Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Buka Webinar Bulan Bung Karno, Gubernur Koster Ajak Generasi Penerus Gelorakan Ide dan Gagasan sang Proklamator

BALIILU Tayang

:

de
GUBERNUR BALI WAYAN KOSTER

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menekankan pentingnya generasi penerus bangsa untuk memperingati hari lahirnya Bung Karno setiap tanggal 6 Juni yang pada tahun 2020 ini memasuki usia 119 tahun.

Hal itu diungkapkan dalam acara pembukaan Bulan Bung Karno yang ditandai dengan Seminar Secara Daring (Webinar) memperingati hari lahirnya Bung Karno di Ruang Rapat Gedung Gajah, rumah jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Sabtu (6/6-2020).

“Kita bertanggung jawab untuk mewarisi ide dan gagasan Bung Karno yang memang sangat relevan dalam mengisi gerak dinamika pembangunan Indonesia dan Bali pada khususnya,” kata Gubernur Koster.

Menurut Gubernur asal Sembiran ini, tanggal 6 Juni adalah momentum penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hari itu diperingati sebagai hari lahirnya Bapak Pendiri Bangsa sekaligus Proklamator Indonesia. “Dalam perjalanan sejarahnya, beliau mampu memimpin pergerakan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat dan bangsa yang memiliki satu tujuan untuk bernegara,” jelas Gubernur Koster dalam Webinar bertajuk Aktualisasi Trisakti Bung Karno dalam Menyongsong Bali Era Baru tersebut.

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini melanjutkan bahwa cita-cita dan gagasan Bung Karno dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila yang digali dari bumi Indonesia. “Nilai-nilai tersebut dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang kemudian menjadi cita-cita luhur sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pancasila menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terus hidup di tengah-tengah bangsa yang bergerak maju setelah kemerdekaannya,” urai mantan anggota DPR RI ini.

Ide-Ide dan gagasan Bung Karno itu menurut Gubernur Koster yang paling dikenal dan sangat penting untuk bangsa Indonesia adalah ajaran Trisakti Bung Karno. Ajaran yang mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat. “Trisakti Bung karno diimplementasikan melalui Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan,” ucapnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Bangkitkan Kebanggaan Anak-anak Muda Pakai Dasi Merah Putih

Ide dan gagasan Bung Karno ini lanjut Gubernur Koster, harus terus digelorakan dan dibumikan kepada generasi penerus bangsa Indonesia agar selalu ingat dan memahami sejarah dengan benar.

Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, menjadikan Bali sebagai percontohan pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana, sejak tahun 2016. Ini merupakan ide dari Bapak Prananda Prabowo, putra Ibu Megawati, yang menjabat sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Partai, dimana beliau menilai bahwa Bali memiliki syarat politik, historis, dan sosiologis sebagai laboratorium politik guna merealisasikan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno untuk Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pola Pembangunan Semesta Berencana telah dijadikan sebagai konsep dan pendekatan pembangunan yang dituangkan dalam visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” menuju Bali Era Baru. Visi tersebut, oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dan Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Visi menuju Bali Era Baru itu, merupakan suatu era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu: dimensi pertama, bisa menjaga keseimbangan alam, krama, dan kebudayaan Bali, genuine Bali; dimensi kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan dimensi ketiga, merupakan manajemen resiko  atau risk management, yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Guna melaksanakan visi tersebut, diperlukan politik legislasi yaitu sebanyak 36 peraturan yang meliputi sebanyak 13 peraturan daerah dan 23 peraturan gubernur. Sampai saat ini, telah diselesaikan sebanyak 8 peraturan daerah, 3 rancangan peraturan daerah dalam proses fasilitasi di Kemendagri, dan 2 rancangan peraturan daerah yang sedang diproses oleh DPRD Bali. Selain itu, telah ditetapkan dan diberlakukan sebanyak 23 Peraturan Gubernur Bali. Peraturan ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk menata pembangunan Bali secara fundamental dan konfrehensif untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Munculnya pandemi Covid-19 saat ini, perlu dimaknai sebagai suatu momentum untuk menuju keseimbangan baru dalam rangka menata pembangunan Bali dengan menerapkan tatanan kehidupan baru sesuai visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Dalam konteks Covid-19, Gubernur Bali telah menerapkan ajaran Bung Karno mengenai konsep gotong-royong, dengan membentuk Satgas Gotong-Royong berbasis desa adat, yang terbukti sangat efektif dalam menghimpun kekuatan masyarakat secara bersama-sama dalam menangani pencegahan Covid-19.

Namun, Gubernur juga mengingatkan untuk tidak berhenti hanya dalam lingkup seminar-seminar dan kegiatan seremonial semata. “Jauh lebih penting untuk memberikan makna, dengan merealisasikan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno.

Tri Sakti Bung Karno dalam Visi ‘’Nangun Sat Kerthi Loka Bali’’

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, AA Gede Oka Wisnumurti yang hadir selaku narasumber menyebut gagasan berdikari yang dicetuskan Bung Karno dalam pidato kenegaraannya di tahun 1964 sangat relevan dengan keberadaan lembaga desa adat. “Bung Karno tegas menyatakan Indonesia tidak condong ke kapitalis atau komunis dalam (era, red) perang dingin, namun punya ideologinya sendiri yakni Pancasila. Bahwa Indonesia bukan boneka, bahkan bukan kacung, kita negara merdeka dan bisa menentukan nasib kita sendiri,” jelasnya.

Ideologi tersebut lebih dipertajam lagi melalui visi pembangunan Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” oleh Gubernur Koster yang tercermin melalui penguatan desa adat dengan makin diperkuat lewat Perda Nomor 4 Tahun 2019. “Desa adat dalam tata kelolanya punya kemandirian yang luar biasa, hampir seperti negara. Ada nilai-nilai yang sangat dihormati, kebijkan, program kerja, kultur, pola hubungan sosial dan seterusnya. Desa adat jadi model untuk kedaulatan di bidang politik, basis ideologi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dan kesejahteraan bersama,” urai Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali ini.

Baca Juga  Besok 11.00 Wita (8/2), Pesawat China Jemput Warganya Balik ke Tiongkok

Dalam kesempatan selanjutnya narasumber kedua Prof. I Wayan Suparta mengatakan untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno yakni berdikari secara ekonomi maka terlebih dahulu mesti berdaulat pangan di tingkat desa. “Kedaulatan adalah sebuah sikap yang dipilih Bung Karno untuk tidak mau dipimpin pihak lain. Indonesia punya kekayaan berlimpah dan kemerdekaannya dibangun dari kemandirian,” tegas akademisi Pertanian Universitas Udayana ini.

Pangan menurut Prof. Suparta adalah modal dasar yang bisa mempengaruhi berbagai sektor mulai dari ekonomi hingga politik. “Tidak mungkin orang lapar bicara politik, bicara ekonomi, dan desa adalah ujung tombak pangan. Sumber daya alam dan masyarakat desa-lah yang berperan dalam perspektif kedaulatan pangan tersebut,” katanya.

Bali menurut Prof. Suparta sejatinya sudah menjalankan hal tersebut sejak dahulu dan bahkan sudah berakar sebagai suatu kearifan lokal. “Hanya saja kultur pertanian Bali tergerus revolusi hijau lewat penyeragaman varietas, pupuk, pestisida dan sebagainya. Hasilnya petani kita juga sangat bergantung dan kehilangan kedaulatannya,” sesalnya.

Hal ini yang menurutnya perlu dibangkitkan kembali dan sebetulnya telah terlihat dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang di dalamnya terkandung pula poin-poin mengenai kedaulatan pangan. “Dan harus disadari pula, kultur pertanian di Bali tak hanya melulu soal pangan dan ekonomi tapi juga memberikan vibrasi unik dan eksotis yang bisa mengundang orang untuk berkunjung ke Bali,” terangnya.

Terkait kebudayaan, Wayan ‘Kun’ Adnyana sebagai narasumber selanjutnya menyebut budaya sebagai suatu kepribadian membuat kita sebagai bangsa terhormat dan sejajar dengan bangsa lainnya. “Narasi-narasi kecil sudah dicontohkan Bung Karno. Contohnya penggunaan peci sebagai identitas bangsa, atau dengan tegas menyebut ibundanya yang berasal dari Bali sebagai sosok yang menurunkan darah seni, merupakan sebuah ikhtiar untuk lebih terhormat dan berdaulat, khususnya di bidang budaya,” papar akademisi yang juga Kadis Kebudayaan Provinsi Bali ini.

Bali menurut Kun Adnyana, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menunjukkan komitmen untuk secara sistematis menjaga dan menguatkan kebudayaan Bali. “Budaya di sini berperan membentuk jatidiri, integritas, dan kompetensi kita dalam lingkup kebudayaan dunia, asas yang sangat sukarnois dan pancasilais. Sebagai sumber pembangunan karakter, norma masyarakat dari hulu ke hilir, sekala dan niskala,” katanya. “Kita juga sedang membangun suatu database kebudayaan Bali dengan mengakomodasi 19 objek kebudayaan untuk menjaga ‘varietas’ kebudayaan kita,” pungkasnya.

Dalam webinar yang diikuti 100 peserta, nampak pula Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan sejumlah kepala OPD di lingkup Pemprov Bali. (*/gs)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

NEWS

Peringati Hari Jadi Provinsi Bali Ke-68, Gubernur Koster: Pelayanan dan Pengabdian dilakukan Tulus Iklas

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster membacakan pidato Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.
PIDATO: Gubernur Bali Wayan Koster saat membacakan pidato serangkaian Peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Bali, di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat/ Sukra Pon, Tambir, (14/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)  

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Bali untuk terus memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dilandasi ketulusan hati, menjunjung integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi maupun golongan.

Selain itu semangat gotong-royong dan tanggung jawab untuk pembangunan Bali serta kesejahteraan masyarakat juga wajib terus dipupuk demi mewujudkan Bali era baru, yakni Bali yang berkualitas, unggul, berdaya saing dan berkelanjutan secara sekala-niskala. Hal ini disampaikannya saat membacakan pidato serangakaian Peringatan Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat/ Sukra Pon, Tambir, (14/8).

Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali tahun ini, mengangkat tema “Suci Lascarya, Nusa Wijaya” yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali”.

Tema ini mengandung pesan luhur, bahwa setiap karya, pengabdian, dan pelayanan yang Kita lakukan hendaknya dilandasi ketulusan hati, menjunjung integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan, serta semangat gotong royong, dan bertanggungjawab, demi Nindihin Gumi Bali mewujudkan Bali Era Baru, Bali yang berkualitas, unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, Niskala-Sakala.

“Pencapaian pembangunan yang patut kita syukuri bersama adalah telah berhasil memperjuangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, yang diundangkan pada tanggal 4 Mei Tahun 2023. Undang-Undang Provinsi Bali berisi ketentuan yang mengakui keberadaan Desa Adat, Subak, Sad Kerthi, Kebudayaan dan Kearifan Lokal Bali,” tegas Gubernur Wayan Koster.

Lebih lanjut, pada kesempatan ini disampaikan bahwa Undang-Undang Provinsi Bali, telah dijadikan sebagai payung hukum penyelenggaraan arah dan tatanan pembangunan Bali, yang dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru, 2025-2125.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 dan telah di-pasupati, pada Sabtu (Saniscara Paing, Langkir), tanggal 19 Agustus 2023, di Pura Penataran Agung Besakih.

Periode 2025-2030 merupakan momentum pertama pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun tersebut. Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan, akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang jaman.

Pembangunan Bali 100 Tahun ke depan diselenggarakan dengan visi “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Dijelaskannya, visi ini adalah untuk menjaga unteng kekuatan alam, manusia, dan kebudayaan Bali berbasis nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yakni penyucian dan pemuliaan enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan Manusia.

Pembangunan Bali Periode 2025-2030 diselenggarakan melalui Enam Bidang Prioritas, yakni adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal.

Selain itu juga bidang prioritas lainnya adalah tentang kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan.

Selain itu, transformasi perekonomian dengan ekonomi kerthi Bali, infrastruktur darat, laut, dan udara, serta transportasi. Lingkungan, hutan dan energi serta keamanan Bali diharapkan mampu menjadi prioritas utama yang dilaksanakan secara bergotong royong penuh tanggungjawab sehingga Bali mampu menjadi pulau digital yang berkualitas.

Pembangunan Bali diselenggarakan dengan pola pembangunan semesta berencana, yakni pembangunan yang dan terpola, terintegrasi terencana, menyeluruh, dalam satu terarah, kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Apel peringatan Hari Jadi Ke-68 Provinsi Bali diikuti oleh seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Bali. (gs/bi)

Baca Juga  Sejak 22 Maret 9.647 PMI Pulang, Dewa Indra: Ke Depan Masih Ada yang akan Datang

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Hari Jadi Provinsi Bali Ke-68, Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Wujudkan Bali Era Baru Berkelanjutan

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali di Denpasar.
PIDATO: Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Jumat (14/8) bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar. (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk melanjutkan pembangunan Bali secara fundamental dan komprehensif dengan berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menyampaikan pidato pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali, Jumat (14/8) bertempat di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar.

Sidang paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahyadnya, dan dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta beserta Ny. Seniasih Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, para Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali, serta tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam momentum tersebut, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Bali untuk tidak melupakan sejarah dan meneruskan semangat pengabdian para pemimpin Bali terdahulu yang telah meletakkan fondasi pembangunan Bali.

“Kita sebagai generasi penerus yang mewarisi spirit pengabdian Beliau, wajib meneruskan perjuangan dan pengabdian Beliau, membangun Bali pada masa kini dan masa depan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga eksistensi keberlanjutan Bali sepanjang masa,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur Koster mengatakan, dalam melanjutkan kepemimpinan pembangunan Bali, dirinya bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mengemban amanah masyarakat Bali untuk ngayah secara total, Lascarya Niskala-Sakala, dengan bekerja sungguh-sungguh, ekstra keras, fokus, tulus dan lurus.

“Dalam melanjutkan Kepemimpinan Pembangunan Bali itulah, Titiang sebagai Gubernur bersama Bapak I Nyoman Giri Prasta sebagai Wakil Gubernur Bali mengemban amanah yang diberikan oleh masyarakat Bali untuk ngayah secara total Lascarya Niskala-Sakala, berjuang dengan sungguh-sungguh, bekerja ekstra keras, fokus, tulus, lurus membangun Bali,” ujar Gubernur.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Bangkitkan Kebanggaan Anak-anak Muda Pakai Dasi Merah Putih

UU Provinsi Bali Jadi Landasan Pembangunan

Dalam pidatonya, Gubernur Koster juga menyoroti keberhasilan Bali memperjuangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Menurutnya, UU tersebut memberikan pengakuan dan kewenangan yang bersifat khas dan kuat bagi Bali, termasuk pengakuan terhadap karakteristik Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, keberadaan Desa Adat dan Subak, serta pola pembangunan yang memperhatikan karakteristik alam, manusia dan kebudayaan Bali.

“Yang sangat penting dan strategis, Undang-Undang Provinsi Bali telah dijadikan sebagai payung hukum dalam menata arah dan tatanan pembangunan Bali sesuai karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan Bali,” kata Gubernur.

UU Provinsi Bali tersebut kemudian menjadi payung hukum dalam menata arah pembangunan Bali untuk 100 tahun ke depan melalui Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.

Gubernur menegaskan, pembangunan Bali 100 tahun ke depan tetap berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia, menuju Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Periode 2025–2030 Jadi Fondasi Bali 100 Tahun

Gubernur Koster mengatakan, periode 2025–2030 menjadi momentum pertama pelaksanaan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun. Karena itu, keberhasilan pembangunan pada periode ini akan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan peradaban dan masa depan generasi Bali hingga 100 tahun mendatang.

“Keberhasilan momentum pertama pembangunan Bali lima tahun ke depan, akan menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan dan keberlanjutan peradaban serta masa depan generasi penerus Bali sampai 100 tahun ke depan, bahkan sepanjang jaman. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, hanya ada satu pilihan, harus sukses,” tegasnya.

Baca Juga  Wagub Cok Ace: Meski Covid-19 Masuk Kurva Datar, Transmisi Lokal tetap Diwaspadai

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan Bali periode 2025–2030 difokuskan pada enam bidang prioritas, yakni adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal; kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan; transformasi perekonomian melalui Ekonomi Kerthi Bali; pembangunan infrastruktur darat, laut dan udara serta transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Atasi Persoalan Sampah, Kemacetan hingga Pariwisata

Gubernur Koster mengakui pembangunan Bali yang berlangsung selama bertahun-tahun telah memberikan manfaat positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dinamika pembangunan juga menghadirkan berbagai persoalan yang harus segera ditangani, mulai dari alih fungsi lahan sawah, sampah, kerusakan ekosistem lingkungan, kemacetan, keterbatasan infrastruktur dan transportasi publik, hingga kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali mulai menjalankan sejumlah program super prioritas mendesak, antara lain penuntasan persoalan sampah, pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), penanganan kemacetan, penertiban usaha transportasi dan akomodasi pariwisata, penertiban Online Travel Agent (OTA), serta penertiban perilaku wisatawan asing yang melanggar aturan.

Di bidang infrastruktur, sejumlah pembangunan strategis juga direncanakan dan mulai dilaksanakan pada 2026–2029, antara lain Jalan Shortcut Singaraja-Mengwi, Underpass Jimbaran, Jalan Baru Gatot Subroto Barat-Canggu, Underpass Tohpati, Jalan Baru Sunset Road-Mahendradatta, serta sejumlah ruas konektivitas Jalan Lingkar Bali.

Bali Berkontribusi Besar terhadap Pariwisata Nasional

Gubernur Koster juga menegaskan besarnya kontribusi Bali terhadap sektor pariwisata dan devisa Indonesia. Pada 2025, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali melalui jalur udara mencapai 7,05 juta orang atau sekitar 45,8 persen dari total wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Dari sisi devisa pariwisata, Bali menyumbang sekitar Rp 176 triliun atau 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp 319,9 triliun.

Baca Juga  Sidang Paripurna DPRD Bali, Wagub Cok Ace: 750 Milyar Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

“Data ini menunjukkan bahwa Bali berkontribusi sangat besar kepada Indonesia. Meskipun tidak masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara dalam konteks ‘dana bagi hasil’, namun secara tidak langsung, sektor pariwisata Bali berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan cadangan devisa negara,” ujar Gubernur.

Bali Konsisten Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Gubernur Koster juga menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Bali yang berorientasi pada lingkungan dan keberlanjutan telah mendapat apresiasi internasional. Kebijakan tersebut antara lain pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengembangan energi bersih, kendaraan listrik, pertanian organik, perlindungan danau, mata air, sungai dan laut, serta pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Bali, kata Gubernur, bahkan telah mencanangkan target Net Zero Emission pada 2045, atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional 2060.

“Bali dinilai berani mengambil langkah dengan mencanangkan target pencapaian Net Zero Emission pada tahun 2045, 15 tahun lebih cepat dari target nasional tahun 2060,” ungkapnya.

Menutup pidatonya, Gubernur Koster mengajak seluruh Sameton Krama Bali, khususnya generasi muda, untuk menjaga kekompakan, persatuan dan semangat gotong-royong dalam membangun Bali.

“Selamat Hari Jadi Ke-68! Dirgahayu Provinsi Bali!” tutup Gubernur Koster. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dorong Kolaborasi Teknologi dan Pendidikan untuk Perkuat SDM Bali Unggul

Published

on

By

Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri kegiatan kolaborasi AI for Education bersama Telkomsel dan Gasing Academy di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
AI FOR EDUCATION : Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri kegiatan kolaborasi Pemerintah Provinsi Bali bersama Telkomsel, Gasing Academy, Kuncie, dan para pemangku kepentingan pendidikan dalam menghadirkan ekosistem pembelajaran “AI for Education” yang inklusif, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (14/8). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Bali melalui peningkatan kemampuan numerasi, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan kolaborasi Pemerintah Provinsi Bali bersama Telkomsel, Gasing Academy, Kuncie, dan para pemangku kepentingan pendidikan dalam menghadirkan ekosistem pembelajaran AI for Education yang inklusif, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (14/8).

Kolaborasi ini menghadirkan pendekatan pembelajaran matematika yang lebih mudah dipahami, interaktif, dan menyenangkan bagi guru maupun siswa, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai bagian dari penguatan kualitas pendidikan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan, kolaborasi tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun SDM Bali Unggul yang memiliki kemampuan berpikir logis, berbasis data, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun SDM Bali Unggul, karena kemampuan numerasi akan membentuk generasi yang terbiasa berpikir logis, bekerja berbasis data, dan siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami mengapresiasi inisiatif Telkomsel dan Prof. Yohanes Surya yang menghadirkan program ini di Bali, dan kami siap mendorong kolaborasi yang lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan oleh sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Bali,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas manusia. Penguatan kemampuan dasar, termasuk numerasi, menjadi penting agar generasi muda Bali tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan secara tepat.

Program ini dikembangkan melalui Gasing Academy dengan pendekatan GASING (Gampang, Asyik, Menyenangkan). Pembelajaran siswa kemudian diperkuat melalui Sacred Octagon, platform berbasis permainan yang didukung teknologi AI untuk membantu anak belajar matematika secara interaktif dan bertahap.

Baca Juga  Pemprov Bali dan Pemkab Banyuwangi Sepakat Perketat Pelabuhan Ketapang: Rapid Test Syarat Mutlak, Jika Hasilnya Reaktif Disilakan Putar Balik

Dalam konsep AI for Education, teknologi ditempatkan sebagai alat bantu untuk mendukung proses pembelajaran. Guru tetap menjadi pusat pendidikan, sementara teknologi dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa.

Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengatakan bahwa numerasi lebih dari sekadar kemampuan berhitung, tetapi juga menjadi fondasi untuk berpikir, memahami masalah, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Pencetus Metode GASING, Prof. Yohanes Surya, Ph.D., mengatakan pendekatan GASING dirancang agar matematika dapat dipelajari secara sederhana, bertahap, dan menyenangkan. Menurutnya, ketika guru semakin percaya diri mengajar dan anak tidak lagi takut mencoba, proses pembelajaran akan membawa perubahan.

Pada kesempatan tersebut, guru dan siswa turut menyaksikan serta mencoba secara langsung pembelajaran dengan pendekatan GASING dan platform Sacred Octagon. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memahami kebutuhan di lapangan sekaligus mengukur manfaat program secara bertahap.

Sebelumnya, Telkomsel dan INA AI telah menghadirkan Paket Bundling Telkomsel x Sacred Octagon melalui aplikasi MyTelkomsel dan by.U untuk memperluas akses keluarga Indonesia terhadap pembelajaran numerasi digital.

Di Bali, kolaborasi tersebut diperkuat melalui keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali, peningkatan kompetensi pendidik, pembelajaran siswa, serta evaluasi program secara bertahap.

Sinergi ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun generasi Bali yang unggul, cerdas, percaya diri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta siap menghadapi tantangan masa depan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca