Friday, 20 September 2024
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

KESEHATAN

Wagub Cok Ace: Percepatan Perizinan Tingkatkan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BALIILU Tayang

:

de
WAGUB COK ACE: Apresiasi program Badan POM. (Foto:Ist)

Denpasar, baliilu.com – Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengapresiasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang telah memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di Provinsi Bali melalui program percepatan perizinan dan bimbingan teknis.

Hal ini tentu sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana, di mana Bali ingin menjaga keseimbangan alam dan kebudayaan Bali. Visi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan harapan dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan serta meningkatkan kapasitas krama Bali dalam menghadapi berbagai tantangan lokal nasional maupun global.

‘’Seperti diketahui Bali sebenarnya memiliki berbagai jenis obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur orang Bali. Warisan pengetahuan dari kekayaan alam ini telah mendorong masyarakat Bali menjadi insan yang sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga mampu menjaga keharmonisan antara diri sendiri dan lingkungannya,’’ ujar Cok Ace saat menghadiri acara Dukungan Badan POM Terhadap Peningkatan Daya Saing Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Melalui Percepatan Perijinan dan Bimbingan Teknis di Kartika Plaza Hotel, Kuta, Badung, Kamis (5/3) siang.

Saat ini, lanjut Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali. Pergub ini bertujuan untuk mendorong masyarakat Bali agar membiasakan diri hidup sehat dengan pola hidup back to nature atau selaras dengan alam. Oleh sebab itu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang bersifat organik perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan agar senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali.

Obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik organik memiliki peluang pasar yang semakin terbuka lebar di masa depan. Hal ini tentu mendatangkan peluang bagi UMKM yang bergerak dalam bidang obat tradisional suplemen, kesehatan dan kosmetik organik.

Baca Juga  Gus Marhaen: Tahun 47 Bung Karno Diberi Gelar Kehormatan "Wartawan Agung"

Pada umumnya kendala yang dihadapi oleh UMKM ini untuk mengembangkan bisnisnya antara lain berupa perizinan, ketersediaan dan kualitas bahan baku, akses permodalan, kapasitas produksi, inovasi, pemasaran dan sumber daya manusia.

‘’Program percepatan perizinan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Badan POM sudah tepat untuk membantu mengatasi persoalan UMKM. Namun saya mengimbau Badan POM dan instansi terkait lainnya tetap senantiasa menjaga sinergitas masing-masing sehingga mampu memadupadankan program sesuai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi UMKM di lapangan,’’ tegasnya.

Kita mendorong perangkat daerah terkait agar secara simultan melakukan pendampingan terhadap UMKM baik dalam bentuk pembinaan UMKM atau melalui konsultasi usaha pada Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Selain itu UMKM didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam pengembangan usahanya sehingga diharapkan UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar global.

Selain obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik, saat ini Pemerintah Provinsi Bali juga telah memberikan perhatian khusus pada arak Bali sebagai minuman fermentasi khas Bali. Perhatian ini tertuang dalam peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali. Pergub ini bertujuan memanfaatkan minuman fermentasi sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali. Oleh sebab itu mekanisme pemasaran arak Bali telah diatur secara legal. Harapannya ke depan arak Bali yang diproduksi oleh masyarakat Bali dapat menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau para perajin tuak/arak.

‘’Proses legalisasi arak Bali ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari Badan POM. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan terutama melalui pengeluaran sertifikat izin edar arak Bali,’’ ujar Cok ACe.

Sementara Kepala Badan POM Republik Indonesia Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP menyampaikan program ini adalah dukungan terhadap peningkatan daya saing produk. Dalam kesempatan ini juga nanti akan ada penyerahan hasil dukungan proses perizinan yang sudah berjalan.

Baca Juga  Cegah Peningkatan Klaster Covid-19, Kelurahan Sumerta Gencarkan Monitoring di Pasar Ketapian

‘’Utamanya adalah satu produk yang memang sangat ditunggu-tunggu dan saya juga lega untuk mengantarkannya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak Wakil Gubernur Bali yakni legalitas ijin edar arak Bali,’’ katanya.

Dikatakan, Badan POM adalah badan yang membawahi pengawasan obat herbal, kosmetik, suplemen kesehatan. ‘’Arak Bali itu ada di bawah pengawasan pangan, saya ingin kembali menyampaikan bahwa Badan POM sebagai institusi pemerintah yang menjamin aspek keamanan dan kualitas dari produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia pada intinya adalah melakukan pengawasan dimulai dari pre market dan post market. Jadi tugasnya Badan POM tidak hanya melakukan upaya-upaya pengawasan yang sifatnya post market,’’ katanya.

Pemerintah ingin memberikan suasana dunia usaha yang ramah dan dunia usaha yang memberikan terus investasi yang banyak dan daya saing pada produk yang diproduksi dan diedarkan di Indonesia. Maka Badan POM selalu dituntut untuk melakukan percepatan, jadi menumbuhkan dunia usaha yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang lebih baik melalui percepatan perizinan dan memastikan juga para pelaku usaha bisa memenuhi standar-standar yang ada. Aman dan berkualitas dan berdaya saing sehingga bisa mengisi dimensi yang sangat besar di negeri kita ini. Tentunya kita membutuhkan banyak usaha bersama lintas sector.

Berbagai program sudah dikerahkan dan sifatnya juga lintas sektor karena memang keberpihakan untuk UMKM membutuhkan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas pemerintah pusat dan daerah. ‘’Kami juga dalam rangka untuk mendorong pengembangan herbal kita ada satgas pengembangan jamu dan fitofarmaka. Dalam kondisi sekarang wabah virus corona di mana obat kimia itu bahan bakunya sangat tergantung dengan negara lain terutama China, kita harus berinovasi sekarang bagaimana mendatangkan bahan baku yang penting karena kemandirian kita masih menjadi tantangan dengan sumber bahan baku,’’ katanya.

Baca Juga  Sekda Dewa Indra Serahkan 30 Ribu Masker untuk Pelaku Gojek

‘’Saya menyampaikan selamat kepada Bali sebagai provinsi pertama yang berhasil menjadikan minuman tradisional arak Bali minuman beralkohol tradisional yang melalui proses panjang sampai mendapatkan izin edar tidak mudah. Tentunya proses tersebut didukung, dalam arti bahwa memang kita harus menghargai keberagaman dan bahwa setiap wilayah sebaiknya memiliki kuliner atau pangan yang tradisional yang khas masing-masing. Bisa mendorong pada pengembangan pariwisata di wilayahnya masing-masing dan saya melihat pemerintah provinsi Bali sangat mendukung dan ada di depan mengeluarkan berbagai peraturan,’’ ungkapnya.

‘’Mudah-mudahan ke depan ini akan memberikan manfaat tidak hanya lokal tapi juga aspek nasional. Aspek tourism dan ekonomi lokal yang berkembang. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi inspirasi, karena bukan hanya Bali yang mempunyai potensi tersebut dan berkeinginan untuk banyak sisi positifnya sehingga produk ini perlu kita berikan perizinan. Kita bisa lebih menjaga aspek standarnya, membatasi, mengendalikan dan mengontrol perlindungan masyarakat dari aspek penyalahgunaan. Jadi saya kira lebih baik dibandingkan membiarkan begitu saja, apalagi banyak sekali potensi yang bisa untuk kita semua manfaatkan,’’ urainya.

‘’Kami memberikan sertifikasi untuk herbal kosmetik yang bernuansa tematik herbal, yang khusus dari tanaman dari Bali. Saya kira tanggung jawab untuk menjaga aspek keamanan dan kualitas dari produk. Kami siap untuk membantu dengan pendampingan, semoga ini memberikan manfaat tidak hanya pemerintah daerah Bali, masyarakat Bali dan sekitarnya tapi juga untuk bangsa kita, secara nasional, seluruh masyarakat Indonesia,’’ katanya.

Pada kesempatan itu diserahkan Sertifikat CPKB/CPOTB Bertahap dan Nomor Izin Edar (NIE) Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan. Penerima Sertifikat CPKB: PT Sensatia Boyanicals, CV Protex Indo, PT Kutus Kutus Herbal. Penerima Sertifikat CPOTB Bertahap: UMOT Aura Plus, CV My Own Farm, UD Sarining Bumi, CV Twin Springs.             Penerima Izin Edar Kosmetik: PT Bali Alus, PT Bali Ytka, PT Puturindo Empat Lestari, PT Republic Soap Bali, PT Saboo Bali Indonesia, PT Sensatia Botanicals.  Penerima Izin Edar Obat Tradisional: CV Nadis Herbal,             CV Eka Sriti Interprise, PT Varsh Indonesia Jaya,PT Karya Pak Oles Tokcer. Penerima Izin Edar Pangan Olahan: Nikki Sake Bali (Arak Bali), PT Bali Boga Sejati, UD Dewi Sri. (*/balu1)

iklan hut ri dprd bali
Advertisements
hut ri dprd badung
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KESEHATAN

Dekatkan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, Sekda Alit Wiradana Tinjau Safari Kesehatan di Br. Eka Sila

Published

on

By

safari kesehatan denpasar
SAFARI KESEHATAN: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus menggencarkan pelaksanaan Safari Kesehatan yang kali ini menyasar lingkungan Banjar Eka Sila, Desa Pekraman Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Selasa (23/7). (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar terus menggencarkan pelaksanaan Safari Kesehatan yang kali ini menyasar lingkungan Banjar Eka Sila, Desa Pekraman Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, Selasa (23/7).

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mengatakan, dengan adanya kegiatan Safari Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Hal ini juga masyarakat dapat kesempatan untuk konsultasi terkait kesehatan dan juga dapat meningkatkan pola hidup yang lebih baik.

“Kami berharap kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah Banjar Eka Sila dapat memanfaatkan momentum safari kesehatan ini sebagai wahana konsultasi kesehatan dalam rangka mendukung terciptanya masyarakat Kota Denpasar yang sehat,” pungkasnya.

Sementara Sekdis Kesehatan Kota Denpasar, dr. A.A.N Gede Dharmayuda saat ditemui di sela kegiatan mengatakan, bahwa pelaksanaan Safari Kesehatan ini merupakan rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 Tahun 2024, dan untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Dalam Safari Kesehatan kali ini, memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan gigi, screening Penyakit Tidak Menular (cek tensi, gula darah, asam urat dan kolesterol), serta pengobatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat. Dan dalam hal ini juga dilaksanakan posyandu balita & posyandu lansia,” kata Ngurah Dharmayuda.

Pihaknya juga mengatakan pada safari kesehatan ini bekerjasama dengan YPK (Yayasan Peduli Kemanusiaan Bali) yang memberikan pelayanan fisioterapi, dan pemeriksaan THT, John Fawcett Foundation Indonesia (JFF) yang memberikan pemeriksaan kesehatan mata, pemberian kaca mata berlensa plus minus, serta obat tetes mata, serta Poltekkes Kemenkes Denpasar yang memberikan pelayanan kesehatan komplementer, edukasi, pameran produk untuk pencegahan stunting hingga pemberian vitamin bagi masyarakat.

Baca Juga  Dampak Ekonomi Covid-19, Desa Adat Bedulu Bantu Sembako Warganya

“Kami berharap dengan pelaksanaan ini masyarakat dapat lebih intensif dalam melakukan pengecekan kesehatan. Terlebih dalam safari kesehatan ini tidak dipungut biaya dan menyasar dari lingkungan masyarakat yang paling bawah yakni lingkup banjar, sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan pengecekan kesehatan,” ungkap Ngurah Dharmayuda. (eka/bi)

iklan hut ri dprd bali
Advertisements
hut ri dprd badung
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Wawali Arya Wibawa Tinjau Pelaksanaan PIN

Published

on

By

wawali arya wibawa
TETESKAN VAKSIN: Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa meneteskan vaksin kepada balita saat meninjau pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Kota Denpasar, Selasa (23/7) bertempat di Balai Banjar Karang Suwung Pedungan. (Foto: Hms Dps)

Denpasar, baliilu.com – Pekan Imunisasi Nasional (PIN) berlangsung serentak di Kota Denpasar, Selasa (23/7). Pelaksanaan PIN untuk Imunisasi Polio ditinjau Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa bersama Ketua GOW Kota Denpasar Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa di Banjar Karang Suwung Pedungan Denpasar.

Dalam kesempatan ini Wawali Arya Wibawa memberikan tetesan imunisasi pertama kepada anak-anak, dan memberikan semangat sembari berbincang serta melakukan pengecekan Buku Kesehatan Ibu dan Anak.

Wawali Arya Wibawa di sela-sela kegiatan berharap, seluruh orang tua memiliki kesadaran untuk memberikan vaksin polio kepada putra-putrinya. Sehingga pencegahan dapat dilakukan sejak dini, walaupun saat ini tidak ada kasus penderita polio di Denpasar.

“Kita berharap para orang tua yang memiliki anak berusia nol sampai tujuh tahun dapat membawa buah hatinya ke posyandu, dan mendapatkan vaksin polio, sehingga Kota Denpasar bebas penyakit polio,” ungkapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan 896 Pos PIN Polio, dan juga terdapat 141 pos Imunisasi Polio yang tersebar di posyadu, banjar-banjar, sekolah PAUD maupun SD.

“Di mana vaksin ini diberikan 2 tetes dengan interval minimal satu bulan, sehingga aman bagi anak secara bertahap. PIN tahap pertama dimulai pada 23 Juli sampai 29 Juli 2024, sedangkan PIN tahap kedua dimulai pada 6 Agustus sampai 12 Agustus 2024, dengan sasaran seluruh anak berusia 0-7 tahun di Denpasar dan tidak memandang status imunisasi sebelumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati menjelaskan, vaksin yang digunakan, yakni Vaksin nOPV2 merupakan vaksin yang hanya digunakan dalam program imunisasi respons terhadap KLB Polio tipe II dan tidak digunakan dalam imunisasi rutin. Vaksin nOPV2 yang digunakan telah bersertifikat PreQualified (PQ) dari WHO dan memiliki Nomor Izin Edar dari BPOM, yakni NIE: DKL2302908336A1.

Baca Juga  Cegah Peningkatan Klaster Covid-19, Kelurahan Sumerta Gencarkan Monitoring di Pasar Ketapian

“Kepada balita yang belum vaksin tahap pertama selama satu minggu ini akan dilakukan pendataan langsung selama lima hari kedepan dengan sistem jemput bola. Hal ini agar semua balita/anak-anak usia 0-7 tahun bisa mendapatkan vaksinasi secara keseluruhan,” ujarnya. (eka/bi)

iklan hut ri dprd bali
Advertisements
hut ri dprd badung
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

KESEHATAN

Pencanangan PIN Polio di Badung, Sasaran 60.412, Target Cakupan Imunisasi 100 Persen

Published

on

By

pin polio badung
TETESKAN VAKSIN POLIO: Wabup Ketut Suiasa meneteskan vaksin polio kepada balita dan anak-anak saat ‘’kick off’’ Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio tahun 2024 di Br. Gulingan, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (23/7). (Foto: Hms Badung)

Badung, baliilu.com – Dalam upaya mendukung program strategis nasional, salah satunya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) polio, Pemerintah Kabupaten Badung mencanangkan/kick off Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio Tahun 2024 di Br. Gulingan, Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Selasa (23/7).

Pencanangan PIN Polio dilakukan oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa ditandai dengan meneteskan vaksin polio kepada balita dan anak-anak. PIN polio wajib diberikan kepada bayi, balita dan anak-anak usia 0-7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Sasaran PIN polio di Badung sebanyak 60.412 orang dengan target cakupan imunisasi mencapai 100 persen. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung diwakili anggota DPRD I Nyoman Dirgayusa, Forkopimda Badung, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Balai Besar POM Denpasar, Perbekel Darmasaba dan Organisasi Kewanitaan di Badung.

Dalam sambutannya Wabup Suiasa menekankan, PIN polio sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat berkualitas. Kegiatan ini dalam upaya mengantisipasi dan pencegahan penyebaran penyakit polio yang berdampak pada kesehatan anak-anak.

“Sampai saat ini penyakit polio belum ada obatnya, melalui PIN polio bagaimana mencegah dampak polio bagi anak-anak kita. Sasaran kita di Badung 60 ribu orang lebih. Meskipun dinas kesehatan menargetkan cakupan imunisasi 95 persen, namun kami minta bisa hingga 100 persen,” ujar Suiasa.

Untuk menyukseskan PIN polio diharapkan semua pihak ikut terlibat dan menyosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Badung. “Perlu gerakan bersama dengan mengaktifkan posyandu dan kader pembangunan desa. Dengan gerakan yang terstruktur, sistematis dan masif, semoga PIN polio di Badung berjalan sukses,” pintanya.

Kadis Kesehatan Badung diwakili Sekretaris Diskes dr. Ni Raka Setiawati melaporkan, penyakit polio adalah penyakit yang masih mengancam, meskipun telah banyak negara yang berhasil membasmi penyakit ini. Namun keberadaannya masih menjadi tantangan bagi banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan wilayah resiko tinggi penularan polio dan terjadinya KLB polio di wilayah Indonesia. Oleh karena itu PIN polio 2024 menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit polio di tanah air.

Baca Juga  Dua Langkah Baru Gubernur Koster untuk Percepat Penanganan Covid-19 di Bali

ujuan PIN polio yaitu meningkatkan cakupan imunisasi, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan dosis imunisasi polio sesuai jadwal yang ditentukan. Mencegah penyebaran polio di masyarakat melalui cakupan imunisasi yang luas. Sasaran PIN polio untuk anak usia 0-7 tahun, 11 bulan, 29 hari dengan jumlah sasaran 60.412 orang. Terdiri dari sasaran posyandu 34.510, sasaran PAUD 2.023, sasaran TK 12.415 dan sasaran SD/MI 11.646. Total pos PIN sebanyak 1.105 dengan kelengkapan vaksin, logistik dan SDM yang mencukupi. Target cakupan imunisasi di seluruh wilayah sebesar 95 %.

“Dengan kick off PIN polio kami harapkan dapat terbentuk semangat kebersamaan dan komitmen untuk menjalankan PIN polio dengan baik. Partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting untuk mencapai target cakupan imunisasi yang optimal,” harapnya. (gs/bi)

iklan hut ri dprd bali
Advertisements
hut ri dprd badung
Advertisements
gelombang 4b
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca