Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama dan Renovasi Pura Ulun Danu Batur saat menerima audiensi panitia penyelenggara di Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7) pagi. Gubernur juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri puncak karya yang akan digelar pada 26 September 2026.

Ketua Panitia Karya, I Gede Darmawa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan yang telah diberikan, termasuk hibah untuk mendukung pelaksanaan karya dan renovasi kawasan suci Pura Ulun Danu Batur.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali. Hibah tahun 2023 telah kami terima, demikian juga bantuan tahun 2026 sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan untuk memperbaiki Bale Panjang dan Bale Gong,” ujar Darmawa.

Ia menjelaskan, Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan upacara besar yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali di Pura Ulun Danu Batur, salah satu pura kahyangan jagat yang memiliki peran penting dalam sistem religius dan pengelolaan sumber daya air di Bali.

Puncak pelaksanaan karya dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026. Karena itu, panitia secara khusus mengundang Gubernur Koster untuk hadir sebagai saksi dari unsur pemerintah sekaligus memohon doa restu agar seluruh rangkaian upacara berjalan dengan lancar.

“Kami tentu mengundang Bapak Gubernur untuk hadir. Mohon doa restu agar pelaksanaan karya dapat berjalan lancar. Kehadiran Bapak Gubernur sebagai saksi dari pihak pemerintah tentu menjadi kehormatan bagi kami,” katanya.

Panitia juga menyampaikan bahwa rangkaian upacara meliputi pelaksanaan Wana Kerthi dan Danu Kerthi, yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan, sumber daya air, dan keseimbangan alam.

“Kami juga memohon arahan dan kehadiran Bapak Gubernur pada pelaksanaan Danu Kerthi. Upacara ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program-program Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Darmawa.

Menurutnya, pelaksanaan karya mendapat dukungan luas dari krama adat di seluruh Bali. Berbagai desa adat serta masyarakat dari kabupaten/kota turut memberikan bhakti penganyar sebagai bentuk gotong-royong dan pengabdian dalam menyukseskan upacara suci tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendukung pelestarian adat, agama, seni, dan budaya Bali sebagai fondasi pembangunan daerah.

Koster juga memastikan akan menghadiri pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama sesuai undangan panitia.

Menurutnya, pelaksanaan karya besar di Pura Ulun Danu Batur merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali.

“Pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan bukti nyata implementasi kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, dan budaya Bali yang harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus hadir mendukung pelaksanaan upacara adat dan keagamaan yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta sebagaimana filosofi Sad Kerthi yang menjadi landasan pembangunan Bali Era Baru.

Melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta semangat gotong-royong seluruh krama Bali, Gubernur Koster berharap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama Pura Ulun Danu Batur 2026  menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya, spiritualitas, sekaligus menjaga keseimbangan alam Bali secara berkelanjutan. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar dikenalkan dengan muatan lokal sebagai bagian dari penyempurnaan proses pembelajaran di sekolah. Selain mata pelajaran Bahasa Bali, para siswa juga diperkenalkan materi mesolah dan megending sebagai wahana pelestarian budaya dan tradisi sejak usia dini. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tersebut dihadiri langsung Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, di SD Negeri Tulangampiang, Denpasar, Kamis (23/7).

Pemberian materi dipandu langsung oleh Founder Naluri Manca, Ida Bagus Eka Haristha, bersama tim dan disambut antusias oleh para siswa baru. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Camat Denpasar Utara I Wayan Ariyanta, Perbekel Desa Pemecutan Kaja AA Ngurah Arwatha, Kepala SD Negeri Tulangampiang I Made Astawa, para kepala SD se-Kecamatan Denpasar Utara, serta para guru dan pegawai di lingkungan SD Negeri Tulangampiang.

Salah seorang siswa, Dwi Sea Anindhira, mengaku senang mengikuti materi mesolah dan megending. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sekaligus memperkenalkan bahasa, seni, dan budaya Bali secara bersamaan.

“Senang, semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut karena belajarnya jadi menyenangkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, mengatakan bahwa pengenalan mesolah dan megending merupakan bagian dari penguatan muatan lokal yang dikemas secara edukatif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Kegiatan tersebut juga selaras dengan pelaksanaan MPLS yang mengedepankan prinsip ramah anak, edukatif, inklusif, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan pengembangan kompetensi peserta didik secara utuh,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, muatan lokal akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sebagai bagian dari implementasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sekaligus mendukung pelestarian budaya daerah.

“Melalui pengenalan mesolah dan megending, kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual sehingga anak-anak semakin mencintai bahasa, seni, dan budaya Bali sejak dini,” ujar Wiratama.

Sementara itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengapresiasi semangat dan antusiasme para siswa dalam mengikuti materi mesolah dan megending. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenalkan budaya dan tradisi Bali sejak dini.

“Minimal dasar-dasar budaya Bali sudah dikenal oleh siswa sejak dini, mulai dari Bahasa Bali, tari Bali, hingga megending Bali,” ujar Jaya Negara.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memberikan ruang kreativitas bagi para siswa melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pembelajaran yang didukung ruang berekspresi, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), Denpasar Festival (Denfest), maupun berbagai kegiatan seni dan budaya lainnya di Kota Denpasar.

“Harapan kami, budaya dan tradisi Bali dapat terus diperkenalkan kepada generasi muda. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah pelestarian budaya itu sendiri. Di era saat ini, selain harus memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, muatan lokal juga sangat penting dikenalkan kepada peserta didik,” ujar Jaya Negara. (eka/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Rumah Ibadah (Pura) dan Aset Pemerintah Daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Persidangan 2025-2026  bertempat di Wantilan Desa Adat Panjer, Rabu (22/7) sore.

Hadir diantaranya Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Y. Aria Bima Trihastoto dan jajaran, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, sejumlah perwakilan Pimpinan Daerah di Bali, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, perwakilan OPD Pemkot Denpasar, sejumlah tokoh masyarakat dan adat serta undangan terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, total diberikan sekitar 30 buah Sertifikat Rumah Ibadah (Pura) dan aset Pemerintah Daerah di Bali. Di Kota Denpasar sendiri, terdapat dua aset milik Pemkab Badung yang sebelumnya telah dihibahkan pada Pemkot Denpasar beberapa tahun lalu. Pada tahun 2026 ini, sertifikat tersebut telah mengalami proses balik nama menjadi aset milik Pemkot Denpasar, yakni Aset berupa Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dan Kantor UPT Korwil Dikdas Denpasar Utara.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo mengatakan kesempatan ini merupakan percepatan sertifikasi tanah dan rumah ibadah (pura) dan aset pemerintah merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset yang memiliki nilai strategis.

Kolaborasi yang baik antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan terus diperkuat guna memastikan target sertifikasi tercapai optimal.

Lebih jauh, Eko Priyanggodo mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Bali serta Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan program strategis nasional di bidang pertanahan.

“Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikasi, lanjutnya, diharapkan tanah rumah ibadah (pura) dan aset daerah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat, sementara aset pemerintah semakin tertib administrasi dan terlindungi dari potensi sengketa di masa mendatang,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyebut kegiatan ini juga sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait sertifikasi tanah dan aset masyarakat perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

“Kita ingin mempercepat legalisasi dan sertifikasi aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset yang memiliki nilai strategis. Semoga pelaksanaan sertifikasi tanah dan aset di Bali ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Sementara Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI, jajaran Pemerintah Kota Denpasar, desa adat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi mendukung percepatan sertifikasi tanah.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Wawali Arya Wibawa.

Dirinya menambahkan, penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rumah Ibadah (Pura) dan Aset Milik Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan aset.

Hal ini bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi aset daerah.

Dengan adanya sertifikat, pengelolaan aset akan menjadi lebih tertib, akuntabel, dan terlindungi dari berbagai potensi sengketa di kemudian hari. Bagi rumah ibadah, legalitas ini memberikan rasa aman kepada masyarakat adat dan pengempon pura dalam melaksanakan kegiatan keagamaan maupun pelestarian budaya berkelanjutan.

“Ke depan, Pemkot Denpasar akan terus mendorong percepatan penataan dan sertifikasi seluruh aset daerah serta aset sosial keagamaan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Wawali Arya Wibawa. (eka/bi)