Connect with us

PARIWISATA

Kasus Covid-19 tak makin Bertambah, Cok Ace: Pariwisata Bali Menuju New Normal Tahap I bisa Dimulai 9 Juli

BALIILU Tayang

:

de
WAKIL GUBERNUR BALI TJOKORDA OKA ARTHA ARDANA SUKAWATI

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) menyatakan dalam penanganan Covid-19, Bali tak memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang ditempuh sejumlah daerah. Dengan mengoptimalkan peran seluruh komponen, termasuk desa adat melalui pembentukan satgas gotong-royong, Bali terbukti mampu membendung penyebaran Covid-19.

Demikian dikatakan Wagub Cok Ace ketika tampil sebagai pembicara pada kegiatan seminar daring (webinar) yang dilaksanakan sebuah televisi nasional, Kamis (25/6-2020). Webinar juga menampilkan tiga narasumber lainnya yaitu Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPBI) I Made Sudjana. Webinar diikuti oleh 450 peserta dan dapat langsung berinteraksi dengan para narasumber.

Dalam kesempatan itu, Wagub Cok Ace juga menguraikan kronologis masuknya Covid-19 ke daerah Bali. Merunut ke belakang, kasus positif Covid-19 di daerah Bali pertama kali ditemukan, 4 Maret 2020. Di awal perkembangannya, kasus positif Covid-19 didominasi oleh kasus imported case yang dibawa oleh pelaku perjalanan dari negara-negara terjangkit.

Menurut Cok Ace, penambahan kasus positif dari imported case sejalan dengan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali. Saat itu, penanganan Covid-19 difokuskan pada upaya lokalisir melalui pemeriksaan yang sangat ketat terhadap PMI yang baru tiba. Bila dari hasil tes, PMI menunjukkan hasil positif, penanganannya langsung diambil alih gugus tugas provinsi. Sementara yang hasil tesnya negatif, diarahkan ke kabupaten/kota untuk menjalani proses karantina.

Namun seiring waktu, beberapa minggu terakhir terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 yang disebabkan transmisi lokal. Klaster pasar menjadi episentrum penularan Covid-19 dan saat ini gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota sedang berupaya untuk menahan laju penyebaran pandemi ini.

Baca Juga  Soal Privat Party Ekspatriat, Begini Kronologi Kejadiannya

‘’Memang perlu semangat dan tenaga lebih besar dalam penanganan transmisi lokal. Saya berharap kasus Covid-19 tak makin bertambah sehingga kita bisa melaksanakan time line new normal yang telah dirancang yaitu dimulai 9 Juli 2020 mendatang,’’ ujar Cok Ace.

Wagub Cok Ace menegaskan , kehidupan dengan tatanan baru di daerah Bali akan dilaksanakan secara bertahap. Kami masih menginventarisir objek-objek mana saja yang aman untuk dibuka. New normal jangan langsung dikaitkan dengan pembukaan sektor pariwisata untuk wisatawan asing, karena sejumlah negara yang menjadi market kita pun masih terikat dengan kebijakan yang saat ini masih diberkukan seperti pembatasan untuk bepergian.

Tahap pertama new normal diperuntukkan bagi masyarakat lokal. Misalnya rekreasi dan olah raga, dimana masyarakat lokal juga membutuhkan. Inilah yang kita buka secara bertahap dan selektif.

Pelaku pariwisata di era new normal akan menghadapi tantangan yang berat. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar karena wajib menerapkan protokol kesehatan untuk memberi rasa aman bagi wisatawan. Di pihak lain, jumlah kunjungan wisatawan belum akan normal karena dibatasi oleh protokol kesehatan dalam pesawat dan regulasi lainnya. Kita punya jumlah kamar yang cukup banyak dan harus bersaing dengan kompetitor dalam dan luar negeri.

‘’Meski tantangan dan persaingan yang akan dihadapi ke depannya sangat berat, saya berharap komponen pariwisata Bali tetap optimis. Di tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhir, kita tak bisa memilih antara ekonomi dan kesehatan. Kita harus cerdas dan bijak agar keduanya tetap berjalan secara selaras,’’ ungkapnya.

Agar tahapan yang telah dirancang pemerintah dapat terlaksana sesuai jadwal, Cok Ace memohon dukungan seluruh masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak dan menjaga kesehatan.

Baca Juga  Respons Pelonggaran Transportasi Umum, Dewa Indra: Tiap Orang Masuk Bali Melalui Bandara Wajib Jalani Tes Swab

Sementara itu, Bupati Giri Prasta dan Bupati Suwirta kompak menyatakan dalam penanganan Covid-19 mereka satu komando dengan gugus tugas provinsi dan nasional. Bupati Suwirta sangat berterima kasih atas dukungan penuh gugus tugas provinsi dalam penanganan kasus transmisi lokal Pasar Galiran. Rektor IPBI I Made Sudjana menilai langkah yang diambil Pemerintah Daerah Bali dalam penanganan Covid-19 telah cukup efektif. (*/gs)

PARIWISATA

Dana Hibah Pariwisata, Sekda Adi Arnawa Ingatkan OPD untuk Berintegritas dan Bertanggung Jawab

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Puspem Badung, Senin (18/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk senantiasa menunjukkan integritas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan danah hibah pariwisata tahun 2020 yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.

“Tolong kepada teman- teman perangkat daerah terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan, pastikan dokumennya dan foto- fotonya lengkap sehingga terlihat kerjanya bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa kita benar- benar punya integritas dan bertanggung jawab terhadap dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas Adi Arnawa saat memimpin Rapat Laporan Realisasi Dana Hibah Pariwisata tahun 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (18/1).

Rapat juga dihadiri oleh Plt. Kadis Pariwisata yang juga Asisten Administrasi Umum Cokorda Raka Darmawan, Inspektur Luh Suryaniti, Kadis Kebudayaan I Gde Eka Sudarwitha dan perwakilan dari perangkat daerah terkait lainnya.

Lebih lanjut Sekda Adi Arnawa menyampaikan kunci daripada keberhasilan dan kecepatan pelaporan sangat tergantung kepada pimpinan perangkat daerah dan termasuk  wajib pajak yang menerima hibah pariwisata ini. “Saya berharap secepat- cepatnya kita eksekusi sehingga dari segi pertanggungjawaban kita aman dan kita menunggu hasil laporan kita kepada Kementerian Keuangan,” katanya.

Untuk itu pihaknya meminta kepada Inspektur untuk dilakukan secara paralel bergerak cepat sehingga akhir bulan ini sudah selesai melakukan semuanya. “Hasil daripada pelaksanaan ini tolong format terkait pelaporan ini menjadi kunci penting dalam rangka untuk akuntabilitas pertanggungjawabannya nanti. Kita harus antisipasi sehingga apa pun tahapan- tahapan yang dilakukan dan termasuk mungkin berapa realisasi yang telah dilakukan tolong disampaikan sejelas- jelasnya. Saya pastikan akhir bulan ini sudah kelar semua,” tegasnya.

Baca Juga  Masa Pandemi Covid-19, Kelurahan Sesetan Gencar Laksanakan Pendataan Penduduk Non-Permanen

Sementara itu Plt. Kadis Pariwisata Cokorda Raka Darmawan mengatakan pemerintah daerah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata kepada Kementerian Keuangan paling lambat 28 Februari. Namun diingatkan kalau kegiatan sudah selesai dilaksanakan kita dan laporan sudah dipersiapkan oleh perangkat daerah sehingga tidak perlu menunggu batas akhir karena masih banyak tugas- tugas lain yang perlu diselesaikan.

Ditambahkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan harus dilakukan review dulu oleh Inspektorat. “Untuk itu kami harapkan nanti masukan dari Ibu Inspektur dan Bapak Sekda, kira- kira kapan perangkat daerah bisa menyetor laporannya kepada Inspektorat untuk di review sebelum diserahkan ke BPKAD,” harapnya.

Dalam hal terdapat sisa dana berdasarkan laporan akhir pelaksanaan hibah pariwisata ini menurut Cok Raka Darmawan wajib disetorkan kembali dari pemerintah daerah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan ini tugas dari BPKAD untuk memastikan.

“Nanti tolong dipastikan oleh BPKAD bagaimana mekanisme pengembaliannya ke RKUN, untuk memastikan pelaksanaan hibah pariwisata ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang sudah ditentukan,” katanya.

Terkait dengan realisasi hibah kepada pengusaha hotel dan restoran, dikatakan Cok Raka Darmawan, dari 1.621 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang terealisasi hanya sejumlah 929 hotel dan restaurant. “Yang tidak terealisasi ini karena tidak melengkapi persyaratan dan tidak mengambil hibah,” pungkasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Wabup Suiasa Apresiasi Rencana Bersih Pantai Civitas Akademika Universitas Dwijendra

Published

on

By

Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa atas nama Pemerintah Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi atas rencana bersih pantai dari Civitas Akademika Universitas Dwijendra.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan menyambut dengan senang hati keinginan Civitas Akademika Universitas Dwijendra yang bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Badung dalam rencana bakti sosial yang akan melakukan bersih-bersih sampah pantai di wilayah Kabupaten Badung,” kata Wabup Suiasa saat menerima Rektorat Universitas Dwijendra perihal pengabdian  masyarakat di wilayah Petitenget Kerobokan.

Rombongan yang berjumlah 5 orang dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana bertempat di Rumah Jabatan Wabup, Senin (11/1). 

Lebih lanjut Wabup Suiasa mengatakan terkait apa yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Badung yang telah dijabarkan dalam PPNSB terkait melestarikan lingkungan sehingga program Rektorat dan Civitas Akademika Fakultas Dwijendra perlu diapresiasi oleh semua pihak.  Kalau lingkungan bersih nan asri dan nyaman  tentu kesehatan udara bisa terjaga. Dikatakan ini menjadi suatu hal yang positif mengingat fenomena sampah setiap pengujung tahun di sepanjang pantai di wilayah Kabupaten Badung seakan menjadi tamu yang tidak diundang dan datang begitu saja mengotori sepanjang  pantai di pesisir barat Kabupaten Badung.

“Bersama Dinas LHK dan perangkat daerah terkait, para penggerak pariwisata dan masyarakat pantai sudah kami ajak untuk ikut dalam melaksanakan bersih- bersih pantai,” katanya seraya mengingatkan dalam melaksanakan bakti sosial bersih sampah pantai di tengah pandemi Covid-19 ini agar tetap mematuhi aturan protokol kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Universitas Dwijendra Gede Sedana menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati Badung karena di tengah kesibukan sudah berkenan menerima pihaknya. Maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan program-program Civitas Akademika Universitas Dwijendra antara lain melaksanakan  bakti sosial salah satunya yaitu bersih-bersih sampah pantai.

Baca Juga  Respons Pelonggaran Transportasi Umum, Dewa Indra: Tiap Orang Masuk Bali Melalui Bandara Wajib Jalani Tes Swab

Mengingat Badung salah satu kabupaten yang memiliki pantai yang cukup panjang di pesisir barat sampai selatan Pulau Bali tentu sering mengalami bencana angin barat dengan sampah kiriman di akhir-akhir tahun dan awal-awal bulan.

“Kami beserta Civitas Akademika Universitas Dwijendra ingin melaksanakan bakti sosial bersih-bersih sampah pantai sepanjang pantai tersebut. Ini merupakan salah bentuk dukungan terhadap program-program PPNSB Pemerintah Kabupaten Badung di bawah komando Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa yang telah dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya. 

Dikatakan dapat bersinergi dengan program-program pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Badung menjadi suatu kebahagiaan dalam turut serta menjaga lingkungan agar tetap asri. Mengingat Bali dan Badung khususnya memiliki daya tarik pantai yang menjadi primadona kunjungan wisata baik lokal maupun mancanegara tentu tidak elok kalau sepanjang pantai di Badung nampak jorok dan kotor.

“Mengingat bakti sosial yang kami lakukan nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19 tentu kami  tetap memegang teguh protokol kesehatan. Kami ingin kegiatan ini akan berlanjut di tahun-tahun yang akan datang demi kelestarian lingkungan dan keasrian alamnya,” jelasnya. (bt)

Lanjutkan Membaca

PARIWISATA

Sekda Adi Arnawa Pimpin Rakor CTP Proyek KPBU Jalan Lingkar Selatan

Published

on

By

Sekda Adi Arnawa saat memimpin Rakor CTP Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung di Puspem Badung, Senin (11/1).

Badung, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin Rapat Koordinasi Confirmation to Proceed (CTP) Proyek KPBU Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung.

Rapat yang membahas kelanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan ini juga dihadiri oleh Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung Ida Bagus Surya Suamba, Plt. Asisten II AA Ngurah Bayu Kumara dan Kadis DLHK Badung I Wayan Puja di Ruang Rapat Sekda Puspem Badung, Senin (11/1).

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba mengatakan sudah mengadakan survei, untuk membuat terowongan di tanah kapur karena hal ini jauh lebih mudah daripada bekerja di tanah liat seperti membuat MRT di Jakarta.

Di samping itu jauh lebih besar biayanya karena menggali tanah liat lebih sulit daripada tanah kapur. Seperti yang dilihat di Hongkong yang dimana tanah batu, di sana tanahnya mahal dan mereka tidak mau membuat jalan di atas seperti yang dilakukan di shortcut Bedugul yang membangun jalan di samping danau sehingga dapat merusak pemandangan.

“Maka Hongkong membuat jalan di terowongan padahal tanah batu dan sulit untuk dibor walaupun investasinya lebih mahal. Ini yang diambil langkah-langkahnya karena Hongkong juga sama-sama menjual pariwisata, sehingga nantinya dijadikan suatu destinasi lagi dan semua nantinya orang ingin masuk ke terowongan seperti di Hongkong,” jelasnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan lebih baik dibangun di tempat yang sudah mendukung akomodasi-akomodasi yang sudah terbangun walaupun resikonya tidak efisien, membutuhkan biaya yang lebih dan membutuhkan waktu dalam pembebasan lahan secara bertahap, serta terkait membangun terowongan pasti harus siap dengan regulasi.

“Ke depannya kita harus menentukan  wilayah/trase Jalan Lingkar Badung Selatan dan terdapat landasan hukum dan perizinan atas rencana pembangunan terowongan dimana paling lambat bulan Juni ini sudah rampung. Setelah itu baru biaya pengadaan tanah yang merupakan tanggung jawab PJPK Proyek yang bersumber dari APBD untuk memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan pembebasan tanah yang dilaksanakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan 2023, sehingga target 2024 sudah ada hasil,” jelasnya. (bt)

Baca Juga  Respons Pelonggaran Transportasi Umum, Dewa Indra: Tiap Orang Masuk Bali Melalui Bandara Wajib Jalani Tes Swab

Lanjutkan Membaca