Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Sosialisasi Saber Pungli di Denpasar, Libatkan Bendesa Adat, Perbekel, Pecalang dan OPD

BALIILU Tayang

:

de
SOSIALISASI SABER PUNGLI: Menghadirkan pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi Bali, Badan Intelejen Daerah, Irwasda dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Bali secara marathon melaksanakan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) ke kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi diawali di Kota Denpasar yang dilaksanakan di Gedung Dharma Negara Alaya, Lumintang, Senin (2/3-2020). Sosialisasi yang melibatkan bendesa adat, perbekal, pecalang dan OPD Pemkot Denpasar menghadirkan beberapa pembicara dari Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi Bali, Badan Intelejen Daerah, Irwasda dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali.

Inspektur Provinsi Bali Wayan Sugiada menyampaikan sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pungli yang berdampak pada tindakan hukum. Pembentukan Saber Pungli diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Saber Pungli. Mengacu pada Perpres, ada beberapa penekanan Presiden Joko Widodo antara lain jangan korupsi, harus kerja keras, cepat produktif, keras, jangan terjebak pada rutinitas, kerja berorientasi hasil nyata.

Sugiada menandaskan pungli merusak sendi kehidupan berbangsa. Karena itu, harus ada upaya pencegahan secara terpadu agar ada efek jera. Untuk itu, seluruh komponen wajib memahami apa itu pungli. Pungli adalah pengenaan biaya pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya dan tidak sesuai ketentuan. Pungli adalah pungutan tanpa dasar hukum. Tiga unsur pungli yaitu pemerasan, suap dan gratifikasi.

Pungli berpotensi terjadi di ranah perizinan, penyaluran hibah bansos, bidang pendidikan dan pengadaan barang/jasa. Terkait dengan dana bantuan untuk desa adat, penggunaannya juga harus mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam penggunaan APBD.

Ketua Pokja Yustisi UPP Saber Pungli Bali Nyoman Sucitrawan, SH.MH menyampaikan bahwa pihaknya banyak menerima laporan terkait dudukan (pungutan) di lingkup desa adat terhadap krama tamiu dan tamiu yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali dan turunannya Pergub Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Keuangan Desa Adat di Bali. Meskipun sudah ada payung hukum, ia minta desa adat agar tetap mengedepankan kehati-hatian dalam melakukan dudukan (pungutan) bidang kependudukan. Harus ada juklak dan juknis terkait dudukan terhadap krama tamiu dan tamiu, serta fasilitasi Dinas PMA dalam penyusunan pararem.

Selama menunggu juklak, juknis dan proses fasilitasi, ia mengharapkan agar desa adat menerapkan sistem punia yang didasari keiklasan. Tanpa juklak, juknis dan fasilitasi Dinas PMA, ia khawatir pungutan ini memicu persaingan antar-desa adat. Pada bagian lain, desa adat juga diminta cermat dan hati-hati dalam pengelolaan keuangan bantuan dari APBD.

Baca Juga  Wagub Cok Ace Berharap Bali bisa Jadi yang Terdepan di Indonesia dalam Kembangkan Industri Kreatif

Pembicara dari Pokja Pencegahan UPP Kadek Yuliana menyarankan pungutan khususnya bidang kependudukan perlu juklak dan juknis terkait perda dan pergub desa adat, khususnya pungutan terhadap krama tamiu dan tamiu.

Penyusunan pararem terkait pungutan krama tamiu dan tamiu perlu difasilitasi oleh Dinas PMA Provinsi Bali. Sebelum ada pengaturan lebih teknis dan fasilitasi Dinas PMA, pungutan ditunda dulu, dan laksanakan sistem punia sehingga tidak ada batasan nominal. Perlu ada pendampingan pengelolaan dana desa adat agar tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari.

Bendesa Adat Denpasar Rai Sudarma tak sependapat kalau pelaksanaan dudukan (pungutan) ditunda sambil menunggu juklak, juknis dan fasilitasi Dinas PMA. Karena menurutnya pararem sudah dibuat dan disepakati oleh seluruh desa adat se-Kota Denpasar. Kami juga sudah membentuk tim pembina dan pengawas pacingkreman. (*/balu1)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Peresmian Jembatan Perintis Garuda, Wujud Sinergi TNI dan Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Published

on

By

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda didampingi Gubernur Bali Koster dan Bupati Gianyar Mahayastra.
PERESMIAN: Pangdam Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra. (Foto: Hms Gianyar)

Gianyar, baliilu.com – Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto meresmikan Jembatan Perintis Garuda di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Rabu (29/7). Peresmian tersebut dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster dan Bupati Gianyar I Made Mahayastra.

Peresmian diawali dengan penandatanganan prasasti Jembatan Perintis Garuda oleh Pangdam IX/Udayana didampingi Gubernur Bali dan Bupati Gianyar. Selanjutnya dilakukan pemotongan pita sebagai tanda diresmikannya jembatan, dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi serta penyerahan paket sembako kepada masyarakat Desa Saba.

Jembatan Perintis Garuda memiliki panjang 10 meter dengan lebar 3 meter. Infrastruktur tersebut menghubungkan Banjar Adat Saba dengan Banjar Adat Adegan, Kecamatan Blahbatuh, sehingga menjadi akses penting yang memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah.

Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan menghadirkan infrastruktur untuk membantu masyarakat desa mengatasi berbagai persoalan, khususnya terkait aksesibilitas.

“Program strategis nasional salah satunya membangun jembatan untuk keperluan masyarakat di desa. Ini penting bagi kami untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Mayjen Piek Budyakto menegaskan, Kodam IX/Udayana akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kodam IX/Udayana mendukung program Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat Desa Saba.

“Terima kasih Bapak Pangdam yang telah membangun jembatan ini sehingga dapat menghubungkan dua wilayah di Desa Saba. Infrastruktur ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujar Gubernur Koster.

Baca Juga  Pasar Kaget di Karangasem, Ny. Putri Koster: Ide Luar Biasa, Gratis Setiap Barang yang Diambil

Peresmian Jembatan Perintis Garuda menjadi bukti nyata sinergi antara TNI, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Gianyar, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Puncak Karya Praja Mandala Singa Ambara Raja, Bupati Sutjidra: Milik Seluruh Masyarakat

Published

on

By

Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna melaksanakan persembahyangan di Praja Mandala Singa Ambara Raja.
PUNCAK KARYA: Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ny. Wardhany Sutjidra, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna bersama Ny. Hermawati Supriatna, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta jajaran kepala perangkat daerah melaksanakan persembahyangan bersama dalam rangka Puncak Karya Mamungkah, Melaspas, Ngenteg Linggih, dan Mapedudusan Agung di Kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja serta Kantor Bupati Buleleng, Rabu (29/7).

Prosesi yadnya dipuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Ratangkara Bayu Segara Gni Ananda Wijaya Nata, Ida Sri Bhagawan Rama Sogata, Ida Rsi Bujangga Waisnawa Surya Adnyana, serta Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Dharma Wijaya Nanda. Kegiatan keagamaan ini merupakan wujud sraddha bhakti sekaligus ungkapan rasa syukur atas rampungnya pembangunan kawasan tersebut, serta memohon keselamatan, kerahayuan, dan keharmonisan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Bupati I Nyoman Sutjidra menyampaikan bahwa kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Titik Nol Kota Singaraja dan kini bernama Praja Mandala Singa Ambara Raja merupakan milik seluruh masyarakat Buleleng. Melalui pelaksanaan upacara secara sekala dan niskala, diharapkan kawasan tersebut senantiasa lestari, metaksu, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan sebagai ikon baru Kabupaten Buleleng.

“Praja Mandala Singa Ambara Raja ini milik masyarakat Buleleng, milik kita semua. Bukan milik saya ataupun milik Pak Wakil Bupati. Mari kita jaga bersama agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” tegasnya.

Bupati Sutjidra juga mengungkapkan keinginannya untuk mengembangkan kembali Pelabuhan Buleleng sebagai bagian dari upaya mengembalikan kejayaan Kota Singaraja. Menurutnya, Pelabuhan Buleleng memiliki nilai sejarah yang penting karena menjadi saksi ketika Buleleng pernah dikenal sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan kebudayaan di Bali. Pengembangan kawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas sejarah sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Buleleng.

Baca Juga  Tumbuhkan Rasa Persaudaraan dan Sifat Gotong-royong untuk Menepis Paparan Radikalisme dan Terorisme

Rangkaian upacara turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai elemen masyarakat. Prosesi berlangsung khidmat sesuai tata cara agama Hindu sebagai bentuk penyucian dan penyempurnaan kawasan yang telah dibangun. Melalui pelaksanaan karya ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap Praja Mandala Singa Ambara Raja tidak hanya menjadi ikon daerah yang memiliki nilai estetika dan historis, tetapi juga memiliki nilai spiritual sebagai simbol persatuan, kebanggaan, dan semangat masyarakat Buleleng dalam mewujudkan daerah yang maju, harmonis, dan sejahtera. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sinergi Lintas Sektor Perkuat Ketahanan Pangan dan Stabilitas Inflasi Balinusra

Published

on

By

Suasana Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan.
GPIPS: Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. (Foto: BI Bali)

Tabanan, baliilu.com – Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Bali, NTB, dan NTT serta berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi di wilayah Bali, NTB, NTT (Balinusra). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan berbagai kolaborasi strategis yang dikukuhkan dalam rangkaian Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Balinusra 2026 yang diselenggarakan di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali pada 27 Juli 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran komoditas pangan strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Dalam rangka memperkuat konektivitas pasokan pangan antardaerah, dilakukan seremoni Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Di Provinsi Bali, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung menjalin kerja sama dengan Perumda Swatantra Kabupaten Buleleng dan Perumda Swakadarma Kota Denpasar dalam penyerapan, penyediaan, dan pemasokan komoditas pangan. Selain itu, Perumda Mangu Giri Sedana Kabupaten Badung, Bali juga menandatangani kerja sama penyediaan pangan strategis guna memperluas jaringan pasok antarwilayah dengan Rumah Tani Nusantara (RTN). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kerja sama dilakukan antara Kelompok Tani Beriuk Geger dan Bale Bawang Mataram untuk mendukung penyerapan, penyediaan, dan pemasokan bawang putih. Sementara itu, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, PEPSI NTT, HP2SK NTT, dan HKTI Kepulauan Riau menjalin kerja sama dalam penguatan distribusi komoditas pangan.

Penguatan konektivitas tersebut turut didukung melalui kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kelancaran distribusi pangan. Pada kesempatan tersebut dilakukan seremoni flag-off distribusi 2.000 kilogram beras SPHP dan MinyaKita oleh Perum BULOG Kantor Wilayah Bali menuju pasar tradisional dan Rumah Pangan Kita (RPK), serta pengiriman cabai merah, bawang merah, dan sayuran oleh Koperasi Petani Muda Keren (BOS Fresh) menggunakan BosBox kepada pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe (Horeka) di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023

GPIPS Balinusra 2026 juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kerja sama penelitian, pengembangan teknik budidaya, dan pembesaran umbi bawang putih siap produksi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Universitas Mataram, sinergi penyerapan komoditas beras antara PP Boy dan Perum BULOG Manggarai Barat, serta Program Urban Farming komoditas cabai rawit bagi pelajar SMA se-Kota Kupang yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berbagai kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat kepastian pasar bagi petani, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan.

Penguatan sinergi pengendalian inflasi juga didukung melalui komunikasi kebijakan yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta figur publik seperti Chef Juna dalam mengampanyekan diversifikasi pangan dan Gerakan Bangga Pangan Lokal. Melalui demo memasak berbahan baku komoditas lokal, kampanye tersebut mengajak masyarakat untuk semakin memanfaatkan dan mengonsumsi pangan lokal sebagai alternatif yang bernilai tambah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat permintaan terhadap hasil produksi petani, meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal, sekaligus menjadi implementasi strategi Komunikasi Efektif dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Rudy B. Hutabarat, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan memerlukan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antarpemangku kepentingan. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan ekosistem pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau di tengah berbagai tantangan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi daerah.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat implementasi Kerja Sama Antar Daerah serta kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi yang berkelanjutan. Melalui sinergi yang semakin erat, diharapkan ketahanan pangan di wilayah Balinusra semakin kuat, kesejahteraan petani terus meningkat, serta inflasi tetap terjaga rendah dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)

Baca Juga  Tumbuhkan Rasa Persaudaraan dan Sifat Gotong-royong untuk Menepis Paparan Radikalisme dan Terorisme

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca