Badung, baliilu.com – Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun 2022 bakal digelar di Bali pada 23-28 Mei 2022. Indonesia menjadi tuan rumah GPDRR pertama di kawasan Asia Pasifik dan negara kedua di luar Jenewa ini, akan dihadiri 193 negara atau target 5-6 ribu peserta diperkirakan berlangsung secara imperson.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si sekaligus Ketua Sekretariat Panitia Nasional Global Platform for Disaster Risk Reduction ke-7 di Bali, saat menjadi narasumber dalam acara temu media, Kamis (10/3) di The Trans Resort Bali.
Dalam temu media ini selain menghadirkan narasumber Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, juga hadir sebagai keynote speaker Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Tenaga Ahli KSP, Kalaksa BPBD Bali, serta puluhan wartawan.
Raditya lanjut menjelaskan, GPDRR adalah forum multipemangku kepentingan dua tahunan yang diinisiasi oleh PBB untuk meninjau kemajuan, berbagai pengetahuan dan mendiskusikan perkembangan dalam penanggulangan resiko bencana (PRB). GPDRR merupakan acara dari UN Office for Disaster Risk Reduction, dimana Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah pada GPDRR ke-7.
Raditya Jati (kiri) dan I Made Rentin saat diwawancarai media. (Foto: gs)
Untuk itu berbagai persiapan dilakukan dari berbagai kementerian lembaga. ‘’Secara komprehensif kami sudah menyiapkan, dan atas perintah bapak Presiden tentu kita semua focusallout,’’ ujar Raditya seraya menegaskan kita berupaya sebisa mungkin melayani kehadiran para delegasi untuk membahas hal-hal yang penting.
Raditya mengatakan hal-hal yang cukup penting yang menjadi output GPDRR ini di Bali adalah komitmen dunia dalam upaya mengurangi resiko di dalam kebencanaan. Di masa 2022 ini adalah masa pertengahan perjalanan perumusan SFDRR di Sendai 2015 -2030. Target GPDRR di Bali yakni mengurangi korban jiwa, mengurangi warga terdampak, mengurangi kerugian sosial ekonomi, mengurangi kerusakan infrastruktur yang critical, peningkatan strategi pengurangan resiko bencana di tataran nasional dan di daerah, meningkatkan kerja sama internasional, dan aksesibilitas baik lingkungan dan sistem yang dapat diakses seluruh masyarakat.
Dikatakan, 7 target ini menjadi sasaran utama bagaimana kita me-review ulang sampai pertengahan perjalanan 2015-2030 dengan prioritas, memahami resiko, bagaimana tata kelolanya dalam pengelolaan resiko bencana, investasi pengurangan resiko bencana termasuk investasi dalam pendidikan, bagaimana generasi ke depan bangsa yang tahu resiko bencana, membangun kembali lebih baik dan kita siap menghadapi bencana itu. ‘’Artinya semua ini akan dibahas terintegrasi dengan agenda global termasuk agenda perubahan iklim, untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tentunya menjadi poin penting di masa pandemi ini,’’ paparnya.
Ditegaskan kembali bahwa GPDRR ini bukan hanya seremoni, tetapi menjadi responsibility atau tanggung jawab bersama untuk mengurangi resiko, meningkatkan aksi pengurangan resiko bencana sekaligus hal-hal yang tidak dapat diputuskan, bisa diputuskan dalam GPDRR ini.
Usman Kansong saat memberikan sambutan. (Foto: gs)
Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong dalam sambutannya mengatakan, peran media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar siap menghadapi bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang.
“Media kita harapkan bukan membuat panik masyarakat tapi mengedukasi masyarakat agar masyarakat siap menghadapi bencana. Kita hidup di ring of fire, wilayah rawan bencana. Karena itu kita harus siap menghadapi bencana,” ujar Usman.
Oleh karenanya, Usman berharap agenda GPDRR dapat diberitakan dengan baik oleh media agar masyarakat teredukasi dengan baik saat menghadapi bencana.
“Targetnya kita mendapatkan akseptabilitas atau penerimaan dari masyarakat, agar event ini bermanfaat bagi masyarakat, dalam konteks menghadapi bencana,” katanya.
Widiarsi Agustina dari tenaga ahli utama KSP menjelaskan forum GPDRR adalah pertemuan kemanusiaan, membahas tentang perubahan perilaku masyarakat umum dalam hal memitigasi bencana alam. GPDRR menurutnya menjadi momentum untuk membangun social movement, kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
“Hasil dari pembahasan di GPDRR menjadi roh untuk mencegah kerusakan (akibat bencana) yang akan terjadi di kemudian hari,” ujarnya seraya menegaskan Bali kaya dengan showcase dan cerita baik, dan ini penting untuk membentuk delegate experience.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Provinsi Bali I Made Rentin menjelaskan, kesiapan Bali menjadi tuan rumah GPDRR bahwa protokol kesehatan secara konsisten tetap kita jaga dan screening pintu masuk Bandara Ngurah Rai tetap dijalankan, kendatipun kebijakan tanpa karantina masuk Bali sudah diterapkan sejak tanggal 7 Maret 2022. ‘’Entrytest tetap dilakukan. Yang negatif lanjut aktivitas, tidak saja di bubblehotel tetapi di dalam pulau Bali secara keseluruhan termasuk controltest di hari ketiga tetap diterapkan,’’ ujarnya.
Berikutnya memastikan kesiapan dukungan sektor kesehatan. Pertama rumah sakit sudah ada 64 RS di Bali. Tetapi spesifik untuk event internasional disediakan 19 RS berstandar internasional tersebar di 4 kawasan. Ada di Ubud (Gianyar), Nusa Dua dan Kuta ( Badung) dan Sanur untuk di Kawasan Denpasar. Ini sudah ready di bawah koordinator RSUP Sanglah. Tremasuk juga kesiapan laboratorium untuk untuk tes dan uji sample untuk mengetahui terpapar atau tidak.
‘’Kita berharap event internasional tidak hanya di GPDRR ada beberapa event internasional yang puncaknya G20 November 2022 semua bisa berlangsung dengan baik. yang paling utama adalah kesan positif, kesan baik dari seluruh delegasi. Sepulang dari Bali mereka akan cerita ke seluruh kerabat sewaktu bepergian di Bali semuanya ramah di satu sisi, aman terkendali manajemen pengamanan Covid, kesiapan sarana pendukung RS, lab, dan lainnya siap memberikan layanan yang terbaik,’’ ujar Rentin. (gs/bi)
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.
“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.
Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.
“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.
Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.
Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.
Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.
Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.
Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)