Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan posisi Bali sekarang terkait penanganan Covid-19, 65 persen pasien positif sudah sembuh dan merupakan persentase tertinggi di Indonesia. Tertinggi secara nasional, di mana dalam persentase nasional saja 16 persen yang dicatatkan sembuh, bahkan di seluruh dunia total angka persentase kesembuhannya 33 persen. Bali jauh lebih tinggi.
Bahkan, kata Gubernur
Koster, penanganan Covid-19 di Bali sampai dibawa ke rapat
kabinet oleh Bapak Presiden dan disebutkan bahwa penanganan Covid-19 di Bali
terbaik di Indonesia. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah pula dihitung di pusat, Bali
diharapkan menjadi provinsi pertama yang bebas Covid-19.
‘’Saat ini 101 orang pasien positif kini dirawat intensif dari total 300 kasus positif. Mudah-mudahan tidak ada penambahan
lagi pasien yang meninggal. Kemajuan yang kita capai sebenarnya sudah luar
biasa, namun kita tetap harus disiplin. Saya ingin mempercepat penanganan
Covid-19 ini, karena itu semua lini kita perketat,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri dan secara
simbolis menyerahkan bantuan bahan pokok sebagai bagian dari percepatan
penanganan Covid-19 kepada para pemuka agama dan penglingsir Desa Adat
Kedonganan, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Adat Kedonganan,
Kabupaten Badung, pada Sabtu (9/5-2020) siang.
Dalam penyerahan bantuan yang merupakan
bantuan tahap kedua tersebut, nampak pula Ny. Putri Suastini Koster, Wakil Bupati Badung Wayan
Suiasa, Camat Kuta, prajuru serta tokoh masyarakat Desa Kedonganan.
Dalam rangka
mempercepat penanganan dan pencegahan Covid-19, Gubernur Koster juga menegaskan,
para PMI/ABK yang akan masuk ke Bali juga sekarang
langsung diuji swab.
‘’Perkembangan Covid-19 di Bali terus saya pantau hari per hari, detik
per detiknya di seluruh Bali. Kita belajar bagaimana mengelola dan menangani
ini dengan baik. Hitungan kita, mudah-mudahan awal Juni mendatang pandemi
Covid-19 ini di Bali bisa berakhir,’’
tegasnya.
Sejak Covid-19 ini muncul di Bali, pertama ada
satu orang positif (10 Maret 2020, red) hari itu juga Gubernur Koster bersama
Wakil Gubernur dan Sekda memutuskan untuk memberikan status siaga darurat untuk
Bali.
Saat itu juga langsung dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan
Penanganan
Covid-19 Bali. Bahkan saat itu pemerintah pusat belum menentukan dan menyatakan
Indonesia dalam status siaga darurat. Bali yang pertama kali menyatakan diri
dalam status siaga meskipun baru satu orang yang positif saat itu. Status tersebut
diberlakukan ke seluruh Bali sehingga kita bisa menahan penambahan pasien yang
positif tersebut.
‘’Tanggal 16 Maret 2020, saya juga membentuk Satgas Gotong-Royong se-Provinsi Bali lewat surat
keputusan bersama Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat serta PHDI. Lagi-lagi ini
yang pertama di Indonesia. Barulah tanggal 29 Maret Pemerintah Pusat membentuk
Gugus Tugas Nasional dan nama Satgas Provinsi yang lebih dahulu terbentuk
menyesuaikan namanya menjadi Gugus Tugas Provinsi Percepatan Penanganan
Covid-19,’’ ujarnya.
Seterusnya, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan dan
instruksi yang antara lain mengimbau untuk masyarakat bekerja dari rumah, melaksanakan
protokol kesehatan, hingga menghindari kerumunan banyak orang. Sampai saat ini
pun kebijakan-kebijakan terus disusun guna mempercepat penanganan Covid-19 di
Bali, agar secepatnya kita bebas dari pandemi ini.
‘’Kami terus berinovasi dalam upaya penanganan Covid-19 karena kondisi
seperti ini belum ada yang pernah mengalami, tidak ada sekolahnya untuk belajar
(menangani Covid-19, red). Negara-negara lain pun belum pernah ada yang
mengalami pandemi seperti ini, semuanya baru belajar untuk menangani ini hari
per hari,’’ ungkap Gubernur Koster.
Dikatakan, tugas gubernur salah satunya yang paling penting adalah membuat
kebijakan, instruksi hingga imbauan untuk mengatur warga untuk mencegah
penularan makin meluas, masyarakat dan juga lembaga desa adat di bawah,
bertugas untuk melaksanakannya dengan baik. Semuanya adalah bagian dari cara
kita untuk menghadapi Covid-19 ini.
‘’Astungkara, SKB Pemprov Bali-MDA-PHDI tentang pembentukan Satgas Gotong-Royong ini di seluruh
Bali sudah dilaksanakan dengan baik di total 1.493 desa adat. Semuanya
melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sangat tertib dan disiplin,’’ kata Koster.
Satgas Gotong-Royong di desa-desa adat ini telah menunjukkan
hasil nyata untuk pencegahan penularan Covid-19 di wilayah desa adatnya
masing-masing. Belum ada provinsi lain yang punya kelembagaan yang dikelola
dengan baik seperti di Bali.
‘’Inilah momentum kita bersama, kebetulan pula saya membentuk Perda No 4 tahun 2019 tentang
penguatan Desa Adat di Bali, dengan kewenangan yang kuat. Sehingga saat ini
payung hukum dan keberadaan desa adat kita di Bali sangat baik,’’ ujarnya.
Kita juga sedang menyiapkan konsep menghadapi
masalah-masalah
seperti Covid-19 ini bilamana terjadi lagi di masa yang akan datang. Namanya
mitigasi bencana untuk menangani masalah yang tiba-tiba seperti saat ini.
‘’Saya yakin saat ini alam sedang menguji kita terutama di Bali untuk
berhenti sombong, berhenti angkuh dan egois. Kita perlu introspeksi, selama ini
mengeksploitasi pariwisata besar-besaran dan saat kondisi seperti sekarang, di
mana orang-orang yang mengambil keuntungan selama berpuluh tahun? Untuk itu
saya berkomitmen untuk mengerem cara-cara yang mengeksploitasi alam Bali lewat
visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan desa adat harus menjadi pilar utamanya,’’ tegasnya.
GUBERNUR KOSTER: Bagikan sembako kepada penglingsir Desa Adat Kedonganan
Sementara itu, Bandesa Adat Desa Kedonganan, Wayan Mertha menyatakan para penglingsir inilah, yang berjasa besar sebagai prajuru desa yang mengembangkan Desa Kedonganan. Kegiatan nelayan dan pasar desa di Kedonganan saat ini sangat ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sangat dibatasi.
Ketua Satgas Gotong-Royong kita, bekerja sangat keras untuk
melaksanakan segala instruksi pemerintah terkait pencegahan di tingkat desa.
‘’Saya mewakili krama desa adat Kedonganan mengucapkan terima kasih yang
besar-besarnya, saya merasa terharu dan terhormat atas kesediaan Bapak Gubernur
dan Ibu datang dan menyerahkan bantuan kepada para penglingsir kami,’’ ujar Mertha.
Bantuan ini terdiri dari sembako, beras,
minyak, gula hingga sayur-sayuran yang dianggarkan dari LPD Desa Adat
Kedonganan dan merupakan bantuan tahap kedua setelah sebelumnya tahap pertama
dilaksanakan Maret lalu. Bantuan tahap ketiga akan dilaksanakan Juni mendatang.
‘’Selain CSR LPD, kami juga masih memiliki dana desa adat dari provinsi
yang sesuai instruksi Bapak Gubernur diperuntukkan untuk penanganan pencegahan
Covid-19 serta bantuan sosial,’’
katanya.
Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra merasa bersyukur sekali
atas kehadiran Bapak Gubernur di Desa Kedonganan di tengah wabah Covid-19 yang
melanda seluruh dunia seperti saat ini. ‘’Kehadiran Bapak Gubernur sangat bernilai bagi
kami masyarakat Kedonganan secara khusus,’’ ujarnya.
Saat ini, sesuai imbauan pemerintah terkait
pandemi Covid-19 kami menghentikan kegiatan di Desa Kedonganan terutama di
bidang pariwisata, termasuk pula kafe-kafe seafood di pinggir pantai.
Untuk dana sembako selama tiga bulan ini,
diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. Namun bila kasus corona berakhir bulan
depan, tentu saja paket sembako ini pun akan dievaluasi lagi. (*/gs)
RAKOR: Rapat Koordinasi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Learning Management System yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Selasa (11/8/2026). (Foto: Hms KPU Bali)
Denpasar, baliilu.com – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui penerapan Learning Management System (LMS) di lingkungan sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Penguatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Learning Management System yang dilaksanakan secara hybrid di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan dihadiri Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI Parsadan Harahap, jajaran Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Sekretaris/Plt. Sekretaris, serta jajaran pengelola SDM KPU Kabupaten/Kota se-Bali.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu perhatian utama dalam membangun organisasi yang profesional. Ia menegaskan, jajaran komisioner dan sekretariat harus memiliki semangat dan komitmen yang sama dalam menjalankan tugas kelembagaan. Menurutnya, pengembangan kompetensi perlu terus didorong, termasuk melalui peningkatan pendidikan formal serta pembelajaran mandiri. “Kita dorong untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM KPU,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan KPU RI Parsadan Harahap menjelaskan bahwa LMS merupakan program nasional yang akan diterapkan pada seluruh satuan kerja KPU. Melalui LMS, setiap ASN KPU didorong mengikuti pembelajaran mandiri dengan ketentuan minimal 20 jam pelajaran (JP) bagi PNS dan 24 JP bagi PPPK. Ia menekankan bahwa penerapan LMS bertujuan membangun standar pengembangan kompetensi yang sama di seluruh satuan kerja. Adapun LMS bagi komisioner saat ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan administratif dan ditargetkan dapat diuji coba dalam waktu mendatang.
Parsadan juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara komisioner dan sekretariat sebagai satu kesatuan kelembagaan, sekaligus menjaga budaya kerja, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta tata kelola arsip sesuai ketentuan. Ia mengibaratkan KPU seperti kendaraan yang harus selalu siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Karena itu, meskipun tidak sedang berada dalam tahapan pemilu, kinerja dan kompetensi jajaran harus tetap dijaga. Ia juga mendorong pengembangan materi pembelajaran yang lebih spesifik dan berbasis kearifan lokal.
Untuk KPU di Bali, pelaksanaan pembelajaran melalui sistem yang tersedia ditargetkan dapat mencapai 100 persen pada September 2026 dan selanjutnya dievaluasi pada November dan Desember. Melalui penguatan LMS, KPU diharapkan mampu membangun SDM yang adaptif, kompeten, dan siap menghadapi tantangan penyelenggaraan Pemilu 2029. (gs/bi)
BUKA KOMPETISI: Gubernur Bali Wayan Koster membuka Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026 yang berlangsung di Hotel Padma Resort, Legian Kuta, Selasa (11/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)
Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster membuka Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026 yang berlangsung di Hotel Padma Resort, Legian Kuta, Selasa (11/8). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Koster disaksikan sejumlah undangan. Untuk diketahui, kompetisi global yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 14 Agustus 2026 diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) di bawah naungan International Cyber Security Center of Excellence (INCS-CoE).
Kompetisi ini merupakan bagian dari pengembangan Cyber Security Center of Excellence yang dibangun melalui kerja sama hibah Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Program telah berjalan selama enam tahun dengan Universitas Indonesia sebagai pelaksana dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai mitra pemerintah dalam pengembangannya.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar dalam sambutan yang disampaikan secara daring menyampaikan bahwa ajang bergengsi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas talenta siber nasional sekaligus memperluas kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Ia menegaskan, perkembangan geopolitik dunia membuat serangan siber terus meningkat dan melintasi batas negara. Karena itu, setiap negara perlu memperkuat kemampuan sumber daya manusia di bidang keamanan siber agar mampu menghadapi berbagai tantangan baru di era digital.
Alexander Sabar menilai, pengembangan talenta menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan siber nasional. Karena itu, Kemkomdigi mendukung penyelenggaraan C2C-CTF 2026 yang mempertemukan mahasiswa dan peneliti keamanan siber dari berbagai negara untuk bertukar pengetahuan serta menguji kemampuan teknis menghadapi berbagai skenario ancaman digital.
Rektor Universitas Indonesia Prof. Heri Hermansyah dalam sambutan yang disampaikan melalui tayangan video menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Kompetisi Keamanan Siber Internasional Country to Country Capture The Flag (C2C-CTF) 2026. Universitas Indonesia bangga bisa berpartisipasi aktif dalam menyukseskan kegiatan ini.
Kompetisi diikuti 81 peserta dari 13 negara, yaitu Indonesia, Jepang, Australia, Hong Kong, Singapura, Bangladesh, Kamboja, Inggris, Kazakhstan, Laos, Filipina, Spanyol, dan Amerika Serikat. Ajang ini melibatkan perwakilan dari berbagai perguruan tinggi dunia, antara lain University of Cambridge, Keio University Jepang, Royal Holloway University of London, Edith Cowan University Australia, The University of Melbourne, Cambodia Academy of Digital Technology, National University of Laos, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah C2C-CTF 2026 melalui Universitas Indonesia dengan menggandeng Universitas Udayana sebagai mitra pelaksana di Bali.
Penyelenggaraan ini menjadi capaian penting karena sebelumnya kompetisi tersebut digelar di sejumlah universitas terkemuka dunia, seperti Royal Holloway University of London, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Keio University Jepang, Edith Cowan University Australia, dan Northeastern University di Boston. (gs/bi)
Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. saat memberikan arahan kepada jajaran personel lalu lintas. (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satunya melalui layanan Polri 110 yang kini semakin mudah diakses, cepat dan responsif serta terintegrasi dalam pelayanan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya di ruas Tol.
Melalui layanan 110, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kepolisian dalam satu platform secara lebih praktis. Kehadiran fitur layanan Polri 110 juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan maupun membutuhkan bantuan kepolisian secara cepat.
Melalui sistem yang terintegrasi, laporan masyarakat mengenai kondisi darurat di jalan tol dapat diteruskan kepada jajaran kepolisian sesuai wilayah dan kebutuhan penanganannya. Dengan demikian, petugas yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian dapat segera memberikan respons.
Kasubdit Wal dan PJR Korlantas Polri Kombes Pol. Ruben Verry Takaendengan, S.I.K. mengatakan, penguatan layanan berbasis digital 110 yang terintegrasi dengan layanan Ruas Tol merupakan bagian dari upaya Polri untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian yang semakin mudah dan cepat.
“Korps Lalu Lintas Polri terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat dan responsif. Melalui 110 masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan kepolisian di Ruas Tol,” ujar Kombes Pol. Ruben.
Menurutnya, layanan Polri 110 menjadi salah satu sarana penting yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara langsung dengan kepolisian ketika membutuhkan bantuan maupun menyampaikan informasi terkait situasi yang memerlukan kehadiran petugas.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan kepolisian. Di jalan tol dengan sistem yang terintegrasi, laporan atau kebutuhan masyarakat dapat diterima dan diteruskan kepada jajaran yang memiliki kewenangan dan kedekatan wilayah untuk segera ditindaklanjuti,” ucap Kombes Pol. Ruben.
Kombes Pol. Ruben menuturkan, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepolisian juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk membangun komunikasi yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kata Kombes Pol. Ruben, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
“Partisipasi masyarakat sangat penting. Setiap informasi yang disampaikan melalui kanal pelayanan Polri 110 merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan keamanan keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Karena itu, kami ingin memastikan setiap laporan masyarakat di jalan tol mendapatkan respons dan penanganan yang tepat,” kata Kombes Pol. Ruben.
Polri juga terus mendorong seluruh jajaran untuk memberikan respons yang cepat dan profesional terhadap setiap laporan yang diterima. Integrasi layanan di jalan tol diharapkan dapat memperpendek waktu respons sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dari personel yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian.
“Teknologi bukan sekadar soal aplikasi, tetapi bagaimana teknologi tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di jalan tol, Ukurannya adalah ketika masyarakat membutuhkan petugas, mereka (masyarakat) tahu harus menghubungi ke mana, mudah mengaksesnya, dan mendapatkan respons yang cepat,” tegasnya.
Adapun fitur layanan 110 Petugas dapat diunduh melalui Google Play Store pada perangkat Android. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepolisian.
Korps Lalu Lintas Polri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan 110 Petugas secara bijak sebagai sarana komunikasi dan pelayanan kepolisian. Dengan dukungan masyarakat dan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, Korps Lalu Lintas Polri berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, responsif dan dekat dengan masyarakat. (gs/bi)