Jakarta, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti (follow up) kesepakatan rapat kerja Komisi V DPR RI dan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali, pada Selasa 21 April 2025 di Jakarta. Tiga kementerian didatangi Gubernur Koster. Hasil perjuangan Koster untuk masyarakat Bali secara bertahap mulai direstui pemerintah pusat. 

Tiga kementerian yang didatangi yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

Audiensi disambut hangat tiga kementerian. Pertemuan untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan/kesepakatan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU,Menteri Perhubungan,dan Gubernur Bali pada 8 April 2026 lalu. Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan Infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Usai pertemuan bersama para menteri, Gubernur Koster kepada awak media menjelaskan Menteri PU Dody Hanggodo  dan Menteri Perhubungan  Dudy Purwagandhi serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI. Percepatan pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026. Semua ini akan diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

“Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpas Jimbaran Badung, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, pembangunan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan,jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung,” jelas Koster. 

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Gubernur Koster menambah Kementerian PU akan membangunan jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu,Karangasem.

Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan Menteri Perhubungan juga menegaskan tahun 2026-2027 mulai membangan transportasi taksi laut menghubungkan Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung. Kemudian akan mengembangkan  pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang,dan pariwisata di Buleleng. Kemenhub juga akan melakukan pengembangan pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logaistik, penumpang,dan pariwisata. Kemudian akan membangun  pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung.

Koster menjelaskan, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov  Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang. Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan. Sementara itu, Jalur gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan. Hal ini diharapkan akan mengurangi kemacetan dan resiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Gubernur Koster menjelaskan Kementerian PU juga menyetujui rencana pembangunan infrastruktur jalan underpas Jimbaran Badung untuk  mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan. Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan  mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur. 

“Pembangunan infrastruktur penghubung antar- kabupaten dan pembangunan sarana prasarana strategis se-Bali akan berlanjut tahun 2028, 2029, dan 2030 untuk mengatasi kemacetan se- Bali serta berdampak pada munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan antar-wilayah Bali utara, selatan, timur, barat, dan tengah,” jelas Koster. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali yang juga menjabat sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS PADAS) mengajak perempuan Bali meneladani semangat R.A. Kartini untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik. Ajakan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta dalam talkshow “Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Peran Kartini Masa Kini” yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Selasa (21/4/2026).

Mengawali paparannya, Ibu Putri Koster mengapresiasi inisiatif TP PKK Badung yang menggelar kegiatan talkshow dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026. “Melalui kegiatan ini, kita ‘mengecas’ pikiran dan perasaan agar lebih semangat dalam meneladani gerakan Kartini,” ujarnya.

Menurutnya, sosok Kartini menginginkan kaumnya tidak terkungkung oleh adat yang menghambat kemajuan. “Beliau mendobrak dan memperjuangkan agar perempuan mendapatkan hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Dengan pengetahuan, kita bisa berbuat lebih banyak untuk kehidupan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, 21 April merupakan momentum untuk mengenang perjuangan Kartini, terlebih tantangan yang dihadapi perempuan masa kini jauh lebih kompleks. Salah satunya adalah perkembangan dunia digital yang membuat kebebasan berpendapat seolah tanpa batas. 

“Tantangan kita saat ini adalah mendidik generasi Z dan generasi Alpha. Namun, saya yakin perempuan Bali mampu melakukannya dengan baik karena dikenal memiliki etos kerja tinggi,” ucapnya.

Selanjutnya, Ibu Putri Koster menyoroti peran perempuan dalam upaya memperbaiki tata kelola sampah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, baik daerah maupun pusat. Ia menilai perempuan, khususnya sebagai ibu rumah tangga, memiliki peran penting dalam mengubah pola pikir terkait pengelolaan sampah.

“Puluhan tahun kita terjebak pada pola keliru dalam penanganan sampah, yaitu kumpul, angkut, dan buang. Akibatnya, sampah menumpuk di TPA dengan sistem ‘open dumping’ yang memicu pencemaran lingkungan serius. Hal ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” jelasnya.

Ia mengingatkan, jika tidak segera dilakukan perubahan, dalam 50 tahun ke depan dikhawatirkan semakin banyak kawasan yang mengalami kondisi serupa dengan TPA Suwung. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dalam paparannya, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua TP Posyandu Provinsi Bali ini turut menekankan pentingnya penanganan sampah organik berbasis sumber. Hal ini krusial mengingat produksi sampah didominasi oleh sampah organik yang mencapai lebih dari 60 persen.

“Total sampah yang dihasilkan setiap hari mencapai 3.436 ton. Terbanyak di Denpasar sebesar 1.005 ton, sedangkan Badung mencapai 547 ton,” ungkapnya.

Ia optimistis, apabila sampah organik dapat ditangani sejak dari sumber, mulai dari rumah tangga hingga TPS3R, Bali mampu mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik.

Talkshow berlangsung semarak karena Ibu Putri Koster berhasil menghidupkan suasana melalui interaksi dengan para pelajar yang turut hadir. Siswa SMPN 3 Abiansemal, I Gusti Ngurah Gede Iswarma, tampil ke atas panggung untuk memaparkan sistem pengolahan sampah berbasis sumber yang telah diterapkan di sekolahnya. Kemampuan komunikasinya mendapat apresiasi dari Ibu Putri Koster yang memberinya hadiah berupa uang tunai.

Putu Mega Prasetyawati dari SMAN 1 Petang juga mendapat kesempatan berinteraksi di atas panggung. Menjawab pertanyaan Ibu Putri Koster, ia mampu menjelaskan sejumlah regulasi terkait tata kelola sampah dengan lugas.

Talkshow ini juga menghadirkan dua narasumber lainnya, yaitu Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, dan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, Made Rai Warastuthi. Keduanya memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik di Kabupaten Badung serta mengurangi ketergantungan pada TPA dengan sistem “open dumping”.

Usai menjadi pembicara kunci, Ibu Putri Koster didampingi Ketua TP PKK Badung, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, serta Sekretaris I TP PKK Badung Ny. Yunita Oktarini Alit Sucipta, meninjau pameran yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kartini Tahun 2026. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebut pengesahan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai tonggak penting dalam menghadirkan pelindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam laporan Baleg pada Rapat Paripurna DPR RI.

“Habislah gelap, terbitlah terang. Kiranya undang-undang ini menjadi pelita pelindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga,” ujar Bob Hasan di hadapan sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Pengesahan yang bertepatan dengan peringatan Hari Kartini ini mengakhiri penantian panjang selama hampir dua dekade sekaligus menjadi momentum penting dalam pengakuan dan pelindungan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Bob Hasan menjelaskan, RUU PPRT merupakan usul inisiatif DPR yang dibahas secara intensif sejak 2025. Dalam prosesnya, Baleg membuka ruang partisipasi publik (meaningful participation) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain JALA PRT, Komnas HAM, Komnas Perempuan, organisasi keagamaan seperti PP Aisyiyah, serta kalangan akademisi. Keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pekerja rumah tangga.

Dalam pembahasan bersama pemerintah, Baleg menyelesaikan sebanyak 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas secara maraton hingga malam sebelum pengesahan.

Adapun substansi dalam undang-undang ini mencakup sejumlah pengaturan penting, antara lain hak pekerja rumah tangga untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, mekanisme perekrutan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan, serta kewajiban perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) untuk berbadan hukum dan memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur larangan bagi perusahaan penempatan untuk memotong upah pekerja, serta mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga.

Dari sisi pengawasan, pemerintah pusat dan daerah diberikan peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk dengan melibatkan perangkat lingkungan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Bob Hasan menyebut, undang-undang ini berlandaskan pada prinsip kekeluargaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini juga memberikan pengakuan dan pelindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun yang telah bekerja sebelum undang-undang ini berlaku, sebagai bagian dari masa transisi.

Menutup laporannya, Bob Hasan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan, termasuk anggota Baleg, pemerintah, dan sekretariat yang bekerja hingga malam hari. “RUU ini adalah kado di Hari Kartini. Semoga memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (gs/bi)