Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Tolong kepada teman- teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita benar- benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1).

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Kadis Pariwisata yang juga Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya.

Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk  wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. “Saya berharap secepat- cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara paralel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. “Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apa pun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Sementara itu Plt. Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan mengatakan pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun diingatkan kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan kita dan laporan sudah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas- tugas lain yang perlu diselesaikan.

Ditambahkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. “Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira- kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” harapnya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini menurut Cok Raka Darmawan wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan.

“Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Terkait dengan realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, dikatakan Cok Raka Darmawan, dari 1.621 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terealisasi hanya sejumlah 929 hotel dan restaurant. “Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” pungkasnya. (bt)

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas rencana bersih pantai dari Civitas Akademika Universitas Dwijendra.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan menyambut dengan senang hati keinginan Civitas Akademika Universitas Dwijendra yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rencana bakti sosial yang akan melakukan bersih-bersih sampah pantai di wilayah Kabupaten Badung,” kata Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian  masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan.

Rombongan yang berjumlah 5 orang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana bertempat di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1). 

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan terkait apa yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dijabarkan dalam PPNSB terkait melestarikan lingkungan sehingga program Rektorat dan Civitas Akademika Fakultas Dwijendra perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Kalau lingkungan bersih nan asri dan nyaman  tentu kesehatan udara bisa terjaga. Dikatakan ini menjadi suatu hal yang positif mengingat fenomena sampah setiap pengujung tahun di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Badung seakan menjadi tamu yang tidak diundang dan datang begitu saja mengotori sepanjang  pantai di pesisir barat Kabupaten Badung.

“Bersama Dinas LHK dan perangkat daerah terkait, para penggerak pariwisata dan masyarakat pantai sudah kami ajak untuk ikut dalam melaksanakan bersih- bersih pantai,” katanya seraya mengingatkan dalam melaksanakan bakti sosial bersih sampah pantai di tengah pandemi Covid-19 ini agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Badung karena di tengah kesibukan sudah berkenan menerima pihaknya. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan program-program Civitas Akademika Universitas Dwijendra antara lain melaksanakan  bakti sosial salah satunya yaitu bersih-bersih sampah pantai.

Mengingat Badung salah satu kabupaten yang memiliki pantai yang cukup panjang di pesisir barat sampai selatan Pulau Bali tentu sering mengalami bencana angin barat dengan sampah kiriman di akhir-akhir tahun dan awal-awal bulan.

“Kami beserta Civitas Akademika Universitas Dwijendra ingin melaksanakan bakti sosial bersih-bersih sampah pantai sepanjang pantai tersebut. Ini merupakan salah bentuk dukungan terhadap program-program PPNSB Pemerintah Kabupaten Badung di bawah komando Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang telah dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya. 

Dikatakan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung menjadi suatu kebahagiaan dalam turut serta menjaga lingkungan agar tetap asri. Mengingat Bali dan Badung khususnya memiliki daya tarik pantai yang menjadi primadona kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara tentu tidak elok kalau sepanjang pantai di Badung nampak jorok dan kotor.

“Mengingat bakti sosial yang kami lakukan nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19 tentu kami  tetap memegang teguh protokol kesehatan. Kami ingin kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang demi kelestarian lingkungan dan keasrian alamnya,” jelasnya. (bt)

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Confirmation to Proceed (CTP) Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung.

Rapat yang membahas kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini juga dihadiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba, Plt. Asisten II AA Ngurah Bayu Kumara dan Kadis DLHK Badung I Wayan Puja di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Senin (11/1).

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan sudah mengadakan survei, untuk membuat terowongan di tanah kapur karena hal ini jauh lebih mudah daripada bekerja di tanah liat seperti membuat MRT di Jakarta.

Di samping itu jauh lebih besar biayanya karena menggali tanah liat lebih sulit daripada tanah kapur. Seperti yang dilihat di Hongkong yang dimana tanah batu, di sana tanahnya mahal dan mereka tidak mau membuat jalan di atas seperti yang dilakukan di shortcut Bedugul yang membangun jalan di samping danau sehingga dapat merusak pemandangan.

“Maka Hongkong membuat jalan di terowongan padahal tanah batu dan sulit untuk dibor walaupun investasinya lebih mahal. Ini yang diambil langkah-langkahnya karena Hongkong juga sama-sama menjual pariwisata, sehingga nantinya dijadikan suatu destinasi lagi dan semua nantinya orang ingin masuk ke terowongan seperti di Hongkong,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan lebih baik dibangun di tempat yang sudah mendukung akomodasi-akomodasi yang sudah terbangun walaupun resikonya tidak efisien, membutuhkan biaya yang lebih dan membutuhkan waktu dalam pembebasan lahan secara bertahap, serta terkait membangun terowongan pasti harus siap dengan regulasi.

“Ke depannya kita harus menentukan  wilayah/trase Jalan Lingkar Badung Selatan dan terdapat landasan hukum dan perizinan atas rencana pembangunan terowongan dimana paling lambat bulan Juni ini sudah rampung. Setelah itu baru biaya pengadaan tanah yang merupakan tanggung jawab PJPK Proyek yang bersumber dari APBD untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembebasan tanah yang dilaksanakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan 2023, sehingga target 2024 sudah ada hasil,” jelasnya. (bt)