Badung baliilu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Badung, Ketut Suiasa, menghadiri visitasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat terkait nominasi Desa Kutuh sebagai salah satu dari empat desa terbaik dalam kategori kota maju pada Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tingkat Nasional 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Graha Sabha, Kantor Perbekel Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Jumat (18/10).

Visitasi tersebut dipimpin langsung oleh Rospita Vici Paulyn, Komisioner Komisi Informasi Pusat, bersama tim verifikator yang bertugas menilai keterbukaan informasi publik di Desa Kutuh. Kehadiran tim ini menandai tahap verifikasi akhir dalam penentuan desa terbaik di tingkat nasional.

Plt. Bupati Badung Ketut Suiasa menekankan pentingnya akses informasi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Menurutnya, hidup di era modern tanpa informasi akan terasa sepi dan gelap, karena informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Suiasa mengungkapkan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat, yang kini lebih sering mencari informasi melalui handphone begitu bangun tidur, mencerminkan betapa krusialnya informasi dalam kehidupan.

“Hidup ini akan terasa sepi dan gelap tanpa informasi. Sekarang, bahkan sebelum mencuci muka, kita langsung mengambil handphone untuk mencari informasi. Ini menunjukkan bahwa informasi sudah menjadi kebutuhan utama, bukan lagi sekunder,” ujar Suiasa dalam sambutannya.

Dia menambahkan bahwa informasi kini setara pentingnya dengan pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan masyarakat. Menurutnya, memiliki pendidikan yang baik dan kesehatan yang optimal tanpa disertai dengan informasi yang tepat akan membuat hidup seseorang tidak berkualitas. Suiasa juga menekankan bahwa perkembangan peradaban manusia selalu beriringan dengan perkembangan informasi. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk terus memperbaiki diri dengan informasi dalam segala aspek kehidupan.

“Jangan sampai ada akses informasi yang tertutup bagi publik, karena keterbukaan informasi sangat penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas manusia,” tambahnya.

Pemerintah, lanjut Suiasa, memiliki kewajiban untuk menyediakan akses informasi yang mudah dan luas bagi masyarakat. Dia percaya bahwa dengan informasi yang cukup dan mudah diakses, proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, Ketua Tim Visitasi Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menyatakan bahwa kegiatan visitasi keterbukaan informasi publik merupakan salah satu program penting dari Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat. Program ini bertujuan untuk memantau sejauh mana desa-desa di seluruh Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dalam laporannya. Menurutnya, meskipun banyak kementerian yang melakukan penilaian terhadap desa, seperti Kementerian Pendidikan yang menilai desa berbudaya dan Kementerian Pemerintahan Desa yang menilai desa dari aspek pemerintahan, tidak ada penilaian yang khusus menyoroti keterbukaan informasi.

“Kami merasa ada kesenjangan dalam penilaian ini. Misalnya, sebuah desa bisa menjadi peringkat utama dalam kategori desa berbudaya, namun tidak mendapatkan peringkat apapun dalam hal keterbukaan informasi publik. Ini menjadi pertanyaan penting,” ujar Rospita.

Melalui program visitasi ini, Komisi Informasi Pusat melakukan pemantauan dan penilaian terkait keterbukaan informasi publik di desa-desa, termasuk Desa Kutuh yang masuk dalam 4 besar nominasi desa terbaik kategori desa maju di tingkat nasional.

“Kami sangat mengapresiasi Desa Kutuh yang telah berhasil masuk dalam 4 besar nominasi desa maju terkait keterbukaan informasi. Harapan kami, Desa Kutuh dapat terus mempertahankan komitmennya dan berhasil keluar sebagai pemenang di tahun 2024,” tambahnya.

Di sisi lain, Perbekel Kutuh Wayan Mudana mengungkapkan bahwa Desa Kutuh, yang terletak di sisi selatan Pulau Bali, bagian selatan Kabupaten Badung, diibaratkan sebagai “kaki” dari Pulau Bali dan Badung. Desa ini dinilai sebagai desa yang kuat dan utuh berkat sinergi dan kekompakan yang terbangun, serta semangat dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Mudana menjelaskan bahwa pembangunan di Desa Kutuh mencakup segala aspek kehidupan, termasuk manusianya, ekonomi, dan keamanan, dengan keterbukaan informasi sebagai elemen penting.

“Dengan potensi yang dimiliki Desa Kutuh, seperti sumber daya manusia, luas wilayah, serta dukungan dari adat, seni, dan budaya, ketiga potensi ini telah dikelola secara optimal dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keterbukaan informasi. Hal ini terbukti dari posisi Desa Kutuh yang berhasil mencapai nol kemiskinan dan nol pengangguran, sebagai dampak dari keterbukaan informasi yang diberikan secara luas kepada masyarakat. Kedepannya, diharapkan Desa Kutuh akan semakin maju, disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan visitasi ini juga turut dihadiri Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Dinas Kominfos Provinsi Bali Gede Pramana, Tim Penilai eksternal dari Kementerian Dalam Negeri Rega T. Hakim, Komisioner Informasi Publik Provinsi Bali, perwakilan Dinas PMD Provinsi Bali, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta, Perbekel Desa Kutuh Wayan Mudana, perwakilan dari OPD terkait lingkup Pemkab Badung, Ketua BPD Desa Kutuh, Bendesa Adat Desa Adat Kutuh beserta undangan lainnya. (gs/bi)

Jakarta, baliilu.com – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan negara dan pembiayaan yang hati-hati sebagai langkah strategis dalam mencapai target-target ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Negara mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 2.996,9 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun.

“(Pendapatan ini) tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik,” ujar Presiden dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2024, dikutip dari presidenri.go.id.

Dalam upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan, serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur.

Selain itu, upaya peningkatan PNBP juga menjadi prioritas pemerintah. Sedangkan di sisi pembiayaan, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun yang akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

“Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan usaha ultra mikro,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8 persen. Rasio Gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.

Menutup pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan harapan agar pembahasan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas 2045. “Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya bagi kita semuanya dalam melaksanakan tugas dan amanah untuk menyejahterakan rakyat dan kemajuan Indonesia,” tutupnya. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Sekda Wayan Adi Arnawa didampingi Nyonya Rasniathi Adi Arnawa melepas Jalan Santai Semarak Kemerdekaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jimbaran. Acara dilaksanakan di Pantai Puri Jimbaran, Jumat (16/8).

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah, Sekda Adi Arnawa menyerahkan bantuan dari dana Kesra sebesar Rp. 45 juta dan dana pribadi sebesar Rp. 20 juta.

Di sela-sela jalan santai Adi Arnawa menyempatkan blusukan ke Pasar Desa Adat Jimbaran untuk melihat keberadaan UMKM serta menggali informasi pada beberapa pedagang terkait dengan harga kebutuhan pokok. Dia mengharapkan pasar bisa menjadi urat nadi perekonomian di Desa yang nantinya mampu memberikan kontribusi positif pada masyarakat.

Sekda Adi Arnawa mewakili Bupati Badung menyampaikan apresiasi yang luar biasa terkait dengan penataan pendestrinasian sepanjang pantai jimbaran sehingga sangat mendukung kegiatan event yang luar biasa ini.

“Saya sangat komit dan konsisten untuk mensupport masyarakat Jimbaran, terlebih pada ini merupakan momentum bulan bakti gotong-royong masyarakat Jimbaran yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan Jimbaran, tentu momentum ini kita dijadikan dalam rangka menumbuhkan semangat gotong royong, semangat itu tidak boleh hilang walaupun PAD Badung yang cukup besar tetapi semangat gotong-royong harus tetap kita dorong. Untuk pendestrinasian, mudah-mudahan bisa sampai ke Cafe Muaya. Kita juga akan dorong bagaimana peran serta masyarakat terutama dalam rangka pembangunan di Kelurahan Jimbaran khususnya dan Kabupaten Badung secara umum dan kegiatan ini juga dirangkaikan dalam rangka menyambut serta memeriahkan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI,” jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Gede Arya Oka melaporkan, kegiatan Semarak Kemerdekaan dilaksanakan dalam rangka bulan Bakti Gotong-royong sekaligus untuk memeriahkan Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI yang diawali dengan jalan santai dan dilanjutkan dengan berbagai macam lomba. Diharapkan melalui kegiatan semarak kemerdekaan bangsa akan semakin mulia, megah dan sejahtera.

Turut hadir Anggota DPRD Badung Dapil Kuta Selatan Made Sudira, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta,  Lurah Jimbaran Wayan Kardiyasa, Ketua LPM Kelurahan Jimbaran Made Dharmayasa, Kelihan Desa Adat Jimbaran Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra, Kelihan Sabha Desa Adat Jimbaran, Kelian Kertha Desa Adat Jimbaran, Ketua LPD Desa Adat Jimbaran, Kepala Lingkungan se-Kelurahan Jimbaran, Kelian  Adat se-Desa Adat Jimbaran beserta seluruh lapisan masyarakat se-kelurahan Jimbaran. (gs/bi)