Bulelemng, baliilu.com – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng mulai mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Bali 2027. Sebagai tuan rumah tunggal, KONI Buleleng optimistis mampu menyukseskan ajang olahraga terbesar di Bali tersebut dengan menyiapkan sarana dan prasarana olahraga serta pembinaan atlet sejak dini.

Komitmen itu mengemuka dalam rapat persiapan pelaksanaan Porprov Bali 2027 bersama seluruh pengurus cabang olahraga (cabor) yang digelar di Ruang Rapat KONI Buleleng, Kamis (25/6) malam.

Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriatna, mengatakan pihaknya terus melakukan konsolidasi guna memastikan seluruh elemen olahraga di Buleleng memiliki semangat dan visi yang sama dalam menyongsong Porprov 2027. Menurutnya, kesiapan sebagai tuan rumah tidak hanya menyangkut penyediaan venue, tetapi juga pembinaan atlet yang dimiliki saat ini.

“Persiapan harus dilakukan dari sekarang agar saat pelaksanaan Porprov nanti kita benar-benar siap, baik sebagai tuan rumah maupun dari sisi prestasi,” ujarnya.

Supriatna menjelaskan, KONI Buleleng telah melakukan pemetaan terhadap venue yang berpotensi digunakan untuk pertandingan. Pemetaan dilakukan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman guna memperoleh data kondisi sarana dan prasarana olahraga secara menyeluruh.

Menurutnya, pendataan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebutuhan perbaikan maupun pengembangan fasilitas olahraga yang akan diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Provinsi Bali melalui penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Hampir seluruh venue untuk 49 cabang olahraga sudah kami siapkan. Hanya untuk cabang olahraga selancar ombak yang memang belum tersedia di Buleleng. Namun secara umum kesiapan venue sudah kami petakan dan terus kami matangkan,” katanya.

Ia menegaskan, meskipun cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Porprov Bali 2027 belum ditetapkan secara final, kesiapan venue harus dilakukan sejak sekarang. Sebab, proses perbaikan dan peningkatan fasilitas olahraga membutuhkan waktu dan dukungan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, KONI Buleleng juga telah melakukan audiensi dengan Bupati Buleleng untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi dalam persiapan sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan tersebut, KONI juga meminta arahan terkait pembentukan panitia pelaksana daerah yang nantinya mengacu pada pengalaman penyelenggaraan Porprov Bali 2015.

“Kami sudah menghadap Bapak Bupati dan meminta dukungan. Beliau sudah memberikan arahan terkait pembentukan panitia pelaksana daerah. Kami juga menyampaikan kebutuhan perbaikan venue yang nantinya akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Porprov,” jelasnya.

Lebih lanjut, Supriatna menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyatakan komitmennya untuk mendukung perbaikan venue yang akan digunakan pada Porprov 2027. Di sisi lain, komunikasi juga terus dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Koni Bali untuk mengupayakan dukungan anggaran.

“Pak Bupati sudah memastikan dukungan untuk perbaikan venue. Kami juga melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan KONI Bali agar kebutuhan anggaran untuk perbaikan fasilitas olahraga dapat dipersiapkan dengan baik,” katanya.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dari pengurus cabang olahraga juga dibahas secara serius. Masukan itu nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi KONI Buleleng ke depan.

“Kita tidak hanya mempersiapkan atlet dari sisi fisik dan kemampuan teknis. Tadi banyak masukan dari cabang olahraga dan itu akan menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut ke depan,” ujarnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraan di atas trotoar. Trotoar merupakan fasilitas yang disediakan khusus bagi pejalan kaki sehingga penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya.

Pelanggaran berupa parkir kendaraan di trotoar masih ditemukan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pejalan kaki karena memaksa mereka berjalan di badan jalan.

Ketentuan mengenai hak pejalan kaki telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 131 ayat (1), disebutkan bahwa pejalan kaki berhak memperoleh fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.

Korlantas Polri menegaskan, penggunaan trotoar sebagai area parkir merupakan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Oleh karena itu, petugas dapat melakukan penindakan terhadap pengendara yang terbukti memanfaatkan fasilitas pejalan kaki untuk memarkir kendaraan.

Sanksi bagi pelanggar mengacu pada Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ. Dalam ketentuan tersebut, setiap orang yang mengganggu fungsi fasilitas pejalan kaki dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Selain itu, Pasal 287 ayat (3) juga mengatur sanksi bagi pengemudi yang melanggar tata cara berhenti dan parkir. Pelanggar dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000.

Tidak hanya penilangan, kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar juga dapat dikenakan tindakan lain sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah penderekan oleh instansi terkait sebagai bagian dari upaya penertiban.

Korlantas Polri mengimbau seluruh pengguna jalan untuk menghormati hak pejalan kaki dengan menjaga fungsi trotoar sebagaimana mestinya. Masyarakat juga diminta memanfaatkan area parkir resmi yang telah tersedia di berbagai fasilitas umum dan pusat kegiatan.

Selain itu, pengguna kendaraan diharapkan membangun budaya tertib berlalu lintas dengan tidak menjadikan alasan apa pun untuk memarkir kendaraan di trotoar. Kesadaran tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan ruang jalan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna. (gs/bi)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional setelah Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, secara resmi menerima Piagam Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Pratama dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penyerahan penghargaan ini berlangsung di Rumah Jabatan Bupati Jembrana pada Rabu (24/6/2026).

Penghargaan ini diberikan atas komitmen, dedikasi, dan kontribusi terbaik dalam Implementasi 12 Kebijakan Pro Karir ASN yang memudahkan, Melindungi, dan Membahagiakan ASN. 12 Kebijakan Pro Karir ASN yaitu Kemudahan Pencantuman Gelar Akademik, Kemudahan Pencantuman Gelar Profesi, Peningkatan Uji Kompetensi, Kenaikan Pangkat Melampaui Atasan, Percepatan Layanan (SLA 5 Hari Kerja), Penguatan Independensi Seleksi JPT, Penerapan Manajemen Talenta, 12 Periode Kenaikan Pangkat, Automasi Layanan Kenaikan Pangkat & Pensiun, Implementasi E-Kinerja Harian, Lemari Digital (Document Management System), Pemberian Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB)

​Penghargaan ini diserahkan langsung oleh tim dari BKN yang dipimpin oleh Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar, Satya Pratama, didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg X BKN, I Made Teguh Wicaksana, serta Kepala Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian, Rama Beta Herdian.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran BKN atas penghargaan yang diberikan. Bagi Bupati Kembang, capaian ini merupakan pemacu semangat bagi seluruh birokrasi di Jembrana untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan.

​”Terima kasih kami ucapkan atas penghargaan ini, semoga kami bisa terus berbenah untuk seluruh ASN di Jembrana,” ucap Bupati Kembang.

​Di hadapan perwakilan BKN dan jajaran yang hadir, Bupati Kembang juga memberikan lecutan semangat bagi seluruh pegawainya agar tidak berpuas diri. Ia menegaskan pentingnya akselerasi dan keselarasan visi dalam membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat Jembrana.

​”Saya ingin semua pegawai di Jembrana istilahnya ‘berlari’ bersama saya. Mengapa harus berlari? Agar kita bisa lebih cepat mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan pengabdian penuh kepada daerah tercinta ini,” pungkasnya.

Kepala Kanreg X BKN, Satya Pratama, menjelaskan bahwa penghargaan ini merupakan buah dari upaya nyata Pemkab Jembrana dalam menciptakan ekosistem kerja yang mendukung penuh para pegawainya.

​”Kami menyerahkan Piagam Adhi Manawa Nugraha Pratama kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagai bentuk apresiasi atas implementasi kebijakan yang pro-ASN dalam rangka memudahkan, melindungi, dan membahagiakan ASN di wilayah kerja Kantor Regional X BKN Denpasar,” ujar Satya Pratama. (gs/bi)