NEWS
Cadangan Kelistrikan Bali Sangat Kritis, Gubernur Koster: Sampaikan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali 2020-2050
Denpasar, baliilu.com – Kondisi kelistrikan eksisting di Bali tahun 2019 memiliki kapasitas terpasang dari seluruh pembangkit di Bali sebesar 1.440,85 MW. Sementara daya mampu yang dihasilkan sebesar 927,20 MW, sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar 920 MW, sehingga apabila dibandingkan dengan daya mampu maka kondisi cadangan kelistrikan di Bali hanya 0,77% dan ini termasuk kondisi sangat kritis mengingat cadangan aman minimal 30% dari beban puncak.
Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, energi juga digunakan pada sektor lain terutama pada sektor transportasi, komersil, industri, rumah tangga dan sektor lainnya, terutama yang mendukung pariwisata.
Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Bali mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P), sehingga ke depannya Bali Mandiri Energi dapat terwujud. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6-2020).
“Saya kira memang sudah saatnya kita tidak bergantung lagi dengan daerah lain, kita harus mandiri dalam energi bersih. Untuk itu, ini memang sudah sangat mendesak dan perlu kita design secara terencana agar kita juga bisa mengantisipasi tantangan di masa mendatang. Jadi saya minta kerja sama dari anggota dewan agar segera melakukan pembahasan terhadap Raperda ini yang kemudian dapat kita ajukan ke pusat,” ujar Gubernur Koster yang juga selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang siang itu, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.
‘’RUED-P merupakan sebuah dokumen perencanaan energi Bali tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan Energi Bersih di Bali. RUED-P bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam mewujudkan Pulau Bali yang bersih, hijau dan indah dengan membangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola,’’ ujarnya.
RUED-P memuat sedikitnya antara lain: Isu dan permasalahan energi; Kondisi energi daerah saat ini; Kondisi energi daerah di masa mendatang; Kebijakan dan strategi energi daerah; Program dan kegiatan pengembangan energi bersih daerah dan Kelembagaan energi daerah.
Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga menegaskan Raperda tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah, pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan Energi Bersih yang bertujuan agar Bali menjadi mandiri energi, berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mendukung tujuan nasional yaitu secara bertahap dan pasti untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, yang saat ini hanya 0,4 % akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025 dan menjadi 20,10 % pada tahun 2050.
“Tentunya dalam perjalanan nanti juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi pemanfaatan EBT dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan adat, menjadi sangat penting agar kita bersama-sama, antara eksekutif dan legislatif untuk mengawal dan menindaklanjuti rancangan peraturan daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Energi Bersih di Bali ke depannya,” kata Gubernur Koster, meyakinkan.
Pada rapat paripurna tersebut juga memuat pembahasan terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019.
Gubernur Koster menyampaikan secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar 6,498 triliun rupiah lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 6,645 triliun rupiah lebih atau 102,26 persen; Belanja dan Transfer dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 7,201 triliun rupiah lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 6,518 triliun rupiah lebih atau 90,52 persen.
Sedangkan Neraca Pemerintah Provinsi Bali, menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2019. “Dapat saya jelaskan bahwa posisi Neraca Daerah Provinsi Bali per 31 Desember 2019 sebagai berikut: Aset yang dimiliki sebesar 10,880 triliun rupiah lebih; Kewajiban sebesar 168,312 milyar rupiah lebih; dan Ekuitas Dana sebesar 10,712 triliun rupiah lebih,” ucapnya, menjelaskan.
Selanjutnya Gubernur Koster juga melaporkan terkait Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Pembiayaan dan Laporan Saldo Anggaran Lebih. (*/gs)
NEWS
Setwan Badung Bersama 14 Media Online Kunjungi DPRD Kota Bandung
Sharing Terkait dengan Bidang Kehumasan dan Kerja Sama dengan Media
Badung, baliilu.com – Sekretariat DPRD Badung bersama 14 wartawan media online yang sehari-hari ngepos di dewan menggelar Press Tour selama dua hari pada 21-22 September 2023 ke Kota Kembang Bandung, Jawa Barat.
Pada hari pertama, Kamis, 21 September 2023, rombongan Press Tour yang dipimpin Kabag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Badung Nengah Nurjana mengunjungi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang diterima oleh Kasubag Humas dan Protokol Devi Vaulana Hakim, S.H., didampingi Staf Humas Fikri Setiawan.
Ketua Rombongan Press Tour Sekretariat DPRD Badung Nengah Nurjana memaparkan, tujuan kunjungan untuk melakukan sharing terkait dengan bidang kehumasan dan kerja sama dengan media meliputi media cetak, elektronik, maupun media online.
Selain sarana bertukar informasi, lanjutnya kunjungan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman dalam rangka peliputan tentang pembangunan di Kabupaten Badung.
“Selain itu, kami juga ingin mengeratkan tali silaturahmi dengan melibatkan wartawan dari sejumlah media khususnya dari media online,” terangnya.
Saat ini, ungkapnya, jalinan kerja sama antara DPRD Badung dengan kalangan media sangat baik. Media sudah menjadi partner kerja bagi DPRD Badung, terutama untuk mempublikasikan semua kegiatan yang digelar di DPRD Badung, baik kegiatan pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Badung.
“Bagaimana dengan DPRD Kota Bandung terkait kerja sama dengan media. Bagaimana teknisnya, termasuk penyediaan materi-materi publikasinya,” ucap Nengah Nurjana.
Sementara itu, Koordinator Media Nyoman Sarmawa mempertanyakan komposisi DPRD Kota Bandung, potensi Kota Bandung, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor mana saja. Demikian juga dengan jumlah APBD-nya.
“Paling penting kami ingin tahu terkait kerja sama dengan media seperti apa. Apakah hanya kerja sama advertorial dan iklan-iklan ucapan saja atau ada kerja sama lainnya,” terangnya.
Devi Vaulana Hakim yang menerima kunjungan Press Tour Sekretariat DPRD Badung mengucapkan terima kasih kepada Sekretariat DPRD Badung yang telah mengunjungi Kota Bandung. “Terima kasih sudah menjadikan Sekretariat Kota Bandung sebagai lokus kunjungan,” paparnya.
Sama dengan Badung, katanya, Kota Bandung mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan pendapatan daerah. Bahkan, pihaknya menyebutkan APBD sekitar Rp 7 triliun mayoritas berasal dari sektor pariwisata, terutama PHR.
“Karena itu, saat pandemi Covid-19, pendapatan daerah kami terjun bebas. Itu kami rasakan sama dengan Badung,” katanya.
Mengenai komposisi DPRD Kota Bandung terdiri atas 50 kursi dan Ketua DPRD saat ini adalah H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua didampingi tiga wakil ketua masing-masing Ir. Kurnia Solihat, H. Achmad Nugraha, D.H., S.H., dan Dr. H. Edwin Sanjaya, S.E., M.M., serta DPRD Kota Bandung terdiri atas tujuh Fraksi.
Terkait kerja sama media, DPRD Kota Bandung juga sudah melakukan kerja sama dengan media, baik untuk publikasi kegiatan, iklan-iklan ucapan. Pihaknya juga merekrut teman-teman praktisi dari media untuk menyediakan materi yang menjadi referensi bagi media. Selain itu, pihaknya juga segera menggelar bimtek bagi wartawan serta outbond.
“Kegiatan ini segera kami gelar untuk menjalin silaturahmi dengan kalangan wartawan dan media,” pungkasnya. (gs/bi)
NEWS
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Perumda Air Minum Denpasar Jalin Kerja Sama dengan Korea Project Smart Water Management
