Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemprov Bali Dinilai Tim Kemen PAN-RB

BALIILU Tayang

:

de
WAKIL GUBERNUR BALI TJOKORDA OKA ARTHA ARDANA SUKAWATI

Denpasar, baliilu.com – Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) melakukan penilaian terhadap indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali. Penilaian dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/8-2020).

 Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian dari ruang kerjanya memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini. Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru pada misi ke-22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi  dan SAKIP menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan terlaksana dengan baik. Ia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Melalui penilaian ini, ia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta penghematan anggaran dengan cross cutting program kegiatan yang tidak mendukung kinerja organisasi.

“Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga  Cegah Penyebaran Covid-19, Kelurahan Tonja Rutin Laksanakan Pendataan Penduduk

Masih dalam arahannya, ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, ujar Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Penglingsir Puri Ubud ini berpendapat, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru, Pemprov Bali tetap berkinerja dan memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional tidak akan bisa survive (bertahan) di masa pandemi Covid-19 sehingga budaya digital merupakan kunci percepatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemprov Bali  berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat Kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju informatif dengan nilai 85.87.

Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan Reformasi  Birokrasi.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan. Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) agar program- program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh krama Bali.

Baca Juga  Update Covid-19 (31/5), Kasus Positif di Kota Denpasar Bertambah 3 Orang

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., M.Sc menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kamarudin menambahkan, melalui kegiatan evaluasi ini Kemen PAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dalam indeks reformasi birokrasi dan SAKIP, Kamarudin menyebut Bali sebagai daerah yang masuk kelas papan atas atau memperoleh penilaian sangat baik.

Pada kegiatan penilaian, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai langkah terkait peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP. Ia menyampaikan, pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap SAKIP untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang menjadi visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bali, khususnya membangun dan memperkuat ekosistem digital yang kuat menyertakan di dalamnya ada hardware, software, behavior (perilaku di setiap orang yang dinilai), humanware dan brandware.

Selain itu Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa birokrasi Pemerintahan Bali sudah menerapkan elektronik office termasuk barcode tanda tangan elektronik, terkecuali surat menyurat yang memang membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Tanda tangan elektronik ini sudah mendapat sertifikat resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional (BCSN). Dan seluruh bendahara di Pemerintahan Provinsi Bali hanya memiliki sistem pembayaran tanpa membawa uang atau alat pembayaran cash.

Ditambahkannya Provinsi Bali juga memiliki badan riset dan inovasi daerah sebagai indikasi yang menunjukkan pemerintah Bali akan terus melakukan inovasi dan terus bergerak. Khusus untuk bidang ketatalaksanaan yang menjadi ciri pemerintah, Sekda Bali menjelaskan pihaknya terus melakukan gebrakan  menuju digital birokratik yakni sistem digital menuju Bali smart island, salah satunya merampingkan jumlah OPD dari 36 menjadi 31 organisasi kelembagaan pada tahun 2019 lalu.

Baca Juga  Rai Mantra Buka Rapat PRPP Desa Adat Sanur, Ajak Seluruh Komponen Bahu-membahu Cegah Covid-19

Untuk memudahkan pengawasan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan E_Market Place dan sangat transparan yang berjaringan dengan KPK, selain itu PHRI online juga diterapkan di Bali sehingga memudahkan instansi pemerintah terkait untuk memantau.

Tiga rumah sakit di Bali adalah akreditasi paripurna, UKPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan korupsi oleh karena itu sistem UKPBJ ini digarap dengan optimal dan maksimal untuk menerapkan manageman anti suap dan transparan sehingga UKPBJ Bali mendapatkan level 3 dengan pembuktian kepemilikan sertifikat ISO 37001 2016 dan merupakan satu-satunya unit pemerintah unit layanan publik di Bali. (gs)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Bunda Rai Dukung Lomba Mustika Rasa, Karaoke Lansia, dan Busana Tridatu Semarak Bulan Bung Karno VIII 2026

Published

on

By

Bulan Bung Karno Tabanan
HADIRI LOMBA: Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai saat menghadiri Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno, Lomba Karaoke Lansia, dan Lomba Busana ASN Nuansa Tridatu dalam rangkaian Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan Tahun 2026 di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (24/6). (Foto: Hms tbn)

Tabanan, baliilu.com – Suasana hangat dan penuh semangat mewarnai rangkaian lomba Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan Tahun 2026 di Gedung Kesenian I Ketut Marya Tabanan, Rabu (24/6). Di tengah kemeriahan acara, kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya atau yang akrab disapa Bunda Rai, menjadi sorotan utama melalui perannya sebagai juri kehormatan, penampil istimewa, sekaligus pemberi apresiasi kepada para peserta.

Bunda Rai hadir dalam kegiatan yang meliputi Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno, Lomba Karaoke Lansia, dan Lomba Busana ASN Nuansa Tridatu. Kehadiran Bunda Rai memberikan semangat tersendiri bagi para peserta yang tampil membawa kreativitas, bakat, dan kecintaan terhadap budaya bangsa.

Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, yang mewakili Bupati Tabanan. Turut hadir Ketua GOW Kabupaten Tabanan Ny. Budiasih Dirga, para Asisten Setda Kabupaten Tabanan, pimpinan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, BUMD, perbankan, Ketua DWP Kabupaten Tabanan, para Camat se-Kabupaten Tabanan, dewan juri, serta para peserta lomba.

Sekda I Gede Susila, sesuai arahan Bupati, menyampaikan bahwa peringatan Bulan Bung Karno bukan sekadar mengenang sosok Proklamator Bangsa, melainkan momentum untuk mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan Bung Karno dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui ajaran Trisakti. Lomba memasak Mustika Rasa Bung Karno dikatakannya menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap pangan lokal sebagai wujud kemandirian bangsa.

Di sisi lain, lomba karaoke menjadi media memperkuat kebersamaan, kreativitas, serta semangat persatuan melalui seni dan budaya, sementara lomba busana ASN Nuansa Tridatu menjadi simbol pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan keseimbangan, persatuan, dan keharmonisan.

“Melalui lomba masak Mustika Rasa Bung Karno, kita diajak untuk mencintai dan memanfaatkan pangan lokal sebagai wujud kemandirian bangsa. Melalui lomba karaoke, kita menumbuhkan rasa kebersamaan, kreativitas serta semangat persatuan melalui seni dan budaya. Kepada seluruh peserta, saya berpesan agar menjadikan perlombaan ini sebagai sarana mempererat persaudaraan, mengembangkan kreativitas, dan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa, budaya, serta produk-produk lokal Indonesia,” ujar Susila.

Baca Juga  Rai Mantra Buka Rapat PRPP Desa Adat Sanur, Ajak Seluruh Komponen Bahu-membahu Cegah Covid-19

Namun, salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah final Lomba Karaoke Lansia yang diikuti lima peserta terbaik hasil seleksi video dari 19 perwakilan posyandu se-Kabupaten Tabanan. Dalam ajang tersebut, Bunda Rai dipercaya sebagai Dewan Juri Kehormatan yang memberikan penilaian langsung terhadap para finalis sekaligus memilih juara Favorit.

Dengan penuh perhatian, Bunda Rai menyimak setiap penampilan peserta sebelum akhirnya menentukan Juara Favorit. Setelah melalui proses penilaian, Posyandu Banjar Penatahan, Desa Penatahan, wilayah kerja Puskesmas Penebel II, berhasil meraih Juara I sekaligus Juara Favorit. Sementara Juara II diraih Posyandu Banjar Tengah, Desa Kerambitan, dan Juara III diraih Posyandu Banjar Lebah Belodan, Desa Dajan Peken.

Bunda Rai secara khusus mengapresiasi semangat para peserta lansia yang tampil percaya diri dalam lomba karaoke. Baginya, seni musik mampu menjadi media yang menyatukan masyarakat sekaligus menjaga semangat berkarya tanpa mengenal usia. Tidak hanya menjadi juri kehormatan, Bunda Rai juga memeriahkan suasana dengan menyumbangkan suara emasnya.

Ia membawakan dua lagu, yakni lagu daerah Bali berjudul “Kanti Umur Ngantiang” dan lagu nasional “Aku Makin Cinta”, yang mendapat sambutan hangat serta tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Usai penampilan tersebut, Bunda Rai melanjutkan kegiatannya dengan meninjau Lomba Masak Mustika Rasa Bung Karno.

Ia mengamati secara langsung berbagai kreasi olahan pangan lokal yang disajikan peserta, mulai dari tampilan hingga inovasi menu yang mengangkat cita rasa khas Tabanan. Beragam sajian tradisional yang dikemas menarik menjadi bukti kreativitas peserta dalam melestarikan warisan kuliner nusantara.

Menurut Bunda Rai, rangkaian lomba yang diselenggarakan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah yang efektif untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan hobi, serta memperkuat pelestarian seni dan budaya di tengah masyarakat. Melalui keterlibatan aktif Bunda Rai sebagai juri kehormatan, penampil, sekaligus peninjau kegiatan, rangkaian lomba Bulan Bung Karno VIII Kabupaten Tabanan tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga semakin memperkuat semangat pelestarian budaya, kreativitas, dan nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan oleh Bung Karno.

Baca Juga  Update Covid-19 Senin (18/5) Kabar Baik Sembuh 71,59%, Dewa Indra: Waspadai Trend Penambahan Transmisi Lokal

“Saya sangat mengapresiasi semangat seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Ajang seperti ini menjadi sarana yang baik untuk mengembangkan kreativitas, menyalurkan hobi, serta melestarikan seni dan budaya. Khususnya pada lomba karaoke, kita bisa melihat bagaimana seni musik mampu menjadi wadah ekspresi yang positif sekaligus mempererat kebersamaan,” tegas Bunda Rai. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kapolri Luncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh, Permudah Akses Layanan Kesehatan Pekerja

Published

on

By

Kartu Bhayangkara
LUNCURKAN KARTU: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sebagai fasilitas layanan kesehatan bagi pekerja di seluruh Indonesia dalam rangkaian kegiatan Puncak Bakti Kesehatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026). (Foto: Hms Polri)

Jakarta, baliilu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sebagai fasilitas layanan kesehatan bagi pekerja di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri dalam mendukung kesejahteraan buruh melalui kemudahan akses layanan kesehatan. Peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh dilakukan dalam rangkaian kegiatan Puncak Bakti Kesehatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengatakan bahwa melalui program tersebut para pekerja dapat memperoleh akses layanan kesehatan di Rumah Sakit Polri yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui program Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh, Polri memberikan berbagai layanan kesehatan di Rumah Sakit Polri yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga dapat diakses dengan lebih mudah oleh para buruh, ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan kalangan pekerja melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi buruh dan keluarganya. Menurutnya, dukungan kepada pekerja tidak hanya diwujudkan melalui penegakan hukum dan perlindungan ketenagakerjaan, tetapi juga melalui pelayanan sosial dan kesehatan yang dapat dirasakan secara nyata.

“Kami ingin memastikan kehadiran Polri dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk para pekerja yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional,” ungkap Kapolri.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyambut baik peluncuran Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh. Ia menilai program tersebut akan memberikan manfaat nyata bagi pekerja yang membutuhkan layanan kesehatan.

“Kartu Bhayangkara Prioritas Buruh sangat membantu buruh yang ingin berobat ke Rumah Sakit Polri di seluruh Indonesia. Kartu ini menjadi hal yang luar biasa bagi buruh,” kata Andi Gani.

Baca Juga  Mulai 1 Juli, Dokumen Cetak Adminduk Gunakan Kertas HVS 80 Gram, yang Lama Tetap Sah

Melalui program ini, Polri berharap akses layanan kesehatan bagi pekerja dapat semakin mudah dan merata, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Polri dan kalangan buruh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Resmi Luncurkan Polling Pemilihan Logo HUT Ke-81 Kemerdekaan RI, Libatkan Masyarakat untuk Pertama Kalinya

Published

on

By

logo hut 81
KETERANGAN PERS: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Hasya memberikan keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah secara resmi meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.

“Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam keterangan pers kepada awak media.

Menteri Ekraf Teuku Riefky juga menjelaskan bahwa sayembara logo HUT Ke-81 RI diikuti oleh 124 peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Setelah melalui proses seleksi dan kurasi yang ketat, terpilih lima desainer finalis terbaik yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat.

“Mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026, masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa selain peluncuran polling logo, pemerintah juga telah menetapkan tema resmi peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Wamen Juri menegaskan bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pemilihan logo merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar peringatan kemerdekaan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia.

“Pak Presiden menginginkan agar rakyat Indonesia terlibat langsung ikut serta dalam menentukan logo serta visual dari logo yang akan digunakan atau ditetapkan sebagai logo hari ulang tahun. Jadi arahan Bapak Presiden supaya kemeriahan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan RI ini juga menjadi milik rakyat, milik seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Baca Juga  40 Desa/Kelurahan di Denpasar Resmi Ajukan PKM

Menurut Juri, lima kandidat logo yang dipilih merupakan hasil karya desainer grafis profesional Indonesia dari berbagai daerah yang telah melalui proses kurasi berdasarkan kesesuaian dengan tema nasional yang telah ditetapkan. Kelima finalis yang dapat dipilih masyarakat berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni David Wirawan dari Surakarta, Fajar Novario dari Padang, Kanda Putra dari Denpasar, Riskiawan dari Malang, dan Tiffany Djohan dari Batam.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi, panitia juga menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi 300 peserta terpilih. Hadiah tersebut terdiri atas 100 undangan menghadiri Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI, 100 paket suvenir resmi peringatan kemerdekaan, serta 100 bantuan pendidikan.

“Panitia Peringatan HUT ke-81 RI menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi, kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan, dan juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih,” ungkap Juri.

Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam polling pemilihan logo HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi bagian dari proses kreatif nasional, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki terhadap identitas visual yang nantinya menjadi simbol kebanggaan bersama dalam peringatan kemerdekaan tahun 2026. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca