Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Bupati Badung Bersama Gubernur Bali Dampingi Menteri LH Tinjau TPS-3R di Badung

BALIILU Tayang

:

tps3r badung
DAMPINGI MENTERI: Bupati Adi Arnawa bersama Gubernur Wayan Koster saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam peninjauan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Badung, Kamis (5/3). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali I Wayan Koster mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam peninjauan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kabupaten Badung, Kamis (5/3).

Peninjauan dilakukan di dua lokasi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R), yakni TPS-3R Abirupa Pertiwi di Desa Bongkasa Pertiwi serta TPS-3R Pudak Mesari di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal. Kunjungan ini bertujuan memastikan implementasi kebijakan pemilahan sampah dari sumber berjalan efektif sekaligus melihat secara langsung praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu menekan timbulan sampah sebelum menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Saya bersama Bapak Gubernur mendampingi Bapak Menteri untuk memastikan TPS-3R di Badung dapat berfungsi optimal sehingga mampu mengurangi beban TPA. Strateginya adalah edukasi berbasis disiplin; sampah organik diselesaikan di tingkat rumah tangga, sementara sampah anorganik wajib dipilah. Jika tidak dipilah, maka sampah tidak akan diangkut,” ujar Bupati Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, penerapan kebijakan “Tidak Pilah, Tidak Angkut” di Desa Bongkasa Pertiwi dan Desa Darmasaba menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat desa. Kebijakan tersebut diimbangi dengan penerapan mekanisme sanksi sekaligus penghargaan guna mendorong kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah.

“Kami menerapkan keseimbangan antara sanksi dan penghargaan. Warga yang tidak memilah sampahnya tidak diangkut. Sebaliknya, warga yang disiplin memilah sampah akan mendapat reward sebagai bentuk apresiasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Badung juga tengah menyiapkan skema kompetisi pengelolaan sampah antar-desa dan kelurahan sebagai bentuk penghargaan bagi wilayah yang mampu menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber secara konsisten.

Baca Juga  Kapolri Kukuhkan BANKAMDA dan Resmikan Forum SIPANDUBERADAT Didampingi Gubernur Koster

“Ke depan kami akan memperkuat motivasi desa melalui kompetisi pengelolaan sampah antar-desa dan kelurahan dengan hadiah menarik. Ini sebagai bentuk reward sekaligus mendorong inovasi desa dalam mengelola sampah dari hulu serta memperkuat gerakan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber,” ungkapnya.

Selain itu, inovasi dalam pengelolaan sampah di tingkat desa juga diperkuat melalui integrasi hukum adat. Pemerintah desa bersinergi dengan desa adat melalui penerapan pararem guna menegakkan komitmen pemilahan sampah dengan sanksi adat bagi warga yang melanggar.

“Hal ini bisa dikolaborasikan antara pemerintah desa dengan desa adat melalui penerapan pararem untuk menegakkan komitmen pemilahan sampah. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena masyarakat Bali sangat menghormati lembaga adat,” pungkas Adi Arnawa.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi praktik baik pengelolaan sampah berbasis desa yang telah diterapkan di Kabupaten Badung. Ia juga mendorong agar sistem tersebut dapat disusun secara lebih sistematis sehingga dapat direplikasi di seluruh desa di wilayah Badung.

“Saya melihat langsung pengolahan sampah di tingkat desa. Saya telah meminta Bapak Bupati untuk menyusun program secara sistematis agar praktik baik seperti di Desa Bongkasa Pertiwi dan Darmasaba ini dapat diterapkan di seluruh desa yang ada di Badung. Target kita bulan Maret ini sudah harus jelas karena berhubungan langsung dengan pengurangan beban sampah ke TPA Suwung,” tegas Menteri Hanif.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menginstruksikan agar seluruh pengelola swakelola tidak lagi mengirim sampah ke TPA dalam kondisi tercampur.

“Pemerintah pusat juga memberikan dukungan berupa bantuan alat wood chipper untuk penanganan sampah kayu dan biomassa laut serta dukungan teknis penggunaan incinerator khusus untuk pengelolaan sampah laut di wilayah Badung,” ungkapnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Dukung Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Melalui penguatan sistem pengelolaan sampah dari tingkat hulu berbasis desa, Pemerintah Kabupaten Badung menargetkan TPA Suwung ke depan hanya menerima residu akhir yang memang tidak dapat diolah kembali, sehingga tekanan terhadap lingkungan dapat dikurangi secara signifikan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan

NEWS

Gubernur Koster dan Dubes Korea Selatan Bahas Penguatan Kerja Sama Energi Bersih, Kendaraan Listrik, hingga Kota Cerdas

Published

on

By

Gubernur Koster terima kunjungan Dubes Korea Selatan
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea (Korea Selatan) untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi Duta Besar Republik Korea (Korea Selatan) untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Jumat (23/10/2026).

Pertemuan tersebut membahas peluang penguatan kerja sama di sejumlah sektor strategis, meliputi energi bersih, kendaraan listrik, teknologi digital, pengembangan kota cerdas (smart city), industri kreatif, pengelolaan lingkungan, hingga keamanan pariwisata.

Kunjungan ini berlangsung sehari setelah Pemerintah Republik Korea menyerahkan hibah 11 unit bus listrik dan enam stasiun pengisian kendaraan listrik kepada Pemerintah Provinsi Bali, Kamis (22/10/2026).

Gubernur Koster menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat penerapan kebijakan energi bersih, termasuk pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Salah satu langkah yang ingin dikembangkan adalah konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik dengan melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak memberikan beban biaya tambahan kepada pengguna kendaraan.

“Kami terus mendorong kebijakan ini. Saya sangat membutuhkan pihak ketiga yang tertarik melakukan konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik tanpa menimbulkan beban bagi pengguna,” ujar Koster.

Ia berharap Korea Selatan dapat mendukung program tersebut melalui kerja sama teknologi, investasi, dan penyediaan infrastruktur pendukung, khususnya fasilitas pengisian daya kendaraan listrik.

Gubernur Koster mengapresiasi hibah 11 unit bus listrik beserta fasilitas pengisian daya dari Pemerintah Korea Selatan. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan transportasi publik berbasis energi bersih di Bali.

Pengembangan transportasi listrik diharapkan dapat mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, serta mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.

Selain sektor energi, Gubernur Koster membuka peluang kerja sama dalam pengembangan kota cerdas melalui pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Baca Juga  Tutup PKB Badung, Bupati Adi Arnawa Lepas 26 Duta Seni ke Provinsi

Ia menilai kemajuan teknologi Korea Selatan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan perkotaan, pelayanan publik, serta pengembangan pariwisata Bali.

“Kami sangat mengikuti perkembangan teknologi digital dan AI di Korea. Teknologi ini bisa sangat berperan nantinya untuk menjaga kualitas kepariwisataan Bali,” katanya.

Gubernur Koster juga mendorong kerja sama teknologi untuk meningkatkan kualitas, nilai tambah, dan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil dan menengah (IKM) Bali.

Di bidang budaya dan industri kreatif, Gubernur Koster berharap keberhasilan Korea Selatan dalam mengembangkan industri musik K-pop dapat menjadi inspirasi bagi seniman dan pelaku industri kreatif Bali.

Menurutnya, pengalaman Korea Selatan dalam membangun industri kreatif yang mampu menjangkau pasar internasional dapat menjadi peluang kolaborasi untuk memperluas akses pasar karya seni dan produk kreatif lokal.

Terkait keamanan pariwisata, Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman selama berada di Bali.

Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, Yoon Soon-gu, mengapresiasi komitmen Gubernur Koster dalam menjaga identitas, tradisi, dan budaya Bali di tengah perkembangan pembangunan dan pariwisata.

Ia menilai Bali memiliki kekayaan budaya, lingkungan, dan karakteristik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Korea Selatan.

Dubes Yoon juga mengapresiasi pendekatan Bali dalam pengelolaan lingkungan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan, kelestarian alam, dan budaya.

Menurutnya, pengalaman Bali tersebut dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Korea Selatan dalam mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Dubes Yoon menyampaikan bahwa Pemerintah Korea Selatan menargetkan pencapaian netralitas karbon pada 2050. Sejalan dengan target tersebut, Korea Selatan melihat peluang kerja sama dengan Bali dalam pengembangan energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Baca Juga  Gubernur Koster Dukung Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Peluang kolaborasi tersebut mencakup pengembangan kendaraan listrik, infrastruktur pengisian daya, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan lingkungan.

Selain itu, Dubes Yoon menawarkan peluang kerja sama dalam pengembangan kota cerdas, pengelolaan sampah, teknologi daur ulang, transportasi publik, dan penataan perkotaan.

Ia menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kerja sama dengan pihak-pihak terkait di Korea Selatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Yoon mengungkapkan bahwa Pemerintah Korea Selatan berencana membuka konsulat di Bali guna memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi warga negara Korea Selatan yang berada di Pulau Dewata.

Menurutnya, Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sangat dikenal dan diminati masyarakat Korea Selatan. Karena itu, aspek keamanan menjadi perhatian penting dalam menjaga kepercayaan wisatawan.

“Dalam pengelolaan pariwisata yang berdaya saing, keamanan juga harus menjadi prioritas. Saya berharap berbagai instansi terkait di Bali terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk menjaga keamanan bersama,” ujar Yoon.

Ia berharap koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali, aparat keamanan, dan pihak-pihak terkait terus diperkuat untuk memberikan rasa aman bagi wisatawan sekaligus menjaga citra positif Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Pertemuan Gubernur Koster dan Dubes Yoon diharapkan dapat memperkuat kemitraan antara Bali dan Korea Selatan, khususnya di bidang energi bersih, transportasi listrik, teknologi digital, pengelolaan lingkungan, ekonomi kreatif, serta keamanan pariwisata.

Peluang kerja sama tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta identitas budaya lokal.

Pertemuan diakhiri dengan penyerahan cendera mata berupa kain tradisional rangrang asal Nusa Penida dari Gubernur Koster kepada Dubes Yoon beserta sejumlah perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea yang turut hadir. (gs/bi)

Baca Juga  Gubernur Koster Tegaskan Unsur Kebudayaan Subak Harus Dimuliakan

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Selvi Gibran Dorong Regenerasi Penenun Geringsing, Putri Koster Tekankan Pentingnya Menjaga Kualitas dan Nilai Wastra Tradisional Bali

Published

on

By

Ketua Dekranas Selvi Gibran kunjungi Desa Tenganan
KUNJUNGAN KERJA: Didampingi Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Selvi Gibran Rakabuming, bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih (KMP), melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Jumat (23/10/2026). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Karangasem, baliilu.com – Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Ny. Selvi Gibran Rakabuming, bersama rombongan Solidaritas Perempuan untuk Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih (KMP), melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Jumat (23/10/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Selvi Gibran didampingi Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ny. Putri Koster. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan perhatian terhadap keberlangsungan kerajinan tradisional, khususnya tenun geringsing yang merupakan salah satu warisan budaya khas Bali.

Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Ketua Dekranas dan Seruni KMP terhadap para perajin tenun geringsing di Desa Tenganan.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya Bali sekaligus memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mempertahankan tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun.

Putri Koster menjelaskan bahwa Desa Tenganan merupakan salah satu desa Bali Aga yang memiliki tradisi menenun dengan teknik ikat ganda (double ikat). Tenun geringsing dikenal sebagai satu-satunya tradisi tenun ikat ganda di Indonesia dan disebut sebagai salah satu dari tiga tradisi serupa di dunia.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberlangsungan tradisi tersebut menghadapi tantangan, terutama akibat semakin berkurangnya jumlah generasi penerus yang menguasai keterampilan menenun geringsing

Putri Koster mengajak masyarakat, khususnya para perajin di Desa Tenganan, untuk terus menjaga keberlangsungan produksi tenun geringsing dengan tetap mempertahankan kualitas dan nilai jualnya.

Menurutnya, proses pembuatan tenun geringsing yang membutuhkan keterampilan khusus, ketelitian, dan waktu panjang harus mendapatkan penghargaan yang sepadan.

Ia menekankan bahwa harga produk harus mencerminkan kualitas, nilai seni, serta kerja keras para perajin. Karena itu, upaya pelestarian tidak cukup hanya dengan mempertahankan tradisi, tetapi juga harus didukung pemasaran yang berkelanjutan agar produk semakin dikenal masyarakat luas.

Baca Juga  Gubernur Koster: Lindungi Lahan Pertanian Bali di Tengah Tekanan Investasi

Dengan menjaga kualitas, harga yang pantas, dan keberlanjutan produksi, Putri Koster berharap tenun geringsing tetap lestari sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Desa Tenganan.

Dorong Regenerasi Penenun

Ketua Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, menyampaikan kekagumannya terhadap kekayaan budaya dan keterampilan masyarakat Desa Tenganan dalam menghasilkan kain tenun geringsing.

Dalam kunjungan pertamanya ke Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Selvi Gibran berkesempatan melihat secara langsung corak khas tenun geringsing serta proses pembuatannya yang membutuhkan keterampilan dan ketekunan tinggi.

Ia mengaku bangga terhadap hasil kerajinan tradisional tersebut dan menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungannya agar tidak punah.

Selvi Gibran juga menyoroti kondisi sebagian besar penenun yang telah berusia lanjut. Menurutnya, regenerasi menjadi salah satu langkah penting agar pengetahuan dan keterampilan menenun geringsing dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

Ia berharap semakin banyak generasi muda yang tertarik mempelajari dan meneruskan tradisi menenun sehingga tenun geringsing tidak hanya bertahan sebagai warisan budaya, tetapi juga berkembang sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Dukung Pelestarian Tenun Geringsing

Selvi Gibran menegaskan bahwa Dekranas siap mendukung berbagai upaya pelestarian tenun geringsing sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.

Menurutnya, keberadaan tenun geringsing bukan sekadar produk kerajinan, melainkan juga mencerminkan identitas, keterampilan, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan masyarakat Desa Adat Tenganan secara turun-temurun.

Tenun geringsing juga memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan. Secara etimologis, kata geringsing berasal dari kata gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Dengan demikian, geringsing dimaknai sebagai tidak sakit, yang mengandung harapan agar pemakainya senantiasa berada dalam keadaan sehat.

Melalui dukungan terhadap pelestarian budaya dan pengembangan kerajinan tradisional, Selvi Gibran berharap masyarakat Desa Tenganan dapat semakin mandiri dan sejahtera tanpa kehilangan jati diri budayanya.

Baca Juga  Walikota Jaya Negara Tandatangani PKS PSEL Tahap I, Langkah Nyata Pemkot Denpasar Atasi Sampah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penggerak (TP) PKK dan Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswanti Tito Karnavian, menyampaikan kesan positif atas kunjungannya ke Desa Tenganan.

Tri Suswanti mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut merupakan yang kedua kalinya. Ia mengaku senang dapat kembali melihat kekayaan budaya dan kehidupan masyarakat Desa Tenganan yang dikenal dengan tradisi tenun geringsing.

Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penguatan perekonomian masyarakat setempat, khususnya melalui pengembangan potensi kerajinan tradisional.

Tri Suswanti berharap dapat kembali mengunjungi Desa Tenganan pada kesempatan mendatang sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Serahkan 500 Kacamata Gratis

Selain memberikan perhatian terhadap pelestarian tenun geringsing, kunjungan kerja tersebut juga diisi dengan kegiatan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat Desa Tenganan.

Masyarakat memperoleh kesempatan mengikuti pemeriksaan kesehatan mata secara gratis. Dalam kesempatan tersebut, Selvi Gibran Rakabuming selaku Pembina Seruni KMP menyerahkan bantuan sebanyak 500 kacamata kepada masyarakat setempat.

Bantuan yang dalam kegiatan tersebut disebut sebagai bantuan Presiden Republik Indonesia ini disalurkan melalui Seruni KMP dengan keterlibatan unsur Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya para penenun geringsing, yang membutuhkan kondisi penglihatan optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Bagi para penenun, kesehatan mata menjadi aspek penting mengingat proses pembuatan tenun geringsing memerlukan ketelitian tinggi, terutama dalam mengolah benang, menyusun motif, dan menghasilkan kain dengan corak yang rumit.

Melalui kegiatan ini, perhatian terhadap pelestarian warisan budaya diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Gubernur Koster Dukung Penguatan Tata Kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu untuk Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

Published

on

By

Gubernur Koster hadiri rapat penguatan tata kelola lembaga
RAPAT PENGUATAN: Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10). (Foto: Hms Pemprov Bali)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungannya terhadap penguatan tata kelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Tim Penggerak PKK dan Posyandu sebagai upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Dukungan tersebut disampaikan saat Pembukaan Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu se-Indonesia Bagian Tengah di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Kamis (22/10).

Gubernur Koster menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi tersebut karena dinilai penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjalankan program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Bali juga memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan aktivitas ekonomi di daerah.

“Bagi kami di Bali, setiap tamu adalah rezeki. Setiap orang yang menginap di hotel tentu memberikan pemasukan bagi hotel dan turut menggerakkan perekonomian. Kegiatan seperti ini juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan domestik ke Bali,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemprov Bali mendukung penguatan kegiatan Dekranasda, TP PKK, dan TP Posyandu karena ketiganya memiliki peran strategis dalam menghidupkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan ketiga lembaga tersebut, Pemprov Bali telah mengalokasikan anggaran masing-masing sebesar Rp 10 miliar untuk Dekranasda, TP PKK dan TP Posyandu, dengan mengacu pada arahan kebijakan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua Harian Dekranas sekaligus Ketua Umum TP PKK dan TP Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa penguatan tata kelola ketiga lembaga tersebut harus dilaksanakan secara serius dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Ini bukan kegiatan main-main, karena ada regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan ada mekanisme pengawasan terhadap kegiatan ketiga lembaga ini,” tegasnya.

Baca Juga  Adi Arnawa Perintahkan Seluruh Pegawai Badung Bangun Budaya Pilah Sampah

Ia juga menyampaikan bahwa TP Posyandu akan menjalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu, dan anak-anak, dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi keluarga.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Bernhard E. Rondonuwu, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu sangat penting karena berbagai persoalan keluarga dan masyarakat membutuhkan penanganan bersama.

Menurutnya, isu penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan dan pemberdayaan para perajin daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar penanganannya lebih efektif dan berkelanjutan.

Rapat tersebut diikuti oleh perwakilan dari 178 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian tengah, yang melibatkan unsur Dekranasda, TP PKK, Posyandu, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Melalui pertemuan ini, hasil koordinasi diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam program dan penganggaran daerah secara konkret. Selain menyamakan persepsi mengenai mandat, kedudukan, dan hubungan kerja masing-masing lembaga, kegiatan ini juga diarahkan untuk membentuk pola kolaborasi yang terintegrasi, dengan perencanaan program yang lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran.

Pertemuan di Bali ini menjadi bagian terakhir dari rangkaian tiga pertemuan penguatan tata kelola yang dilaksanakan di sejumlah wilayah Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi landasan bagi peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat peran Dekranasda, TP PKK, dan Posyandu bagi kesejahteraan masyarakat. (gs/bi)

Loading

Advertisements
dprd bali
Advertisements
hut pemprov dprd badung
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca