Hambalang, Jabar, baliilu.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 4 September 2026.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa percepatan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” demikian keterangan tertulis Seskab.

Selain hilirisasi, Presiden menerima laporan perkembangan pelaksanaan instruksinya terkait penataan dan perampingan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut disebut telah menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp 50 triliun.

Proses konsolidasi tersebut akan terus dilanjutkan dengan target penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026 sebagai bagian dari upaya menyederhanakan struktur perusahaan negara. Melalui restrukturisasi BUMN tersebut, diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp 100 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan BUMN harus dilakukan secara terukur dan menyeluruh. Langkah tersebut diarahkan agar perusahaan negara memiliki struktur yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perekonomian nasional.

“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Seskab.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (gs/bi)

Probolinggo, Jatim, baliilu.com – Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat dapat menjadi momentum penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat-tempat suci yang selama ini dijaga masyarakat adat, termasuk Pura Luhur Poten di kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Kariyasa mengatakan keberadaan pura dan ruang adat masyarakat Tengger perlu mendapatkan perlindungan yang jelas agar dapat terus dilestarikan. Menurutnya, masyarakat Tengger telah memiliki tradisi dan tempat ibadah tersebut jauh sebelum Indonesia merdeka sehingga keberadaannya perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi mengenai masyarakat adat.

“Kami dari Komisi VIII menuju ke Tengger itu diberikan penjelasan, sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia. Mereka pun sudah ada pura ini, walaupun bentuknya tidak seperti ini. Ketika banyak umat Tengger sering sembahyang di sini, pura ini menjadi diperluas dan diperlebar,” ujar Kariyasa usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Komunitas Hindu Tengger, Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (3/9/2026).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan Pura Luhur Poten selama ini terus digunakan umat Hindu Tengger untuk beribadah dan secara bertahap mengalami perbaikan. Namun, status lahan pura yang berada di kawasan hutan perlu mendapatkan kepastian agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Tentu statusnya ini harus jelas. Karena bagaimanapun kalau kita melihat beberapa aset yang ada, pura-pura di seluruh Indonesia, termasuk kemarin di Rawamangun, itu sudah ada kepastian, disertifikatkan, sehingga itu sudah dimiliki oleh umat dan pengemponnya,” jelasnya.

Kariyasa mendorong agar pembahasan RUU Masyarakat Adat nantinya turut memberikan ruang bagi perlindungan terhadap tempat-tempat suci yang memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat adat. Ia menilai masyarakat Tengger merupakan salah satu komunitas yang selama ini konsisten menjaga adat, alam, hutan, serta tempat suci mereka.

“Masyarakat adat itu kan ada sebelum Indonesia merdeka dan itu menjaga kelangsungan adat-adat, menjaga hutan, menjaga tempat-tempat suci. Tentu kita inginkan nanti ketika undang-undang itu disahkan, melibatkan masyarakat adat yang ada di Tengger ini,” katanya.

Menurutnya, kepastian status Pura Luhur Poten bukan hanya menyangkut kepentingan umat Hindu Tengger dalam menjalankan ibadah, tetapi juga berkaitan dengan upaya pelestarian budaya dan lingkungan. Karena itu, perlindungan terhadap pura dan masyarakat yang menjaganya perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya mempertahankan warisan adat.

Kariyasa menambahkan, keberadaan adat dan Pura Luhur Poten juga memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kawasan Tengger selama ini menjadi tujuan wisata alam sekaligus wisata spiritual yang ramai dikunjungi wisatawan.

“Sekarang di sini kan wisata itu cukup ramai. Ada wisata spiritual, kemudian wisata alam dan sebagainya. Tentu tidak lepas dari rakyatnya dengan menjaga pura dan adat-adat itu sendiri,” pungkas Legislator Dapil Bali tersebut. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Komitmen Polresta Denpasar dalam menjaga integritas dan profesionalisme personel kembali ditegaskan dengan secara rutin melaksanakan tes urine terhadap personel Polresta Denpasar, seperti pada Sabtu (5/9/2026), bertempat di Mako Polresta Denpasar.

Hadir langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, S.I.K., M.H., didampingi Plt. Wakapolresta Denpasar. Pemeriksaan melibatkan tim dari Personel Si Propam sebagai pengawas internal serta lima personel Si Dokkes yang menangani proses pemeriksaan secara teknis medis.

Puluhan personel Polresta Denpasar telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan urine. Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan internal secara berkala terhadap seluruh personel Polri, khususnya dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik maupun tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

“Tes urine ini merupakan bentuk komitmen internal Polresta Denpasar untuk memastikan seluruh personel benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba. Sebelum melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di masyarakat, tentunya institusi juga harus mampu memastikan personelnya terbebas dari narkoba,” ujar Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H.

Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, namun menjadi langkah preventif dan pengawasan melekat guna menjaga disiplin, integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Polri harus memberikan contoh kepada masyarakat. Karena itu, pengawasan internal dilakukan secara tegas dan berkesinambungan. Ini sekaligus sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat bahwa Polresta Denpasar memiliki komitmen kuat untuk menciptakan institusi yang bersih dari penyalahgunaan narkoba,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, proses pengambilan sampel urine dilakukan dengan pengawasan melekat secara ketat oleh personel Provos. Pengawasan tersebut diterapkan untuk memastikan otentisitas, integritas dan keabsahan sampel yang diperiksa serta mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dalam proses pemeriksaan. Berdasarkan hasil pengecekan urine pada kegiatan tersebut, belum ditemukan adanya personel yang terindikasi positif menggunakan obat-obatan terlarang.

Kasi Humas menambahkan, kegiatan pengawasan seperti tes urine akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya Polresta Denpasar dalam membangun personel yang profesional, disiplin dan berintegritas.

“Harapannya seluruh personel semakin memahami bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat mencoreng nama baik institusi. Polresta Denpasar akan terus melakukan langkah pencegahan dan pengawasan internal secara konsisten,” pungkasnya. (gs/bi)