QRIS-KAN KLUNGKUNG: BI Bali gelar ''Digitalisasi Kawasan Pusat Pasar Tenun dan Pasar Tradisional Klungkung Bali’’ yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Sekda Klungkung, Direktur Bisnis Non-Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya dan hadir pula wakil pedagang Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba, Senin (8/11) di Pusat Pasar Tenun Semarapura Klungkung.
Klungkung, baliilu.com – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah secara resmi menerapkan digitalisasi penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pedagang tradisional dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Semarapura, Pasar Galiran dan Pasar Kusamba Klungkung, Senin, 8 November 2021, yang kegiatannya dipusatkan di area parkir Pusat Pasar Tenun Semarapura, Klungkung.
Kegiatan ‘’Digitalisasi Kawasan Pusat Pasar Tenun dan Pasar Tradisional Klungkung Bali’’ ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Sekda Klungkung, Direktur Bisnis Non-Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya dan hadir pula wakil pedagang Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho dalam sambutannya mengatakan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun telah berdampak besar bagi kehidupan, baik sosial hingga kondisi ekonomi. Namun, kita harus tetap optimis bahwa 2021 ini akan menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional dan Bali pada khususnya terlihat pada Triwulan II tahun 2021 pertumbuhan Bali mulai membaik, dan tumbuh positif 2,83% (yoy).
Mulai membaiknya kondisi ini tidak lepas dari segala upaya yang tiada henti dilakukan bersama melalui berbagai gagasan. Dari aspek kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat sekaligus memperluas cakupan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini vaksinasi tahap 1 di Bali telah melebihi 100% dan vaksinasi tahap 2 telah melebihi 85%. Sedangkan dari aspek ekonomi, pemanfaatan media dan kanal digital telah diterapkan pada berbagai sektor sebagai bentuk adaptasi.
Wagub Cok Ace dan Trisno Nugroho saat transaksi kain endek dengan menggunakan QRIS
Trisno Nugroho memaparkan, pasar sebagai jantung kegiatan ekonomi jual beli juga merasakan dampak pandemi. Dengan pembatasan sosial dan urgensi faktor cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE), masyarakat kini cenderung lebih berhati-hati dan beralih ke segala sesuatu serba tanpa kontak fisik atau tatap muka. Dari perubahan pola perilaku tersebut, digitalisasi menjadi salah satu cara terbaik untuk terus mendorong roda ekonomi di sektor perdagangan termasuk pasar-pasar tradisional agar tetap berjalan.
‘’Digitalisasi tersebutlah yang pada hari ini akan secara resmi kita mulai terapkan di Pasar Galiran, Pasar Semarapura, dan Pasar Kusamba, serta akan terus diperluas ke seluruh pasar tradisional di Kabupaten Klungkung. Adapun digitalisasi yang diterapkan yakni meliputi implementasi pungutan berbasis elektronik hingga cara pembayaran nontunai berbasis QRIS,’’ terang Trisno Nugroho.
Lebih lanjut disampaikan, QRIS bukanlah aplikasi. QRIS adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menstandarisasi QR Code Pembayaran. QRIS telah menjadi solusi pembayaran saat ini karena mendukung social dan physical distancing. Dengan QRIS transaksi dapat dilakukan tanpa kontak fisik dan bahkan tatap muka hanya menggunakan smartphone.
Pasar Tenun Semarapura sebagian sudah menggunakan QRIS
Selain higienis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara digital tanpa melalui sentuhan, QRIS memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang dan kalangan UMKM, seperti membangun profil kredit untuk kemudahan mendapatkan pinjaman, transaksi tercatat, dan langsung masuk rekening sehingga mudah dimonitor. Tidak perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang palsu, mengikuti tren pembayaran terkini, serta murah, dan bebas biaya bagi usaha mikro (0% s.d Desember 2021). Opsi pembayaran menggunakan QRIS yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal) diharapkan dapat mendukung geliat aktivitas para pedagang dan kalangan UMKM.
Trisno Nugroho menyampaikan akselerasi implementasi QRIS di wilayah Bali sangat cepat perkembangannnya dan masuk ke dalam peringkat 8 besar nasional. Per 29 Oktober 2021, sebanyak lebih dari 355 ribu merchant di Bali atau 12 juta merchant nasional telah merasakan manfaat menggunakan QRIS. Volume dan nominal transaksi penggunaan QRIS di Bali pun terus meningkat, dengan rata-rata per bulan sebanyak 407 ribu transaksi dengan nominal 32,4 miliar, atau tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata transaksi di tahun 2020.
Secara khusus, ia mendorong percepatan digitalisasi pada pasar tradisional dan pelaku UMKM di Klungkung karena hingga saat ini baru 6.200 merchant di wilayah Bumi Serombotan yang tergabung dalam QRIS. “Secara resmi hari ini kita terapkan di tiga pasar yaitu Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba. Pak bupati mohon penggunaan QRIS bisa diperluas pada pelaku UMKM dan koperasi di Klungkung,” pintanya, seraya mengajak upaya digitalisasi ini tidak hanya sebatas kegiatan, namun sebagai sebuah gerakan berkelanjutan yang harapannya mampu menstimulus geliat aktivitas ekonomi baik penjualan maupun konsumsi masyarakat menuju Bali Bangkit.
Wagub Cok Ace didampingi Bupati Suwirta dan Trisno Nugroho tinjau Pasar Tenun Semarapura
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Suakwati (Cok Ace) dalam sambutannya memaparkan sejumlah hal yang membuat pelaku wirausaha baru itu bisa bertahan yaitu mengikuti selera pasar, memiliki human spirit seperti keramahtamahan saat berjualan dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan media pemasaran online dan transaksi digital. Secara tidak langsung, menurut Cok Ace, kelompok yang bertahan adalah mereka yang telah menerapkan teori 4.0. Belajar dari pengalaman itu, ia mengajak para pelaku usaha khususnya di pusat tenun Pasar Semarapura Klungkung tak ragu memanfaatkan transaksi digital dengan penggunaan QRIS sesuai arahan Bank Indonesia.
“Ini pasar tenun kan sudah sangat dikenal, pelanggannya banyak dari luar daerah dan pasti sangat paham transaksi digital. Masuk ke marketplace untuk mempromosikan produk-produk baru sehingga mereka bisa bertransaksi secara online,” tambahnya sembari mengatakan bahwa digitalisasi sebagai suatu keniscayaan yang mau tak mau harus diikuti.
Apresiasi terhadap gerakan BI dalam proses digitalisasi di pasar tradisional diutarakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Anggota Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya. Bupati Suwirta menyampaikan terimakasih atas upaya digitalisasi yang gencar dilaksanakan jajaran Bank Indonesia. Menurutnya, digitalisasi dalam proses transaksi adalah sebuah kebutuhan di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia berharap pedagang pasar tradisional segera beradaptasi dengan program ini.
Sementara itu, Anggota Komisi XI Rai Wirajaya menilai BI telah melakukan langkah yang tepat untuk mempercepat digitalisasi transaksi yang menjadi kebutuhan dewasa ini. Usai acara peresmian, Wagub Cok Ace dan undangan lainnya langsung melakukan uji coba transaksi digital menggunakan QRIS dengan membeli produk tenun di pasar tersebut. (gs)
TERIMA PIMPINAN TNI: Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan TNI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan berbagai program strategis TNI yang mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Menurut Seskab Teddy, Panglima TNI bersama para Kepala Staf melaporkan sejumlah capaian program yang telah dijalankan oleh TNI.
“Dalam pertemuan tersebut, Panglima dan para Kepala Staf melaporkan perkembangan berbagai program strategis yang dilaksanakan oleh TNI, termasuk capaian program yang secara langsung mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu program yang menjadi perhatian adalah upaya menghadirkan akses listrik bagi masyarakat di Papua, khususnya di wilayah pegunungan. Program listrik masuk Papua yang dijalankan TNI Angkatan Darat terus menunjukkan perkembangan positif dan kini telah menjangkau lebih dari 200 desa.
Selain itu, pembangunan Jembatan Gantung Garuda yang berfungsi menghubungkan desa-desa di berbagai wilayah Indonesia juga terus berjalan. “Saat ini telah mendekati 2.000 titik,” ungkap Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy mengatakan bahwa TNI juga terus meningkatkan program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih. Hingga Juni 2026, pembangunan fasilitas tersebut telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga di berbagai daerah.
“Program pipanisasi dan pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan akses air bersih juga terus ditingkatkan. Hingga Juni 2026, jumlah titik pembangunan telah mendekati 2.000 lokasi dan memberikan manfaat bagi sekitar satu juta warga,” ucap Seskab Teddy.
Di bidang kesejahteraan prajurit, KSAD turut melaporkan perkembangan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan personel TNI sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pokok pertahanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai program tersebut, TNI tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Melalui berbagai program tersebut, TNI terus berkontribusi dalam memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan konektivitas antardaerah, serta membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah terpencil,” pungkas Seskab Teddy. (gs/bi)
LANTIK: Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Cahyo/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional serta Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 Juni 2026.
Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang, Agustina Arumsari, dan Trenggono didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga turut melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh yang didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.
“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.
Setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian masing-masing menandatangani berita acara pengambilan sumpah. Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan diikuti para tamu undangan lainnya.
Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (gs/bi)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, DEN melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta penciptaan ekosistem ekonomi baru di daerah.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan secara profesional dan independen untuk memastikan kredibilitas hasil yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. “Hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita harus, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden,” ujar Luhut dalam keterangannya usai pertemuan.
Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan bahwa survei dilakukan secara independen dan dibiayai langsung oleh DEN dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG.
“Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9 persen dari SPPG yang ada saat ini, itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada tiga UMKM yang digandeng oleh SPPG ini,” ungkap Septian.
Menurut Septian, temuan tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya mendukung peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang melibatkan pelaku usaha lokal. DEN juga mencatat bahwa sekitar 65 persen UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG berasal dari kabupaten yang sama dengan lokasi SPPG.
“Nah, yang lebih menarik ada sekitar 65 persen sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada,” jelas Septian.
Selain mendorong pertumbuhan UMKM, survei DEN juga menunjukkan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Hampir seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG berasal dari masyarakat sekitar.
“Yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja, itu hampir 99% memang dari warga sekitar,” ujar Septian.
Meski demikian, DEN menilai masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi ini kami juga melihat, ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan kita mencapai 5,61 persen,” kata Septian.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi yang disampaikan kepada Presiden Prabowo untuk memastikan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan dan pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di berbagai daerah.
“Jadi ini yang tadi kami laporkan kepada Bapak Presiden terkait dengan survei MBG yang dilakukan secara independen oleh Dewan Ekonomi Nasional,” pungkas Septian.
Program MBG kini tidak hanya menghadirkan makanan bergizi di meja anak-anak Indonesia, tetapi juga menghadirkan peluang usaha, lapangan kerja, dan harapan baru bagi masyarakat di berbagai daerah. (gs/bi)