Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, Senin, 14 Agustus 2023 bertepatan dengan Hari Jadi Ke-65 Provinsi Bali, menerima Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Muhammad Mardiono di rumah jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar.
Kunjungan Muhammad Mardiono dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas program Pemerintah Provinsi Bali, dimana dalam beberapa tahun ke depan akan dilakukan percepatan penanganan kemiskinan yang saat ini di angka 4,25 persen bisa diturunkan menjadi zero. Begitu juga memperkuat ketahanan pangan dari hulu ke hilir di seluruh kabupaten kota di Bali.
‘‘Poin yang kita bahas dalam pertemuan sebagai utusan khusus Presiden bidang kerja sama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta pengendalian dari seluruh program-program pemerintah yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Dan ini akan kita tindaklanjuti di waktu yang akan datang,‘‘ ujar Mardiono seraya mengucapkan selamat Hari Jadi ke-65 Provinsi Bali.
Mardiono yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan menyebutkan, Provinsi Bali sebelum pandemi Covid-19 angka kemiskinannya di bawah 3 persen. Tetapi akibat krisis Covid-19 menjadi 4,25 persen. Sehubungan dengan sektor pariwisata yang sudah mulai pulih, maka kita harus melakukan sebuah kajian kantong-kantong yang masih menyumbangkan angka 4,25 persen.
Dikatakan ada 3 kabupaten yang menyumbangkan angka kemiskinan 4,25 persen. Tetapi sepanjang pariwisata di Bali tidak terganggu, menurut hemat Mardiono di Bali akan lebih mudah untuk menekan angka kemiskinan yang berhubungan dengan persoalan ketahanan pangan. Jadi sumber-sumber kemiskinan itu sebagian besar dibarengi oleh lemahnya tingkat ketahanan pangan. Namun karena pertumbuhan ekonomi di Bali cukup baik maka tinggal pemerataan daerah satu dengan lainnya yang perlu kita dorong.
Mardiono lanjut menegaskan, Bali yang memiliki ketahanan pangan mandiri harus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan agar surplusnya bisa menyumbangkan ke daerah-daerah lain yang ada di sekitar Provinsi Bali. Hal ini agar daerah lain yang berdekatan dengan Bali tidak lagi mendatangkan dari tempat yang jauh sehingga beaya logistiknya menjadi lebih tinggi. ‘‘Ini menjadi kajian khusus agar tingkat kemandirian pangan Provinsi Bali ditingkatkan karena hanya ada satu yang masih defisit yakni bawang putih. Karena di Bali daerah pariwisata banyak restoran kuliner maka konsumsi bawang putih tinggi. Sekarang pak Gubernur sedang mendorong penanaman bawang putih di Bangli dan Buleleng yang memerlukan tanah yang cuacanya bersahaja yang memiliki udara dingin,‘‘ ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan Bali sebenarnya surplus pangan. Tetapi dulu sebelum ada kebijakan dengan regulasi yang memberi dorongan kepada pelaku usaha pariwisata baik hotel dan restoran menggunakan produk lokal sehingga secara umum menggunakan produk impor. Namun sekarang dengan kebijakan penggunaan produk lokal dengan Pergub No. 99 tahun 2018, hotel dan restoran di Bali sebagian besar sudah mengkonsumsi penggunaan produk pertanian Bali, perikanan dan industri kerajinan rakyat Bali. Seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan ikan yang sebagaian besar sudah disuplai dari Bali. ‘‘Saya ikut langsung manangani kerja sama dan MoU antara perusahaan daerah kabupaten kota dengan pihak hotel dan restoran. Jadi yang menggunakan produk impor sudah sangat sedikit kecuali daging dari Australia. Yang lain hampir sebagian besar menggunakan produk lokal Bali,‘‘ ujar Gubernur.
Terkait pertanyaan kemiskinan absolut, Gubernur tetap menargetkan Bali di angka zero kemiskinan karena lokusnya jelas. Oleh karena itu, Gubernur dalam waktu dekat akan menggelar rakor semua kabupaten kota di Bali untuk memetakan angka kemiskinan ada berapa di masing-masing kabupaten dan lokusnya ada dimana. Seperti apa karakteristiknya itu akan dipetakan sehingga ini bisa dituntaskan. Dan ini bisa didukung dari pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Bali maupun Kabupaten Kota apalagi dorongan dari APBN. Jadi itu mudah untuk melakukan percepatan dalam rangka agar Bali ini bisa zero kemiskinan.
Kembali Mardiono menambahkan, untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Bali tentu tidak bisa hanya pemerintah sendiri tetapi harus berkolaborasi dengan stakeholder atau berbagai komponen masyarakat. Dimana kita memiliki tradisi budaya yaitu membangun ekonomi gotong-royong. Dan ini sudah teruji Indonesia eksis setiap menghadapi krisis seperti krisis 1998 dan Covid-19 kemarin.
Di Bali ini banyak perusahaan besar yang bergerak di sektor pariwisata dan yang lain tentu kolaborasi melalui CSR semuanya akan kita gerakkan baik pengusaha dari pusat dan local di Provinsi Bali. ‘’Jadi saya pikir kalau di Bali khususnya tidaklah begitu sulit menekan angka-angka kemiskinan itu, mungkin di Bali bisa ditekan sampai ke zero,’’ pungkas Mardiono. (gs/bi)
