Tabanan, baliilu.com – Keunggulan produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Tabanan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang pameran kerajinan INACRAFT Vol. 5, October 2026 dengan tema Youthpreneurs. Dekranasda Kabupaten Tabanan berhasil meraih penghargaan Best Booth Award kategori Kementerian/Dinas/Lembaga. Capaian membanggakan ini menjadi wujud keberhasilan pembinaan dan pendampingan yang secara konsisten dilakukan Dekranasda Kabupaten Tabanan, dalam mendorong potensi perajin dan pelaku UMKM lokal agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum BPP ASEPHI dalam acara yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (9/10).  Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Dekranasda Tabanan dalam memperluas promosi produk kerajinan daerah serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para perajin dan pelaku UMKM.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari penampilan stan Dekranasda Kabupaten Tabanan yang mengusung identitas budaya Bali melalui desain gapura tradisional yang megah, dan berkarakter khas Kabupaten Tabanan, yang mengangkat filosofi Jineng Bali, bangunan tradisional tempat penyimpanan hasil panen yang menjadi simbol kemakmuran, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Terinspirasi dari nilai-nilai luhur tersebut, gapura ini merepresentasikan Tabanan sebagai Lumbung Pangan Bali, daerah yang kaya akan potensi pertanian, subak, serta warisan budaya yang tetap lestari sepanjang zaman.

Perpaduan arsitektur Bali yang agung, detail ornamen tradisional yang artistik, dan sentuhan estetika modern menjadikan gapura ini bukan sekadar gerbang fisik, melainkan simbol identitas, kebanggaan, dan jati diri masyarakat Tabanan. Sebuah mahakarya arsitektur yang mencerminkan keharmonisan antara budaya, alam, dan kemajuan. Pun dipadukan dengan penataan produk kerajinan yang menarik dan estetik, beragam produk unggulan IKM Tabanan ditampilkan untuk memperkenalkan karakter, kreativitas, serta kualitas kriya lokal kepada pengunjung.

Penilaian Best Booth Award meliputi sejumlah aspek, di antaranya suasana stan yang ramah, keindahan, kesesuaian desain dengan tema, serta pemanfaatan dan penataan ruang.

Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan, Ny. Rai Wahyuni Sanjaya, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perajin dan IKM binaan Dekranasda Kabupaten Tabanan. Apresiasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas, kreativitas, dan inovasi produk kerajinan daerah, sekaligus menjaga kelestarian warisan budaya melalui pengembangan kriya yang mampu mengikuti perkembangan pasar.

“Puji syukur, penghargaan Best Booth INACRAFT October 2026 ini kami persembahkan untuk seluruh perajin dan UMKM binaan Dekranasda Kabupaten Tabanan. Ini adalah bukti kerja kolektif dan komitmen kami untuk terus melestarikan serta mengembangkan kriya Tabanan agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional,” ujar Bunda Rai.

Lebih lanjut, beliau menyampaikan apresiasi kepada ASEPHI dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya ajang tersebut. Dekranasda Kabupaten Tabanan, dikatakannya akan terus berupaya mendorong penguatan kualitas, inovasi, dan promosi produk kerajinan lokal agar semakin dikenal luas. “Terima kasih kepada ASEPHI dan seluruh pihak. Di bawah binaan Dekranasda Tabanan, kami akan terus mendorong inovasi, kualitas dan promosi produk lokal Tabanan. Kriya Tabanan harus mendunia,” tegasnya.

Prestasi di INACRAFT October 2026 ini menjadi dorongan bagi Dekranasda Kabupaten Tabanan untuk terus memperkuat pembinaan terhadap perajin dan pelaku IKM, sekaligus mengoptimalkan potensi kerajinan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kreatif daerah. Melalui kolaborasi, inovasi, dan promosi yang berkelanjutan, produk kerajinan khas Tabanan diharapkan semakin dikenal, mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat, serta membawa identitas budaya Tabanan ke panggung yang lebih luas. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – Semangat menyama braya atau kebersamaan dan kekeluargaan menjadi landasan penting dalam memperkuat sinergi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Semangat tersebut ditekankan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, Dr. I Wayan Wiasthana Ika Putra, saat membuka Rapat Koordinasi Bappeda se-Bali di Handara Golf & Resort Bali, Pancasari, Buleleng, Kamis (8/10).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 8–10 Oktober 2026, ini mengusung tema “Sinergi dan Keselarasan Pembangunan Pusat-Daerah: Mewujudkan Asta Cita RPJMN 2025–2029 Berbasis Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

Dalam arahannya, Ika Putra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga oleh kuatnya koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, filosofi menyama braya yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan perlu menjadi semangat bersama dalam menjalankan tugas pembangunan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun dalam membangun hubungan dengan pemerintah pusat.

Ia mengibaratkan Bappeda sebagai bagian dari sebuah sistem besar pemerintahan yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling mendukung. Sinergi antara Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota akan membentuk sistem perencanaan pembangunan daerah yang semakin kuat dan terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.

Karena itu, Ika Putra mengingatkan pentingnya menjaga hubungan baik dan komunikasi yang berkelanjutan, termasuk membangun kedekatan serta jejaring kerja dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.

Hubungan yang harmonis tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memperoleh informasi strategis, memahami arah kebijakan nasional, serta merespons berbagai dinamika pembangunan secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menjadi momentum untuk memperkuat keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian Asta Cita pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disinergikan dengan visi pembangunan Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Keselarasan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi dan kabupaten/kota, serta penyelarasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Melalui perencanaan yang terpadu, pelaksanaan program pembangunan diharapkan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 150 peserta dari jajaran Bappeda Provinsi Bali dan Bappeda kabupaten/kota se-Bali. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali.

Kehadiran berbagai kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas perencanaan daerah, serta menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam menghadapi berbagai isu strategis pembangunan.

Ika Putra mengajak seluruh jajaran Bappeda se-Bali untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara selaras, terukur, dan berkelanjutan.

Selain menjadi forum penguatan koordinasi, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat kabupaten/kota Provinsi Bali.

Dalam penganugerahan tersebut, Kabupaten Jembrana berhasil meraih peringkat pertama, disusul Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Klungkung pada peringkat ketiga.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus instrumen evaluasi untuk mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Penilaian pembangunan daerah juga menjadi bagian dari upaya mendorong setiap kabupaten/kota untuk terus berinovasi dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, kapasitas, serta tantangan pembangunan di wilayah masing-masing.

Melalui penyelenggaraan rapat koordinasi ini, Bappeda se-Bali diharapkan semakin solid dalam membangun perencanaan pembangunan yang terintegrasi, sekaligus memperkuat sinergi antara program prioritas nasional dan program unggulan daerah.

Dengan semangat menyama braya, kolaborasi pembangunan diharapkan tidak berhenti pada penyelarasan dokumen perencanaan, tetapi dapat diwujudkan melalui program dan kebijakan yang saling mendukung, berorientasi pada hasil, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bali. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Penataan daerah pemilihan (dapil) tidak sekadar berkaitan dengan pembagian wilayah dan alokasi kursi, tetapi juga menyangkut bagaimana setiap kelompok masyarakat memperoleh keterwakilan yang adil dalam proses demokrasi. Perspektif tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Bedah Buku Seri II yang diselenggarakan KPU Provinsi Bali di Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Jumat (9/10/2026).

Mengangkat tema “Penataan Daerah Pemilihan Berbasis Data dan Keadilan Representasi”, kegiatan ini mengulas buku Redistricting: A Manual for Analysts, Practitioners, and Citizens karya Peter A. Morrison dan Thomas M. Bryan. Kegiatan yang diselenggarakan secara hibrida ini dihadiri oleh 72 peserta secara luring dan 400 peserta secara daring melalui Zoom Meeting.

Sebagai tuan rumah, Rektor Universitas Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Ir. Nyoman Sri Subawa, S.T., S.Sos., M.M., IPM., ASEAN.Eng., membuka kegiatan dengan menyambut pelaksanaan bedah buku sebagai ruang pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi. Forum ini menjadi kesempatan untuk memperluas pemahaman mengenai penataan dapil melalui kajian ilmiah dan diskusi lintas perspektif.

Selanjutnya, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menekankan bahwa penataan dapil harus didasarkan pada data yang akurat serta mempertimbangkan kondisi sosial, sejarah, dan budaya masyarakat. Menurutnya, penataan dapil tidak cukup hanya mengacu pada jumlah penduduk, alokasi kursi, dan batas wilayah administratif. Diperlukan pula pedoman yang jelas agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan, berlangsung transparan, serta meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.

Pentingnya data dan prinsip keadilan tersebut kemudian diperdalam oleh Anggota KPU RI, Dr. H. Idham Holik, melalui pembahasan pengalaman penataan dapil di Amerika Serikat. Penggunaan teknologi sistem informasi geografis (GIS), prinsip kesetaraan keterwakilan, dan pelibatan masyarakat menjadi sejumlah hal yang dapat dipelajari. Meski demikian, praktik dari negara lain perlu disesuaikan dengan sistem pemilu dan karakteristik wilayah Indonesia agar penerapannya tetap relevan dengan kebutuhan demokrasi nasional.

Perspektif penyelenggara pemilu tersebut dilengkapi dengan pandangan akademisi. Prof. Dr. I Ketut Sukawati Lanang Perbawa menyoroti pentingnya memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas serta komunitas dengan karakteristik sosial dan budaya tertentu.

Sementara itu, Prof. Dr. Ni Wayan Widiastini menekankan perlunya tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelibatan publik dinilai penting untuk membangun transparansi dan kepercayaan, sekaligus mencegah potensi konflik dalam proses penataan dapil. Diskusi berlangsung dengan dipandu moderator Ni Putu Sri Widiastini.

Melalui Bedah Buku Seri II ini, KPU Bali berharap pertukaran gagasan antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi dapat memperkaya pemahaman serta memperkuat kesiapan menghadapi proses penataan dapil mendatang. Partisipasi ratusan peserta secara luring dan daring juga memperluas ruang diskusi mengenai pentingnya penataan dapil yang berlandaskan data dan kajian ilmiah. Dengan mengedepankan keterbukaan, kondisi geografis, serta aspek sosial dan budaya, penataan dapil diharapkan mampu mewujudkan keterwakilan yang lebih adil dan inklusif, sekaligus mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakilinya. (gs/bi)