NEWS
Bahas LKPJ Bupati Badung 2022, Banggar DPRD Badung dan TAPD Badung Gelar Raker
Banggar DPRD Badung Beri Catatan LKPJ Bupati Soal Penyertaan Modal di BPD, Santunan Penunggu Pasien, Kematian, dan Lansia
Badung, baliilu.com – Dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2022 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 30 Maret 2023, Badan Anggaran DPRD Badung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung menggelar rapat kerja, pada Selasa, 4 April 2023 di Ruang Rapat Madya Gosana lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
Rapat dipimpin Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Badung Dr. Drs. Putu Parwata MK, MM didampingi anggota Banggar di antaranya Nyoman Satria, Agung Shaskara, I Putu Yandinata, Made Retha, Made Suwardana dll serta Sekwan Agung Wardika. Dari pihak TAPD hadir Asisten III Setda Badung mewakili Ketua TAPD Cok. Oka Raka Darmawan, SH, kepala BPKAD, Kepala Bapenda, dan anggota TAPD lainnya.
Anggota Banggar Nyoman Satria mendapat kesempatan pertama menyampaikan catatan terkait LKPJ Bupati. Politisi PDIP asal Mengwi Badung ini menyampaikan dari LKPJ ini ada yang melampaui target, sementara PBB Pedesaan Perkotaan justru tidak melampaui target. Terkait kelebihan pendapatan atau kelebihan target 2022 sebesar 1 triliun, apakah sudah dirancang untuk dialokasikan di ABPD Perubahan atau untuk apa. Satria juga mempertanyakan soal keterbukaan informasi publik seperti soal data rincian hibah yang diperlukannya.
Agung Saskara dari Fraksi Golkar menyampaikan catatan terkait SILPA sampai 1 triliun yang dikatakan sebuah prestasi tetapi ia melihat di dalam SILPA ini ada akumulasi serapan anggaran yang justru tidak terealisasi dengan maksimal. Apakah yang tertuang direncanakan itu bisa semua terealisasi by sistem?
Anggota Banggar Alit Yandinata dari Komisi III menyampaikan aspirasi masyarakat, bahwa dengan pendapatan yang luar biasa berapa realisasi penyerataan modal ke BPD yang sudah ditetapkan di Perda. Begitu juga apa kabar dengan program populis seperti santuan kematian, santuan penunggu pasien, dan santuan lansia, termasuk jaminan Kesehatan Krama Badung (KBS).
Sementara itu, dari plt Bapenda Badung Ni Putu Sukarini menyampaikan pajak PBB perkotaan dan pedesaan yang belum mencapai target karena subjek pajak masih ditemukan data tidak valid, ada permohonan pengurangan pajak PBB terkait lahan dan usaha yang tidak difungsikan, belum optimalnya kesadaran masyarakat membayar PBB, dan alih fungsi lahan komersial yang belum maksimal dilaporkan.
Kepala BPKAD Badung Ida Ayu Istri Yanti Agustini, SH, MM lanjut menyampaikan terkait SILPa itu kontribusinya 500 miliar dari kelebihan pendapatan dan sisanya adalah efisiensi belanja di tahun 2022. Hal ini karena kenaikan pendapatan terjadi di perubahan 6 bulan terakhir sehingga kemungkinan banyak yang tidak mengeksekusi kegiatannya. Ada juga yang gagal tender atau gagal lelang.
Terkait dengan khas hari ini ada sekitar 1 triliun lebih karena pencapaian pajak hotel dan restoran untuk triwulan I sudah mencapai 1 triliun lebih. Terkait penyertaan modal ke BPD tahun 2022 sudah menyetorkan 50 miliar di tahun 2023, di perubahan akan menyetorkan lagi sehingga dalam tempo yang ditetapkan dalam perda menyelesaikan jumlah yang ditentukan.
Sedangkan untuk santunan penunggu pasien, kematian dan lansia yang terkait dengan SIPD memang rekeningnya tidak ada. Kita sudah berulang kali ke Kemendagri untuk bisa memasang tetapi tidak bisa. Karena ini bantuan sosial diberikan khusus untuk orang miskin. Kalau di rekening dinas sosial tidak ada, harusnya bisa di BTT tetapi sifatnya emergensi. Untuk KBS bisa direalisasikan selama tidak ditanggung BPJS.
Sementara itu, Ketua Banggar Putu Parwata selepas raker mengatakan kita memang betul-betul serius bersama-sama melakukan beberapa catatan koreksi yang harus dilakukan oleh eksekutif. ‘‘Sangat konstruktif, kami senang semuanya memberikan masukan-masukan karena sesuai dengan UU dan Permendagri memang kita harus memberikan suatu rekomendasi atas LKPJ Bupati,‘‘ ujar Putu Parwata.
Ada beberapa catatan termasuk juga apresiasi bahwa pendapatan asli daerah bisa meningkat terutama dari pajak hotel dan restoran. Jadi semuanya indikatornya sangat positif. Tetapi juga dari segi pendapatan ada yang menurun yakni pendapatan daripada PBB Perkotaan dan Pedesaan. Hal ini karena ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang pertama adanya tidak dipungut pajak sawah kemudian ada peralihan yang mungkin belum dilaporkan sehingga PBB menurun. Tetapi ada yang sangat konstruktif dimana dalam catatan-catatan kita dalam rapat ini mengenai penyertaan modal yang kita sudah buatkan perdanya 1,8 triliun sampai 2031. Jadi sepanjang pendapatan daerah masih memungkinkan agar dipercepat penyelesaian penyetoran dananya ke BPD sejumlah 1,8 triliun sesuai dengan SILPa atau pendapatan lebih yang didapat oleh negara tiap-tiap tahunnya. Kita mendorong supaya pemerintah mengalokasikan minimal 300 miliar per tahun per anggaran untuk dialokasikan modal penyertaan di BPD.
‘‘Oleh karena itu kami akan sampaikan ke Bupati agar mempercepat karena multiflier effect yang disampaikan oleh BPKAD, dari modal yang dimiliki hampir 180 miliar yang kita bisa alokasikan untuk program-program Kabupaten Badung,‘‘ ujarnya.
Cacatan yang lain bahwa santunan kematian, penunggu pasien, dan lansia sementara ini belum bisa direalisasikan karena alasan aturan yang belum memungkinkan yakni sistem perangkat daerah yang diiput melalui SIPD tidak ada posnya, sehingga Kemendagri belum mengizinkan.
‘‘Mudah-mudahan regulasi ini bisa kita diskusikan lebih lanjut sehingga kita bisa melanjutkan kebahagiaan krama Badung melalui santuan kematian, lansia, penunggu pasien dan kesehatan. Ini catatan penting yang kita akan berikan dan besok lakukan rapat paripurna,‘‘ pungkasnya. (gs/bi)
NEWS
Lovina Festival 2026 Resmi Dibuka, Bupati Buleleng Tegaskan Kolaborasi dan Inklusivitas sebagai Kunci Penguatan Pariwisata Bali Utara
NEWS
Polisi Selidiki Dugaan Perbuatan Melanggar Kesusilaan terhadap Anak di Lingkungan SD Negeri 3 Kerta
NEWS
Sinergi Pemkab Jembrana dengan Swasta, Kembang – Ipat Salurkan Ratusan Seragam bagi Siswa Kurang Mampu
