Denpasar, baliilu.com – Pengembangan energi surya menjadi semakin penting di tengah krisis energi fosil dan gejolak geopolitik. Kondisi tersebut memberikan dua pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, ketergantungan terhadap impor energi fosil dapat mengancam keamanan dan ketahanan energi nasional. Kedua, ketahanan energi yang lebih kuat dapat dibangun dengan memanfaatkan sumber energi bersih yang tersedia di dalam negeri. Hal ini menjadi pesan utama dalam gelaran hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 pada Rabu (15/7) yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN).

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, menyampaikan bahwa Indonesia perlu mempercepat dan memperluas pengembangan energi surya agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Upaya tersebut tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan pembangkit, tetapi juga perlu memperhatikan seluruh proses pengembangannya.

“Selain pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat juga perlu menjadi perhatian. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya dilihat dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat. Koordinasi antarpihak diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan pendekatan yang tepat bagi pemerintah. Melalui koordinasi yang baik, ambisi pengembangan energi surya dapat diterjemahkan menjadi pelaksanaan yang lebih terarah,” tegas Sunandar.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menjelaskan investor tidak hanya berinvestasi berdasarkan besarnya potensi. Investor membutuhkan kepastian kebijakan, risiko yang dapat dikelola, proyek yang layak dibiayai, serta tingkat pengembalian yang wajar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia bukan lagi membuktikan besarnya potensi energi surya, melainkan mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang menarik bagi investor dan lembaga pembiayaan.

“Investasi pembangkit energi surya perlu berjalan bersama dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi. Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun, tetapi juga oleh kemampuan jaringan listrik untuk menampung dan memanfaatkan listrik yang dihasilkan,” papar Fabby.

IESR menilai terdapat tiga aspek penting yang perlu diperkuat untuk mendorong implementasi energi surya di Indonesia. Pertama, kepastian kebijakan dan target besar yang diterjemahkan dalam ketersediaan pipeline proyek yang jelas. Kepastian ini memberikan sinyal ada investor bahwa iklim investasi di Indonesia stabil, mereka juga perlu mengetahui kapan proyek akan dilaksanakan, lokasi proyek, serta kapasitas yang akan dibangun setiap tahun. Informasi tersebut dibutuhkan agar investor dapat menyiapkan modal, rantai pasok, dan tenaga kerja sejak awal.

Kedua, identifikasi proyek yang bankable dan ketersediaan instrumen pembiayaan yang menarik dan meringankan seperti concessional loan dan blended finance. Ketiga, proses pengadaan yang efisien, termasuk kejelasan kontrak dengan pembagian risiko yang adil hingga teknis jual beli listrik seperti mekanisme curtailment.

Dalam gelaran hari kedua ISS 2026, IESR juga memaparkan hasil kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago, yang menggarisbawahi pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar photovoltaic (FPV) dapat menjadi salah satu solusi penting untuk mempercepat pemanfaatan energi surya di Indonesia. Teknologi ini membuka peluang pengembangan PLTS di waduk, danau, serta kawasan perairan dekat pantai, sehingga dapat mengurangi kebutuhan lahan darat yang sering menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan PLTS skala besar.

Berdasarkan pemodelan IESR, Indonesia memiliki potensi PLTS terapung yang layak secara finansial sebesar 77,8 GW di 179 lokasi. Potensi ini terdiri dari 42,5 GW PLTS terapung inland di 143 lokasi dan 35,3 GW PLTS terapung nearshore di 36 lokasi. Perhitungan keekonomian ini menggunakan indikator equity internal rate of return (EIRR) yang dibandingkan dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC), serta mengacu pada asumsi harga listrik berdasarkan Perpres 112/2022.

“Pengembangan PLTS terapung penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam mempercepat energi surya, termasuk program PLTS 100 GW. Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga pengganti pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” ujar Fabby.

Untuk itu, IESR mendorong integrasi lokasi potensial PLTS terapung dengan dokumen perencanaan energi, tata ruang darat, dan tata ruang laut. Untuk PLTS terapung di waduk atau danau, aspek izin pemanfaatan sumber daya air perlu disederhanakan. Sementara untuk PLTS terapung nearshore, proses perizinan ruang laut dan navigasi laut perlu dibuat lebih jelas agar tidak menghambat investasi.

IESR juga mendorong penggunaan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik yang kompetitif berbasis harga untuk mempercepat pengembangan PLTS terapung. Mekanisme ini bersyarat, di mana pemerintah terlebih dahulu menyiapkan kajian kelayakan awal sehingga pengembang dapat berkompetisi pada aspek harga, teknologi, dan kemampuan implementasi. Mekanisme ini dapat membantu menghasilkan tarif yang lebih kompetitif dan mempercepat proyek-proyek yang sudah siap dikembangkan.

IESR telah menyelenggarakan Indonesia Solar Summit (ISS) setiap tahun sejak 2022. Edisi kelima ISS pada 2026 terselenggara atas kerja sama IESR dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dewan Energi Nasional serta Pemerintah Provinsi Bali, dan didukung oleh Climate Group RE100, iForte Energy, dan Greenvolt Power Indonesia. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menerima kunjungan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. Johannes Victor Mailangkay beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Rapat Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (15/7).

Pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antardaerah dalam pengembangan sektor pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wagub Victor Mailangkay menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari pengalaman Bali dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan, mulai dari penataan destinasi, penguatan kelembagaan, hingga regulasi pendukung. Menurutnya, keberhasilan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata menjadi referensi penting bagi Sulawesi Utara yang saat ini tengah mengakselerasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.

“Kami datang untuk menimba pengalaman dari Bali. Kami juga bersyukur dapat bertemu Bapak Giri Prasta yang selama memimpin Kabupaten Badung berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Pengalaman tersebut tentu menjadi inspirasi bagi kami dalam mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mendukung pengembangan KEK Likupang melalui pembangunan Politeknik Pariwisata sebagai upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sektor pariwisata. Selain itu, Sulawesi Utara terus mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Tiongkok dan Korea Selatan, yang didukung penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah kota di Tiongkok.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap kerja sama dengan Bali dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kawasan wisata, pelestarian tradisi sebagai daya tarik wisata, hingga penguatan regulasi kepariwisataan.

“Kami masih membutuhkan banyak masukan dari Bali, baik terkait pengembangan tradisi yang menjadi daya tarik wisata maupun penguatan regulasi karena Bali telah memiliki pengalaman yang sangat baik,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyambut baik inisiatif kerja sama antardaerah tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarprovinsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor pariwisata nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bali dan Sulawesi Utara bisa menjalin kerja sama yang apik. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan teknis maupun regulasi nantinya dapat dikoordinasikan lebih lanjut melalui Dinas Pariwisata dan badan pengelola. Jika memang ada skema kerja sama yang baik, saya berharap dapat segera disepakati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Giri Prasta menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata saat ini harus bergeser dari sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan menuju peningkatan kualitas destinasi dan pengalaman wisata. Menurutnya, penataan kawasan menjadi faktor penting dalam membangun destinasi yang berdaya saing, melalui pembagian zona inti, zona penyangga yang mendukung aktivitas wisata, serta pengelola kawasan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas.

Selain penataan kawasan, Giri Prasta menilai desa wisata merupakan salah satu kekuatan yang perlu terus diperkuat. Menurutnya, wisatawan saat ini cenderung mencari pengalaman baru yang autentik, sehingga desa wisata dapat menjadi pusat aktivitas dengan dukungan atraksi budaya, alam, serta fasilitas penunjang yang memadai.

“Kalau ingin meningkatkan kualitas pariwisata, sebaiknya mengembangkan desa wisata. Contohnya Desa Kutuh di Kabupaten Badung yang mengelola Pantai Pandawa. Dahulu desa itu termasuk desa miskin, tetapi kini menjadi salah satu desa yang paling maju karena mampu mengelola potensi wisatanya dengan baik,” ujarnya.

Menurut Giri Prasta, keberhasilan Desa Kutuh tidak terlepas dari solidnya koordinasi seluruh komponen masyarakat dalam mengelola potensi desa secara profesional.

“Kuncinya adalah koordinasi yang baik di antara empat banjar yang ada di Desa Kutuh. Dengan kebersamaan, potensi wisata bisa dikelola secara profesional sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” jelas mantan Bupati Badung dua periode.

Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu referensi bagi Sulawesi Utara dalam mengembangkan kawasan wisata, termasuk Likupang, melalui penguatan desa wisata berbasis potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat.

Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyinggung perubahan regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang memberikan ruang lebih luas bagi pengembangan sektor pariwisata, termasuk sektor Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), sebagai salah satu indikator penting dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membangun pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra melantik IGN Erlangga Bayu Rahmanda Putra sebagai anggota pengganti antarwaktu (PAW) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/7).

Pergantian antarwaktu tersebut dilakukan karena komisioner KPID Bali sebelumnya, I Wayan Suyadnya, meninggal dunia sehingga berhalangan tetap melaksanakan tugas. Pelantikan Erlangga sekaligus melengkapi kembali formasi KPID Bali menjadi tujuh komisioner untuk masa jabatan 2025–2028.

Pengangkatan anggota PAW tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 591/03-E/HK/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Bali Nomor 249/03-E/HK/2025 tentang Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali Masa Jabatan 2025–2028.

“Karena sebelumnya terdapat anggota yang berhalangan tetap, dengan pelantikan anggota PAW hari ini, formasi KPID Bali kembali lengkap menjadi tujuh orang,” ujar Dewa Indra.

Dengan lengkapnya susunan keanggotaan tersebut, Dewa Indra berharap KPID Bali dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal, terutama dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran serta memastikan masyarakat memperoleh siaran yang berkualitas.

“Sekarang seluruh posisi anggota KPID Bali telah terisi. Kita berharap tugas pengawasan penyiaran dan upaya memastikan terselenggaranya penyiaran yang berkualitas dapat dilaksanakan dengan baik,” jelasnya.

Dewa Indra juga menyoroti tantangan dunia penyiaran yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan secara mudah serta masif, meskipun kebenarannya belum tentu dapat dipastikan.

Kondisi tersebut menuntut KPID Bali untuk semakin optimal menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

KPID Bali merupakan bagian dari lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam menjalankan amanat tersebut, KPID Bali bertugas mengawasi penyelenggaraan penyiaran, menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, menjaga kualitas isi siaran, serta mendorong terciptanya iklim penyiaran yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gs/bi)