Denpasar, baliilu.com – Pelaksanaan kegiatan Bina Posyandu 6 SPM Angkatan IV yang digelar TP Posyandu Provinsi Bali secara resmi ditutup. Penutupan kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung peningkatan kapasitas serta pengetahuan kader dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan di masyarakat ini dilaksanakan Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata di di UPTD Bapelkesmas, Kesiman Kertalangu, Kamis (7/5).

Pada Gelombang IV kali ini, peserta dari Kota Denpasar turut diikuti TP Posyandu Kota Denpasar yang dipimpin Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa serta Ketua TP Posyandu Kecamatan. Hal ini menunjukkan keseriusan TP Posyandu Kota Denpasar bersama jajaran Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan posyandu yang berkemanfaatan dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama juga turut serta Ketua TP Posyandu desa/kelurahan se-Kecamatan Denpasar Barat. Kegiatan ini juga sekaligus melengkapi keikutsertaan TP Posyandu se-Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Utara dan Kecamatan Denpasar Selatan yang telah lebih dahulu bergabung pada Gelombang I, II dan III.

Dalam sambutannya, Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata menjelaskan bahwa kegiatan Bina Posyandu ini sengaja diinisiasi untuk semakin menguatkan para kader yang merupakan garda terdepan dalam program Posyandu 6 SPM ini. Dimana, kegiatan ini menjadi wahana penting dalam memahami regulasi, yang dulu Posyandu hanya pelayanan kesehatan, sekarang lebih luas ke berbagai cakupan kehidupan masyarakat.

Adapun Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM), lanjut Putri Koster merupakan konsep baru yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan dengan enam bidang utama: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Sosial.

“Sebagai Tim Pembina, Pemerintah Provinsi Bali bertugas untuk melakukan pembinaan. Dan kami optimalkan bagi para Tim Pembina Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan, dengan harapan dapat melaksanakan pembinaan kepada kader posyandu sebagai upaya optimalisasi posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Dwi Dewata juga menekankan dan mengajak seluruh kader Posyandu untuk ikut bersama-sama mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Hal ini lantaran, kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu poin yang ada di dalam Posyandu 6 SPM.

“Mari kita sama-sama bergerak untuk kebersihan lingkungan ini. Salah satu upayanya adalah setiap bulannya, kita sudah melakukan gerakan Kulkul TP PKK dan Posyandu, selain itu sosialisasi PSBS, hingga pelayanan menyeluruh sesuai dengan indikator posyandu 6 SPM. Ini adalah sinergitas yang harus kita lakukan berkelanjutan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, pihaknya mengatakan bahwa pelatihan Bina Posyandu 6 SPM ini sendiri telah diikuti oleh seluruh TP Posyandu, baik di tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar.

“Sehubungan dengan semua TP Posyandu se-Kota Denpasar telah tuntas mengikuti kegiatan Bina Posyandu ini, kami berharap TP Posyandu Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat menjadi contoh dalam menjalankan dan mengaplikasikan pada program Posyandu 6 SPM secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sagung Antari juga berharap, seluruh pesrrta Bina Posyandu dari Kota Denpasar dapat memahami dengan baik seluruh materi terkait, antara lain akselerasi layanan Posyandu, pengelolaan Posyandu desa/lurah, serta layanan yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

“Melalui Bina Posyandu ini diharapkan menjadi momentum peningkatan kapasitas dan digetoktularkan di masyarakat guna mewujudkan pelayanan optimal bagi masyarakat sebagai bentuk bekerja bersama mendukung terwujudnya Kota Denpasar yang MAJU, makmur, aman, jujur dan unggul,” ujarnya.

Tampak hadir pula Kadis DPMD Kota Denpasar, I Wayan Budha, Sekretaris DPMD Kota Denpasar, Tresna Yasa, Sekretaris DPUPR Kota Denpasar, Toni Marthana Wijaya, serta undangan lainnya. (eka/bi)

Badung, baliilu.com – Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung melakukan kunjungan kerja (study tiru) ke Kota Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Pusat pada 5-6 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat kapasitas kelembagaan, pembinaan keluarga, serta pengelolaan layanan pengasuhan anak yang adaptif di era digital.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK sekaligus Bunda PAUD Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Fokus utama kunjungan meliputi penguatan administrasi PKK, pembinaan karakter keluarga, pola asuh anak di tengah perkembangan teknologi, hingga pengelolaan tempat penitipan anak (TPA) yang profesional dan ramah anak.

Pada Rabu (6/5), rombongan TP PKK Badung mengunjungi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Gambir, Jakarta Pusat dan disambut oleh Ketua TP. PKK Jakarta Pusat, Nyonya Witri Yenny Arifin. Rangkaian kegiatan ditutup dengan peninjauan TPA Bale Bermain Balaikota milik Pemprov DKI Jakarta.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kadisdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana, Kadis PMD Badung Komang Budhi Argawa, perwakilan DP2KBP3A Badung, serta jajaran pengurus TP PKK Kabupaten Badung.

Dalam sambutannya, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan mempelajari berbagai inovasi dan Best Practices dalam penguatan peran keluarga. “Kami ingin belajar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program PKK, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karakter keluarga dan pola asuh anak. Tantangan keluarga saat ini semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai Bunda PAUD, Rasniathi juga terinspirasi oleh fasilitas RPTRA dan TPA Negeri Bale Bermain yang dinilai sangat membantu keluarga pekerja. Menurutnya, pola asuh memiliki peran vital dalam membentuk karakter generasi muda. “Kami melihat fasilitas seperti RPTRA dan TPA Negeri Bale Bermain Balaikota ini sangat baik dan dibutuhkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang bekerja. Harapan kami, kedepan Kabupaten Badung juga dapat memiliki fasilitas serupa yang aman, nyaman, edukatif, dan benar-benar mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, kami di TP PKK Badung ingin mengadopsi sejumlah program yang dinilai berhasil untuk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Badung,” jelasnya.

Melalui study tiru ini, TP PKK Kabupaten Badung berkomitmen mengadaptasi inovasi yang relevan untuk diterapkan melalui Pokja TP PKK di Kabupaten Badung, demi mewujudkan lingkungan yang aman dan edukatif bagi anak-anak hingga remaja.

Sementara Walikota Tangerang, Sachrudin, menyambut hangat sinergi antar-daerah ini. “TP PKK memiliki peran strategis dalam membangun kualitas keluarga, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Karena itu, sinergi seperti ini penting untuk saling belajar dan memperkuat program di masing-masing daerah,” katanya.

Senada dengan hal itu, Ketua TP PKK Jakarta Pusat, Nyonya Witri Yenny Arifin, menjelaskan fungsi ganda RPTRA. “RPTRA menjadi ruang belajar, bermain, dan berinteraksi bagi anak-anak maupun warga. Di sini tersedia PAUD gratis, kegiatan olahraga, pelatihan seni, hingga edukasi parenting dan perlindungan anak,” jelasnya.

Ketua Pokja I TP PKK Jakarta Pusat, Sari Kaloka, menambahkan pentingnya standar tinggi dalam pengasuhan. “Faktor keamanan dan kualitas pengasuhan harus menjadi prioritas utama. Karena itu, pengawasan, sistem pelayanan, dan kompetensi tenaga pendamping harus benar-benar diperhatikan agar anak-anak mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik,” tambahnya.

Selain pengelolaan RPTRA dan TPA, rombongan juga mempelajari layanan konsultasi gratis Center of Excellence in Family Happiness. Layanan ini mencakup konsultasi tumbuh kembang anak, parenting, gizi, hingga kesehatan reproduksi. (gs/bi)

Badung, baliilu.com – Sektor Hotel, Restoran, dan Kafe/Catering (Horeka) merupakan motor penggerak ekonomi Kabupaten Badung, namun di sisi lain juga menjadi kontributor signifikan terhadap timbulan sampah. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Badung memperketat aturan pengelolaan sampah dengan mewajibkan pelaku usaha Horeka melakukan pemilahan dari sumbernya.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa sampah organik wajib diolah secara mandiri di masing-masing tempat usaha dan dilarang langsung dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, pelaku usaha Horeka diwajibkan melakukan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah juga mewajibkan setiap unit usaha memiliki sistem pengelolaan sampah yang terverifikasi serta disiplin dalam mengisi data pengelolaan sampah. Langkah ini diambil karena data yang akurat menjadi landasan utama kebijakan yang tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Sektor Pariwisata yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (7/5).

“Perlu saya sampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung akan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Sanksi akan diberikan kepada pelaku usaha yang tidak patuh. Selain melaksanakan sosialisasi dan edukasi, Pemerintah Kabupaten Badung juga telah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor Horeka dengan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui koordinasi dan evaluasi hari ini, kami berharap lahir komitmen nyata serta langkah-langkah konkret yang dapat langsung diimplementasikan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pariwisata,” ujar Adi Arnawa dalam sambutannya.

Ardyanto Nugroho selaku Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), memaparkan data yang cukup mencengangkan. Berdasarkan data KLH, sektor Horeka menyumbang 41 persen dari total sampah di Kabupaten Badung, dimana komposisinya didominasi oleh sampah organik.

“Berdasarkan PP 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, mengharuskan sampah yang dihasilkan Horeka itu sudah selesai di Horeka itu sendiri. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Badung atau Pemprov Bali tetapi juga Horeka itu sendiri. Apalagi sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang mestinya mudah sekali untuk dikelola, dijadikan kompos, dijadikan makan maggot dan lain sebagainya. Kami sudah melaksanakan pengawasan sekitar 517 Horeka di Bali, dan hasilnya 100 % tidak taat pada pengelolaan sampah. Terhadap para pengelola Horeka yang tidak mengindahkan atau menindaklanjuti rekomendasi kami, akan dibekukan perizinannya atau pidana 1 tahun penjara,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster, dalam sambutannya turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung atas dedikasinya dalam penanganan sampah. Ia menilai pola perilaku masyarakat telah menunjukkan perubahan signifikan ke arah yang lebih baik dalam hal pemilahan sampah.

“Ada kemajuan yang sangat signifikan, sejak diperlakukan pengendalian yang sangat ketat dalam kaitannya dengan penutupan TPA Suwung, ini harus kita jaga dan harus kita tingkatkan terus. Karena Bali yang bersih, apa lagi Badung yang bersih merupakan suatu kebutuhan kita. Karena Badung merupakan destinasi pariwisata internasional. Kementerian Lingkungan Hidup sangat serius terhadap penanganan sampah di Provinsi Bali dan Bapak Presiden sampai memberikan perhatian khusus untuk kita,” ucap Koster.

Acara ini turut dihadiri oleh Wabup Bagus Alit Sucipta, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Surya Suamba, serta para Kepala OPD di lingkup Pemkab Badung, Kepala Pusdal Bali Nusra Ni Nyoman Santi, Ketua Organisasi Kewanitaan Badung, para Camat, Lurah/Perbekel se-Kabupaten Badung, Ketua Asosiasi Profesi terkait, serta para penanggung jawab perusahaan sektor Horeka di wilayah Kabupaten Badung. (gs/bi)