnya milik semeton Bali, yang dirasakan memberikan nuansa kenyamanan bagi kebutuhan wisatawan terkini.

Akibatnya, hotel berbintang sepi di tengah jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat ke Bali, saat liburan hari raya keagamaan lalu, baik liburan Hari Raya Nyepi maupun Hari Raya Idul Fitri.

“Kemarin, saya ke Thailand di depan hotel berbintang, orang boleh berjualan kaki lima, tapi harus tertib, disiplin dan taat aturan. Jadi, hal itu aman dan nyaman. Jangan kita memposisikan diri kita adalah paling hebat, paling mahal dan paling dicari-cari, itu salah,” terangnya.

Baca Juga  Putus Penyebaran Virus Corona, PKK RT 5 Dusun Wanasari Turun Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Diingatkan pula, bahwa tidak ada negara yang membatasi orang masuk ke negara lain selama memenuhi syarat dan kriteria yang sudah ditentukan.

“Jika di negara orang melanggar dipastikan dideportasi. Itu urusan negara bukan urusan publik, tapi urusan aparat penegak hukum, sehingga perlu regulasi namanya supra struktur. Jangan cerdas dan pintar membuat supra struktur, undang-undang, regulasi dan lain sebagainya, tapi tidak dilaksanakan. Karena tidak dilaksanakan justru menyalahkan orang yang langgar aturan,” tegasnya.

Parahnya lagi, semakin banyak dibuat aturan bahkan di Bali dinyatakan kelebihan regulasi, sehingga dipastikan pembuat regulasi bisa melanggar aturan. Hal tersebut membuat penerapan regulasi di lapangan disinyalir tidak konsisten, termasuk pengawasan yang lemah.

“Dua yang lemah, yakni penerapan regulasi dan eksekutor tidak ada, siapa yang melakukan eksekusi. Apakah wisatawan menginap di hotel berbintang, hotel bintang satu, melati, home stay dan villa bodong, itu bukan kesalahan tamu atau wisatawan. Semua pelanggaran hukum itu adalah kesalahan eksekutor yang tidak menerapkan aturan. Jangan salahkan tamu. Saya pun jika ke Singapura tidak dihiraukan, saya akan frontal merokok dan buang sampah dimana-mana. Mengapa saya tertib ke Singapura, karena ada regulasi,” urainya.

Untuk itu, Inclusive Tourism diterapkan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan ketertiban disertai penerapan aturan atau regulasi, sanitasi, ekologis serta pembenahan infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, air dan aksestability atau wifi beserta sejenisnya.

“Itu harus diperhatikan, agar jangan sampai ada banjir dan masalah sampah. Jadi, regulasi itu menjadi faktor yang sangat penting diterapkan,” pungkasnya. (*/gs)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
fisioterafi
Advertisements
dprd bali nyepi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Fokus Destinasi Baru, Dispar Buleleng Targetkan 1,7 Juta Kunjungan Wisatawan

Published

on

By

pariwisata buleleng
Objek wisata Pantai di Buleleng. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Target kunjungan wisatawan pada tahun 2025 dipatok sebesar 1,7 juta orang, yang terdiri dari 1 juta wisatawan domestik dan 700.000 wisatawan mancanegara. Suksesnya pencapaian target ini sangat bergantung pada pengembangan destinasi wisata baru yang dapat menawarkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dody Sukma Oktiva Askara, di ruang kerjanya, Jumat (7/2).

Lebih lanjut dijelaskan beberapa desa wisata potensial di wilayah Buleleng kini tengah digali lebih dalam, seperti Desa Julah, Desa Mayong, serta kawasan wisata Batu Ampar di barat. Pihaknya berharap, dengan pengembangan lebih lanjut, desa-desa ini dapat menarik lebih banyak wisatawan, tidak hanya dari Bali, tetapi juga dari luar daerah, dengan menyediakan pengalaman wisata yang unik dan menarik.

“Kabupaten Buleleng kini tengah fokus pada pengembangan daya tarik wisata untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata di Bali Utara. Pengembangan daya tarik wisata baru menjadi kunci untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Buleleng,” ucapnya.

Ditambahkan, Turyapada Tower yang memanfaatkan keindahan alam dan budaya lokal, juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang tengah dikembangkan. Dody mengungkapkan bahwa destinasi ini diharapkan dapat menjadi tambahan pilihan wisata yang lebih variatif, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan minat wisatawan.

Sementara itu, untuk mendukung pengembangan destinasi wisata ini, pembangunan infrastruktur dan konektivitas kawasan wisata juga menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah perencanaan master plan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai Binaria Lovina. Dinas Pariwisata Buleleng juga tengah bekerja untuk mengoptimalkan konektivitas kawasan wisata melalui konsep “Triple B” (Bali Utara, Bali Barat, dan Banyuwangi), yang akan mempermudah akses wisatawan ke beberapa destinasi unggulan.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Sebut Menkumham dan Menlu RI Apresiasi Baik Penerapan Protokol Kesehatan Bali

Dengan pengembangan daya tarik wisata yang menarik dan mendukung infrastruktur yang lebih baik, dirinya berkomitmen untuk menjadikan Buleleng sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

“Kami optimistis dapat mencapai target 1,7 juta wisatawan dengan berbagai strategi promosi yang telah dirancang, mengikuti tren global yang menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk berwisata,” pungkas Dody. (gs/bi)

Advertisements
galungan kuningan
Advertisements
fisioterafi
Advertisements
dprd bali nyepi
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca