Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Raker Komisi l DPRD Badung, Ponda Wirawan: Anggaran Turun, Pelayanan kepada Masyarakat Tetap Optimal

BALIILU Tayang

:

eka
RAPAT KERJA: Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan agenda membahas rencana kerja anggaran Tahun 2022. Rapat di Ruang Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (22/10).

Badung, baliilu.com – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan agenda membahas rencana kerja anggaran Tahun 2022. Rapat kerja yang digelar di Ruang Gosana Gedung DPRD Badung, Jumat (22/10)  dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Made Ponda Wirawan, S.T. Dalam rapat kerja Ponda Wirawan didampingi I Wayan Sugita Putra S.E., M.AP., I Gusti Ngurah Sudiarsa, S.H., I Wayan Loka Astika, S.H., I Wayan Edy Sanjaya, S.H., dan Yayuk Agustin Lessy, S.H.

Turut hadir dalam rapat kerja OPD terkait yakni, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Sat Pol PP Kabupaten Badung, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Kabag Pemerintahan, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Kabag Hukum dan HAM.   

Pimpinan raker I Made Ponda Wirawan seusai rapat mengatakan, rapat kerja digelar bertujuan agar Komisi l mengetahui penganggaran dari masing-masing OPD. Karena ini sangat penting dan hal ini berhubungan dengan kinerja dari masing-masing OPD. “Semua yang berhubungan dengan Komisi l adalah OPD yang berhubungan dengan pelayanan- pelayanan kepada masyarakat. Inilah tugas kami dari Komisi I mengawal semua anggaran yang sudah dirancang oleh masing- masing OPD agar bisa tetap terealisasi di APBD 2022 ini. Sehingga, masing -masing OPD yang merupakan leading support kami bisa bekerja dengan maksimal,” jelas Ponda Wirawan.

Menyoal prioritas dalam raker, Ponda mengungkapkan, otomatis dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri, struktur APBD yang terbaru Tahun 2022 yang merupakan kegiatan- kegiatan rutin yang tidak memberikan efek penting kepada masyarakat agar dikurangi. Sedangkan yang merupakan kegiatan- kegiatan yang bisa memberikan kontribusi terhadap PAD itu yang dioptimalkan.

Baca Juga  Terima KPPOD, Putu Parwata Berharap Badung Bisa Pertahankan Daya Saing

“Kami rasa OPD yang terkait yang ada di Komisi I sudah sering berkomunikasi dengan kami sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dari masing- masing OPD untuk melaksanakan program kerja sudah dapat berjalan dengan baik sehingga kendala tidak begitu besar, semua bisa dikomunikasikan antara pihak Komisi I dengan pihak OPD terkait,’’ ujarnya.

Harapan dewan, ujung-ujungnya adalah demi pelayanan kepada masyarakat. Dengan mengawal kepentingan OPD, pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang, dan justru lebih memberikan kesejahteraan masyrakat secara optimal.

Terkait anggaran masing masing OPD di Tahun 2022 yang rata- rata turun , Ponda mengatakan, karena kita yakin dan kita mengetahui semua  bahwa masing -masing OPD pasti menyesuaikan dengan situasi pendapatan daerah yang ada sekarang tetapi kita tetap akan berusaha karena spirit yang kita lihat di masing- masing OPD tetap semangat, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat kami yakin pelayanan kepada masyarakat tidak akan berkurang. Mudah-mudahan nanti Tahun 2022 sesuatu yang baik terjadi, pariwisata mulai buka kegiatan kita akan bisa kembali normal lagi.

Pada kesempatan yang sama Kasat Pol PP Kabupaten Badung Gusti Agung Ketut Surya Negara  mengatakan, dari Tahun 2020 dan 2021 karena anggaran yang  dimiliki hanya anggaran untuk bisa operasional seperti biasa. Sebenarnya tugas Satpol PP adalah pembinaan dan juga penindakan. “Berkenaan dengan dana penindakan, akhirnya kita hanya bisa sampai dengan pengawasan, pembinaan, termasuk juga hanya bisa memberikan denda dan yang terakhir hanya bisa sampai menyegel. Berbeda dengan Tahun 2019 itu kita bisa sampai membongkar, dan tindakan yang lebih berat lagi kita bekerja sama dengan pengadilan untuk bisa menjatuhkan sanksi yustisi. Jadi berkenaan dengan dana yang kita miliki hanya bisa sebegitu saja maksimal yang kita bisa lakukan hanya sampai penyegelan- penyegelan saja. Kalau eksekusi jadinya kita masih menunda dulu,” tutupnya. (eka/bi)  

Baca Juga  Gelar Raker, Pansus DPRD Badung Dorong Percepatan Penyelenggaraan Izin Berusaha

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Pimpinan TNI, Perkuat Sinergi Pertahanan dan Percepat Pembangunan hingga Pelosok Negeri

Published

on

By

Presiden Prabowo
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.

“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.

Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.

Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.

Baca Juga  DPRD Badung Gelar Pansus Ranperda Rencana Pembangunan Industri

“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.

Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN serta Penasihat Khusus Presiden

Published

on

By

kepala bgn
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.

Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)

Baca Juga  Harga Bahan Pokok Melonjak Tinggi, Begini Langkah Strategis Ketua DPRD Badung Putu Parwata

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Presiden Prabowo Terima Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

Published

on

By

survei mbg
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.

Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.

“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.

Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.

Baca Juga  Bahas RAPBD 2023, Komisi III DPRD Badung Gelar Raker Bersama OPD Terkait

“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.

Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.

“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.

Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.

Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.

“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.

Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca