Jembrana, baliilu.com – I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jembrana untuk masa bakti 2026–2030. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) yang digelar di Ruang Rapat Aula Jimbarwana Lantai II Pemkab Jembrana, Rabu (29/4).

Terpilihnya Ipat yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Jembrana ini menegaskan kepercayaan insan olahraga terhadap kepemimpinannya dalam memajukan dunia olahraga di Gumi Makepung.

Musorkab KONI Jembrana tersebut menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan olahraga ke depan. Mewakili Bupati Jembrana, Asisten Pemerintahan dan Hukum I Ketut Armita menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan forum strategis untuk mendorong kemajuan olahraga di daerah.

“Ke depan, kami berharap pembinaan atlet usia dini dapat dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Selain itu, kualitas pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan juga perlu diperkuat. Sinergi dengan pemerintah harus terus dijalin, dengan target peningkatan prestasi di tingkat daerah, nasional hingga internasional,” ujarnya.

Armita juga berharap kepengurusan yang terpilih mampu menjalankan tugas sesuai visi dan misi pembangunan Jembrana, khususnya di bidang olahraga.

Sementara itu, Ipat dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin KONI Jembrana. “Amanah ini bukan tugas yang ringan. Namun saya percaya, dengan kebersamaan, persatuan, kerja keras, dan komitmen seluruh insan olahraga, kita dapat membawa kemajuan yang lebih baik bagi dunia olahraga di daerah kita tercinta,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, melainkan melalui pembinaan yang terarah, berkelanjutan, dan profesional. Untuk itu, pihaknya berkomitmen meningkatkan pembinaan atlet usia dini, memperkuat kualitas SDM keolahragaan, serta menjalin sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, penataan organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel juga menjadi fokus utama, disertai target peningkatan prestasi di berbagai ajang.

Ipat turut mengajak seluruh pengurus cabang olahraga untuk mengedepankan kolaborasi demi melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Jembrana di berbagai level kompetisi. “Dukungan, kerja sama, dan doa dari semua pihak sangat kami harapkan agar amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tandasnya. (gs/bi)

Gianyar, baliilu.com – Rapat Koordinasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Rakor BRIDA) se-Bali diselenggarakan di Kori Maharani Villas, Kamis (30/4). Mengusung tema “Kolaborasi BRIDA se-Bali dalam Ekosistem Riset dan Inovasi untuk Mendukung Visi Pembangunan Daerah”, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-BRIDA kabupaten/kota se-Bali dalam mengembangkan riset dan inovasi yang berkelanjutan.

Rakor menjadi wadah koordinasi dan berbagi informasi terkait program, kebijakan, serta strategi pengembangan riset dan inovasi di masing-masing daerah. Kolaborasi yang terbangun mampu mendorong terciptanya ekosistem riset yang terintegrasi serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah berbasis inovasi.

Kegiatan dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali (Asisten II), Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P., Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan SDM, Digitalisasi Pemerintahan, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri di bawah BSKDN Kemendagri, Dr. Ir. David Yama, M.Sc, MA, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa (Pustrajakan Bangkeudades) Kemendagri, Dr. Dra. Rochayati Basra, M.Pd., Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos, M.H., Kelompok Ahli Pemprov Bali, Tim Pengendali Mutu serta BRIDA kabupaten/kota se-Bali.

Ketua panitia Rakor yang juga Kepala BRIDA Kabupaten Gianyar, Drs. I Ketut Sedana, AP., MAP, menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-BRIDA se-Provinsi Bali.

Ketut Sedana menegaskan bahwa BRIDA Gianyar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, termasuk akademisi dan pelaku usaha. “Kami terus mendorong hasil riset agar dapat diimplementasikan secara nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Dr. Ketut Wica, S.Sos, M.H., menyampaikan bahwa indikator pertumbuhan ekonomi Bali saat ini menunjukkan capaian yang baik bahkan berada di atas rata-rata nasional.

Namun demikian, dirinya menyoroti berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi. Selain memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, pembangunan juga berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap aspek alam, manusia, dan kebudayaan.

Untuk itu, diperlukan penguatan riset dan inovasi yang berlandaskan pada enam bidang prioritas pembangunan Bali, guna menjaga dan meningkatkan kualitas alam, manusia, dan kebudayaan Bali, sekaligus mendorong perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). “Brida dalam melaksanakan tugasnya, tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tegasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali (Asisten II), Dr. drh. Luh Ayu Aryani, M.P., menegaskan bahwa keberadaan BRIDA sangat penting dalam menghasilkan inovasi yang berbasis data.

Lebih lanjut, Luh Ayu Aryani menyampaikan pengembangan riset dan inovasi perlu difokuskan pada berbagai bidang strategis yang selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali Era Baru. Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya sinkronisasi program antar-perangkat daerah guna menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih terarah dan efektif. “Melalui sinergi dan sinkronisasi yang kuat, diharapkan dapat menghasilkan rumusan strategis yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengimplementasikan program pilotting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang BBC, Kamis (30/4).

Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna, menegaskan digitalisasi bansos menjadi langkah strategis dalam mendorong penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan efisien. Pihaknya juga mengapresiasi pelaksanaan pilotting sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem perlindungan sosial.

Menurutnya, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan validasi data hingga potensi ketidaktepatan sasaran. Melalui sistem digital, pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Digitalisasi ini menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penyaluran bansos agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Lebih lanjut, Wabup Supriatna menekankan keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan komitmen seluruh pihak, khususnya agen perlindungan sosial sebagai ujung tombak di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi bantuan yang salah sasaran. Semua harus berbasis data yang valid dan terintegrasi,” tambahnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan yang juga selaku Sekretaris Tim Pelaksana Pilotting Putu Ariadi Pribadi, menjelaskan bahwa sasaran digitalisasi bansos mencakup keluarga pada desil 1 hingga 5. Namun, keluarga miskin yang secara faktual berada pada desil 6 hingga 10 tetap diprioritaskan untuk didaftarkan.

Lebih lanjut, pihaknya menambahkan rincian desil 1 dan 2 merupakan kelompok sangat miskin yang menjadi prioritas utama bansos reguler. Desil 3 (hampir miskin) diprioritaskan untuk program seperti PKH dan BPNT. Sementara desil 4 (rentan miskin) dan desil 5 (pas-pasan) masih berpeluang menerima bantuan dalam kondisi tertentu. Adapun desil 6 hingga 10 umumnya tidak menjadi prioritas.

Strategi pendaftaran dilakukan melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang difasilitasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa dan kelurahan. (gs/bi)