Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Salah satu poin sanksi tersurat bahwa denda administratif sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19.

‘’Dengan Pergub ini saya berharap masyarakat semakin tertib. Ini peraturan gubernur bukan maunya gubernur, tetapi pergub ini terbit atas perintah Presiden dan Mendagri melalui instruksi yang harus dijalankan kepala daerah dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia,’’ ujar Gubernur Koster saat konferensi pers sekaligus mensosialisasikan Pergub Nomor 46 Tahun 2020 di Gedung Jayasabha, Denpasar, Rabu (26/8-2020).

Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan terbitnya Pergub No. 46 Tahun 2020 ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Gubernur yang juga menjabat Ketua DPD PDI P Bali ini menegaskan tujuan pergub ini pertama, untuk meningkatkan partisipasi aktif krama Bali dan pemangku kepentingan dalam mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 dengan saling melindungi dan memelihara kesehatan. Kedua, mencegah dan mengendalikan penyebaran atau munculnya kasus baru Covid-19 pada berbagai sektor kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintahan. Ketiga, meningkatkan angka kesembuhan dan mengendalikan angka kematian masyarakat di masa pandemi Covid-19, dan keempat, terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi secara produktif dan aman untuk mengurangi dampak psikologis warga masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Diuraikan Gubernur Koster, Pergub No. 46/2020 ini meliputi a) pelaksanaan;  b) pembinaan, pengawasan, dan penegakan; c) sanksi; sosialisasi dan partisipasi; dan d) pendanaan.

Adapun pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan. Yakni : a) pelayanan publik; b) transportasi; c) adat dan agama; d) seni dan budaya; e) pertanian, perikanan, dan kehutanan; f) perdagangan; g) lembaga keuangan bank dan non bank; h) kesehatan; i) jasa dan konstruksi; j) pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup; k) sosial; l) fasilitas umum; m) ketertiban, keamanan, dan ketentraman; n) pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga; dan o) pariwisata.

Pemangku kepentingan yang menjadi subjek pengaturan, meliputi perorangan dan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Perorangan meliputi orang yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten /kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum meliputi orang perorangan, kelompok, atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan untuk jangka waktu tertentu.

Pemangku kepentingan wajib melaksanakan dan memastikan ditaatinya protokol kesehatan pada berbagai sektor kegiatan, yakni:

a. Bagi perorangan: 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya; 2) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer; 3) membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak (physical distancing) minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 4) tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis, seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 5) melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 6) bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19; dan 7) bersedia menaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukan gejala klinis Covid-19.

b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: 1) melaksanakan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19;

2) menyediakan sarana pencegahan Covid-19, meliputi: a) tempat mencuci tangan beserta perlengkapannya dengan jarak yang memadai; b) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; c) hand sanitizer minimal di pintu masuk dan keluar; dan d) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) dengan jumlah yang memadai;

3) melakukan identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja; 4) melakukan pengaturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, kecuali sektor pendidikan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; 5) melaksanakan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala disesuaikan dengan kegiatan; 6) menyediakan dan/atau memasang media informasi imbauan protokol kesehatan; dan 7) menegakkan disiplin perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19.

c. Kewajiban pada perorangan dikecualikan pada saat sedang berpidato, makan, melafalkan doa (mapuja), atau kegiatan lain yang mengharuskan melepas masker, dengan tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

d. Kewajiban juga dikecualikan bagi petugas medis atau aparat lain yang sedang melaksanakan tugas.

Bagi yang melanggar Pergub ini akan dikenai sanksi sebagai berikut. a. Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban, dikenakan sanksi administratif.

 b. Sanksi administratif, yakni: 1) bagi perorangan yang melakukan perjalanan dan/atau berkegiatan ke Bali, antarkabupaten/kota di Bali dan/atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berupa: a) penundaan pemberian pelayanan administrasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi; dan/atau b) membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah;

2) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum: a) membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19; b) dipublikasikan di media massa sebagai pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang kurang atau tidak taat protokol kesehatan; dan/atau c) rekomendasi pembekuan sementara izin usaha kepada pejabat/instansi yang berwenang;

3) selain sanksi, perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai awig-awig atau pararem desa adat atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengatakan pembinaan, pengawasan dan penegakan dilakukan oleh perangkat daerah bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota melalui sosialisasi, patroli dan/atau operasi penertiban. Pembinaan, pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat mengikutsertakan TNI, Polri, desa adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau krama Bali.

‘’Pergub ini akan kita sosialisasikan dalam waktu paling lama dua minggu. Karena ini harus segera diberlakukan secara efektif sejak diumumkan hari ini,‘’ pungkas Gubernur Koster seraya mengatakan kita di Bali sepantasnya melakukan protokol kesehatan ini dengan tertib dan disiplin karena Bali adalah sebagai destinasi pariwisata nasional dan juga pariwisata dunia yang betul-betul memerlukan kepercayaan dari masyarakat luar terhadap kondisi dan perkembangan Covid-19 di Provinsi Bali. (gs)