Connect with us

KESEHATAN

Berikan Kenyamanan Pelanggan, Wawali Jaya Negara Launching Separator Gojek

BALIILU Tayang

:

de
LAUNCHING SEPARATOR GOJEK: Wakil Walikota IGN Jaya Negara saat melaunching Separator Gojek yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis separator kepada Mitra Gojek Bali yang didampingi para pengurus Gojek pada Kamis (6/8) di Kantor Gojek Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Di tengah pandemi Covid-19, Gojek terus beradaptasi dan berprinsip menjalankan pedoman cara hidup untuk berkegiatan sehari-hari selama pandemi. Jaga kesehatan, jaga kebersihan dan jaga keamanan (J3), sebagai langkah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara di tengah pandemi ini.

Kini, driver Gojek di Denpasar dilengkapi separator khusus sebagai sebuah inovasi dalam memberikan kenyamanan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, Gojek melaksanakan launching separator yang dihadiri Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar I Ketut Sriawan, Kamis (6/8) di Kantor Gojek Denpasar.

District Head Gojek Bali Mia Siswaningrum menjelaskan memasuki tatanan kehidupan baru, Gojek terus berinovasi untuk mendukung masyarakat dalam menjalankan kesehariannya dengan mengedepankan tiga aspek utama, yaitu jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. “Gojek sangat menekankan kebersihan, kesehatan dan keamanan bagi mitra gojek, pelanggan dan masyarakat luas serta mendukung pemerintah dalam pelayanan transportasi yang sehat,” kata Mia.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu inisiatif utama dalam menjaga kesehatan adalah mewajibkan melaksanakan protokol kesehatan yaitu dengan pengecekan suhu tubuh dan memberikan semprotan disinfektan bagi mitra driver di 30 titik Posko Aman J3 di Bali. “Kami berkomitmen ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada mitra Gojek utamanya saat mereka menggunakan fasilitas Gojek,” jelasnya.

Sementara, Wakil Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah yang dilakukan Gojek dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru ini. “Kami mengapresiasi langkah Gojek sebagai penyedia jasa di industri yang tanggap akan situasi pandemi dan membuktikan secara nyata bagaimana perusahaan mengedepankan aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan dalam layanannya bagi masyarakat luas. Hal ini tentunya sejalan dengan upaya kami untuk membangkitkan perekonomian daerah, termasuk di dalamnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat,”  kata Jaya Negara.

Baca Juga  Pro-Rakyat, Gubernur Koster Terbitkan Pergub Tata Kelola Arak Bali

Dalam kesempatan tersebut Wawali Jaya Negara juga berkesempatan melaunching Separator Gojek yang ditandai dengan penyerahan secara simbolis separator kepada Mitra Gojek Bali yang didampingi para pengurus Gojek. (*/eka)

KESEHATAN

Tim Gabungan Yustisi Denpasar Gelar Operasi Penegakan Disiplin Prokes

Published

on

By

de
Tim Gabungan Yustisi Denpasar Gelar Operasi Penegakan Disiplin Prokes, beberapa warga dikenai denda Rp 100 ribu karena tak memakai masker.

Denpasar, baliilu.com – Dalam  upaya pencegahan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan baru, Tim Gabungan Yustisi Denpasar yang terdiri dari Satpol PP Kota Denpasar, Dishub, TNI, Polri bersama Tim Penegakan  Peraturan Daerah Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi penertiban disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, Minggu (20/9) sore.

Kegiatan yang dipimpin Kasatpol PP Dewa Gede Anom Sayoga berlokasi di Desa Tangtu Denpasar Timur, Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung dan Lapangan Lumintang Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut Sayoga mengaku menemukan 6 orang tidak menggunakan masker dan 4 orang menggunakan masker tapi tidak pada tempatnya yakni di leher.

Bagi 6 orang yang tidak menggunakan masker langsung didenda di tempat sebesar Rp 100 ribu sesuai dengan  Peraturan  Gubernur Nomor 46  tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Sedangkan 4 orang yang menggunakan masker tapi tidak pada tempatnya diberikan pembinaan. “Bagi yang tidak menggunakan masker kami langsung memberikan sanksi atau denda di tempat sedangkan 4 orang lagi kami memberikan pembinaan sehingga hal itu tidak diulang kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut Sayoga mengaku kegiatan yang sama juga dilaksanakan Senin (21/9) berlokasi di perempatan Tohpati dan Dermaga Penyeberangan Sanur dan ditemukan 10 orang pelanggar tidak menggunakan masker. Seperti kegiatan sebelumnya 10 orang tersebut juga langsung didenda Rp 100 ribu.  Kegiatan seperti ini pihaknya akan terus melaksanakan secara berkelanjutan. Tempat yang disasar adalah kawasan zona merah dan tempat umum dan objek pariwisata di Kota Denpasar.

Menurutnya kegiatan ini bukan semata-mata mencari kesalahan orang namun untuk mengedukasi masyarakat bahwa mengikuti protokol kesehatan itu sangat penting, sehingga penularan Covid-19 dapat dicegah dengan demikian perekonomian bisa kembali normal. (eka)

Baca Juga  Jelang Pembukaan Pariwisata Internasional, Dispar Bali Lakukan Verifikasi Online

Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Desa Padang Sambian Kelod Rutin Patroli Ajak Masyarakat Patuhi Prokes

Published

on

By

de
Desa Padang Sambian Kelod secara rutin melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Denpasar, baliilu.com – Desa Padang Sambian Kelod secara rutin melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang ada di wilayahnya.

Perbekel Desa Padang Sambian Kelod I Gede Wijaya Saputra mengatakan dengan diterbitkannya Pergub No. 46 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 48 Tahun 2020, pihaknya terus melakukan edukasi kepada masyarakat guna menselaraskan ketaatan warga sesuai dengan imbauan pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Hal ini dimaksudkan dan ditekankan untuk selalu melakukan pengamanan dan pendampingan terhadap kegiatan masyarakat  yang ada di wilayahnya, dengan tidak bosan-bosan menyampaikan imbauan dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Tentu kami harapkan dengan berjalannya kegiatan ini dapat semakin meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk memaksimalkan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Untuk mempercepat sosialisasi Gede Wijaya mengaku pihaknya juga memberikan imbauan kepada seluruh jajaran agar ikut memberikan sosialisasi  di masing-masing wilayahnya sehingga  secara cepat dan serentak peraturan itu bisa diketahui oleh masyarakat.

Lebih lanjut ia mengatakan, karena kegiatan ini merupakan sosialisasi sehingga bagi yang melanggar pihaknya  memberikan pembinaan agar hal ini tidak diulang kembali. Selain pembinaan bagi yang tidak menggunakan masker pihaknya juga memberikan masker gratis. Sedangkan untuk pelaku usaha dalam sosialisasi ini tidak ada pelaku usaha yang ditemukan melanggar dan secara keseluruhan telah mengikuti aturan.

Menurutnya peraturan itu bagus agar masyarakat bisa lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melindungi diri serta orang lain. Dengan adanya peraturan tersebut pihaknya berharap masyarakat semakin sadar bahwa peraturan ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting.

Baca Juga  Rai Mantra Buka Rapat PRPP Desa Adat Sanur, Ajak Seluruh Komponen Bahu-membahu Cegah Covid-19

Mengingat  di era new normal ini kasus penyebaran Covid-19 semakin meningkat, banyak masyarakat  menganggap bahwa new normal tersebut bebas melakukan apa pun. Bahkan ada kalangan anak muda  menganggap new normal seperti  tidak ada pandemi Covid-19. “Dengan diberlakukan Pergub ini maka mereka memiliki kesadaran jika tidak menggunakan masker mereka bisa dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu dan bagi pelaku usaha  tidak menyiapkan sarana prasarana protokol maka didenda Rp 1 juta,” jelasnya.

Adapun sasaran dalam kegiatan tersebut yakni warung-warung, usaha dagang serta pedagang kaki lima yang berada di wilayah Desa Padang Sambian Kelod. (eka)

Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Klaster Pekerja Swasta dan BUMN Mulai Dominasi, GTPP Ingatkan Disiplin Terapkan Prokes

Published

on

By

de
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai

Denpasar, baliilu.com – Meningkatnya intensitas penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar memunculkan beberapa klaster baru. Setelah sebelumnya diketahui klaster pedagang pasar, kini klaster pegawai swasta dan BUMN mulai mendominasi penyebaran baru Covid-19 di Kota Denpasar.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Denpasar I Dewa Gede Rai saat diwawancarai Senin (21/9) menjelaskan Kota Denpasar merupakan simpul pergerakan berbagai bidang kegiatan sebagai pusat perkantoran baik instansi vertikal maupun BUMN  perlu menjadi catatan bersama. Berbagai sektor mulai perekonomian, jasa dan lainnya turut bergerak di Kota Denpasar. Sehingga dalam situasi merebaknya Covid-19 saat ini diperlukan tingkat kewaspadaan yang ekstra.

Berdasarkan data, Dewa Rai menjelaskan bahwa klaster pedagang pasar cenderung mengalami penurunan. Namun, klaster pegawai swasta dan BUMN mengalami peningkatan. Dari data 1 hingga 18 September 2020 tercatat jumlah kasus Covid-19 di Kota Denpasar yang berasal dari pegawai swasta dan BUMN yakni 138 orang atau 27,5 persen dari total jumlah pasien positif Covid-19 di Kota Denpasar sebanyak 501 kasus. Sementara itu sisanya terbagi atas beberapa klaster profesi, yakni PNS, TNI/Polri, pensiunan, tenaga medis, PRT, pedagang, ibu rumah tangga dan profesi lainnya.

Karenanya, GTPP Covid-19 Kota Denpasar kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat, utamanya yang bekerja pada sektor swasta dan BUMN untuk meningkatkan kewaspadaan. Terlebih lagi adanya penyebaran di tempat kerja atau klaster perkantoran yang juga wajib kita waspadai bersama.

“Kami ingatkan kembali untuk klaster tempat kerja dan klaster pegawai swasta dan BUMN untuk selalu waspada dan lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” jelasnya.

Dalam pengaturan pola kerja pegawai untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19, GTPP juga mengimbau instansi swasta dan BUMN untuk menerapkan pengaturan jam kerja pegawai mengikuti Surat Edaran (SE) Walikota dengan berpedoman pada Zona Resiko Wilayah.

Baca Juga  PKM di Kelurahan Dangin Puri, masih Ada Warga Melintas tanpa Masker

“Jadi dalam menerapkan pola kerja bisa menyesuaikan luas ruangan dengan jumlah pegawai, dan bisa juga mengikuti SE Walikota dengan berpedoman pada zona resiko wilayah masing-masing desa/kelurahan dimana kantor berlokasi, jadi mari lebih waspada bersama, dan disiplin melakukan protokol kesehatan,” pungkasnya. (eka)

Lanjutkan Membaca