Badung, baliilu.com – Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama 4 OPD yakni Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KB-P3A) Kabupaten Badung diselenggarakan Jumat, 7 Oktober 2022 di ruang Gosana III Lantai II Kantor DPRD Badung.
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Suwardana, S.E. didampingi IGA Agung Inda Trimafo Yudha dan I Wayan Edy Sanjaya, S.H. membahas program yang akan dilaksanakan tahun 2023 setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19. Hadir Kadis Sosial, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sekdis Kebudayaan, Sekdis P2KB-P3A dan kabid-kabidnya serta tim ahli dewan.
‘’Kita mengikuti raker hari ini bersama 4 dinas, yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas P2KB-P3A, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Rapat ini hanya membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2023. Sebelumnya beberapa program tertunda atau tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid -19. Jadi sekarang perekonomian sudah menggeliat kita bangkitkan lagi program yang sebelumnya tertunda dan kita aktifkan di tahun 2023,’’ terang Made Suwardana.
Ketua Komisi IV DPRD Badung I Made Suwardana, S.E. (Foto: gs)
Raker diawali pemaparan dari Dinas Kebudayaan yang diwakili sekdis I Made Widiada. Usai pemaparan program, anggota Dewan Wayan Edy Sanjaya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait program yang sudah dan akan dilaksanakan pada tahun 2023. Edy mengatakan dengan APBD masih di 3,8 triliun, tetapi dibandingkan APBD 2022 dirinya optimis nominalnya akan ditingkatkan.
Edy mengingatkan anggaran program kebudayaan yang lebih banyak bantuan kepada masyarakat, jangan sampai nanti ada anggapan di masyarakat jaman Covid-19 nilai bantuan lebih besar dari zaman yang sudah sedikit normal.
Edy Sanjaya juga menyampaikan keluhan masyarakat soal dana aci karya yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan 100 juta ada 225 juta walaupun permohonannya sama. Edy juga mengingatkan soal dana kreativitas untuk sekaa teruna, punia kepada para sulinggih, pemangku, jro bendesa, dan pekaseh.
Sementara IGA Trimafo Yuda mempertanyakan status pura yang sebelumnya mendapat dana aci tetapi ketika dinaikkan statusnya menjadi pura cagar budaya sehingga tidak lagi mendapatkan dana aci seperti Pura Pusering Jagat. Soal dana cagar budaya apakah bisa untuk pengembangan desa wisata Desa Carang Sari karena di sana ada monumen Cagar Budaya Ngurah Rai.
Sekdis Kebudayaan I Made Widiada mengatakan anggaran di program kebudayaan dari induk ke induk ada peningkatan 33,29 persen. Induk di 2022 besarannya 118 miliar sekian dan induk 2023 sebesar 157 miliar sekian atau meningkat 33,29 persen.
Untuk pengembangan kebudayaan secara global yakni untuk aci-aci, kelembagaan dan kreativitas sekaa teruna. Untuk tahun 2023 dana kreativitas terpasang 20 juta, 10 juta untuk ogoh-ogoh dan 10 juta untuk ultah. Demikian juga normalisasi tugas dan kewenangan bandesa dan pekaseh.
Suasana Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Badung bersama 4 OPD pada Jumat, 7 Oktober 2022. (Foto: gs)
Terkait dana aci karya yang berbeda, kata Sekdis, ini tidak semata kebijakan pimpinan. Kalau dari standarisasi tidak berbeda tetapi RAB yang dibuat masyarakat itulah yang menyebabkan. Oleh karena itu ke depan sebelum memfinalisasi RAB bisa didiskusikan secara bersama-sama sehingga turun rekomendasi menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan anggaran cagar budaya lebih didominasi pada program subak.
Selanjutnya, Kadis Sosial Ketut Sudarsana yang menyampaikan beberapa jenis kegiatan sosial, secara terperinci mulai dari bayi terlantar, fakir miskin, lansia, gepeng dan sebagai indikator kinerja utama adalah persentase kemiskinan. Sebelum pandemi Covid-19, kemiskinan di Badung nomor 2 terendah di Indonesia atau 1,72 persen dan sekarang naik menjadi 2,62 persen dan Badung paling besar di Bali.
Pada kesempatan ini Edy Sanjaya menyoroti soal APBD induk untuk lansia yang akan dibayarkan. Sementara Made Suwardana mengungkapkan soal gepeng yang ada pengelolanya. Juga terungkap untuk pengajuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan bisa dari desa atau kelurahan.
Terkait program P2KB-P3A, Trimafo Yudha mencermati seringkali adanya kasus bunuh diri akibat persoalan keluarga, dinas kini telah menyediakan layanan 4 psikolog yang memberikan pelayanan 24 jam juga pendampingan kasus hukum.
‘’Hal ini perlu disosialisasikan buat para urban bahwa ada 4 psikolog dan pendamping hukum di dinas yang aktif 24 jam,’’ ujar Trimafo.
Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, mengatakan ketika pandemi Covid-19, Dinas mendapat pendampingan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan 500 sertifikat gratis BNSP. Sertifikasi ini penting sebagai syarat mendapatkan pekerjaan. Untuk tahun 2023 di APBD dianggarkan 4 ribu serifikat gratis dan juga mengajukan bantuan BNSP 4 ribu atau total 8 ribu sertifikat.
Selain itu, Dinas juga akan membangkitkan lagi magang kerja ke Jepang yang sempat dilakukan dua tahun lalu. Juga tahun ini gratis BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4 ribu tenaga kerja dari Badung.
Trimafo menyatakan setuju tenaga kerja magang karena akan menguburkan niat untuk kerja secara ilegal. Untuk magang kerja bisa direalisasikan paling tidak 1 orang 1 desa. Dan punya skil yang berbeda dan bisa bahasa Jepang.
Sedangkan Edy Sanjaya menyatakan warga Badung yang tenaga kerja rentan setuju dibantu BPJS ketenagakerjaan. Tetapi yang tidak rentan biasanya dibayar oleh perusahaan.
Di bagian akhir tim ahli memberikan saran yadnya yang diambil alih oleh desa adat dengan memanfaatkan lansia maka Bali sebagai tenaga kerja banyak libur akan terkikis. Dari data penelitian lansia yang mengerjakan banten stressnya hilang.
Dana-dana aci sebagian besar untuk yantra atau banten dan perlu mencantumkan sekian persen untuk darma wacana sehingga antara tatwa dan yantra nyambung. Untuk menekan gepeng, dengan memberikan sanksi kepada gembognya karena alasan memanfaatkan atau mengerjakan anak di bawah umur. (gs/bi)
SAMPAIKAN LAPORAN: Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan laporannya saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Sektor jasa konstruksi menjadi salah satu bidang yang merasakan manfaat dari berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Andi Rukman N. Karumpa, saat pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pusat dan daerah di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Andi Rukman, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Jasa Konstruksi Indonesia, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pembangunan nasional dengan menggelontorkan Rp 1.000 triliun untuk pembangunan. Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah telah memberikan optimisme sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia.
“Bapak telah mampu menavigasikan negara yang sungguh sangat baik khusus di bidang konstruksi. Bapak telah menggelontorkan seribu triliun lebih untuk dana infrastruktur. Merah putih, dapur, cetak sawah, kampung nelayan, sekolah rakyat, irigasi, dan luar biasa,” ujar Andi Rukman.
Selain besarnya alokasi dana untuk pembangunan, Andi Rukman juga mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 46 yang dinilainya menjadi terobosan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor jasa konstruksi. Menurutnya, regulasi tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek pemerintah melalui mekanisme penunjukan langsung untuk pekerjaan dengan nilai hingga Rp 400 juta.
“Bapak Presiden telah membuatkan kami Perpres 46 di mana belum ada Presiden sebelumnya membuat perpres ini, yakni penunjukkan langsung kepada UMKM 0 sampai 400 juta Bapak Presiden,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi Rukman menilai program revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dijalankan pemerintah turut memberikan dampak positif. Ia menyebut ribuan sekolah dan puskesmas telah menjadi sasaran revitalisasi, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik.
“Pekerjaan proyek revitalisasi pendidikan dan Kesehatan. Ribuan sekolah telah diperbaiki, puskesmas,” pungkas Andi Rukman.
Apresiasi tersebut mencerminkan dukungan dunia usaha terhadap arah pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan semakin mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (gs/bi)
TAKLIMAT: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan sebagai fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menurut Presiden, capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi situasi geopolitik saat ini.
“Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Karena ini pelajaran ribuan tahun sejarah. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan,” jelas Presiden dalam taklimatnya pada pertemuan dengan pengusaha Kadin pusat dan daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 31 Juli 2026.
Kepala Negara menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia. Presiden pun optimistis bahwa dengan tercapainya swasembada pangan, Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global.
“Ini yang membuat kita percaya diri, confident. Apapun terjadi, kita yakin, kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti berbagai konflik yang terjadi di dunia, mulai dari perang di Ukraina hingga ketegangan di kawasan ASEAN. Presiden menilai sejumlah konflik yang terjadi tersebut memberikan dampak terhadap Indonesia, di antaranya mempengaruhi stabilitas harga pangan hingga energi.
“Mingkin perang Ukraina lebih lama dari perang dunia kedua juga. Jutaan sudah korban dan kita baru mengerti bahwa perang di satu bagian dari bumi kita punya pengaruh ke mana-mana, kepada harga pangan, harga BBM, dan sebagainya,” pungkasnya.
Ketercapaian swasembada pangan tersebut menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dunia sekaligus komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas bangsa dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat. (gs/bi)
Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. (Foto: Hms Polri)
Jakarta, baliilu.com – Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Riau Kombes Pol. Eko Budhi Purwono meraih Hoegeng Awards 2026 kategori Polisi Berdedikasi. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasinya dalam mengimplementasikan program Green Policing, sebuah pendekatan yang mengintegrasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Penghargaan diserahkan pada malam puncak Hoegeng Awards 2026 yang berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Jumat (31/7). Acara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Chairman CT Corp Chairul Tanjung, jajaran pejabat negara, serta tokoh masyarakat.
Kombes Eko Budhi dikenal sebagai pelaksana utama program Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan. Melalui program tersebut, ia mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan ketertiban sosial yang berkelanjutan.
Berbagai kegiatan edukasi, pendampingan masyarakat, hingga penguatan partisipasi publik menjadi bagian dari implementasi Green Policing. Pendekatan tersebut dinilai mampu membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.
Hoegeng Awards merupakan bentuk apresiasi terhadap anggota Polri yang menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjalankan tugas serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kombes Pol. Eko Budhi Purwono menyampaikan bahwa keberhasilan Green Policing merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
“Green Policing lahir dari semangat kebersamaan. Tujuan kami bukan hanya menghijaukan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar menjadi bagian dari solusi dalam menjaga alam dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” ujar Kombes Pol. Eko Budhi Purwono.
Hoegeng Awards menjadi ajang penghargaan bagi anggota Polri yang dinilai memiliki integritas, dedikasi, inovasi, dan kepedulian tinggi dalam menjalankan tugas. Penghargaan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. (gs/bi)