Badung, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan posisi Bali sekarang terkait penanganan Covid-19, 65 persen pasien positif sudah sembuh dan merupakan persentase tertinggi di Indonesia. Tertinggi secara nasional, di mana dalam persentase nasional saja 16 persen yang dicatatkan sembuh, bahkan di seluruh dunia total angka persentase kesembuhannya 33 persen. Bali jauh lebih tinggi.
Bahkan, kata Gubernur
Koster, penanganan Covid-19 di Bali sampai dibawa ke rapat
kabinet oleh Bapak Presiden dan disebutkan bahwa penanganan Covid-19 di Bali
terbaik di Indonesia. Sudah dilakukan evaluasi dan sudah pula dihitung di pusat, Bali
diharapkan menjadi provinsi pertama yang bebas Covid-19.
‘’Saat ini 101 orang pasien positif kini dirawat intensif dari total 300 kasus positif. Mudah-mudahan tidak ada penambahan
lagi pasien yang meninggal. Kemajuan yang kita capai sebenarnya sudah luar
biasa, namun kita tetap harus disiplin. Saya ingin mempercepat penanganan
Covid-19 ini, karena itu semua lini kita perketat,’’ ujar Gubernur Koster saat menghadiri dan secara
simbolis menyerahkan bantuan bahan pokok sebagai bagian dari percepatan
penanganan Covid-19 kepada para pemuka agama dan penglingsir Desa Adat
Kedonganan, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Adat Kedonganan,
Kabupaten Badung, pada Sabtu (9/5-2020) siang.
Dalam penyerahan bantuan yang merupakan
bantuan tahap kedua tersebut, nampak pula Ny. Putri Suastini Koster, Wakil Bupati Badung Wayan
Suiasa, Camat Kuta, prajuru serta tokoh masyarakat Desa Kedonganan.
Dalam rangka
mempercepat penanganan dan pencegahan Covid-19, Gubernur Koster juga menegaskan,
para PMI/ABK yang akan masuk ke Bali juga sekarang
langsung diuji swab.
‘’Perkembangan Covid-19 di Bali terus saya pantau hari per hari, detik
per detiknya di seluruh Bali. Kita belajar bagaimana mengelola dan menangani
ini dengan baik. Hitungan kita, mudah-mudahan awal Juni mendatang pandemi
Covid-19 ini di Bali bisa berakhir,’’
tegasnya.
Sejak Covid-19 ini muncul di Bali, pertama ada
satu orang positif (10 Maret 2020, red) hari itu juga Gubernur Koster bersama
Wakil Gubernur dan Sekda memutuskan untuk memberikan status siaga darurat untuk
Bali.
Saat itu juga langsung dibentuk Satuan Tugas
(Satgas) Percepatan
Penanganan
Covid-19 Bali. Bahkan saat itu pemerintah pusat belum menentukan dan menyatakan
Indonesia dalam status siaga darurat. Bali yang pertama kali menyatakan diri
dalam status siaga meskipun baru satu orang yang positif saat itu. Status tersebut
diberlakukan ke seluruh Bali sehingga kita bisa menahan penambahan pasien yang
positif tersebut.
‘’Tanggal 16 Maret 2020, saya juga membentuk Satgas Gotong-Royong se-Provinsi Bali lewat surat
keputusan bersama Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat serta PHDI. Lagi-lagi ini
yang pertama di Indonesia. Barulah tanggal 29 Maret Pemerintah Pusat membentuk
Gugus Tugas Nasional dan nama Satgas Provinsi yang lebih dahulu terbentuk
menyesuaikan namanya menjadi Gugus Tugas Provinsi Percepatan Penanganan
Covid-19,’’ ujarnya.
Seterusnya, Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan dan
instruksi yang antara lain mengimbau untuk masyarakat bekerja dari rumah, melaksanakan
protokol kesehatan, hingga menghindari kerumunan banyak orang. Sampai saat ini
pun kebijakan-kebijakan terus disusun guna mempercepat penanganan Covid-19 di
Bali, agar secepatnya kita bebas dari pandemi ini.
‘’Kami terus berinovasi dalam upaya penanganan Covid-19 karena kondisi
seperti ini belum ada yang pernah mengalami, tidak ada sekolahnya untuk belajar
(menangani Covid-19, red). Negara-negara lain pun belum pernah ada yang
mengalami pandemi seperti ini, semuanya baru belajar untuk menangani ini hari
per hari,’’ ungkap Gubernur Koster.
Dikatakan, tugas gubernur salah satunya yang paling penting adalah membuat
kebijakan, instruksi hingga imbauan untuk mengatur warga untuk mencegah
penularan makin meluas, masyarakat dan juga lembaga desa adat di bawah,
bertugas untuk melaksanakannya dengan baik. Semuanya adalah bagian dari cara
kita untuk menghadapi Covid-19 ini.
‘’Astungkara, SKB Pemprov Bali-MDA-PHDI tentang pembentukan Satgas Gotong-Royong ini di seluruh
Bali sudah dilaksanakan dengan baik di total 1.493 desa adat. Semuanya
melaksanakan tugasnya dengan sangat baik, sangat tertib dan disiplin,’’ kata Koster.
Satgas Gotong-Royong di desa-desa adat ini telah menunjukkan
hasil nyata untuk pencegahan penularan Covid-19 di wilayah desa adatnya
masing-masing. Belum ada provinsi lain yang punya kelembagaan yang dikelola
dengan baik seperti di Bali.
‘’Inilah momentum kita bersama, kebetulan pula saya membentuk Perda No 4 tahun 2019 tentang
penguatan Desa Adat di Bali, dengan kewenangan yang kuat. Sehingga saat ini
payung hukum dan keberadaan desa adat kita di Bali sangat baik,’’ ujarnya.
Kita juga sedang menyiapkan konsep menghadapi
masalah-masalah
seperti Covid-19 ini bilamana terjadi lagi di masa yang akan datang. Namanya
mitigasi bencana untuk menangani masalah yang tiba-tiba seperti saat ini.
‘’Saya yakin saat ini alam sedang menguji kita terutama di Bali untuk
berhenti sombong, berhenti angkuh dan egois. Kita perlu introspeksi, selama ini
mengeksploitasi pariwisata besar-besaran dan saat kondisi seperti sekarang, di
mana orang-orang yang mengambil keuntungan selama berpuluh tahun? Untuk itu
saya berkomitmen untuk mengerem cara-cara yang mengeksploitasi alam Bali lewat
visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dan desa adat harus menjadi pilar utamanya,’’ tegasnya.
GUBERNUR KOSTER: Bagikan sembako kepada penglingsir Desa Adat Kedonganan
Sementara itu, Bandesa Adat Desa Kedonganan, Wayan Mertha menyatakan para penglingsir inilah, yang berjasa besar sebagai prajuru desa yang mengembangkan Desa Kedonganan. Kegiatan nelayan dan pasar desa di Kedonganan saat ini sangat ketat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sangat dibatasi.
Ketua Satgas Gotong-Royong kita, bekerja sangat keras untuk
melaksanakan segala instruksi pemerintah terkait pencegahan di tingkat desa.
‘’Saya mewakili krama desa adat Kedonganan mengucapkan terima kasih yang
besar-besarnya, saya merasa terharu dan terhormat atas kesediaan Bapak Gubernur
dan Ibu datang dan menyerahkan bantuan kepada para penglingsir kami,’’ ujar Mertha.
Bantuan ini terdiri dari sembako, beras,
minyak, gula hingga sayur-sayuran yang dianggarkan dari LPD Desa Adat
Kedonganan dan merupakan bantuan tahap kedua setelah sebelumnya tahap pertama
dilaksanakan Maret lalu. Bantuan tahap ketiga akan dilaksanakan Juni mendatang.
‘’Selain CSR LPD, kami juga masih memiliki dana desa adat dari provinsi
yang sesuai instruksi Bapak Gubernur diperuntukkan untuk penanganan pencegahan
Covid-19 serta bantuan sosial,’’
katanya.
Ketua LPD Kedonganan Ketut Madra merasa bersyukur sekali
atas kehadiran Bapak Gubernur di Desa Kedonganan di tengah wabah Covid-19 yang
melanda seluruh dunia seperti saat ini. ‘’Kehadiran Bapak Gubernur sangat bernilai bagi
kami masyarakat Kedonganan secara khusus,’’ ujarnya.
Saat ini, sesuai imbauan pemerintah terkait
pandemi Covid-19 kami menghentikan kegiatan di Desa Kedonganan terutama di
bidang pariwisata, termasuk pula kafe-kafe seafood di pinggir pantai.
Untuk dana sembako selama tiga bulan ini,
diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp 3,5 miliar. Namun bila kasus corona berakhir bulan
depan, tentu saja paket sembako ini pun akan dievaluasi lagi. (*/gs)
PENGARAHAN: Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta saat memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026). (Foto: Hms Badung)
Badung, baliilu.com – Menegaskan komitmen bahwa penguatan kapasitas kepemimpinan bukan agenda seremonial belaka, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa langsung memberikan arahan strategis kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengarahan khusus di Bandung, Sabtu (7/11/2026).
Arahan ini diberikan sehari setelah seluruh pimpinan dinas merampungkan pelatihan terpadu bersama fasilitator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Lembang.
Dalam pengarahan tersebut, Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa tolak ukur keberhasilan agenda di Jawa Barat ini harus terwujud dalam langkah konkret di lapangan. Seluruh pimpinan instansi diberikan tugas terukur untuk segera mengonsolidasikan program kerja dan mengikis habis sekat-sekat sektoral.
Bupati menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar fokus menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan perwujudan Visi, Misi, serta penuntasan 5 Isu Strategis Kabupaten Badung saat ini. Guna memastikan program tidak berjalan secara parsial, para kepala dinas diwajibkan aktif berkoordinasi antardinas untuk merumuskan Cross-Cutting Program (program kolaboratif lintas sektor). Untuk mengawal efektivitas integrasi ini, para Asisten Sekretaris Daerah ditugaskan langsung sebagai koordinator perumusan program lintas instansi tersebut.
“Pelatihan yang telah kita jalani bersama Kemendagri di Lembang kemarin harus melahirkan output nyata bagi masyarakat Badung. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama yang terkotak-kotak. Terwujudnya Cross-Cutting Program antardinas adalah bukti bahwa seluruh jajaran pimpinan daerah memiliki satu tarikan napas dalam menuntaskan isu-isu prioritas krama Badung,” tegas Bupati Wayan Adi Arnawa dihadapan para kepala OPD.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung, I Wayan Putra Yadnya, selaku leading sector kegiatan, menjelaskan bahwa lahirnya instruksi terintegrasi ini merupakan implementasi langsung dari kurikulum pembekalan yang telah dijalani.
Putra Yadnya memaparkan, serangkaian modul Kemendagri pada Jumat (6/11/2026) seperti Building Learning Commitment (BLC), Jalur Bola Pelayanan, dan Karpet Satu Tujuan, hingga simulasi kepemimpinan taktis di alam terbuka memang dirancang khusus untuk membangun kesiapan mental kolaboratif para pimpinan tinggi pratama.
“Rangkaian pembekalan berbasis experiential learning di Lembang berfungsi sebagai pemantik untuk menyelaraskan ritme kepemimpinan para kepala instansi. Arahan Bapak Bupati pada hari ini terkait Cross-Cutting Program merupakan action plan dan output terukur yang menjadi indikator kinerja utama kegiatan ini,” jelas Putra Yadnya.
Melalui koordinasi intensif di bawah para Asisten Sekda, rumusan Cross-Cutting Program hasil pembekalan ini akan langsung diselaraskan ke dalam perencanaan teknis anggaran daerah, memastikan setiap kebijakan pembangunan Kabupaten Badung hadir lebih responsif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)
RAPAT PARIPURNA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). (Foto: bi)
Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat raperda strategis.
Empat Raperda strategis yang dibahas meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I I Gusti Agung Ketut Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap anggota dewan. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I Bagus Surya Suamba, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 Ayat (3), dewan wajib melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan dan pengambilan keputusan atas Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
“Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif melalui Pemandangan Umum Fraksi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban atas masukan tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Ia mengapresiasi respons cepat Bupati Badung yang telah menjawab seluruh aspirasi dewan. Langkah selanjutnya, DPRD Badung akan menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melangkah ke tahap penetapan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.
Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menegaskan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma, aturan yang berada di bawah secara otomatis dicabut dan mengacu pada regulasi pusat,” tegasnya.
Mengenai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pihak dewan menaruh harapan besar agar alokasi anggaran tersebut mampu mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan.
Anom Gumanti memaparkan bahwa kapasitas maksimal kebutuhan air di wilayah selatan mencapai 2.000 liter per detik (lps), sedangkan daya suplai PDAM saat ini baru sanggup memenuhi sekitar 800 lps.
“Kebutuhan kita jauh di atas kapasitas saat ini. Ke depan, dewan akan mengundang jajaran Direksi PDAM untuk berdiskusi mendalam, terlebih Pemkab Badung sedang berfokus membangun infrastruktur jalan di selatan yang dipastikan memicu pertumbuhan pembangunan baru dan meningkatkan kebutuhan air,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini proyek jalan masih dalam tahap pertama pembebasan lahan, sehingga dewan mendahulukan serapan aspirasi masyarakat serta kepastian perizinan sebelum mengkaji kebutuhan teknis air bersih secara menyeluruh.
Sebagai alternatif solusi jangka panjang, DPRD Badung membuka wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar. Mengingat kondisi Dam Estuari yang kian menyusut saat musim kemarau, inovasi teknologi mutakhir dinilai sangat mendesak.
“Langkah berani seperti teknologi SWRO ini layak dipertimbangkan, misalnya di area Kuta, Sawangan, atau Nusa Dua. Selama studi kelayakannya (feasibility study) jelas, ramah lingkungan, dan tidak memicu dampak sosial, kenapa tidak didukung? Ini solusi nyata untuk mengatasi defisit air,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung atas kecermatan serta inisiatif dalam mengawal pembahasan dokumen penganggaran dan Raperda.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran pimpinan serta anggota dewan. Pembahasan dokumen ini berlangsung sangat dinamis, konstruktif, dan harmonis. Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif,” tutup Bupati Adi Arnawa. (gs/bi)
TEBAR IKAN: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menebar ikan saat menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). (Foto: bi)
Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya menghadiri Lomba Mancing Air Deras yang diselenggarakan oleh Banjar Adat Manusmrtti Dauh Pala – Pengabetan, Tempek Pengabetan, bertempat di Telabah Yeh Pegat, Dauh Peken, Tabanan, Minggu (8/11). Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 350 peserta dari Kabupaten Tabanan maupun luar daerah tersebut berlangsung meriah.
Para peserta berkesempatan memperebutkan hadiah utama berupa uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Dengan harga kupon sebesar Rp 60.000, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi dan mempererat kebersamaan antarpemancing, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan keagamaan, yakni sebagai upaya penggalian dana untuk mendukung pembangunan dan Pemelaspasan Gedong Suci Ratu Ayu Balai Tempek Pengabetan, sekaligus pelaksanaan Ngenteg Linggih dan Ngusaba Desa di Tempek setempat.
Bupati Sanjaya yang saat itu didampingi salah satu anggota DPRD Tabanan, Sekda dan Kepala Perangkat Daerah terkait, Perbekel dan tokoh masyarakat setempat, mengapresiasi penuh kegiatan ini. Ia berharap, semangat kebersamaan, gotong-royong, serta partisipasi masyarakat diharapkan terus terjaga dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan adat serta keagamaan di lingkungan masyarakat.
Menambah semarak kegiatan, Bupati Sanjaya juga turut ambil bagian dalam lomba mancing tersebut. Dengan penuh antusias, Sanjaya ikut memancing di Telabah Yeh Pegat dan berhasil mendapatkan seekor ikan lele. Momen tersebut semakin menambah keakraban dan suasana kebersamaan bersama masyarakat serta para peserta yang hadir. (gs/bi)