Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

FH Unud Gelar ‘’Benchmarking’’ dengan FH Airlangga soal Pengelolaan Jurnal

BALIILU Tayang

:

de
FOTO BERSAMA: Usai gelar benchmarking, wakil dari FH Unud dan FH Airlangga melakukan sesi foto bersama, Kamis (18/11) di gedung FH Univ Airlangga Surabaya. (Foto: Ist)

Surabaya, baliilu.com – Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) melaksanakan benchmarking soal pengelolaan jurnal dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada 18 November 2021 di Gedung FH Univ Airlangga, Surabaya. Kegiatan ini selanjutnya menjadi wadah komunikasi antara kedua lembaga untuk dapat saling bertukar informasi mengenai teknis seputar pengelolaan jurnal pada Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum.

Perwakilan FH Unud yang hadir dalam kegiatan benchmarking diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Maradona, S.H., LL.M., Ph.D., Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus Editor in Chief Jurnal Media Iuris, Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., dan Sekretaris Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) Universitas Airlangga sekaligus Managing Editor Jurnal Yuridika, Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H., ACIArb.

Pada kesempatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prihandono secara informal menyambut kedatangan perwakilan FH Unud dan mengharapkan ke depannya agar terjalin kerjasama dalam pengelolaan jurnal antara Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan FH Unud.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Maradona, kemudian membuka kegiatan, dan selanjutnya diikuti dengan pemaparan materi mengenai pengelolaan 2 jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yaitu Jurnal Yuridika dan Jurnal Media Iuris.

Dalam presentasinya, Managing Editor Jurnal Yuridika, Prawitra Thalib, menitikberatkan pembahasannya pada 3 hal, yakni kesesuaian gaya selingkung, similarity check, dan keberadaan Lembaga Inovasi Publikasi Jurnal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (LIPJHKI) yang menaungi kegiatan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Airlangga.

Selanjutnya, Editor in Chief Jurnal Media Iuris, Aktieva Tri Tjitrawati, menambahkan tentang materi seputar strategi  internasionalisasi jurnal, diantaranya mengenai teknik penentuan focus & scope, batas minimal jurnal berbahasa Inggris yang mesti ter-publish pada setiap volume terbit, dan strategi untuk menjaring draf artikel jurnal dari penulis asing.

Di dalam sesi diskusi, terungkap fakta bahwa jurnal mahasiswa Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga merupakan skripsi yang reformat (diedit format dan substansinya mengikuti gaya selingkung jurnal). Adapun dalam proses reformat, Tim Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga mewajibkan adanya unsur keterlibatan pembimbing daripada masing-masing skripsi tersebut, termasuk untuk memberikan persetujuan atas hasil reformat. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban pengelola jurnal. Mengingat jumlah mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga terbilang cukup banyak. Selain itu, lembaga juga memiliki kebijakan reworking atas skripsi mahasiswa. Utamanya terhadap skripsi yang dinilai berkualitas oleh dosen pembimbing. Maka, Tim Pengelola Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga  memberikan opsi agar skripsi tersebut dikemas menjadi jurnal yang dapat diterbitkan pada jurnal-jurnal di luar lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada prakteknya, beberapa skripsi yang di-reworking diakui berhasil submit pada jurnal terindeks Scopus.

Pada sesi diskusi juga dibahas perihal teknis similarity check. Bahwa tidak diperlukan adanya upaya similarity check terhadap draf jurnal mahasiswa Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengingat jurnal tersebut merupakan reformat dari skripsi yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan plagiarism oleh bagian akademik. Pertimbangan lainnya, karena skripsi mahasiswa telah diupload terlebih dulu ke repository. Apabila dilakukan pengecekan plagiarisme kembali, maka persentase plagiatnya akan tinggi.

Sebagai penutup diskusi, Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga memberikan saran agar pembimbing skripsi juga diberikan tanggung jawab sebagai reviewer jurnal. Hal ini dimaksudkan agar pembimbing skripsi juga bertanggung jawab atas output jurnal, sehubungan yang bersangkutan turut memiliki tanggung jawab akademik dalam posisisnya sebagai penulis kedua.

Meskipun kegiatan benchmarking pengelolaan jurnal berlangsung dalam waktu relatif singkat, yakni hanya 1 hari, namun melalui benchmarking ini, diyakini bahwa nantinya dapat dihasilkan masukan dalam rangka penyempurnaan tata kelola jurnal di lingkungan FH Unud. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Gedong Kirtya Gelar Pameran Kawisesan, Kenalkan Warisan Pengetahuan Leluhur Bali

Published

on

By

Pameran Kawisesan di Museum Sunda Ketjil
PAMERAN: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Buleleng melalui UPTD Gedong Kirtya menggelar Pameran Kawisesan bertema “Kawisesan Pinaka Tetamian Budaya Bali” di Museum Sunda Ketjil, Pelabuhan Buleleng, Selasa (20/10). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Buleleng melalui UPTD Gedong Kirtya menggelar Pameran Kawisesan bertema “Kawisesan Pinaka Tetamian Budaya Bali” di Museum Sunda Ketjil, Pelabuhan Buleleng, Selasa (20/10). Pameran yang dibuka oleh Kepala Disbudpar Buleleng, Nyoman Wisandika, ini berlangsung pada 20–26 Oktober 2026 sebagai upaya memperkenalkan sekaligus melestarikan warisan pengetahuan leluhur Bali kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Nyoman Wisandika menyampaikan bahwa kawisesan merupakan bagian dari kekayaan budaya Bali yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini berkaitan dengan tradisi sastra, lontar, pengobatan tradisional, hingga aspek spiritual yang perlu dipahami secara bijak dan tidak selalu dipandang dari sisi negatif.

“Melalui pameran ini, masyarakat diharapkan dapat mengenal, mempelajari, serta memahami warisan leluhur yang kita miliki dengan cara yang lebih menarik dan menyenangkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, museum memiliki peran penting dalam mempublikasikan koleksi melalui pendekatan edutainment, yaitu memadukan edukasi dan hiburan agar menjadi sarana pembelajaran budaya yang menyenangkan, khususnya bagi generasi muda.

Sementara itu, Kepala UPTD Gedong Kirtya, Dewa Ayu Putu Susilawati, menjelaskan bahwa pameran ini menampilkan pengetahuan kawisesan yang tersurat dalam koleksi lontar Gedong Kirtya, di antaranya Lontar Pengiwa, Pengujanan, Penerangan, Pematuh Agung, Ukuring Keris, Pakakas, dan Piwelas.

Menurutnya, pameran ini merupakan bagian dari upaya penguatan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan Bali secara berkelanjutan. Melalui penyajian informasi yang menarik, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai kawisesan sebagai bagian dari kearifan lokal dan warisan intelektual masyarakat Bali.

Pameran ini terbuka untuk masyarakat umum dengan jam kunjungan pagi pukul 08.00–13.00 Wita dan malam pukul 17.00–22.00 Wita. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Bali sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap warisan leluhur. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Evaluasi Progres APBD 2026, Bupati Badung Minta Perangkat Daerah Fokus Solusi Isu Strategis, Bukan Sekadar Serapan Anggaran

Published

on

By

Rapat Evaluasi APBD Badung 2026
RAPAT EVALUASI: Bupati Adi Arnawa didampingi Sekda Surya Suamba dan Asisten II Made Agus Aryawan saat rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Kertha Gosana, Puspem Badung, Selasa (20/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan agar seluruh jajaran perangkat daerah tidak sekadar mengejar angka realisasi anggaran secara administratif. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut harus mampu menyentuh langsung dan menuntaskan berbagai isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Wayan Adi Arnawa seusai memimpin rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 Periode Januari – September 2026. Rapat kerja ini berlangsung di Ruang Rapat Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung, Selasa (20/10). Kegiatan evaluasi ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Badung IB Surya Suamba, seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, serta Camat se-Kabupaten Badung.

Berdasarkan paparan dalam rapat, realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) pada triwulan ketiga tahun 2026 tercatat cukup baik dengan capaian 89,23%. Kendati mengapresiasi capaian kuantitatif tersebut, Bupati mengingatkan bahwa kualitas dan dampak langsung program kerja jauh lebih krusial.

“Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” tegas Adi Arnawa.

Bupati juga membeberkan sejumlah isu strategis mendasar yang kini menjadi atensi utama Pemkab Badung demi mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Isu-isu prioritas tersebut meliputi penanganan kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah daerah sudah sangat jelas. Karena itu, dibutuhkan kepekaan serta pemahaman mendalam dari seluruh aparatur untuk merespons persoalan riil di lapangan. Ia meyakini, penanganan optimal pada isu dasar ini otomatis akan menaikkan kualitas daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk mengawal jalannya instruksi ini, Bupati Adi Arnawa memerintahkan Sekda beserta para Asisten Setda Badung untuk melakukan pemantauan dan evaluasi komprehensif. Hasil evaluasi ini wajib menjadi landasan utama dalam penyusunan APBD 2026 berjalan hingga perancangan APBD 2027 mendatang, agar alokasi anggaran benar-benar berfungsi sebagai pemecah masalah (problem solver).

“Untuk apa kita membuat kegiatan anggaran di dalam APBD di dalam tahun berikutnya ternyata tidak menyelesaikan masalah. Tujuannya kita kan menyelesaikan masalah,” tegasnya kembali.

Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan, menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup progres pengadaan barang/jasa, pelaksanaan fisik, hingga realisasi keuangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh capaian kinerja selaras dengan target serta anggaran kas yang telah ditetapkan.

“Selanjutnya kami mohon arahan Bapak Bupati terkait dengan terkait dengan identifikasi dan evaluasi deviasi fisik dan keuangan. selanjutnya langkah-langkah pemenuhan deviasi fisik dan deviasi keuangan. Serta pada bulan November kami agendakan untuk kunjungan kerja di triwulan keempat untuk melihat langsung progres di lapangan. Sebagai laporan, tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah melakukan monitoring dan pengawasan lapangan, terutama terhadap program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab. Badung,” papar I Made Agus Aryawan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Ketua TP PKK Badung Serahkan Bantuan Sarana Budidaya Lele di Darmasaba

Published

on

By

Bantuan Sarana Budidaya Lele di Darmasaba
SERAHKAN BANTUAN: Ketua TP. PKK Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa saat menyerahkan bantuan sarana budidaya ikan lele kepada Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Utama di Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (20/10). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Dinas Perikanan Kabupaten Badung mengembangkan program Kampung Lele di Desa Darmasaba untuk mendukung pengembangan potensi perikanan budidaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program ini disinergikan dengan program BERLIAN (Beternak Lele untuk Kemandirian dan Nutrisi Anak) guna mendorong pertumbuhan ekonomi warga serta memenuhi gizi anak.

Sebagai bentuk dukungan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, menyerahkan bantuan sarana budidaya ikan lele kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Mina Utama di Banjar Menesa, Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (20/10). Penyerahan ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian ekonomi keluarga dan mengoptimalkan potensi desa.

Dalam arahannya, Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa budidaya ikan lele memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas usaha dan kesejahteraan keluarga. “Melalui bantuan sarana budidaya ikan lele ini, kami berharap kelompok pembudidaya dapat semakin produktif dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Potensi lokal yang dimiliki desa perlu terus dioptimalkan agar dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian keluarga sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sinergi antara Pemkab Badung, Pemerintah Desa Darmasaba, dan Pokdakan dalam menjalankan program Kampung Lele yang terintegrasi dengan program BERLIAN. “Program BERLIAN tidak hanya mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha budidaya ikan lele, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Kami berharap program ini dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta menjadi contoh pemanfaatan potensi desa yang produktif,” tambahnya.

Sementara itu, Perbekel Darmasaba Ida Bagus Surya Prabhawa Manuaba mengucapkan terima kasih atas bantuan yang dinilai membuka peluang kerja baru tersebut. Ia menjelaskan, pembudidaya setempat juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan limbah daging tidak terpakai sebagai bahan pakan mandiri untuk menekan biaya produksi.

Pihaknya berharap dukungan pemerintah ke depan dapat mencakup bantuan peralatan pembuatan pakan serta koordinasi dengan sektor koperasi dan perindustrian. Hal ini penting agar pengembangan Kampung Lele mencakup seluruh rantai usaha dari budidaya, pasca panen, hingga pemasaran.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Perikanan Badung Nyoman Suardana, Pengurus TP PKK Kabupaten Badung, perwakilan Kecamatan Abiansemal, TP PKK dan kader Posyandu Desa Darmasaba, serta jajaran terkait lainnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca