Thursday, 22 February 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

PARIWISATA

Asita Bali, HPI Bali, dan PHRI BPC Bangli Layangkan Surat Bersama: Memohon Agar Kenaikan Tarif Retribusi Masuki Kawasan Kintamani Ditunda

BALIILU Tayang

:

de
GM TOYA DEVASYA DR. I KETUT MARDJANA: Tak rumahkan karyawan meski terdampak virus corona.

Bangli, baliilu.com – Sehubungan terbitnya Peraturan Bupati Bangli Nomor 37 tahun 2019 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli, dimana sejak 1 Januari 2020  diberlakukan tarif retribusi masuki kawasan Kintamani sebesar 50 ribu belum termasuk pajak, di tengah dampak virus corona yang melumpuhkan sektor pariwisata, maka Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPC Bangli  secara bersama-sama melayangkan surat kepada Bupati Bangli yang isinya agar menunda kenaikan tarif masuk kawasan Kintamani tersebut sampai kondisi pariwisata Bangli kembali kondusif.

‚Äė‚ÄôNamun, surat yang sudah kami serahkan pada pertengahan Februari lalu itu, sampai hari ini belum mendapat jawaban,‚Äô‚Äô terang Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana saat ditemui di Toya Devasya Natural Hot Spring Kintamani, Kamis sore (27/2-2020) sekaligus melakukan koreksi terhadap surat yang menyebutkan Perbup nomor 47/2014 yang seharusnya nomor 37/2019. Surat yang ditembuskan kepada Gubernur Bali, Ketua DPRD Bangli, Forum Pimpinan Daerah Bangli, Ketua PHRI DPD Provinsi Bali, Ketua Bali Tourism Board, ditandatangani Ketua DPD Asita Bali Ketut Ardana, Ketua DPD HPI Bali I Nyoman Nuarta, SH, dan Ketua PHRI BPC Bangli DR. I Ketut Mardjana.

Adapun alasan permohonan penundaan ini, kata I Ketut Mardjana, sehubungan dengan situasi pariwisata khususnya Bali termasuk pariwisata Bangli yang saat ini sangat terpuruk sebagai akibat merebaknya virus corona, yang oleh WHO dinyatakan sebagai krisis kesehatan yang melanda dunia.

Selain itu, karena agen perjalanan, hotel dan restoran sudah melakukan kontak harga selama setahun yang secara umum dimulai bulan April. Oleh karena itu ketika ada kenaikan tarif retribusi akan menjadi beban institusi pariwisata tersebut. Seharusnya setiap ada rencana kenaikan beban kepada pelaku wisata selayaknya disosialisasikan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan pemangku kepentingan seperti pihak Asita, HPI dan PHRI. ‚Äė‚ÄôRencana kenaikan yang diputuskan Pemkab Bangli tidak pernah disosialisasikan kepada ketiga asosiasi ini sehingga terkesan Pemkab Bangli melalui Dinas Pariwisata berjalan sendiri,‚Äô‚Äô ujar Ketut Mardjana.

Baca Juga  Sabtu Ini 186 Pedagang Pasar Kumbasari Dirapid Test, 7 Reaktif

Terhadap kenaikan retribusi itu juga menuai banyak protes dari pelaku wisata yang disampaikan melalui social media. Begitu juga keluhan dan keberatan yang muncul di medsos dan keresahan pelaku wisata termasuk Asita, HPI dan PHRI, Bali Tourism Board pada 17 Januari 2020 mengundang Dinas Pariwisata Bangli dengan pihak pengelola pariwisata dengan kesimpulan agar menunda tarif masuk retribusi ke kawasan Kintamani.

Begitu juga berbagai pertemuan yang digelar Nawa Cita Pariwisata Indonesia terkait upaya mengatasi menurunnya kunjungan  wisatawan ke Bali maka masalah harga tiket mahal dan mahalnya beaya berpariwisata ke Bali, khususnya ke Bangli termasuk kenaikan tarif retribusi per 1 Januari 2020 selalu menjadi topik bahasan dan diimbau untuk diturunkan demi menggairahkan pariwisata Bali dan menumbuhkembangkan pariwisata Bangli.

Alasan lain juga di beberapa media pernah memberi catatan beaya berpariwisata ke Kintamani relatif sangat mahal. Hal ini karena adanya berbagai pungutan seperti pungutan di jalan umum Denpasar Singaraja melalui Kintamani yang dilakukan Pemkab Bangli melalui retribusi, pungutan yang dilakukan oleh BKSDA bagi wisatawan yang memasuki kawasan BKSDA dan berbagai pungutan lain yang dilakukan oleh pemkab, desa dan masyarakat.

Sesungguhnya, kata Ketua BPPD Bangli ini, pemerintah pusat sudah begitu gencar memberikan stimulus ekonomi untuk bisa meningkatkan arus pariwisata. Terlebih lagi pemerintah Indonesia sudah mencanangkan, menetapkan pariwisata sebagai leading sector. ‚Äė‚ÄôKalau ini terjadi krisis maka tentu semua sektor ekonomi akan terganggu,‚Äô‚Äô ujar Ketut Mardjana.

de
TOYA DEVASYA: Berikan sensasi yang luar biasa, dengan air panas alami di pinggir danau dan gunung Batur

Stimulus ekonomi yang sudah beredar di media diketahui bahwa pertama, pajak PHR sudah dihentikan selama enam bulan, pemerintah pusat menyediakan dana untuk mengkonvenser pemda-pemda.

Kedua, penerbangan sudah menurunkan harga sampai 30 persen untuk 10 destinasi termasuk Bali. Begitu pemerintah pusat melihat bahwa dampak daripada menurunnya arus pariwisata ini terhadap perekonomian maka segera memberikan stimulus untuk membangkitkan kembali. Ini sangat disambut baik oleh pemda yang menjadi satu destinasi pariwisata. Di antaranya Bali.

Baca Juga  Senin Ini, Ground Breaking 2 Pelabuhan di Nusa Penida Hasil Perjuangan Gubernur Koster Resmi Dimulai

‚Äė‚ÄôSaya lihat Pak Wagub terus memberikan edaran, konferensi pers. Sementara Pak Gubernur langsung memanggil tokoh-tokoh pariwisata untuk mencari solusi. Artinya bahwa sangat begitu cepat merespons. Tapi saya melihat Bangli kok nggak ada suaranya. Saya sudah membuat surat langsung yang ditandatangani oleh tiga pelaku wisata yakni Asita, HPI dan PHRI yang ditujukan untuk Bupati Bangli. Yang saya sangat sayangkan kok belum ada satu respons terhadap surat ini. Sepatutnya kita diajak bicara, bagaimana mengatasi situasi ini. Jika dibiarkan, ¬†yang terpukul adalah ekonomi rakyat. Belum lagi terbelenggu oleh tarif retribusi yang tinggi. Belum lagi terbelenggu oleh banyaknya pungutan,‚Äô‚Äô ujar Ketut Mardjana yang didampingi Direktur Utama Toya Devasya Putu Astiti Saraswati dan Komisaris Utama PT NIDU Wayan Mantik.

de
PUTU ASTITI SARASWATI: Dirut Toya Devasya lakukan terobosan dengan paket-paket menarik.

Hal itu, lanjut Ketut Mardjana yang menyebabkan biaya berpariwisata atau berdarmawisata ke Bangli khususnya ke Kintamani menjadi mahal. Artinya, jika tamu merasakan mahal maka kalau masih mungkin akan lari ke daerah lain. ‚Äė‚ÄôKalau tamu tidak ada, siapa yang terpukul ya… ekonomi rakyat seperti pedagang kopi, pedagang acung, usaha di bidang transportasi, petani sayur, kuliner, homestay, villa, restoran,‚Äô‚Äô ungkap Ketut Mardjana.

Ditegaskan, pemerintah pusat begitu cepat merespons, seperti PHR enam bulan gratis, memberikan insentif. ‚Äė‚ÄôKenapa Bangli malah ngotot dengan kenaikan tarif itu. Kenapa sih tidak mau menunda. Yang saya usulkan kan tunda sampai situasi membaik. Kenapa tidak dikonsultasikan pungutan ini jangan di setiap titik ada pungutan. Saya berharap, pemkab peka terhadap situasi pariwisata seperti ini. Saya juga mengharapkan wakil-wakil kita di DPR juga  peka terhadap suara rakyat. Saya pernah kirim surat minta waktu diskusi tapi nggak ada jawaban. Kapan mendengarkan keluhan rakyat. Apa mereka menutup mata dan telinga atau karena terlalu sibuk dengan urusan politik pilkada, jadi masalah perekonomian tidak menjadi atensi. Bagi saya di tengah situasi ini bagaimana sih mendorong biar aktifitas ekonomi jangan sampai terjadi stagnasi, jangan sampai terjadi  penurunan yang luar biasa,‚Äô‚Äô ungkapnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Lepas dan Sambut Dandim 1611 Badung
de
IBU KONJEN TIONGKOK: Ikut menikmati keindahan dan wahana yang disediakan Toya Devasya

Ketut Mardjana kembali mengeluhkan, sering mengusulkan kepada pemkab, kalau perlu janganlah pungutan yang di depan menjadi focus seolah pemkab asal mau cepat saja. Coba, rangsang pengusaha-pengusaha biar tumbuh, baru kemudian dipajaki. Untuk tidak terjadi penghindaran pajak, di sini pemkab seharusnya mengelektronikan system penjualan mereka, sehingga mudah mengontrol. ‚Äė‚ÄôKalau di Toya Devasya semuanya komputerisasi. Bagaimana pungutan di akhir setelah usaha-usaha bisa jualan. Itu yang seharusnya dibangun, bukan dipungut di depan. Pungutan di depan membuat beban bagi pengunjung,‚Äô‚Äô imbuh Mardjana. (GS)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWISATA

Intip Progress Pengembangan The Sanur, KEK Kesehatan Pertama Berstandar Internasional di Indonesia

Published

on

By

progres pengembangan kek sanur
Kawasan The Sanur. (Foto: PT Hotel Indonesia Natour)

Denpasar, baliilu.com РKEK Sanur atau The Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan pertama di Indonesia sebagai alur perjalanan end to end yang mengintegrasikan layanan kesehatan dan pariwisata.

The Sanur hadir dengan berbagai fasilitas yang terintegrasi berstandar internasional mulai dari layanan kesehatan, akomodasi hotel, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan The Sanur diharapkan dapat menjadi diversifikasi ekonomi bagi pariwisata Indonesia. KEK Sanur merupakan inisiatif strategis untuk mengoptimalisasi potensi area Grand Inna Bali Beach seluas 41,6 Ha untuk menjadi World Class Medical & Wellness Centre.

Adianta Apriadi, Plt. VP Corporate Secretary PT. Hotel Indonesia Natour mengatakan, fasilitas terintegrasi yang disediakan kawasan ini meliputi sarana akomodasi hotel bintang 5, ethnomedicinal botanic garden, convention centre bertaraf internasional yang mampu menampung hingga 5.000 pax, area komersial, sentra UMKM, serta berbagai fasilitas lain.

The Sanur yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2022 ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN untuk melakukan terobosan dan transformasi wilayah Sanur, Bali, sebagai landmark dalam peningkatan perekonomian Indonesia.

PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, PT. Hotel Indonesia Natour (HIN) telah ditetapkan sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK Sanur oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus No. 6 Tahun 2022.

Kawasan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas terintegrasi berstandar internasional, diantaranya fasilitas akomodasi hotel bintang 5 yaitu Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur.

Bali Beach Hotel dan The Meru Sanur yang terdapat di KEK Sanur ini memberikan nafas baru bagi Grand Inna Bali Beach yang telah berdiri sejak tahun 1962 yang menjadi tonggak sejarah bagi destinasi wisata berkelanjutan bertaraf internasional yang dapat mendorong kebangkitan ekosistem pariwisata dan perekonomian.

Baca Juga  PKM di Kelurahan Sumerta, Penduduk Non-Permanen Baru Datang dari Kampung Diisolasi 14 Hari

Bali Beach Hotel merupakan hotel tertinggi di Bali dengan ketinggian 10 lantai ini memiliki 273 kamar dengan pemandangan laut lepas di setiap kamarnya. Hotel ini juga memiliki fasilitas kolam renang olympic size dengan view pantai Sanur sepanjang 1,5 km.

Tidak hanya itu, hotel milik BUMN ini juga dilengkapi dengan fasilitas convention terintegrasi bernama Bali Beach Convention yang telah diresmikan oleh Menteri BUMN pada 29 Januari 2024, untuk menjawab kebutuhan berbagai acara dan kegiatan tingkat dunia.

Pengembangan convention ini mengembalikan visi awal Sanur sebagai pusat destinasi pariwisata Meeting, Incentives, Conference and Exhibitions (MICE) yang juga menjadi salah satu convention center terbesar di Bali dengan kapasitas 5.000 pax yang memiliki pemandangan yang indah dengan menghadap langsung ke area pantai.

Fasilitas akomodasi bintang 5 lainnya yang ditawarkan The Sanur adalah The Meru Sanur sebagai hotel bintang 5 dengan 184 kamar bertipe suite dengan arsitektur unik berlanskap tropis dan luxury yang memiliki dua bangunan terintegrasi. Saat ini progress revitalisasi hotel tersebut lebih dari 90%.

The Sanur diharapkan menjadi akselerator peningkatan perekonomian Indonesia, salah satunya melalui fasilitas Sentra UMKM Sanur yang menjadi rumah bagi para pengusaha lokal Bali yang terdiri dari 49 kios UMKM dan 1 balai nelayan dimana dalam hal pengelolaannya, HIN bersama Pemerintah Kota Denpasar melalui BUPDA akan berkolaborasi mengelola Sentra UMKM tersebut.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para UMKM lokal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk kepada wisatawan dan masyarakat sekitar sehingga mendorong pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah Sanur. Progress pembangunan Sentra UMKM Sanur saat ini telah mencapai 99,041%.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Lepas dan Sambut Dandim 1611 Badung

Sebagai pelengkap operator kawasan, The Sanur juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang mampu mengolah 1500 m3/hari, powerhouse yang mampu menampung hingga 20MVA, tangki air tanah berkapasitas 4.000 m3, dan 5 tempat penyimpanan sampah sementara termasuk limbah B3 Medis, dan command center yang dilengkapi teknologi canggih sehingga dapat digunakan sebagai pusat kendali operasional The Sanur.

Saat ini, progress pembangunan infrastruktur dasar kawasan meliputi landskap kawasan, area utilitas, main gate, main road dengan progress telah mencapai 100%.

“Melalui KEK Sanur, diharapkan Indonesia mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pariwisata dan kesehatan serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami optimis The Sanur dapat menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara dalam memperkuat potensi pariwisata kesehatan di Indonesia,‚ÄĚ ungkap¬†Adianta Apriadi, plt VP Corporate Secretary PT Hotel Indonesia Natour. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pj. Gubernur Bali Mahendra Jaya Luncurkan Program Pungutan Wisatawan Asing

Published

on

By

launching
LUNCURKAN PWA: Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024) di Hotel Puri Santrian Sanur. (Foto: Hms Pemprov)

Denpasar, baliilu.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya meluncurkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, Senin (12/2/2024). Peluncuran program PWA yang digelar di Hotel Puri Santrian Sanur, ditandai aksi mengarahkan telapak tangan ke layar LED oleh Pj. Gubernur Bali yang diikuti Kadisparda Bali Tjokorda Bagus Pemayun, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Bali yang juga sekaligus selaku Ketua PHRI Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Dirut PT. BPD Bali Nyoman Sudharma dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali R. Erwin Soeriadimadja.

Acara peluncuran ini secara resmi menandai pemberlakuan PWA yang mulai diterapkan pada Rabu (14/2/2024) pada pukul 00.00 Wita. Terhitung mulai tanggal tersebut, wisatawan asing yang masuk ke Pulau Dewata dikenakan pungutan sebesar Rp. 150.000. Guna memperlancar proses pemungutan, wisatawan asing diimbau melakukan pembayaran sebelum keberangkatan ke Bali secara cashless dengan mengakses sistem Love Bali atau aplikasi lainnya yang terintegrasi.

Mahendra Jaya dalam sambutannya mengatakan bahwa peluncuran program PWA menjadi momentum strategis untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya. Ditambahkan olehnya, sejauh ini program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali telah diupayakan oleh Pemprov Bali. “Tapi kami sadari programnya masih terbatas karena terkendala kemampuan fiskal pada APBD Provinsi,” katanya.

Padahal menurutnya masih banyak program yang perlu dilakukan seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar dan berbagai situs budaya, adat-istiadat dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, dibutuhkan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan.

Baca Juga  BNI Sumbang 4.000 Sembako, Wagub Cok Ace Minta Pihak Bank Beri Pinjaman Lunak bagi Pengusaha Pariwisata

Lebih jauh Mahendra Jaya berharap, program PWA mampu mendongkrak kemampuan fiskal Pemprov Bali agar dapat berbuat lebih banyak lagi dalam rangka perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, termasuk membenahi daya tarik wisata, infrastruktur, jalan serta meningkatkan promosi pariwisata.

Pada bagian lain, ia juga mempermaklumkan mengenai waktu pelaksanaan launching PWA yang terkesan terlambat karena dilakukan mendekati waktu pemberlakuannya. Menurut dia, hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian dan berbagai persiapan yang harus dimatangkan agar dalam penerapannya tidak sampai mengganggu kenyamanan wisatawan asing. ‚ÄúSetelah dilakukan simulasi, kami menyadari akan timbul ketidaknyamanan pada wisatawan yang datang ke Bali. Karena setelah menempuh penerbangan panjang, ketika masuk Bali mereka harus mengantre untuk membayar VoA, proses imigrasi, bea cukai, dan ditambah lagi antrian membayar PWA,‚ÄĚ urainya. Oleh karena itu, pihaknya kemudian merevisi Pergub agar pembayaran PWA tidak mesti dilakukan di pintu masuk Bali, namun bisa dilakukan sebelum keberangkatan dan pada end point (hotel dan destinasi wisata).

Masih dalam sambutannya, Mahendra Jaya juga menginformasikan dasar hukum penerapan PWA yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali khususnya pada Pasal 8 ayat (3) dan (4) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Pungutan Bagi Wisatawan Asing.

Sejalan dengan pemberlakuan PMA, Pemprov Bali juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan. Khusus untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan, Pemprov Bali telah melantik anggota Satpol PP Khusus Pariwisata. Satpol PP khusus pariwisata bertugas membantu memberikan informasi dan pertolongan bagi wisatawan serta membantu pemetaan potensi kerawanan untuk kemudian bersama stakeholder terkait mencari akar masalah lanjut merumuskan solusinya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Lepas dan Sambut Dandim 1611 Badung

Mengakhiri sambutannya, pria yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang ditunjukkan berbagai pihak sehingga program PWA ini bisa diluncurkan sebelum mulai diterapkan pada 14 Februari 2024. Ia optimis, program ini dapat berjalan dengan baik karena dari hasil pantauannya, wisatawan asing yang hendak berwisata ke Bali menunjukkan antusiasme untuk melakukan pembayaran.

Sementara itu, Ketua GIPI Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengapresiasi sikap konsisten yang ditunjukkan Pj. Gubernur Mahendra Jaya dalam melibatkan komponen pariwisata dalam program PWA. ‚ÄúHari ini kita berkumpul di sini untuk menghadiri sebuah momen yang sangat penting. Ini merupakan babak baru dalam pembangunan sektor pariwisata yang sustainable,‚ÄĚ ungkapnya.

Selain dapat berjalan dengan lancar dan sukses, ia juga berharap dana yang terkumpul dari program PWA ini dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali bisa memetik manfaat dari dana yang mereka sumbangkan. (gs/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Pemkot Lakukan Penandatanganan MoU dengan Bappenas

Pemkot Denpasar Fokus Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata Serangan

Published

on

By

Pembangunan desa serangan
BUKA PENCANANGAN: Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana bersama Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti serta seluruh pimpinan berbagai unsur Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan membuka pencanangan Pengembangan Desa Wisata Serangan pada Sabtu (27/1) di Desa Wisata Serangan. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar tahun ini fokus menggarap Desa Wisata Serangan agar benar-benar menjadi desa wisata yang menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Keseriusan Pemkot Denpasar dalam pembangunan dan pengembangan Desa Serangan ditandai dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan antara Bappenas dan Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan yang disaksikan langsung Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana, Sabtu (27/1) di Desa Wisata Serangan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wahyu Wijayanto serta undangan dan pihak terkait lainnya.

Walikota Denpasar dalam sambutan yang dibacakan Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana mengatakan, daya tarik Serangan yang berhasil meraih peringkat III nasional dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 itu tak hanya soal kuliner, juga dalam hal kekayaan alam,daya tarik wisata heritage, dan kehidupan masyarakatnya yang multikultur.

Oleh karena itu, Pemerintah pusat menargetkan Serangan menjadi desa wisata yang menawarkan konsep BGC, yakni Blue (bagus secara lingkungan), Green (berkelanjutan), dan Circulated Economy (perekonomian masyarakatnya bergerak).

Menurutnya, pengembangan Desa Wisata Serangan dengan konsep BGC tersebut sudah diinisiasi pemerintah pusat ketika pelaksanaan KTT G20, sehingga sampai dibuatkan masterplan untuk seluruh kawasan.

Pengembangan Desa Serangan dengan konsep pariwisata berkelanjutan, tentunya harus ada partisipasi masyarakat agar tidak tertinggal, dan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Kami harapkan generasi mudanya bisa aktif mengembangkan pariwisata di sana, sehingga bisa lebih layak secara ekonomi, budaya, dan lingkungan,” ujarnya.

Pihaknya berharap masyarakat Desa Serangan sangat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya, apalagi berdampingan dengan Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali.

Baca Juga  Sabtu Ini 186 Pedagang Pasar Kumbasari Dirapid Test, 7 Reaktif

“Jangan sampai masyarakat Serangan menjadi penonton di wilayah sendiri. Kami harapkan dapat bersama-sama berubah ke arah yang lebih baik,‚ÄĚ tandasnya.

Sementara Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wahyu Wijayanto dalam laporannya mengatakan, langkah ini merupakan wujud kerjasama dalam mewujudkan Desa Wisata Serangan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dan berdaya saing berbasis wisata bahari, ekowisata, dan wisata religi yang mensejahterakan, harmonis, dan memajukan budaya luhur desa.

“Adapun beberapa program prioritas yakni pengembangan SDM dan kelembagaan Desa Wisata, pengembangan infrastruktur kampung berkelanjutan dan hijau, pengembangan branding, produk dan promosi desa wisata,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan MoU oleh Deputi Bidang Ekonomi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Amalia Adininggar Widyasanti serta seluruh pimpinan berbagai unsur Mitra Pembangunan Pengembangan Desa Serangan, dan dilaksanakan penyerahan buku master plan pembangunan oleh Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana serta pencanangan pembangunan dan pengembangan Kampung Kuliner Desa Wisata Serangan dengan pemukulan kul-kul. (eka/bi)

Advertisements
ucapan Natal dan Tahun Baru
Advertisements
imlek
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca