Gianyar, baliilu.com – Rapat Koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Rakor BRIDA) se-Bali diselenggarakan di Kori Maharani Villas, Kamis (30/4). Mengusung tema “Kolaborasi BRIDA se-Bali dalam Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Visi Pembangunan Daerah”, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-BRIDA kabupaten/kota se-Bali dalam mengembangkan riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Rakor menjadi wadah koordinasi dan berbagi informasi terkait program, kebijakan, serta strategi pengembangan riset dan inovasi di masing-masing daerah. Kolaborasi yang terbangun mampu mendorong terciptanya ekosistem riset yang terintegrasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah berbasis inovasi.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali (Asisten II), Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P., Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintahan, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri di bawah BSKDN Kemendagri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan Bangkeudades) Kemendagri, Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos, M.H., Kelompok Ahli Pemprov Bali, Tim Pengendali Mutu serta BRIDA kabupaten/kota se-Bali.

Ketua panitia Rakor yang juga Kepala BRIDA Kabupaten Gianyar, Drs. I Ketut Sedana, AP., MAP, menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-BRIDA se-Provinsi Bali.

Ketut Sedana menegaskan bahwa BRIDA Gianyar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk akademisi dan pelaku usaha. “Kami terus mendorong hasil riset agar dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos, M.H., menyampaikan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi Bali saat ini menunjukkan capaian yang baik bahkan berada di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, dirinya menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi. Selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, pembangunan juga berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap aspek alam, manusia, dan kebudayaan.

Untuk itu, diperlukan penguatan riset dan inovasi yang berlandaskan pada enam bidang prioritas pembangunan Bali, guna menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sekaligus mendorong perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). “Brida dalam melaksanakan tugasnya, tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tegasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali (Asisten II), Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P., menegaskan bahwa keberadaan BRIDA sangat penting dalam menghasilkan inovasi yang berbasis data.

Lebih lanjut, Luh Ayu Aryani menyampaikan pengembangan riset dan inovasi perlu difokuskan pada berbagai bidang strategis yang selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru. Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antar-perangkat daerah guna menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. “Melalui sinergi dan sinkronisasi yang kuat, diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengimplementasikan program pilotting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang BBC, Kamis (30/4).

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan digitalisasi bansos menjadi langkah strategis dalam mendorong penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan efisien. Pihaknya juga mengapresiasi pelaksanaan pilotting sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem perlindungan sosial.

Menurutnya, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan validasi data hingga potensi ketidaktepatan sasaran. Melalui sistem digital, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Lebih lanjut, Wabup Supriatna menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pihak, khususnya agen perlindungan sosial sebagai ujung tombak di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan yang juga selaku Sekretaris Tim Pelaksana Pilotting Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa sasaran digitalisasi bansos mencakup keluarga pada desil 1 hingga 5. Namun, keluarga miskin yang secara faktual berada pada desil 6 hingga 10 tetap diprioritaskan untuk didaftarkan.

Lebih lanjut, pihaknya menambahkan rincian desil 1 dan 2 merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama bansos reguler. Desil 3 (hampir miskin) diprioritaskan untuk program seperti PKH dan BPNT. Sementara desil 4 (rentan miskin) dan desil 5 (pas-pasan) masih berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu. Adapun desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas.

Strategi pendaftaran dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang difasilitasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa dan kelurahan. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Dalam upaya menjaga disiplin serta memastikan personel bebas dari penyalahgunaan narkoba, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Bali Kombes Pol. I Ketut Agus Kusmayadi, S.I.K., S.H., M.H. bersama Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Bali melaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Polsek Kuta Selatan, Kamis (30/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita di Aula Polsek Kuta Selatan, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini dihadiri Kabid Propam Polda Bali beserta jajaran, Tim Biddokkes Polda Bali, Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati, S.I.K., Wakapolsek, para Kanit, Panit, serta seluruh personel Polsek Kuta Selatan.

Setibanya di Mako Polsek Kuta Selatan, rombongan Kabid Propam Polda Bali disambut oleh Wakapolsek Kuta Selatan bersama para Kanit. Selanjutnya, pada pukul 10.15 Wita, tim Biddokkes langsung melaksanakan pemeriksaan urine kepada seluruh personel sebagai bentuk pengawasan internal dan penegakan disiplin di lingkungan Polri.

Pemeriksaan berlangsung tertib dan lancar, dan pada pukul 10.50 Wita seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan. Rombongan Kabid Propam Polda Bali bersama tim Biddokkes kemudian meninggalkan lokasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personel Polsek Kuta Selatan dinyatakan negatif atau nihil dari penyalahgunaan narkoba. Kapolsek Kuta Selatan AKP Muhammad Bhayangkara Putra Sejati, S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan integritas dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (gs/bi)