Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

GPDRR Ke-7 di Bali, Momentum Perkuat Mitigasi dan Penanggulangan Bencana

BALIILU Tayang

:

sde
Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Dengan dipercayanya Indonesia sebagai tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 di Provinsi Bali, menjadi momentum untuk memperkuat mitigasi dan penanggulangan bencana secara global dan nasional.

“Forum GPDRR menjadi ajang kolaborasi untuk tangguh bencana. Indonesia dan seluruh negara di dunia membahas pentingnya mitigasi dan pengurangan risiko bencana dalam upaya mencapai ketangguhan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong dalam Temu Media Persiapan Indonesia Jadi Tuan Rumah GPDRR, Kamis (3/10) di The Trans Resort Kuta Bali.

Di sisi lain, lanjut Usman, sebagai tuan rumah GPDRR juga secara langsung akan memberikan kontribusi kebangkitan ekonomi lokal, khususnya ekonomi di Pulau Dewata Bali. Selama ini Bali sebagai provinsi yang mengandalkan sektor wisata untuk menggerakkan ekonomi sangat terdampak akibat pandemi Covid-19.

“Setelah GPDRR, event Presidensi G20 juga akan dilakukan di Bali. Berbagai event yang diselenggarakan di Bali akan memulihkan pariwisata Bali, menumbuhkan kembali perekonomian di Bali,” katanya.

Usman melanjutkan, pemerintah mengajak masyarakat untuk menyambut kegiatan GPDRR dan mengawal kegiatan ini hingga sukses. Melalui kegiatan GPDRR, pemerintah dan masyarakat dapat membuat banyak program untuk mengurangi risiko bencana, agar dampak dari bencana dapat dikendalikan.  Menurutnya, peran media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar siap menghadapi bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang.

“Media kita harapkan bukan membuat panik masyarakat tapi mengedukasi masyarakat agar masyarakat siap menghadapi bencana. Kita hidup di ring of fire, wilayah rawan bencana. Karena itu kita harus siap menghadapi bencana,” ujar Usman.

Baca Juga  Rakortek Penanggulangan Bencana 2025: Bali Jadi Tuan Rumah, Sinergi Pusat-Daerah Dikuatkan
Temu media persiapan Indonesia jadi tuan rumah GPDRR di Bali. (Foto: Ist)

Usman memberikan perbandingan mitigasi bencana saat gempa yang terjadi di Yogyakarta dan Jepang beberapa waktu lalu. Kekuatan gempa di Yogyakarta dan Jepang memiliki Skala Richter (SR) yang serupa. Namun korban jiwa yang berjatuhan antara Yogyakarta dan Jepang sangat timpang. Jepang disebut Usman lebih siap menghadapi bencana gempa bumi. Oleh karenanya, Usman berharap agenda GPDRR dapat diberitakan dengan baik oleh media agar masyarakat teredukasi dengan baik saat menghadapi bencana.

“Targetnya kita mendapatkan akseptabilitas atau penerimaan dari masyarakat, agar event ini bermanfaat bagi masyarakat, dalam konteks menghadapi bencana,” katanya.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Dr. Raditya Jati menambahkan, menjadi tuan rumah GPDRR memiliki nilai strategis global. Menjadi tuan rumah merupakan refleksi kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia di dalam isu kebencanaan.

“Indonesia menjadi tuan rumah GPDRR pertama di kawasan Asia Pasifik dan negara kedua di luar Jenewa, Swiss,” katanya.

“GPDRR diperkirakan akan berlangsung secara imperson (tatap muka) berlangsung dalam tataran normal baru. GPDRR adalah acara yang inklusi dengan kemungkinan partisipasi yang lusa dan beragam,” lanjutnya.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Widiarsi Agustina menjelaskan forum GPDRR adalah pertemuan kemanusiaan, membahas tentang perubahan perilaku masyarakat umum dalam hal memitigasi bencana alam. GPDRR menurutnya menjadi momentum untuk membangun social movement,  kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

“Hasil dari pembahasan di GPDRR menjadi roh untuk mencegah kerusakan (akibat bencana) yang akan terjadi di kemudian hari,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin menegaskan kesiapan Bali sebagai tuan rumah GPDRR 7th. Penurunan kasus Covid-19 di Bali cukup signifikan, termasuk angka kesembuhan yang dalam tren baik. Hotel-hotel di Bali juga disebutnya sudah bersertifikasi untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi jika terjadi potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Hotel-hotel yang bersertifikat kesiapsiagaan untuk menggaransi kenyamanan bagi para wisatawan yang datang ke Bali.

Baca Juga  Pemkot Denpasar Luncurkan Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana

“Satgas BPBD bersama Dinkes Bali juga berperan aktif langsung mengawal penerapan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Inti dari pertemuan GPDRR adalah semangat menyelamatkan jiwa manusia. Bali siap mengawal dan menjadi tuan rumah,” ujarnya.

GPDRR 7Th 2022 diperkirakan akan diikuti oleh 5000-6000 peserta dari 193 negara dan diusulkan mengundang Sekjen PBB. Pelaksanaan Prepday Conference tanggal 23-24 Mei 2022 di Bali International Conference Center dan Pelaksanaan Conference 25-27 Mei 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre.

Indonesia selalu berperan secara aktif dalam konferensi kebencanaan internasional sejak tahun 2009. GPDRR adalah forum multipemangku kepentingan dua tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagi pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam Penanggulangan Risiko Bencana (PRB). GPDRR memainkan peran penting dalam memobilisasi dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, pemangku kepentingan dan sistem PBB untuk mempercepat pelaksanaan pengurangan risiko bencana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Pegadaian Kanwil Bali Nusra Dukung Penuh Kemandirian Nelayan dan Kelestarian Pesisir Lewat Program Nelayan Tangguh di Sumbawa

Published

on

By

nelayan tangguh pegadaian
NELAYAN TANGGUH: PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari secara resmi menutup Program Nelayan Tangguh yang dilaksanakan di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa pada Kamis (21/5/2026). (Foto: Hms PT Pegadaian)

Sumbawa, NTB, baliilu.com – PT Pegadaian Kantor Wilayah VII Denpasar atau Kanwil Bali Nusra terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan melalui Program Nelayan Tangguh yang dilaksanakan di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa.

Program yang dijalankan bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari sejak Desember 2025 tersebut resmi ditutup pada Kamis (21/5/2026) dan menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi Pegadaian dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Program Nelayan Tangguh hadir sebagai upaya mendorong kemandirian masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program ini mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama pelaksanaan program, PT Pegadaian bersama Yayasan Samawa Berdaya Lestari melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemetaan kondisi masyarakat pesisir, pelatihan perikanan berkelanjutan, penguatan kapasitas usaha masyarakat, edukasi pengelolaan sampah pesisir, hingga pembentukan kelompok bank sampah dan forum komunikasi masyarakat pesisir.

Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kanwil VII Denpasar, Edy Purwanto, menyampaikan bahwa Program Nelayan Tangguh merupakan bagian dari komitmen Pegadaian dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan dan ekonomi berkelanjutan.

“Program Nelayan Tangguh diharapkan mampu menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas masyarakat pesisir yang tidak hanya mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran bersama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. PT Pegadaian akan terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang memberikan dampak sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” ungkapnya.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi kontribusi Pegadaian dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek pelestarian ekosistem laut, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Baca Juga  BNPB Gelar Diskusi Identifikasi Prioritas Daerah dalam Penyaluran PFB

Sementara itu, Deputy Bisnis PT Pegadaian Area Pulau Sumbawa, Mustofa, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Program Nelayan Tangguh, khususnya masyarakat dan tim pendamping program di lapangan.

“Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Labuhan Burung. Potensi desa yang ada diharapkan terus berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan penutupan program turut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sarana pendukung kepada kelompok masyarakat sebagai bentuk penguatan keberlanjutan program. Bantuan tersebut meliputi alat monitoring kualitas air, sarana produksi pengolahan hasil perikanan berupa perlengkapan pembuatan pentol ikan, serta perlengkapan pendukung bank sampah untuk edukasi lingkungan di sekolah.

Kegiatan penutupan program dihadiri oleh Kepala Desa Labuhan Burung, Camat Buer, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, BKSDA Wilayah Sumbawa, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait, kelompok masyarakat, serta para penerima manfaat program.

Melalui Program Nelayan Tangguh, PT Pegadaian berharap tercipta masyarakat pesisir yang lebih mandiri, tangguh, dan mampu menjaga keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. (eka/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Kembang-Ipat Salurkan Hewan Qurban Merata ke Semua Masjid di Jembrana

Published

on

By

bantuan qurban jembrana
SERAHKAN HEWN QURBAN: Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan qurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana di UD Fajar, Desa Banyubiru, Senin (25/5). (Foto: Hms Jembrana)

Jembrana, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menunjukkan komitmen dan kehadirannya di tengah masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati I Made Kembang Hartawan dan Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna bersama Forkopimda secara resmi menyerahkan bantuan hewan qurban untuk masjid-masjid di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana di UD Fajar, Desa Banyubiru, Senin (25/5).

Berbeda dari tahun sebelumnya, formula penyaluran hewan qurban tahun ini sengaja diubah demi mengedepankan asas pemerataan. Jika pada tahun lalu pemerintah daerah membagikan 6 ekor sapi dan 22 ekor kambing untuk 28 masjid, maka tahun ini 69 masjid di Kabupaten Jembrana dipastikan menerima bantuan berupa hewan qurban kambing.

Bupati Jembrana menyampaikan bahwa langkah ini diambil agar kebahagiaan dan perhatian pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh umat muslim di Jembrana. Sejalan dengan perluasan jangkauan tersebut, alokasi anggaran qurban tahun ini juga mengalami peningkatan yang signifikan.

“Pemerintah daerah, seperti tahun-tahun sebelumnya, selalu hadir untuk bisa juga ikut berbagi. Tetapi tahun ini ada yang berbeda. Untuk tahun ini, kita berikan ke semua masjid berupa kambing supaya merata. Dari sisi anggaran tentu naik; kalau dulu Rp 180 juta, sekarang menjadi Rp 246 juta. Ada kenaikan sekitar Rp 66 juta,” ujar Bupati Kembang.

Manfaat dari bantuan ini dirasakan langsung oleh para pengurus masjid. Idrus, perwakilan dari Masjid Nurul Huda Melaya sekaligus penerima manfaat, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas perhatian berlapis yang diterima umat muslim di Jembrana, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban yang diberikan kepada kami pada Idul Adha 1447 Hijriah ini. Dan juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Jembrana yang telah memberikan sumbangan kambing kepada masjid-masjid di Kabupaten Jembrana,” kata Idrus.

Baca Juga  DPRD Bali Sampaikan Penjelasan Raperda Inisiatif Dewan Tentang Penanggulangan Bencana

Ia menegaskan bahwa bantuan ini menjadi bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap umat. Pihaknya berkomitmen untuk mengelola dan mendistribusikan daging qurban tersebut secara adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan syariat agama.

Di sisi lain, momentum Idul Adha tahun ini juga membawa berkah tersendiri bagi peternak lokal Jembrana. Ketut Suartini, seorang peternak asal Sumbersari sekaligus pemilik sapi yang terpilih sebagai bantuan qurban Presiden, mengungkapkan rasa bangganya. Sapi yang dirawatnya dengan telaten selama tiga tahun tersebut berhasil mencapai bobot prima.

“Sapi itu saya beli umur sekitar 1 tahun dan saya pelihara selama 3 tahun. Saat awal dicek oleh dinas terkait, bobotnya 630 kg, namun saat penyerahan hari ini timbangannya sudah mencapai 680 kg,” jelas Suartini.

Ia menambahkan bahwa koordinasi yang baik dengan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana dalam menjaga kesehatan ternak menjadi kunci keberhasilannya. Berkat rekam jejaknya sebagai penyedia sapi berkualitas, dinas terkait merekomendasikan sapinya untuk dipinang sebagai hewan qurban Presiden RI.

Melalui penyerahan bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap semangat berbagi di hari raya kurban dapat mempererat tali silaturahmi, menjaga kerukunan antarumat beragama, serta membawa keberkahan bagi kemajuan seluruh masyarakat Jembrana. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemkab Buleleng Dorong Pengadaan Digital Transparan melalui KKI dan E-Katalog V6

Published

on

By

pemkab buleleng
SOSIALISASI: Kegiatan sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5). (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sosialisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6 yang digelar Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Senin (25/5).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan seluruh perangkat daerah agar mampu beradaptasi dengan sistem pengadaan elektronik yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.

Kepala Bagian PBJ Setda Buleleng, I Made Suwitra Yadnya, mengungkapkan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKI di Buleleng.

“Tujuan dari diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) atau KKI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, penerapan KKI menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa. Sistem pembayaran non-tunai tersebut dinilai mampu mempercepat proses administrasi keuangan sekaligus meningkatkan transparansi penggunaan anggaran daerah.

Melalui sistem yang terintegrasi secara digital, proses transaksi pengadaan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan dapat berjalan lebih cepat, aman, dan efisien. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung implementasi tersebut, Pemkab Buleleng juga menjalin sinergi dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali serta sejumlah marketplace lokal. Kolaborasi itu diharapkan dapat membangun ekosistem pengadaan digital yang lebih optimal di lingkungan pemerintah daerah.

Baca Juga  BNPB Gelar Diskusi Identifikasi Prioritas Daerah dalam Penyaluran PFB

Keterlibatan marketplace lokal juga membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Buleleng untuk ikut terlibat dalam pengadaan pemerintah. Dengan demikian, belanja pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat lokal. (gs/bi)

Loading

Advertisements
iklan stikom
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca