Denpasar, baliilu.com
– Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menekankan seluruh birokrasi
Pemprov Bali harus bergerak cepat, harus menggunakan media digital untuk sarana
pekerjaan.
“Pemprov Bali memang
telah memulai sebelum pandemi Covid-19 ini untuk sistem digital, namun momentum
ini harus bisa kita manfaatkan untuk bergerak lebih cepat menuju birokrasi yang
digital,” demikian ditekankannya saat memimpin apel disiplin secara virtual
kepada ASN Pemprov Bali, Senin (6/7-2020).
Dengan penggunaan sistem digital kali ini, tentu saja ada
beberapa hal yang perlu diubah menurut birokrat asal Buleleng tersebut. “Sarana
prasarana digitalisasi harus ditingkatkan, baik di kantor maupun untuk para
pegawai. Intensifkan bekerja dari rumah dengan menggunakan media digital,” tekannya
kepada seluruh pejabat Pemprov Bali dari eselon II hingga eselon IV.
Ia juga menekankan dengan penggunaan birokrasi digital, maka
ada beberapa anggaran yang harus dikurangi seperti pengadaan ATK ataupun biaya
konsumsi rapat. “Itu dialihkan untuk pemenuhan sarana prasarana digital,”
imbuhnya.
Dengan ini, ia melanjutkan, maka anggaran untuk Dinas
Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) akan ditingkatkan untuk
pemenuhan sarana prasarana tersebut. Ia menekankan jika Diskominfos harus
menjadi leader dalam pemenuhan sarana digitalisasi ini. “Anggaran di
Diskominfos kita tingkatkan, pejabat di sana harus secepatnya memenuhi sarana
itu, OPD anda harus menjadi leader untuk OPD yang lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah Pemprov karena sudah
memulai sistem digitalisasi sebelum pandemi Covid-19 ini. “Kita sudah memulai
dengan surat menyurat secara elektronik dengan tanda tangan elektronik juga,”
jelasnya. Untuk itu ia meminta agar ke depan sistem digital dikembangkan lagi
untuk semua lini birokrasi.
“Sitem pelaporan secara digital juga sudah dilakukan oleh Bapenda,
Inspektorat, Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ter-install di tab saya. Saya harap OPD lain bisa mengikuti,” tegasnya.
Ke depan, Sekda Dewa Indra berharap sudah tidak ada lagi
laporan berjilid-jilid yang disetor ke Sekda atau Gubernur, semua harus memakai
aplikasi agar cepat dan efisien. “Mau cetak laporan cukup satu saja, untuk SPJ
selebihnya gunakan aplikasi,” tegasnya.
Apalagi, ia menambahkan minggu ini Bappeda dan BPKAD akan
susun RAPBD tahun 2021, sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, Sekda Dewa Indra juga berharap agar anggaran ke depan sudah sesuai
dengan semangat digitalisasi. “Saya minta semua kepala OPD menyesuaikan diri,
semua harus siap berubah. Karena untuk bertahan diperlukan adaptasi menuju
perubahan,” jelasnya.
Dari keseluruhan rencana pengintensifan digitalisasi ini,
Sekda Dewa Indra mengatakan bertujuan agar mencegah penyebaran Covid-19 di
klaster birokrasi. Apalagi saat ini sudah ada pegawai di beberapa OPD yang
sudah terjangkit. “Meskipun terjangkit di luar kantor, namun bisa menginfeksi
rekan-rekannya di kantor. Untuk itu saya sudah wanti-wanti dari sebelum tanggal
5 Juni ketika perkantoran buka, terapkan protokol kesehatan di kantor, atur
sistem kerja pegawai serta jaga kontak fisik,” jelasnya seraya berharap ke
depan tidak ada penambahan kasus baru lagi. (*/gs)