Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali & PHRI Bali Dorong Produk Lokal & Pelindungan Konsumen Guna Membangun Pariwisata Aman, Kreatif dan Berkelanjutan

BALIILU Tayang

:

temu wirasa phri bali
PENANDATANGANAN MOU: Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara beberapa hotel besar anggota PHRI dengan Perumda Darma Santika Tabanan saat kegiatan Temu Wirasa BI Bali, Rabu, 4 Desember 2024, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. (Foto: Hms BI Bali)

Denpasar, baliilu.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali berkolaborasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Temu Wirasa dengan tema “Membangun Pariwisata Bali yang Aman, Kreatif, dan Berkelanjutan” pada 4 Desember 2024, berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun serta 350 orang pengusaha hotel dan restoran di Provinsi Bali yang merupakan anggota PHRI Provinsi Bali.

Dalam kegiatan dimaksud dilakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara beberapa hotel besar anggota PHRI dengan Perumda Darma Santika Tabanan guna mendorong penggunaan produk lokal Bali sekaligus memperkuat rantai pasok demi mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, memberikan apresiasi atas kerja sama yang terjalin, karena merupakan wujud nyata langkah strategis guna menciptakan multiplier effect untuk pemberdayaan masyarakat sekitar melalui kehadiran produk lokal, memperkuat rantai pasok komoditas strategis ke industri perhotelan yang secara tidak langsung membantu stabilitas harga barang dan jasa.

”Apabila stabilitas harga terus terjaga maka dapat berdampak pula pada terjaganya daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” kata Erwin.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Dalam kesempatan tersebut, Erwin juga menyampaikan beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata di Bali.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana kita semua menjaga reputasi Bali sebagai major destination wisata yang tidak hanya nasional tapi juga dunia. Pada poin ini kita perlu untuk menata pembangunan sesuai DNA tematik potensi wisata suatu daerah di Bali, memperkuat connectivity antarwilayah, memperkuat kelayakan sarana prasarana, memperkuat perizinan, dan mengoptimalkan digitalisasi guna meningkatkan akses pasar dan kualitas layanan,” tutur Erwin.

Baca Juga  Bali Jagadhita 2024 Kembali Digelar

Sementara itu, Ketua PHRI BPD Provinsi Bali Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, mengatakan bahwa Bali menjadi salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, kini bersiap untuk melangkah menuju pariwisata 5.0 yang mengedepankan keberlanjutan dan ekowisata, konektivitas global, serta pengalaman wisata yang dibantu oleh kecerdasan teknologi.

“Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang baik antara para pelaku usaha, pemerintah, serta masyarakat Bali untuk menciptakan Bali sebagai destinasi pariwisata digital,” kata Sukawati.

Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok. Bagus Pemayun, menegaskan bahwa pariwisata merupakan pintu gerbang untuk memperkenalkan budaya Bali ke dunia luar. “Pemanfaatan produk lokal untuk pariwisata di Bali tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi masyarakat tetapi juga memperkuat identitas Bali serta dapat menciptakan ekosistem pariwisata yang saling menguntungkan antara wisatawan, pemerintah, dan masyarakat,” sebut Pemayun. Lebih lanjut, hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja dan menjaga kelestarian alam dan budaya Bali.

Untuk mendukung pariwisata Bali yang aman, kreatif, dan berkelanjutan, Temu Wirasa kali ini menghadirkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Gerbang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. Kedua lembaga tersebut menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam menyongsong era digital yang semakin berkembang. Manfaat akselerasi digital di Bali telah dirasakan baik dari sisi infrastruktur, industri, maupun inovasi. Hal ini terwujud melalui prestasi Pemerintah Provinsi Bali yang mendapatkan penghargaan BI Awards sebagai Pemerintah Provinsi yang berhasil mendorong penggunaan QRIS, tidak hanya sektor ritel tapi juga elektronifikasi daerah. Penghargaan ini merupakan pengakuan nasional bahwa Bali yang terdepan dalam memperluas ekosistem digital di masyarakat.

Bank Indonesia Provinsi Bali menyambut positif langkah PHRI dalam memperkuat edukasi pelindungan konsumen di tengah pesatnya digitalisasi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia Provinsi Bali terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memperkuat literasi digital di masyarakat, termasuk penyusunan market conduct serta langkah monitoring dan evaluasinya. Upaya tersebut diyakini dapat menciptakan konsumen yang cerdas dan berdaya, mampu mengambil langkah preventif yang tepat, serta aman dalam bertransaksi digital. Akselerasi digital di Bali sudah dirasakan manfaatnya di berbagai sektor, seperti infrastruktur, industri, dan inovasi.

Baca Juga  Wawali Arya Wibawa Terima CSR Truk Sampah dari BI Bali

Pertemuan ini dinilai cukup penting untuk terus dilakukan secara berkelanjutan, agar sinergi antara berbagai pihak dan industri perhotelan, sebagai garda terdepan pariwisata Bali, dapat semakin diperkuat. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

DWP Badung Kunjungi Pasien Anak di RS Mangusada, Berbagi Ceria di Hari Anak Nasional

Published

on

By

Penasehat DWP Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa bersama Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba mengunjungi pasien anak di RS Mangusada.
KUNJUNGAN: Penasehat DWP Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa bersama Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba melakukan kunjungan kasih ke pasien anak-anak yang sedang dirawat di Ruang Cilinaya RS Mangusada Badung, Senin (3/8). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa bersama Ketua DWP Badung Nyonya Oliviana Surya Suamba dan jajaran pengurus serta anggota melakukan kunjungan kasih ke pasien anak-anak yang sedang dirawat di Ruang Cilinaya RS Mangusada Badung, Senin (3/8).

Kegiatan ini diharapkan dapat membawa keceriaan, semangat baru, dan kenyamanan bagi anak-anak yang sedang berjuang memulihkan diri.

Penasehat DWP Nyonya Rasniathi Adi Arnawa dan Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba menyerahkan bantuan berupa buku cerita berwarna dan mainan edukatif yang aman dan bermanfaat untuk menumbuhkan imajinasi, melatih keterampilan, serta menghibur selama masa perawatan di rumah sakit.

Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan doa tulus dan semangat kepada seluruh anak dan orang tua yang mendampingi.

“Anak-anak adalah anugerah terindah dan harapan masa depan. Wajar jika kita berikan perhatian dan kasih sayang sepenuhnya, terlebih saat mereka sedang sakit dan butuh perjuangan ekstra untuk sembuh. Semoga buku dan mainan ini bisa menjadi teman yang menyenangkan, mengusir rasa bosan, dan membawa senyum lebar di wajah anak-anak. Semoga lekas sembuh, kuat kembali, dan bisa bermain serta belajar dengan ceria seperti sedia kala,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DWP Nyonya Oliviana Surya Suamba menambahkan bahwa kepedulian terhadap tumbuh kembang dan kesejahteraan anak menjadi perhatian utama bagi seluruh anggota DWP.

“Kami ingin hadir bukan sekadar berbagi benda, melainkan berbagi kasih dan perhatian tulus. Semoga kehadiran kami sedikit meringankan beban keluarga dan mengingatkan bahwa diluar sana banyak yang mendoakan kesembuhan dan kebahagiaan anak-anak semua. DWP Badung akan terus berupaya hadir dan berbagi kebaikan untuk anak-anak Badung tercinta,” ungkapnya.

Baca Juga  BI Bali Gelar Edukasi Budaya Cerdas Finansial di Era Digital Bersama PPPATK, Polda dan OJK

Turut hadir mendampingi rangkaian kegiatan Direktur RS Mangusada Badung beserta jajaran manajemen dan perawat ruangan, serta para anggota DWP Badung. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Sekda Eddy Mulya Pimpin Apel Disiplin di Lingkungan Bapenda Denpasar

Tekankan untuk Bersama Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Optimal 

Loading

Published

on

By

Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya memimpin apel disiplin di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Denpasar.
PIMPIN APEL: Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memimpin apel disiplin di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar (Disdikpora), Senin (3/8). (Foto: bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, memimpin apel disiplin di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar (Disdikpora), Senin (3/8). Kegiatan yang digelar di halaman kantor dinas tersebut diikuti pejabat struktural hingga staf di kantor tersebut.

Dalam arahannya, Sekda Eddy Mulya menegaskan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang kredibel, akuntabel, dan berlandaskan integritas, khususnya dalam pelayanan publik sektor keuangan daerah.

Ia mengingatkan bahwa kualitas layanan menjadi cerminan profesionalitas aparatur pemerintah.

“Sebagai instansi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang membidani tentang keuangan daerah, maka saya berpesan kepada seluruh perangkat di Bapenda agar memiliki integritas dan juga komitmen kuat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Eddy Mulya, untuk dapat merealisasi tata kelola keuangan dijelaskan bahwa tugas tersebut meliputi koordinasi penyusunan APByang optimal, yang didalamnya terdapat susunan perubahan APBD, hingga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar seluruh perangkat.

“Dengan koordinasi yang baik, pengelolaan keuangan daerah Kota Denpasar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Eddy Mulya juga menegaskan pentingnya peran perangkat daerah untuk berkomitmen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, serta menyelaraskan tata kelola keuangan daerah dengan baik. Terlebih, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator dalam optimalisasi pendapatan daerah. (eka/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Baca Juga  Tahun 2025, Prospek Penjualan Ritel di Bali Cerah
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wawali Arya Wibawa Pimpin Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Perlinsos Kota Denpasar

Published

on

By

Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa memimpin Rapat Koordinasi TKPK dan Percepatan Perlinsos di Graha Sewakadarma.
PIMPIN RAKOR:  Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Denpasar, bertempat di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Percepatan Perlinsos di Denpasar. Dimana rakor ini dipimpin langsung Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa,  di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Senin (3/8).

Rakor turut dihadiri Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan  Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa menegaskan bahwa untuk TKPK merupakan sebagai bentuk evaluasi berkala terhadap program penanganan kemiskinan di Kota Denpasar. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga lurah/kepala desa dalam memastikan program tepat sasaran dan berdaya guna.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran OPD, camat, dan perbekel/lurah atas kerja keras serta kolaborasi aktif yang telah ditunjukkan selama ini,” ujarnya.

Secara makro, lanjut Arya Wibawa kinerja pembangunan dan indikator kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar menunjukkan capaian yang sangat positif yakni untuk Pertumbuhan Ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 6,11%, berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati posisi tertinggi di Provinsi Bali serta masuk dalam jajaran 10 besar nasional.

Untuk Kesejahteraan Sosial, menunjukkan peningkatan pada indikator Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, serta Rata-rata Lama Sekolah. Dan untuk Rasio Gini serta Kemiskinan Tingkat kemiskinan secara persentase berada di angka 2,6% (salah satu yang terendah). Kendati demikian, intervensi tetap berfokus pada kedalaman dan keparahan kemiskinan mengingat jumlah penduduk Kota Denpasar yang relatif besar.

Baca Juga  BI Pacu Digitalisasi Keuangan Daerah, Luncurkan Blueprint Kawasan Digital Tirta Empul di HLM TP2DD Gianyar

Guna mencegah masyarakat berpenghasilan rendah turun ke kategori miskin ekstrem, Pemkot Denpasar menekankan pentingnya menjaga masyarakat yang berada di ambang batas kemiskinan (Desil 5 dan Desil 6, memperhitungkan sekitar 18.000 warga rentan).

Lebih lanjut Arya Wibawa menjelaskan, untuk evaluasi berkala pelaksanaan program pendataan Kartu Keluarga (KK) Populasi dan Perlindungan Sosial (Perlinsos). Meskipun target agresif jangka pendek sebesar 60% belum sepenuhnya tercapai secara merata di seluruh wilayah, tren pertumbuhan populasi terdata mengalami peningkatkan signifikan sebesar 21% dalam sepekan terakhir.

Ditegaskan pula bahwa program layanan ini dipastikan berlanjut hingga batas akhir (cut-off) pemerintah pusat pada akhir Agustus. Pemerintah Pusat menetapkan ambang batas capaian minimal antara 40% hingga 60%. Wilayah yang belum mencapai batas minimal tersebut diwajibkan untuk terus menggenjot kinerja pendataan hingga batas waktu akhir Agustus.

Adapun kalkulasi target awal yang dirancang dalam rentang waktu 20 hari kerja. Target awal mencakup pengumpulan data hingga 111.000 KK, dengan target harian sebesar 5.000 KK atau rata-rata 1.250 KK per kecamatan. Dengan status realisasi saat ini berada di kisaran 35.000 KK dan terus bergerak naik dengan rata-rata input 2.000 – 3.600 KK per hari. Yang mana penetapan target tinggi di awal merupakan strategi psikologis untuk mendorong percepatan kerja di lapangan. Semakin panjang durasi pelaksanaan tanpa target ketat, potensi kelelahan (fatigue) pada petugas lapangan maupun masyarakat akan semakin tinggi.

Program di daerah mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas lompatan capaian data dalam satu minggu terakhir dengan kenaikan populasi terdata sebesar 21%.

“Dimana keunggulan utama daerah Denpasar terletak pada keberadaan Balai Banjar dan Balai Desa yang sangat efektif sebagai wadah kumpul masyarakat. Dibandingkan kota besar lain seperti Surabaya yang mengandalkan hingga 37.000 agen untuk melakukan penyisiran rumah ke rumah (canvassing/door-to-door), struktur adat dan kemasyarakatan di Denpasar memberikan efisiensi yang jauh lebih tinggi jika dimanfaatkan secara optimal,” papar Arya Wibawa.

Baca Juga  Hasil Survei Triwulan IV 2025, Kinerja Dunia Usaha di Bali Melandai

Guna mengejar target akumulatif minimal 60% (sekitar 90.000 KK terdata dari posisi 35.000 KK saat ini), rapat ini kemudian menyepakati penyesuaian operasional bagi para Perbekel, Lurah, dan Kepala Dusun/Kaling dalam Pembaruan Jadwal Turun Lapangan dengan seluruh jadwal aktivitas penjangkauan untuk 1 minggu ke depan diwajibkan telah terbarukan (updated). Monitoring Berkala Harian dengan Pemantauan data harian tetap dilakukan tiga kali sehari (Pukul 06.00 WITA, 18.00 WITA, dan 22.00 WITA) untuk memetakan banjar/wilayah yang mengalami penurunan aktivitas malam hari. Adapun Target Ambang Batas Harian dengan menetapkan batas minimal input harian sebesar 2.000 hingga 2.500 KK per hari untuk menjamin tercapainya target 60% sebelum cut-off akhir Agustus. (gs/bi)

Loading

galungan dan kuningan dprd bali
Advertisements
iklan stikom
Advertisements
waisak
Advertisements
galungan dprd kabupaten badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca