Denpasar, baliilu.com
– Kondisi kelistrikan eksisting di Bali tahun 2019 memiliki kapasitas terpasang
dari seluruh pembangkit di Bali sebesar 1.440,85 MW. Sementara daya mampu yang
dihasilkan sebesar 927,20 MW, sedangkan beban puncak tertinggi dicapai sebesar
920 MW, sehingga apabila dibandingkan dengan daya mampu maka kondisi cadangan
kelistrikan di Bali hanya 0,77% dan ini termasuk kondisi sangat kritis
mengingat cadangan aman minimal 30% dari beban puncak.
Selain pemanfaatan energi untuk pembangkit listrik, energi juga
digunakan pada sektor lain terutama pada sektor transportasi, komersil,
industri, rumah tangga dan sektor lainnya, terutama yang mendukung pariwisata.
Dengan latar belakang kondisi tersebut, maka Pemerintah
Provinsi Bali mengajukan Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi
Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P), sehingga ke depannya Bali Mandiri Energi dapat
terwujud. Demikian disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna
ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin
(29/6-2020).
“Saya kira memang sudah saatnya kita tidak bergantung lagi
dengan daerah lain, kita harus mandiri dalam energi bersih. Untuk itu, ini
memang sudah sangat mendesak dan perlu kita design secara terencana agar kita
juga bisa mengantisipasi tantangan di masa mendatang. Jadi saya minta kerja
sama dari anggota dewan agar segera melakukan pembahasan terhadap Raperda ini
yang kemudian dapat kita ajukan ke pusat,” ujar Gubernur Koster yang juga
selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
RAPAT PARIPURNA, Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020, di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (29/6-2020).
Terkait Raperda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (RUED-P) yang menjadi salah satu topik agenda pembahasan dalam sidang siang itu, Gubernur Koster menyampaikan bahwa Raperda tersebut merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional.
‘’RUED-P merupakan sebuah dokumen perencanaan energi Bali
tahun 2020-2050 yang mengatur penerapan dan pengelolaan Energi Bersih di Bali.
RUED-P bertujuan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali sesuai
dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dalam mewujudkan Pulau Bali yang
bersih, hijau dan indah dengan membangun sistem energi bersih yang ramah lingkungan
yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai
kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola,
dan satu tata kelola,’’ ujarnya.
RUED-P memuat sedikitnya antara lain: Isu dan permasalahan
energi; Kondisi energi daerah saat ini; Kondisi energi daerah di masa
mendatang; Kebijakan dan strategi energi daerah; Program dan kegiatan
pengembangan energi bersih daerah dan Kelembagaan energi daerah.
Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga menegaskan Raperda
tersebut merupakan produk hukum yang memuat dokumen perencanaan energi daerah,
pertama kali di Indonesia yang dibuat dengan mengedepankan penggunaan Energi
Bersih yang bertujuan agar Bali menjadi mandiri energi, berkelanjutan dan
berkeadilan dengan tetap mendukung tujuan nasional yaitu secara bertahap dan
pasti untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, yang saat ini hanya 0,4 %
akan meningkat menjadi 11,15 % pada tahun 2025 dan menjadi 20,10 % pada tahun
2050.
“Tentunya dalam perjalanan nanti juga disesuaikan dengan
perkembangan ilmu dan teknologi pemanfaatan EBT dan juga melibatkan peran serta
masyarakat dan adat, menjadi sangat penting agar kita bersama-sama, antara
eksekutif dan legislatif untuk mengawal dan menindaklanjuti rancangan peraturan
daerah agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Energi Bersih di
Bali ke depannya,” kata Gubernur Koster, meyakinkan.
Pada rapat paripurna tersebut juga memuat pembahasan terkait
Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran
2019.
Gubernur Koster menyampaikan secara umum Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019 terdiri atas Laporan Realisasi
Anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya
ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagai
berikut: Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar 6,498
triliun rupiah lebih sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi
sebesar 6,645 triliun rupiah lebih atau 102,26 persen; Belanja dan Transfer
dalam Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar 7,201 triliun rupiah lebih sampai
dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar 6,518 triliun rupiah lebih
atau 90,52 persen.
Sedangkan Neraca Pemerintah Provinsi Bali, menyajikan
informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2019.
“Dapat saya jelaskan bahwa posisi Neraca Daerah Provinsi Bali per 31
Desember 2019 sebagai berikut: Aset yang dimiliki sebesar 10,880 triliun rupiah
lebih; Kewajiban sebesar 168,312 milyar rupiah lebih; dan Ekuitas Dana sebesar
10,712 triliun rupiah lebih,” ucapnya, menjelaskan.
Selanjutnya Gubernur Koster juga melaporkan terkait Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Pembiayaan dan
Laporan Saldo Anggaran Lebih. (*/gs)
SIDAK: Jajaran Polres Gianyar saat melaksanakan kegiatan yustisi atau sidak terhadap sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Gianyar, Kamis malam (5/3/2026). (Foto: Hms Polres Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan suci Ramadhan serta menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, jajaran Polres Gianyar melaksanakan kegiatan yustisi atau sidak terhadap sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Gianyar, Kamis malam (5/3/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 21.00 WITA hingga 23.30 WITA tersebut merupakan bagian dari Operasi Cipkon Agung 2026. Sidak dipimpin oleh Karendalops Ops Cipkon Agung 2026 dengan melibatkan 41 personel tersprin operasi serta didukung 7 personel Satpol PP Kabupaten Gianyar.
Sebelum pelaksanaan kegiatan, personel terlebih dahulu mengikuti apel kesiapan di Lapangan Apel Tribrata Polres Gianyar. Dalam arahannya, pimpinan operasi menekankan agar seluruh personel mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan pemeriksaan, meskipun tetap tegas terhadap potensi pelanggaran hukum.
Adapun sasaran pemeriksaan meliputi kelengkapan perizinan usaha, serta pemeriksaan terhadap pengunjung guna mengantisipasi adanya senjata tajam, bahan berbahaya maupun obat-obatan terlarang.
Sejumlah tempat hiburan yang menjadi sasaran sidak di antaranya beberapa kafe di kawasan Jalan Raya Pantai Siyut dan Jalan Bypass IB Mantra, Desa Siyut, Kabupaten Gianyar. Dari hasil pemeriksaan terhadap pengelola, karyawan maupun pengunjung, petugas tidak menemukan adanya indikasi kepemilikan senjata api, bahan peledak, senjata tajam maupun narkoba.
Kabag Ops Polres Gianyar Kompol Nyoman Sukadana mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif di tengah masyarakat.
“Pelaksanaan sidak ini merupakan bagian dari upaya preventif Polres Gianyar dalam menjaga harkamtibmas, khususnya selama bulan Ramadhan serta menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Kami melakukan pemeriksaan secara humanis namun tetap tegas terhadap potensi pelanggaran hukum,” ujar Kompol Nyoman Sukadana.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan secara berkala selama Operasi Cipkon Agung 2026 berlangsung.
“Kami mengimbau kepada para pengelola tempat usaha hiburan agar tetap mematuhi aturan yang berlaku serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Gianyar,” tambahnya.
Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan kondusif. Petugas juga mengajak para pengelola usaha dan masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya situasi yang harmonis di Kabupaten Gianyar. (gs/bi)
SAMPAIKAN PANDANGAN: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar menyampaikan pandangannya pada kegiatan Silaturahmi Presiden dengan Para Kiai dan Tokoh Organisasi Kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 5 Maret 2026. (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr/presidenri.go.id)
Jakarta, baliilu.com – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan meningkatkan ikhtiar spiritual di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan Anwar dalam tanggapannya usai Pidato Presiden Prabowo Subianto pada kegiatan Silaturahmi Presiden dengan Para Kiai dan Tokoh Organisasi Kemasyarakatan Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 5 Maret 2026.
“Oleh karena itu, saya kira kita memahami apa yang dilakukan oleh Presiden kita dalam melaksanakan politik bebas dan aktif. Artinya tidak akan membuat musuh dengan negara mana pun dan siapa pun. Tapi memperbanyak kawan dan teman di seluruh dunia ini,” ujar Anwar.
Dalam keterangannya, Ketua Umum MUI menyampaikan bahwa perkembangan situasi internasional saat ini menunjukkan adanya konflik dan ketegangan di berbagai kawasan dunia yang berpotensi memberikan dampak lebih luas. Oleh karena itu, Anwar menekankan pentingnya kewaspadaan sekaligus upaya menjaga keselamatan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
“Selanjutnya, yang paling penting sekali buat kita adalah bagaimana menyelamatkan negara kita, bangsa kita, dan rakyat kita, serta umat kita. Itu yang paling pokok,” imbuh Anwar.
Lebih lanjut, Anwar menekankan pentingnya memperkuat kebersamaan nasional. Anwar mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk ulama, pemerintah, serta aparat pertahanan dan keamanan, untuk terus membangun sinergi dalam menjaga stabilitas dan keselamatan bangsa.
“Nah, hari ini saya kira momentum terbaik bagi kita sekalian untuk merajut sebuah kebersamaan antara kita semuanya. Antara kita para ulama dengan umara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Antara kita dipimpin TNI yang dibimbing oleh Panglima TNI Jenderal Agus. Antara kita dengan Polri yang dibimbing oleh Pak Listyo Sigit,” ucap Anwar.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengajak masyarakat untuk memperbanyak doa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, khususnya di bulan suci Ramadan. Upaya spiritual tersebut dinilai penting sebagai ikhtiar memohon keselamatan bagi bangsa, pemimpin, dan seluruh rakyat Indonesia agar terhindar dari berbagai musibah yang terjadi di berbagai belahan dunia.
“Lebih-lebih ini pada bulan Ramadan jangan sampai musibah yang terjadi di mana-mana yang ujungnya adalah membuat kesengsaraan yang tidak berhenti itu terjadi di sini. Sangat penting kita sekalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memohon keselamatan bagi kita semua, bagi pemimpin kita, bagi rakyat kita, bagi negara kita,” ujar Anwar.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum MUI menegaskan bahwa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, bangsa Indonesia tidak memiliki pilihan selain bergandeng tangan, merapatkan barisan, dan menjaga persatuan. Dengan kebersamaan dan doa, ia berharap Indonesia senantiasa mendapat pertolongan serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. (gs/bi)
SERAHKAN SANTUNAN: Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Ida Bhagawan Blebar, Jumat (6/3). (Foto: Hms Gianyar)
Gianyar, baliilu.com – Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhum Ida Bhagawan Blebar, Jumat (6/3). Penyerahan santunan dilaksanakan di Puri Agung Gianyar dan diterima oleh ahli waris, Anak Agung Gde Mayun.
Almarhum Ida Bhagawan Blebar sebelumnya dikenal sebagai Anak Agung Gde Agung Bharata. Setelah menjalani prosesi mediksa (diksa), beliau bergelar Ida Bhagawan Blebar dan menjalani kehidupan sebagai sulinggih. Semasa hidupnya, beliau juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Bupati Gianyar selama dua periode, periode 2003-2008 dan periode 2013-2018, serta memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kabupaten Gianyar.
Santunan diserahkan secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, I Gede Suardana Putra, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Cabang Gianyar, Venina, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Gianyar.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, I Gede Suardana Putra, menyampaikan bahwa santunan merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja, termasuk para sulinggih di Kabupaten Gianyar.
Gede Suardana menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada para sulinggih. Saat ini tercatat sebanyak 372 sulinggih di Kabupaten Gianyar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Program ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada para sulinggih yang selama ini mengabdikan diri kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2026 melanjutkan program perlindungan sosial bagi pekerja rentan yang sampai saat ini tercatat 1.459 orang
“Kami berharap perlindungan ini dapat memberikan rasa aman bagi para sulinggih dan keluarganya jika terjadi risiko, termasuk rasa aman pada pekerja rentan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Cabang Gianyar, Venina, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Gianyar yang telah memberikan perhatian terhadap perlindungan jaminan sosial bagi para sulinggih.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar atas komitmennya melindungi para sulinggih melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Santunan yang diberikan hari ini merupakan salah satu manfaat nyata dari program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta dan ahli warisnya,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, ahli waris almarhum, Anak Agung Gde Mayun, juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian yang diberikan kepada keluarga.
“Kami selaku keluarga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar dan BPJS Ketenagakerjaan atas perhatian yang telah diberikan. Perhatian ini sangat berarti bagi keluarga kami dan menjadi bentuk perhatian serta kepedulian pemerintah terhadap masyarakat,” ungkapnya. (gs/bi)