Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

BI Bali QRIS-kan Klungkung, Selain Higienis dan Mudah juga Beri Keuntungan bagi Pedagang dan UMKM

BALIILU Tayang

:

de
QRIS-KAN KLUNGKUNG: BI Bali gelar ''Digitalisasi Kawasan Pusat Pasar Tenun dan Pasar Tradisional Klungkung Bali’’ yang dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Sekda Klungkung, Direktur Bisnis Non-Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya dan hadir pula wakil pedagang Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba, Senin (8/11) di Pusat Pasar Tenun Semarapura Klungkung.

Klungkung, baliilu.com – Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah secara resmi menerapkan digitalisasi penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pedagang tradisional dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Semarapura, Pasar Galiran dan Pasar Kusamba Klungkung, Senin, 8 November 2021, yang kegiatannya dipusatkan di area parkir Pusat Pasar Tenun Semarapura, Klungkung.

Kegiatan ‘’Digitalisasi Kawasan Pusat Pasar Tenun dan Pasar Tradisional Klungkung Bali’’ ini dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, Sekda Klungkung, Direktur Bisnis Non-Kredit BPD Bali I Nyoman Sumanaya dan hadir pula wakil pedagang Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Trisno Nugroho dalam sambutannya mengatakan pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun telah berdampak besar bagi kehidupan, baik sosial hingga kondisi ekonomi. Namun, kita harus tetap optimis bahwa 2021 ini akan menjadi momentum pemulihan ekonomi nasional dan Bali pada khususnya terlihat pada Triwulan II tahun 2021 pertumbuhan Bali mulai membaik, dan tumbuh positif 2,83% (yoy).

Mulai membaiknya kondisi ini tidak lepas dari segala upaya yang tiada henti dilakukan bersama melalui berbagai gagasan. Dari aspek kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat sekaligus memperluas cakupan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga saat ini vaksinasi tahap 1 di Bali telah melebihi 100% dan vaksinasi tahap 2 telah melebihi 85%. Sedangkan dari aspek ekonomi, pemanfaatan media dan kanal digital telah diterapkan pada berbagai sektor sebagai bentuk adaptasi.

Baca Juga  Bank Indonesia Dorong Digital Mindset untuk Transformasi Digital
Wagub Cok Ace dan Trisno Nugroho saat transaksi kain endek dengan menggunakan QRIS

Trisno Nugroho memaparkan, pasar sebagai jantung kegiatan ekonomi jual beli juga merasakan dampak pandemi. Dengan pembatasan sosial dan urgensi faktor cleanliness, health, safety and environment sustainability (CHSE), masyarakat kini cenderung lebih berhati-hati dan beralih ke segala sesuatu serba tanpa kontak fisik atau tatap muka. Dari perubahan pola perilaku tersebut, digitalisasi menjadi salah satu cara terbaik untuk terus mendorong roda ekonomi di sektor perdagangan termasuk pasar-pasar tradisional agar tetap berjalan.

‘’Digitalisasi tersebutlah yang pada hari ini akan secara resmi kita mulai terapkan di Pasar Galiran, Pasar Semarapura, dan Pasar Kusamba, serta akan terus diperluas ke seluruh pasar tradisional di Kabupaten Klungkung. Adapun digitalisasi yang diterapkan yakni meliputi implementasi pungutan berbasis elektronik hingga cara pembayaran nontunai berbasis QRIS,’’ terang Trisno Nugroho.

Lebih lanjut disampaikan, QRIS bukanlah aplikasi. QRIS adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menstandarisasi QR Code Pembayaran. QRIS telah menjadi solusi pembayaran saat ini karena mendukung social dan physical distancing. Dengan QRIS transaksi dapat dilakukan tanpa kontak fisik dan bahkan tatap muka hanya menggunakan smartphone.

Pasar Tenun Semarapura sebagian sudah menggunakan QRIS

Selain higienis dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara digital tanpa melalui sentuhan, QRIS memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang dan kalangan UMKM, seperti membangun profil kredit untuk kemudahan mendapatkan pinjaman, transaksi tercatat, dan langsung masuk rekening sehingga mudah dimonitor.  Tidak perlu uang kembalian, bebas risiko pencurian dan uang palsu, mengikuti tren pembayaran terkini, serta murah, dan bebas biaya bagi usaha mikro (0% s.d Desember 2021). Opsi pembayaran menggunakan QRIS yang CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal) diharapkan dapat mendukung geliat aktivitas para pedagang dan kalangan UMKM.

Baca Juga  Jelang Nyepi dan Ramadan, TPID Lakukan Sinergi dari Hulu ke Hilir Kendalikan Inflasi Pangan

Trisno Nugroho menyampaikan akselerasi implementasi QRIS di wilayah Bali sangat cepat perkembangannnya dan masuk ke dalam peringkat 8 besar nasional. Per 29 Oktober 2021, sebanyak lebih dari 355 ribu merchant di Bali atau 12 juta merchant nasional telah merasakan manfaat menggunakan QRIS. Volume dan nominal transaksi penggunaan QRIS di Bali pun terus meningkat, dengan rata-rata per bulan sebanyak 407 ribu transaksi dengan nominal 32,4 miliar, atau tumbuh 2 kali lipat dibandingkan dengan rata-rata transaksi di tahun 2020.

Secara khusus, ia mendorong percepatan digitalisasi pada pasar tradisional dan pelaku UMKM di Klungkung karena hingga saat ini baru 6.200 merchant di wilayah Bumi Serombotan yang tergabung dalam QRIS. “Secara resmi hari ini kita terapkan di tiga pasar yaitu Pasar Semarapura, Galiran dan Kusamba. Pak bupati mohon penggunaan QRIS bisa diperluas pada pelaku UMKM dan koperasi di Klungkung,” pintanya, seraya mengajak upaya digitalisasi ini tidak hanya sebatas kegiatan, namun sebagai sebuah gerakan berkelanjutan yang harapannya mampu menstimulus geliat aktivitas ekonomi baik penjualan maupun konsumsi masyarakat menuju Bali Bangkit.

Wagub Cok Ace didampingi Bupati Suwirta dan Trisno Nugroho tinjau Pasar Tenun Semarapura

Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Suakwati (Cok Ace) dalam sambutannya memaparkan sejumlah hal yang membuat pelaku wirausaha baru itu bisa bertahan yaitu mengikuti selera pasar, memiliki human spirit seperti keramahtamahan saat berjualan dan yang tak kalah pentingnya adalah pemanfaatan media pemasaran online dan transaksi digital. Secara tidak langsung, menurut Cok Ace, kelompok yang bertahan adalah mereka yang telah menerapkan teori 4.0. Belajar dari pengalaman itu, ia mengajak para pelaku usaha khususnya di pusat tenun Pasar Semarapura Klungkung tak ragu memanfaatkan transaksi digital dengan penggunaan QRIS sesuai arahan Bank Indonesia.

Baca Juga  BI Bali Apresiasi Pemkab Buleleng Implementasi KKI di Seluruh Perangkat Daerah

“Ini pasar tenun kan sudah sangat dikenal, pelanggannya banyak dari luar daerah dan pasti sangat paham transaksi digital. Masuk ke marketplace untuk mempromosikan produk-produk baru sehingga mereka bisa bertransaksi secara online,” tambahnya sembari mengatakan bahwa digitalisasi sebagai suatu keniscayaan yang mau tak mau harus diikuti.

Apresiasi terhadap gerakan BI dalam proses digitalisasi di pasar tradisional diutarakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Anggota Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya. Bupati Suwirta menyampaikan terimakasih atas upaya digitalisasi yang gencar dilaksanakan jajaran Bank Indonesia. Menurutnya, digitalisasi dalam proses transaksi adalah sebuah kebutuhan di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia berharap pedagang pasar tradisional segera beradaptasi dengan program ini.

Sementara itu, Anggota Komisi XI Rai Wirajaya menilai BI telah melakukan langkah yang tepat untuk mempercepat digitalisasi transaksi yang menjadi kebutuhan dewasa ini. Usai acara peresmian, Wagub Cok Ace dan undangan lainnya langsung melakukan uji coba transaksi digital menggunakan QRIS dengan membeli produk tenun di pasar tersebut. (gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Bahas Japem, Ketua DPRD Badung: APBD Perubahan 2026 Harus Bermanfaat Nyata bagi Warga Badung

Published

on

By

Rapat Paripurna Bahas APBD Perubahan Badung 2026
RAPAT PARIPURNA: Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai IIII Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. (Foto: bi)

Badung, baliilu.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, 17 September 2026. Rapat membahas Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Wakil Ketua I, Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II, I Made Wijaya dan Wakil Ketua III, I Made Sunarta serta dihadiri anggota DPRD Badung.

Dari eksekutif hadir, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, Ida Bagus Surya Suamba, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Badung, Pimpinan Instansi Vertikal Badung, para Direksi Perusahaan Daerah Badung, para tenaga ahli DPRD Badung dan Fraksi DPRD Badung serta para undangan lainnya.

“Jadi, saya kira tadi sudah semuanya dijawab oleh Bapak Bupati tentang apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi saran Dewan tentang APBD Perubahan Tahun 2026,” ujar Anom Gumanti kepada awak media usai memimpin rapat paripurna.

Anom Gumanti lanjut menjelaskan, bahwa pelaksanaan rapat paripurna ini juga telah mengacu pada Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 Ayat 3. Dalam tatib tersebut, setiap saran atau pendapat yang disampaikan Dewan wajib mendapatkan jawaban dari Bupati dalam Rapat Paripurna.

Terkait jawaban pemerintah tersebut dapat diterima oleh masing-masing fraksi, Anom Gumanti mengatakan pimpinan DPRD telah memberikan kesempatan kepada seluruh Ketua Fraksi untuk melakukan penelaahan lebih lanjut.

Menurutnya, hasil penelaahan fraksi tersebut nantinya akan menjadi salah satu referensi dalam pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna berikutnya.

Baca Juga  Pengawas Pasar Modal OJK Bersama Pelaku UKM ‘Akui’ Kebijakan Produk Lokal Gubernur Koster Mampu Kembangkan Sektor UMKM di Bali

“Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menelaah jawaban pemerintah. Hasilnya tentu menjadi bahan dalam pengambilan keputusan,” ucapnya.

Anom Gumanti berharap proses pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan anggaran, tetapi juga mempertimbangkan manfaat nyata bagi masyarakat Badung.

Anom Gumanti menegaskan DPRD Badung akan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan keputusan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.

“Jika APBD Perubahan ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tentu akan kita sahkan dan putuskan bersama,” tutupnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gianyar Raih Peringkat Terbaik III Nasional Anugerah Layanan Investasi 2026

Published

on

By

Bupati Mahayastra Terima Penghargaan Layanan Investasi
TERIMA PENGHARGAAN: Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menerima penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026 dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9). (Foto: Hms Gianyar)

Jakarta, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali mencatatkan prestasi di Tingkat Nasional. Melalui Anugerah Layanan Investasi (ALI) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI Tahun 2026, Gianyar berhasil meraih Peringkat Terbaik III Pemerintah Tingkat Kabupaten atas Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan predikat Kategori “Prima”.

Penghargaan tersebut menempatkan Gianyar dalam jajaran tiga besar dari 416 kabupaten se-Indonesia. Gianyar juga menjadi satu-satunya kabupaten dari Provinsi Bali yang berhasil masuk nominasi dalam kategori tersebut. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, dari Wamendagri Bima Arya dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Jakarta, Selasa (15/9).

Pada Tingkat Pemerintah Kabupaten, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai Terbaik II, dan Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Terbaik III.

Bagi Pemkab Gianyar, penghargaan ini menjadi apresiasi atas konsistensi dalam membangun pelayanan investasi yang semakin mudah, cepat, transparan dan memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha.

Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama perangkat daerah teknis yang selama ini turut berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan investasi dan perizinan.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Gianyar. Yang terpenting bukan hanya penghargaan yang kita terima, tetapi bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terus kita tingkatkan,” ujar Bupati Mahayastra.

Menurutnya, pelayanan investasi tidak berhenti pada penyelesaian proses perizinan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik setelah perizinan diterbitkan.

Karena itu, Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) menjadi bagian penting yang terus diperkuat. Percepatan tidak hanya menyangkut proses administratif, tetapi juga bagaimana berbagai kendala dalam realisasi kegiatan usaha dapat ditangani secara cepat, tepat dan terintegrasi.

Baca Juga  Bali Investment Challenge Dorong Perluasan Proyek Investasi Potensial

“Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin investasi yang hadir di Gianyar mampu menggerakkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Mahayastra.

Dalam upaya tersebut, sinergi antara DPMPTSP Kabupaten Gianyar, perangkat daerah teknis dan pelaku usaha menjadi kunci. Kolaborasi diperlukan agar pelayanan tidak berjalan secara parsial dan setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan usaha dapat segera mendapatkan solusi.

Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab Gianyar Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Gianyar Ni Luh Gede Eka Suary bersama jajaran turut mendampingi Bupati Gianyar dalam penerimaan penghargaan tersebut. Capaian ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja lintas perangkat daerah dalam mendukung terciptanya ekosistem investasi yang kondusif.

Ke depan, Pemkab Gianyar tidak menjadikan penghargaan ini sebagai titik akhir. Predikat Pelayanan Prima justru menjadi dorongan untuk terus melakukan evaluasi, pembenahan dan inovasi agar kualitas pelayanan investasi semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

Acara Anugerah Layanan Investasi 2026 turut dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya turut menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah penerima ALI 2026.

Penghargaan ALI 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus memperkuat pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan berusaha dan menjaga iklim investasi yang sehat. Dengan kolaborasi lintas sektor, investasi diharapkan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat menuju Gianyar maju. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Keringanan PKB, Tunggakan Lebih dari Dua Tahun Cukup Bayar Dua Tahun

Published

on

By

Pelayanan Pajak Kendaraan di Samsat Gerokgak
Kantor Samsat gerai Gerokgak yang ramai dikunjungi pembayar pajak kendaraan. (Foto: Hms Buleleng)

Buleleng, baliilu.com – Kabar baik bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah memberikan keringanan melalui kebijakan pembebasan pokok pajak dan denda, sehingga masyarakat yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 23 Tahun 2026 dan berlaku mulai 9 September hingga 11 November 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dengan beban pembayaran yang lebih ringan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Buleleng, Ida Bagus Perang Wibawa, Kamis (17/9), mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan tersebut sebaik-baiknya.

“Ketika masyarakat punya tunggakan lebih dari dua tahun, cukup membayar dua tahun pokok pajak saja. Pokok pajak tahun ketiga dan seterusnya dihapuskan sesuai ketentuan, begitu juga dendanya,” jelasnya.

Ia memberikan gambaran, apabila masyarakat memiliki tunggakan PKB selama lima tahun, maka cukup membayar pokok pajak untuk dua tahun. Sementara tunggakan pokok pajak untuk tiga tahun berikutnya mendapatkan pembebasan sesuai ketentuan program.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan kesempatan yang perlu dimanfaatkan masyarakat. Terlebih, pemerintah juga terus mendekatkan pelayanan pembayaran PKB melalui berbagai langkah, mulai dari Samsat Keliling, pelayanan door to door, razia gabungan, hingga pembukaan Gerai Samsat di Kecamatan Gerokgak yang berlokasi di Gedung PATEN Kantor Camat Gerokgak.

“Ini kesempatan emas bagi masyarakat. Mari berbondong-bondong memanfaatkan kanal pembayaran PKB yang tersedia dan jangan sampai kesempatan ini lewat,” ajaknya.

Di sisi lain, berbagai upaya tersebut juga dilakukan Bapenda untuk mengoptimalkan penerimaan PKB Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026, target penerimaan dari sektor PKB yang harus diamankan mencapai 64 miliar.

Baca Juga  OPD Diinstruksikan Bantu UMKM, Jaya Negara: Kita yang ‘’Garusin’’, Kalau Bisa Diborong Sebelum Ditutup

Perang Wibawa menegaskan, kemudahan pelayanan dan keringanan yang diberikan pemerintah diharapkan dapat mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajiban pajaknya.

“Mari manfaatkan insentif fiskal ini sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya. Setelah itu, mari kita dukung pembangunan Buleleng dengan membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu,” pungkasnya. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca