Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Ny. Putri Koster Jadi Narasumber di Forum Digital Kemenkominfo RI

Bali Memiliki Sejarah dan Budaya yang Kuat tentang Wastra

Loading

BALIILU Tayang

:

ny. putri koster
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster. (Foto: Ist)

Badung, baliilu.com – Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster sebagai narasumber pada Forum Digital Kemenkominfo RI “Bersama Dekranas Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM Kreatif Wastra”, di Sheraton Bali Kuta Resort-Badung, Wraspati Paing Medangsia (Kamis, 30/6/2022).

Pada kesempatan itu, Ny. Putri Koster menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya benda dan juga tidak benda. Budaya benda yang tertuang ke atas sebuah objek tentu saja dijadikan karya berkualitas yang hingga saat ini wajib dilestarikan oleh generasi di daerahnya masing-masing. Karya unik, karya berkualitas dan bernilai tinggi sebagian besar dituangkan di atas kain dan menjadi karya seni yang berfilosofi sesuai daerah asalnya, yang kemudian karya ini kita kenal sebagai wastra.

Wastra sebagai warisan nenek moyang hadir sebagai bagian dari perkembangan budaya masyarakat. Keragaman Wastra Indonesia sangatlah kaya baik itu dari pilihan warna, motif, filosofi bahkan proses pembuatannya.

Wastra Indonesia adalah kain tradisional yang sarat akan budaya nusantara dimana masing-masing memiliki ciri khas yang dapat dibedakan dari simbol, warna, ukuran hingga material yang digunakan sesuai dengan daerah asalnya.

“Dan Bali adalah salah satu daerah dengan etnis tradisi yang memiliki sejarah dan budaya yang kuat tentang wastranya. Sebagai bentuk peningkatan budaya di Bali, wastra harus didorong melalui perajin dan UMKM sehingga mampu memiliki nilai yang tinggi secara nasional ataupun internasional di tengah perubahan teknologi yang pesat. Untuk melestarikan keberadaan wastra dari kepungan teknologi, masyarakat Bali wajib untuk turut serta menjaga dan melestarikan budaya yang dirangkai menjadi wastra ini. Untuk menjaga pelestarian wastra di Bali, saya selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali bertugas memberikan edukasi sekaligus pengawasan terhadap perkembangan dan pelestarian budaya di Bali, contohnya saya mengajak seluruh perajin UMKM di Bali untuk mulai menenun dengan bahan yang berkualitas, motif khas dari daerahnya sehingga nantinya akan menentukan harga jualnya,” jelas Ny. Putri Koster.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Pastikan Karya Pengrajin Bali “Ditempatkan” dengan Baik
Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Koster sebagai narasumber pada Forum Digital Kemenkominfo RI “Bersama Dekranas Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui UMKM Kreatif Wastra”. (Foto: Ist)

Ditambahkannya, wastra atau yang biasa kita kenal dengan kain tenun tradisional, baik itu songket, kain endek, kain gringsing dan endek rangrang yang dikerjakan oleh perajin lokal harus juga digunakan oleh warga yang ada di sekitar pembuat kain tenun tersebut. Karena prinsip ekonominya adalah diciptakan oleh warga lokal, dijual oleh warga lokal (sekitar) dan digunakan juga oleh warga setempat. Dari sanalah akan tumbuh perputaran ekonomi kecil, yang kemudian nantinya tentu akan mengalami perkembangan ketika kain tenun yang digunakan secara internal tersebut juga dapat menarik mata luar untuk membelinya, sehingga perputaran ekonomi akan semakin meluas dan melebar,” imbuh Ny. Putri Koster.

Untuk melestarikan kebudayaan daerah, kita harus menjaga budaya dan seni yang kita miliki. Jangan sampai kita membunuh diri sendiri dengan cara menggunakan produk buatan luar dan kemudian kita jual di daerah kelahiran kita. Ini secara perlahan akan mematikan perajin adat produsen secara perlahan, dan menyebabkan perekonomian secara pelan juga akan padam dan tidak mampu bertumbuh dengan baik.

Dalam kesempatan itu, Putri Koster mengungkapkan bahwa perajin kain tradisional Bali baik kain endek, kain gringsing, maupun kain songket omzet penjualannya meningkat di masa pandemi ini. Hal itu tidak terlepas dari upaya Dekranasda Provinsi Bali bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, memberikan ruang para perajin ini menampilkan karyanya dalam Pameran IKM Bali Bangkit di Taman Budaya Bali di Denpasar.

Menurut Ny. Putri Koster, dia melakukan langkah yang paling kecil melalui Pameran IKM Bali Bangkit. “Jadi ini diberi ruang oleh Bapak Gubernur Bali Wayan Koster, di situ kami juga memberi ruang kepada perajin untuk berpameran. Di sini kami saling mendukung,” ujarnya.

Baca Juga  Dimeriahkan Fashion Show, Ny. Putri Koster Buka Pameran IKM Bali Bangkit Tahap 8

Dan Ny. Putri Koster mengaku terharu, karena sebelum pandemi para perajin sulit memasarkan produk mereka, tapi saat pandemi dan diberi ruang berpameran, omzet para perajin tembus miliaran. Di tahun 2021, lanjut dia, perajin di masa sepi itu omzetnya hampir Rp 20 miliar selama setahun.

Untuk membantu bertumbuh dan berkembangnya UMKM/IKM di Bali, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster bekerja sama dengan perbankan dan perajin serta pengusaha untuk melibatkan mereka dalam E-Marketplace (balimall.id) untuk memasarkan produk kerajinan mereka secara online, dan bisa dibuka oleh seluruh masyarakat dunia. Sehingga pemesanan kain atau produk kerajinan lokal Bali dapat dilakukan dengan online.

“Penguasaan teknologi itu penting bagi kita semua, agar transaksi jual beli tidak hanya membutuhkan waktu untuk bertatap muka langsung melainkan dapat dilakukan secara online juga. Selain lebih praktis, pemesanan online juga memudahkan pembeli dan penjual dalam menjaga kesehatan. Kita belajar dari virus Covid-19 yang hingga saat ini belum juga berakhir, agar kita tetap menjaga jarak namun juga mampu menjaga keseimbangan ekonomi daerah kita masing-masing,” kata Ny. Putri Koster.

Ketua Bidang Promosi dan Humas Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Maria Anna Plate juga mengatakan perekonomian masyarakat harus terus di-support oleh Dewan Kerajinan Nasional dan membutuhkan kurasi yang tepat untuk dapat menembus internasional. “Masyarakat perlu diperkenalkan secara luas untuk dapat memahami proses produksi yang tidak sederhana, namun sarat dengan nilai filosofi yang tinggi, sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan secara menyeluruh oleh komponen bangsa Indonesia. Dan berharap melalui kegiatan Digitalk ini dapat memberi motivasi untuk kreativitas yang lebih tinggi dan meningkatkan kecintaan pada budaya bangsa.

Baca Juga  Jadi Narasumber di Program Bahtera, Ny. Putri Koster Ingatkan Para Orangtua Proteksi Anak-anak dari Paham Radikalisme

Sebagai Keynote Speaker Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Usman Kansong dengan menghadirkan  lima narasumber, yakni Ketua Dekranasda Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster, Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho, Perempuan Indonesia Maju Lana T. Koentjoro, Pemilik Batik Trusmi Sally Giovanny, dan SME Sales Channel Blibli.com Angger Alfi Zakki.

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kemkominfo, Septriana Tangkary, mengatakan bahwa populasi di Indonesia penggunaan internet di Indonesia sebanyak 277,7 juta. Dari jumlah itu, pengguna ponsel sebanyak 370,1 juta, pengguna internet dan pengguna media sosial 191,4 juta. “Ini potensi yang sangat besar dimiliki bangsa Indonesia dalam memberikan layanan secara online,” ujarnya.

Usman Kansong menegaskan, Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu mendukung setiap langkah dan program kerja Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas sebagai ex officio sudah menjadi tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyosialisasikan dan mempublikasikan dalam hal preservasi produk kerajinan budaya nasional termasuk kain wastra atau wastra tenun.

Dikatakannya lagi bahwa kain tradisional wastra memiliki keragaman yang kaya baik dari segi warna motif material maupun filosofi, sehingga proses pembuatannya legacy budaya ini diwariskan secara turun-temurun di beberapa daerah di Indonesia yang kental untuk tradisinya termasuk salah satunya di Provinsi Bali. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

DPRD Badung Gelar Rapat Paripurna Penyampaian PU Fraksi-Fraksi

Soroti Krisis Air Bersih, Dorong Teknologi SWRO hingga Pelebaran Jalan

Loading

Published

on

By

Ketua DPRD Badung Serahkan Dokumen PU Fraksi kepada Bupati
SERAHKAN DOKUMEN: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menyerahkan dokumen PU Fraksi-Fraksi DPRD Badung kepada Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung, Kamis (5/11/2026). (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung pada Kamis, 5 November 2026, menggelar Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua dan segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam rapat tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah.

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa agenda utama rapat paripurna ini adalah mendengarkan pandangan umum dari tiga fraksi yang ada di DPRD Badung—yakni Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PDI Perjuangan—terhadap empat Raperda, yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam keterangannya usai rapat, Anom Gumanti menyoroti sejumlah catatan penting dari dewan, salah satunya terkait penuntasan krisis air bersih di wilayah Badung Selatan. Dewan mendorong Perumda Air Minum Tirta Mangutama tidak hanya bergantung pada sumber air konvensional, tetapi juga mulai mengkaji penerapan teknologi pengolahan air laut menjadi air bersih (Sea Water Reverse Osmosis / SWRO).

“Ketika melaksanakan penyelesaian kebutuhan air di Badung ini, dewan mendorong agar direksi melaksanakan atau mungkin melakukan teknologi SWRO, artinya bagaimana mengolah air laut untuk bisa menjadi air bersih,” ujar Anom Gumanti.

Baca Juga  Ny. Putri Koster Pastikan Karya Pengrajin Bali “Ditempatkan” dengan Baik

Ia menambahkan, sebelumnya pasokan air di Kuta Selatan hanya mengandalkan Dam Estuari. Dengan adanya tambahan penyertaan modal yang baru, pihak perumda kini berencana mengambil air di wilayah Tukad Mati guna menambah suplai ke wilayah selatan, di samping harapan agar teknologi SWRO dapat segera direalisasikan.

Selain masalah air bersih, rapat paripurna juga menyoroti persoalan infrastruktur dan kemacetan lalu lintas, khususnya di kawasan Kuta Selatan seperti Desa Pecatu. Dewan menerima usulan dari sejumlah fraksi agar jalan-jalan utama yang ada diperlebar atau dijadikan jalur operatif alternatif agar mobilitas pariwisata tidak terganggu.

Di sektor ketenagakerjaan dan keuangan, dewan mencatat adanya usulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Terkait tren peningkatan pendapatan daerah, Anom Gumanti menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik serta perencanaan anggaran yang realistis.

“Intinya bahwa anggaran ini agar bisa tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian lagi bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Anom Gumanti memastikan pihak legislatif akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana penyertaan modal yang telah disetujui. Evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan kinerja pengelolaan sumber daya manusia dan program kerja benar-benar berada di jalur yang tepat (on the track) serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah selatan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung Terima Empat Raperda Strategis, Krisis Air di Bukit Jadi Sorotan Utama

Published

on

By

Fraksi PDI Perjuangan Serahkan Pandangan Umum di DPRD Badung
SERAHKAN DOKUMEN PU FRAKSI: Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom menyerahkan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti saat Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyatakan dapat menerima empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kendati demikian, persetujuan tersebut disertai berbagai catatan, koreksi, serta rekomendasi rinci yang akan dibahas lebih mendalam melalui rapat alat kelengkapan dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat Raperda strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor DPRD Badung ini dipimpin oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi para wakil ketua serta segenap anggota dewan.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I.B. Surya Suamba, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat daerah lainnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung, I Made Rai Wirata, S.H., M.I.Kom., memaparkan tanggapan fraksinya terhadap keempat Raperda yang meliputi: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Terkait penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama sebesar Rp 150 miliar hingga tahun anggaran 2029—dengan alokasi Rp 37 miliar pada APBD 2027—Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya landasan hukum yang kuat guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan berharap penambahan modal ini dapat menyelesaikan masalah menahun di wilayah Bali Selatan.

Baca Juga  Jadi Narasumber di Program Bahtera, Ny. Putri Koster Ingatkan Para Orangtua Proteksi Anak-anak dari Paham Radikalisme

“Dengan adanya penambahan penyertaan modal ini, kami berharap Direksi Perumda Air Minum Tirta Mangutama mampu mengatasi krisis air di daerah Bukit, seperti Desa Ungasan, Desa Pecatu, dan sekitarnya di Kecamatan Kuta Selatan. Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi direksi untuk mengeluhkan kekurangan modal guna menuntaskan krisis air tersebut,” tegas Rai Wirata.

Sementara itu, untuk Raperda penyertaan modal kepada PT Jamkrida Bali Mandara, fraksi menyetujui pemenuhan kewajiban Pemkab Badung pada Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10 miliar dari total rencana penyertaan modal Rp 150 miliar hingga 2030.

Terkait Raperda Pencabutan Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, fraksi menilai substansi aturan tersebut sudah tidak relevan dan berpotensi tumpang tindih. Pengaturan teknis kependudukan skala kabupaten dinilai cukup diatur melalui peraturan kepala daerah.

Rincian APBD Kabupaten Badung Tahun 2027

Dalam pandangannya terhadap Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya menjaga stabilitas perekonomian dan keuangan daerah dalam menunjang pelayanan publik. Komposisi keuangan daerah dirancang dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah: dirancang sebesar Rp 11.634.722.053.183,00, yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 10.904.723.845.178,00, Pendapatan Transfer: Rp 729.998.208.005,00.

Belanja Daerah: Dirancang Rp 13.379.086.523.923,00, yang terdiri atas: Belanja Operasi: Rp 7.009.193.884.288,00, Belanja Modal: Rp 4.310.626.626.071,00, Belanja Tidak Terduga: Rp 145.421.455.883,00, dan Belanja Transfer: Rp 1.913.844.557.681,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp 534.528.799.452,00 dan penerimaan pembiayaan utang daerah Rp 2.614.248.087.124,00 (termasuk pinjaman daerah Rp 2.079.719.287.672,00).

Pengeluaran Pembiayaan: Mencakup penyertaan modal pada Perumda Tirta Mangutama (Rp 37 miliar) dan PT Jamkrida Bali Mandara (Rp 10 miliar), serta pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar Rp 822.883.616.384,00.

Baca Juga  Bunda PAUD Provinsi Bali Ny. Putri Koster Menyapa Anak-anak secara Virtual

Usulan Infrastruktur, Penataan Kawasan, dan Evaluasi Kebencanaan

Selain memberikan persetujuan, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah usulan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, di antaranya:

Penuntasan pavingisasi gang, pelebaran serta pengaspalan Jalan Cemongkak menuju Buana Sari, pembuatan akses menurun ke Pantai Labuan Sait, dan pengaspalan Jalan Merpati di Desa Pecatu, Kuta Selatan.

Penataan Pantai Cemagi secara tuntas untuk kepentingan keagamaan, serta kelanjutan program trotoarisasi dari Mengening ke Munggu dan pembangunan jalan alternatif dari Banjar Seseh ke SD 2 Cemagi guna mengurai kemacetan.

Pembebasan lahan di sebelah utara Pusat Pemerintahan Mangupraja Mandala untuk dijadikan ruang terbuka hijau, sarana olahraga, rekreasi keluarga, serta wadah promosi bagi pelaku UMKM lokal.

Di sektor penanggulangan bencana, Fraksi menyampaikan duka mendalam atas tragedi tanah longsor di kawasan glamping eco park Desa Pelaga, Kecamatan Petang. Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didorong untuk segera melakukan penanganan darurat serta mengevaluasi potensi kerawanan bencana alam guna mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang.

Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung beserta jajaran eksekutif atas kerja keras dalam mengatasi kemacetan melalui pembukaan akses jalan baru di Kuta Selatan serta koordinasi intensif yang membuat pembahasan penyertaan modal dapat berjalan lebih cepat dari target. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Bupati Sanjaya Hadiri Koordinasi Pencegahan Korupsi, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Published

on

By

Bupati Sanjaya Hadiri Rakor Pencegahan Korupsi
HADIRI RAKOR: Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). (Foto: ist)

Tabanan, baliilu.com – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah se-Wilayah Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/11). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus mendorong penyelamatan aset dan keuangan daerah melalui langkah-langkah pencegahan korupsi.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Bali yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda, Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali yang diwakili Kabid Pendapatan Hak dan Pendaftaran David Cristhian, Tim KPK RI, serta para Bupati dan Sekretaris Daerah se-Kabupaten/Kota di Bali.

Dalam sambutan Gubernur Bali yang disampaikan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, ditegaskan bahwa perbaikan tata kelola merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan dan arahan KPK yang selama ini mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayah Bali yang menunjukkan hasil tinggi.

“Tata kelola itu sifatnya dinamis. Maka, kita terus melakukan langkah-langkah dan penyempurnaan sesuai dengan perubahan regulasi, perkembangan keadaan, serta dinamika pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas V2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menekankan pentingnya penyelamatan keuangan daerah melalui pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel. Menurutnya, aset daerah memiliki nilai ekonomi yang harus dijaga agar tidak menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.

“Kalau aset-aset kita tidak ditangani dengan baik, apalagi bermasalah, upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan pemerintah tentu tidak akan memberikan hasil optimal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan perbaikan bagi penyelamatan keuangan daerah di seluruh wilayah Bali,” ungkapnya.

Baca Juga  Wayan Koster dan Ny. Putri Koster Ucapkan Rahajeng Rahina Tumpek Krulut

Dalam koordinasi tersebut, pembahasan difokuskan pada progres sertifikasi aset milik pemerintah daerah, khususnya berupa tanah dan bangunan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil review dan pendampingan KPK. Masing-masing pemerintah daerah juga diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan penertiban dan sertifikasi aset sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, sinergi dan komitmen seluruh pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam menjaga aset serta keuangan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kami menyambut baik dan mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan. Melalui koordinasi dan pendampingan ini, kami berharap pengelolaan aset dan keuangan daerah semakin tertib, transparan, serta akuntabel,” tegas Bupati Sanjaya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca