NEWS
PU Fraksi DPRD Badung terhadap KUPA-PPAS 2021, Putu Parwata: Setujui Postur Anggaran dengan Beberapa Catatan
Badung, baliilu.com – Rapat Paripurna Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Badung 2021 digelar dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritras Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021, dan Ranperda tentang Perubahan APBD Badung Tahun Anggaran 2021.
Rapat yang digelar secara hybrid di Ruang Sidang Utama Gosana Gedung DPRD Kabupaten Badung, pada Senin, 23 Agustus 2021, dipimpin Ketua Dewan Dr. Drs. Putu Parwata MK, M.M., didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa, S.H. Turut hadir Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Forkopimda, serta anggota Dewan.
Seusai rapat paripurna, kepada awak media, Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyampaikan, setelah mendengarkan pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung, ada beberapa pemandangan fraksi-fraksi baik dari Fraksi Golkar, Fraksi Badung Gede, dan Fraksi PDI Perjuangan, dimana sudah menyetujui daripada postur anggaran.
Namun, politisi asal Dalung Kuta Utara ini menegaskan, ada beberapa fraksi yang memberikan catatan-catatan khusus. Antara lain disampaikan Fraksi Golkar, bagaimana fokus dalam hal turunnya pariwisata dan bagaimana mengoptimalkan pendapatan. Dari Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan catatan-catatan atau masukan dan saran, pertama, Badung tetap fokus kepada penanganan Covid, dan kemudian bagaimana Badung kembali fokus dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid ini, dan yang ketiga bagaimana perhatian pemerintah terhadap nakes dalam penanganan Covid, dan semua ini diharapkan bergerak.
‘’Dari pemandangan fraksi-fraksi itu, kami di Badung sudah sepakat pada prioritas penanganan Covid. Baik secara lembaga maupun secara jabatan personal yang dimiliki oleh semua kawan-kawan di lembaga ini. Jadi pada prinsipnya kita fokus ke dalam penanganan Covid, dan kita sudah sepakat itu,’’ ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung ini.
Terlepas daripada itu, kata Parwata, belanja biaya modal tetap juga diperhatikan. Kemudian adat agama dan budaya tetap jadi perhatian, serta yang paling penting adalah belanja modal untuk penyelesaian RSUD Kapal. ‘’Jadi ini catatan-catatan, masukan dan saran yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Badung kepada Bupati Badung semoga semuanya dapat kita selaraskan bersama dan kita sepakati,’’ pungkasnya.
Sementara itu, I Gusti Lanang Umbara, S.Sos. menyampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut. Fraksi PDIP sangat menyadari kondisi keuangan pemerintah yang belum stabil. Namun Fraksi PDIP tetap memberi saran dan mengingatkan kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang lebih intens kepada para nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar Covid-19.
Fraksi PDIP juga mengingatkan kepada pihak terkait yang menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan datang. ‘’Terkait penanganan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (isoter), kami menyarankan agar pemerintah fokus terhadap Bed Occupancy Rate (BOR),’’ ujar Lanang Umbara.
Sedangkan terkait pembangunan pabrik oksigen yang pernah diwacanakan pemerintah, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung agar kebutuhan oksigen masyarakat Badung bisa terpenuhi.
I Nyoman Suka, S.E., dari Fraksi Golkar menyampaikan sependapat untuk menjadikan KUA-PPAS perubahan dijadikan pedoman. Ia menegaskan, bahwa akurasi target pencapaian pendapat daerah sangatlah penting sebagai variabel penentuan perencanaan belanja daerah, utamanya sebagai pijakan/ pedoman APBD berikutnya.
Ketidaktercapaian target pendapatan daerah terutama PAD, sebagaimana dikemukakan, bahwa adanya beberapa kendala pada prioritas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik diantaranya belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online, dan belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
Dikatakan, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah melalui a). Penerapan sistem informasi yang valid dan andal serta terintegrasi dalam pengelolaan pajak daerah, b). Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel, c). Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat, bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Pos Indonesia dan pihak lain.
‘’Jika upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan optimal, niscaya tidak terjadi pengendapan piutang pajak, dan pada akhirnya capaian-capaian target pendapatan daerah terealisaikan,’’ kata Suka optimis.
Di samping itu, Fraksi Partai Golkar juga sependapat dengan upaya pemerintah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana transfer untuk mendukung pencapaian program kegiatan yang diarahkan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan, pemandangan umum Fraksi Badung Gede yang dibacakan I Made Wijaya, S.E. menyampaikan, dalam situasi pandemi saat ini kita semua perlu fokus dalam menangani masyarakat yang terdampak pada pandemi Covid-19. Namun Fraksi Badung Gede tetap memberikan saran masukan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut. Antara lain, agar terus diupayakan menguatkan UMKM dan koperasi yang berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui meningkatkan perannya masing-masing. Anggaran pendapatan perubahan tahun anggaran 2021 dapat diwujudkan sesuai direncanakan. Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan minimal dapat dipertahankan. Realisasi belanja tak terduga agar tepat sasaran, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penanganan pandemi Covid-19 agar tetap menjadi prioritas agar masyarakat terhindar dari wabah corona virus disease 19 (covid -19) yang tidak ada kepastian akan berakhirnya.
‘’Perlu juga kami sampaikan terima kasih atas usaha pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, namun perlu dilakukan sinkronisasi informasi data dengan baik, antara, disdukcapil, dinas sosial, maupun bank penyalur sehingga masyarakat penerima tidak mengalami kendala,’’ ujarnya seraya Fraksi Badung Gede dapat menyetujui Ranperda Kabupaten Badung tentang Perubahan APBD 2021 untuk ditetapkan menjadi perda setelah mendapat verifikasi dari gubernur. (eka/gs)
