Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP Pemprov Bali Dinilai Tim Kemen PAN-RB

BALIILU Tayang

:

de
WAKIL GUBERNUR BALI TJOKORDA OKA ARTHA ARDANA SUKAWATI

Denpasar, baliilu.com – Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) melakukan penilaian terhadap indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali. Penilaian dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/8-2020).

 Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian dari ruang kerjanya memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini. Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru pada misi ke-22 yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Menurutnya, Reformasi Birokrasi  dan SAKIP menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan terlaksana dengan baik. Ia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Melalui penilaian ini, ia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta penghematan anggaran dengan cross cutting program kegiatan yang tidak mendukung kinerja organisasi.

“Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Baca Juga  Update Covid-19 Minggu (17/5) Kasus Positif Menurun, Pasien Sembuh Terus Bertambah, Dewa Indra: Unit Pelayanan Publik Perlu Disiapkan Masker

Masih dalam arahannya, ia juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, ujar Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Penglingsir Puri Ubud ini berpendapat, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru, Pemprov Bali tetap berkinerja dan memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional tidak akan bisa survive (bertahan) di masa pandemi Covid-19 sehingga budaya digital merupakan kunci percepatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemprov Bali  berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat Kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju informatif dengan nilai 85.87.

Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan Reformasi  Birokrasi.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan. Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) agar program- program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh krama Bali.

Baca Juga  Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Sekda Rai Iswara Pantau Kesiapan Sejumlah Instansi Vertikal di Denpasar

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., M.Sc menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Ia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kamarudin menambahkan, melalui kegiatan evaluasi ini Kemen PAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dalam indeks reformasi birokrasi dan SAKIP, Kamarudin menyebut Bali sebagai daerah yang masuk kelas papan atas atau memperoleh penilaian sangat baik.

Pada kegiatan penilaian, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai langkah terkait peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP. Ia menyampaikan, pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap SAKIP untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang menjadi visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bali, khususnya membangun dan memperkuat ekosistem digital yang kuat menyertakan di dalamnya ada hardware, software, behavior (perilaku di setiap orang yang dinilai), humanware dan brandware.

Selain itu Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa birokrasi Pemerintahan Bali sudah menerapkan elektronik office termasuk barcode tanda tangan elektronik, terkecuali surat menyurat yang memang membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Tanda tangan elektronik ini sudah mendapat sertifikat resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional (BCSN). Dan seluruh bendahara di Pemerintahan Provinsi Bali hanya memiliki sistem pembayaran tanpa membawa uang atau alat pembayaran cash.

Ditambahkannya Provinsi Bali juga memiliki badan riset dan inovasi daerah sebagai indikasi yang menunjukkan pemerintah Bali akan terus melakukan inovasi dan terus bergerak. Khusus untuk bidang ketatalaksanaan yang menjadi ciri pemerintah, Sekda Bali menjelaskan pihaknya terus melakukan gebrakan  menuju digital birokratik yakni sistem digital menuju Bali smart island, salah satunya merampingkan jumlah OPD dari 36 menjadi 31 organisasi kelembagaan pada tahun 2019 lalu.

Baca Juga  Satgas Gotong-Royong Desa Adat Bias Kusamba Terus Beraksi, Cegah Covid-19 dari Bawah

Untuk memudahkan pengawasan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan E_Market Place dan sangat transparan yang berjaringan dengan KPK, selain itu PHRI online juga diterapkan di Bali sehingga memudahkan instansi pemerintah terkait untuk memantau.

Tiga rumah sakit di Bali adalah akreditasi paripurna, UKPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa adalah titik rawan korupsi oleh karena itu sistem UKPBJ ini digarap dengan optimal dan maksimal untuk menerapkan manageman anti suap dan transparan sehingga UKPBJ Bali mendapatkan level 3 dengan pembuktian kepemilikan sertifikat ISO 37001 2016 dan merupakan satu-satunya unit pemerintah unit layanan publik di Bali. (gs)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Peduli Lingkungan, Pegadaian Kanwil VII Denpasar Dukung Pelestarian Penyu di KPP Jagat Kerthi

Published

on

By

pegadaian denpasar
PELEPASLIARAN PENYU: PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar saat melaksanakan program Pegadaian Peduli melalui kegiatan bantuan pelestarian Penyu di KPP Jagat Kerthi, Jembrana pada Sabtu, 2 Mei 2026. (Foto: Hms Pegadaian)

Jembrana, baliilu.com – Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan laut, PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar melaksanakan program Pegadaian Peduli melalui kegiatan bantuan pelestarian Penyu di KPP Jagat Kerthi, Jembrana pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pemimpin Wilayah VII PT Pegadaian, Edy Purwanto, yang turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan konservasi. Mulai dari peletakan telur penyu di area penetasan hingga pelepasan tukik ke laut lepas.

Program ini merupakan bentuk nyata kepedulian Pegadaian terhadap kelestarian ekosistem laut, khususnya dalam mendukung upaya perlindungan satwa Penyu yang saat ini termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Penyu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sehingga keberadaannya perlu dijaga secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar juga menyerahkan bantuan kepada KPP Jagat Kerthi sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan konservasi yang telah berjalan. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian penyu, mulai dari proses penetasan telur hingga pelepasan tukik ke habitat aslinya.

Edy Purwanto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), khususnya di bidang lingkungan hidup.

“Pegadaian tidak hanya berfokus pada layanan keuangan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui kegiatan ini, kami ingin berkontribusi langsung dalam menjaga kelestarian laut dan memastikan bahwa ekosistem tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan sosial Pegadaian tidak hanya dilaksanakan di Bali, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah di Indonesia dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

“Komitmen kami tidak berhenti di satu lokasi. Sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Buruh pada 1 Mei 2026, PT Pegadaian juga telah menyalurkan bantuan di Masjid Uswatun Hasanah yang berlokasi di Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh tim Pegadaian Ambalawi dan Pegadaian Bima sebagai wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di wilayah Bima dan Pulau Sumbawa,” jelas Edy Purwanto.

Baca Juga  Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru, Sekda Rai Iswara Pantau Kesiapan Sejumlah Instansi Vertikal di Denpasar

Ia menambahkan, semangat yang sama juga tercermin dalam kegiatan pelestarian Tukik yang dilaksanakan hari ini.

“Baik melalui kegiatan sosial kemasyarakatan maupun pelestarian lingkungan seperti pelepasan tukik ini, Pegadaian ingin terus hadir memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kami berharap setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini, termasuk menjaga keberlangsungan hidup tukik, dapat memberikan dampak besar bagi keseimbangan alam dan kehidupan generasi mendatang,” tutupnya.

Kegiatan berlangsung dengan penuh antusiasme, di mana peserta turut merasakan pengalaman langsung dalam proses konservasi tukik. Momen pelepasan tukik ke laut menjadi simbol harapan akan keberlanjutan kehidupan laut serta pengingat akan pentingnya menjaga alam.

Melalui program Pegadaian Peduli, Pegadaian berharap dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ngobrol Lebih Dekat, Kadisdikpora Badung Dengarkan Langsung Curhatan Guru di Safari Pendidikan

Published

on

By

safari pendidikan badung
MENYAPA: Kepala Disdikpora Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana saat menyapa para guru pada kegiatan Safari Pendidikan yang digelar di SMPN 5 Abiansemal, Jumat (8/5/2026). (Foto: Hms Diskominfo Badung)

Badung, baliilu.com – Di balik tugas mengajar dan tanggung jawab membentuk generasi muda, banyak guru menyimpan cerita yang jarang terdengar. Mulai dari tantangan di sekolah, kebutuhan fasilitas pendidikan, hingga harapan agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih maksimal.

Lewat Safari Pendidikan yang digelar di SMPN 5 Abiansemal, Jumat (8/5/2026), para guru akhirnya memiliki ruang untuk menyampaikan semuanya secara langsung kepada Kepala Disdikpora Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana.

Kegiatan yang diselenggarakan Disdikpora Badung bersama PGRI Kecamatan Abiansemal dalam rangka Hardiknas 2026 ini menjadi ajang dialog terbuka antara pemerintah dan tenaga pendidik. Tidak hanya hadir untuk menyapa, Kadisdikpora Badung juga duduk bersama para guru mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Dalam sesi talkshow interaktif, para guru menyampaikan aspirasi mulai dari kondisi sarana prasarana sekolah, pola kerja di lingkungan pendidikan, hingga tantangan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar sekolah.

Kadisdikpora Badung, I Gusti Made Dwipayana, mengatakan Safari Pendidikan di Kecamatan Abiansemal menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan tenaga pendidik di lapangan.

“Hari ini kita melaksanakan kegiatan Safari Pendidikan di Kecamatan Abiansemal yang diselenggarakan oleh PGRI Kecamatan Abiansemal dan didukung oleh seluruh guru di Kabupaten Badung serta PGRI Badung. Dalam rangka memperingati Hardiknas, tadi pagi kegiatan diawali dengan bersih-bersih lingkungan di wilayah Desa Gerih dan dilanjutkan dengan talkshow. Di sesi ini saya ingin mendengar langsung keluh kesah para guru, apakah ada kendala di sekolah, persoalan sarana prasarana, ataupun masalah lainnya,” ujarnya.

Menurut Dwipayana, komunikasi langsung seperti ini penting agar pemerintah mengetahui kondisi nyata yang dihadapi para guru setiap hari. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun kerja sama yang kuat di lingkungan sekolah agar proses pembelajaran berjalan lebih baik.

Baca Juga  Wuling Kumala Berbagi Masker di Tengah Pandemi Covid-19

“Guru-guru harus menjadi tim yang solid di sekolah. Kepala sekolah harus mampu memanage teman-temannya agar bisa menjadi tim yang kuat sehingga mampu menghadirkan pembelajaran yang baik di sekolah. Selain itu, sekolah juga harus bisa menyatu dengan desa ataupun lingkungan di sekitarnya, karena sebagian besar sekolah berada di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, Disdikpora Badung akan terus mendorong peningkatan kualitas guru agar mampu melahirkan generasi muda Badung yang unggul dan siap bersaing di masa depan.

“Kedepannya kita akan terus meningkatkan kualitas guru-guru di Kabupaten Badung sehingga mampu mendidik anak-anak Badung menjadi generasi unggul yang siap bersaing, baik di Kabupaten Badung maupun Bali secara umum,” tambahnya.

Selain talkshow, kegiatan Safari Pendidikan juga diisi dengan aksi bersih-bersih lingkungan di wilayah Desa Adat Gerih, penyerahan tanaman dari Ketua PGRI Abiansemal untuk Perbekel Desa Gerih dan Kepsek SMPN 5 Abiansemal, serta pemberian apresiasi kepada guru-guru yang mengikuti lomba di tingkat kecamatan, kabupaten hingga nasional.

Lewat kegiatan ini, Disdikpora Badung ingin menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan ruang kelas. Mendengar guru, memahami keresahan mereka, lalu mencari solusi bersama juga menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan yang lebih kuat di Kabupaten Badung. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Adi Arnawa Rancang Penataan Besar Kuta

Trotoar 4 Meter hingga Transportasi Listrik

Loading

Published

on

By

bupati adi arnawa
TINJAU LAPANGAN: Bupati Wayan Adi Arnawa saat meninjau langsung kondisi lapangan usai kegiatan Kurve Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Kuta, Jumat (8/5). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi kawasan Kuta secara menyeluruh. Penataan ini mencakup pembenahan tata ruang, pengentasan kemacetan, hingga restorasi kawasan pantai guna mengembalikan citra Kuta sebagai ikon pariwisata dunia.

Hal tersebut ditegaskan Bupati saat meninjau langsung kondisi lapangan usai kegiatan Kurve Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Kuta, Jumat (8/5). Menurutnya, solusi tepat sasaran hanya bisa lahir dengan melihat realita di lapangan, bukan sekadar koordinasi di balik meja.

Pemkab Badung telah merancang transformasi besar ini untuk mulai dieksekusi pada tahun 2026. Fokus awalnya adalah menciptakan estetika kawasan yang rapi melalui pelebaran jalur pedestrian dan penataan kabel utilitas bawah tanah.

“Kita tidak bisa bekerja di atas meja saja, tetapi harus langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya sekaligus menentukan langkah-langkah solusi yang harus dilakukan. Kita akan buat estetika kawasan ini secantik mungkin. Pedestrian akan diperlebar kurang lebih sampai 4 meter, dilengkapi taman dan landscape hijau sehingga suasananya nyaman dan layak menjadi kawasan tujuan wisata,” jelasnya.

Selain estetika, Bupati Adi Arnawa menyoroti kemacetan kronis yang dipicu oleh sempitnya ruas jalan dan maraknya parkir liar. Sebagai solusi, ia telah menginstruksikan jajaran terkait untuk segera menyediakan kantong-kantong parkir terpusat. Langkah ini akan diikuti dengan penerapan kawasan bebas parkir di sepanjang ruas jalan utama Kuta. Sebagai kompensasi mobilitas, Pemkab Badung berencana memperkenalkan sistem transportasi publik berbasis listrik.

“Dengan kondisi jalan yang sempit seperti sekarang, ditambah parkir liar di sepanjang jalan, tentu akan memperparah kemacetan. Ini yang akan kita tata. Saya sudah perintahkan Bapak Sekda untuk menyiapkan kantong-kantong parkir. Setelah itu baru kita berlakukan kawasan bebas parkir di sepanjang ruas jalan ini. Nanti akan ada jalur khusus transportasi publik listrik, mungkin dibuat dengan penanda warna tertentu. Jadi masyarakat maupun wisatawan bisa menikmati kawasan Kuta dengan lebih nyaman,” imbuhnya.

Baca Juga  Satgas Gotong-Royong Desa Adat Bias Kusamba Terus Beraksi, Cegah Covid-19 dari Bawah

Di sektor pesisir, penanganan abrasi menjadi prioritas utama. Saat ini, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai sedang membangun breakwater dari wilayah Tuban hingga Kuta. Melengkapi hal tersebut, Pemkab Badung telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar untuk melanjutkan penanganan abrasi hingga ke wilayah Canggu.

Rencana besarnya adalah membangun jalur pedestrian pesisir raksasa dengan lebar 8 meter yang menghubungkan Tuban hingga Canggu. Jalur ini nantinya akan memisahkan area jogging track dan jalur khusus sepeda listrik. “Setelah breakwater selesai dan pasir kembali ditata, pantai akan lebih lebar dan nyaman. Setelah itu kita rancang pedestrian pesisir dari Tuban sampai Canggu dirancang memiliki lebar hingga sekitar 8 meter dan dibagi menjadi jalur jogging track serta jalur sepeda listrik. Nantinya wisatawan maupun masyarakat dapat menikmati kawasan pesisir dengan sistem transportasi modern berbasis digital,” katanya.

Bupati Adi Arnawa meminta masyarakat untuk bersabar karena proses penataan ini akan dilakukan secara bertahap. Ia memastikan koordinasi dengan desa adat dan tokoh masyarakat akan terus diperkuat demi kesuksesan visi ini.

“Kita ingin mengembalikan Kuta seperti dulu, sebagai ikon pariwisata, turisme, dan surfing yang menjadi kebanggaan Bali,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom bali 3a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca