Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengapresiasi Tim TP PKK Provinsi Bali yang telah mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikannya saat menggelar rapat evaluasi di Ruang Rapat Gedung Gajah, Kediaman Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, pada Sabtu (12/7).

Ia menyampaikan terima kasih karena tim telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tekun dan tertib. Ia menyadari bahwa Rakernas PKK memiliki rangkaian acara yang panjang dan jadwal yang padat.

“Saya tahu kegiatan tersebut sangat padat, bahkan kadang berlangsung hingga larut malam. Terima kasih sudah menyediakan tenaga ekstra,” tuturnya kepada tim.

Terlebih, TP PKK Provinsi Bali yang juga merepresentasikan instansi, dinilainya telah menjaga nama baik Bali selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut dianggapnya paling penting karena di mana pun berada, nama daerah asal tetap melekat.

“Terima kasih juga karena sudah ikut menjaga nama baik kita di tengah ribuan peserta dari seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak dapat bergabung dengan rombongan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, sejumlah agenda penting yang bertepatan, terutama penetapannya sebagai Duta PSBS PADAS serta penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB), membuatnya tidak bisa meninggalkan Bali.

“Sejak saya didapuk menjadi Duta PSBS PADAS, ada tanggung jawab besar di pundak saya untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah sampah di Bali. Apalagi PKB juga menjadi ajang yang tepat untuk mempromosikan hal tersebut,” jelasnya.

Ny. Putri Koster menegaskan bahwa menjadi Duta PSBS PADAS bukanlah karena statusnya sebagai istri orang nomor satu di Bali. Menurutnya, itu adalah tanggung jawab besar yang dijalankan demi kebersihan dan kelestarian lingkungan di Bali.

“Jangan disangka saya mendapat gaji dari SK tersebut. Ini murni karena saya bekerja dengan tulus demi Bali,” tambahnya.

Ia juga menyinggung tentang penanganan sampah, terutama sampah organik di Bali. Menurutnya, agar program ini berjalan efektif, diperlukan kerja sama dari tingkat provinsi hingga desa. Untuk itu, ia menyatakan akan bersurat ke pemerintah kabupaten/kota hingga desa agar para pendamping, bupati/walikota, hingga kepala desa bisa turut menjadi Duta PSBS PADAS di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, sebelumnya Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali, I Nyoman Mendra, melaporkan beberapa hasil Rakernas PKK di Samarinda. Salah satunya adalah perumusan visi PKK 2025–2030, yaitu: “Terwujudnya Keluarga Berdaya dan Sejahtera untuk Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rakernas yang digelar di Plenary Hall Convention Center Sempaja, Samarinda, tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk.

Ia menyampaikan pesan Wamendagri bahwa Rakernas PKK 2025 menjadi momentum penting untuk menata ulang arah gerakan PKK. Rakernas ini menghasilkan tiga dokumen strategis nasional, yaitu Rencana Induk Gerakan PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK.

Ketiga dokumen ini diharapkan dapat menjadikan program-program PKK ke depan lebih sistematis, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra menerima kehadiran Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda beserta jajarannya pada, Sabtu (Saniscara Kliwon, Uye) 12 Juli 2025 di Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.

Kedatangan Gubernur Maluku Utara (Malut) di Provinsi Bali dalam rangka mempelajari prestasi kerja Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Wayan Koster dalam menerapkan Monitoring Center for Prevention (MCP) atau sistem pemantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang berfungsi untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dihadapan Murdaning Jagat Bali, Wayan Koster menyampaikan kehadiran kami ke Provinsi Bali sesuai saran dari KPK RI agar belajar ke Bali tentang MCP termasuk mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Saat itu KPK RI memberi saran agar kami ke Bali belajar, karena di Pemerintah Provinsi Maluku Utara skor MCP yang kami raih pada tahun 2023 hanya 39,95 persen kemudian tahun 2024 naik mencapai skor 73,59 persen. Jadi Pemerintah Provinsi Bali oleh KPK RI dinilai sebagai yang terbaik dalam penerapan MCP dengan berhasil meraih peringkat pertama di nasional,” ungkap Gubernur Sherly seraya menyampaikan terimakasih kehadapan Gubernur Wayan Koster beserta jajarannya yang sudah menerima kami dengan baik.

Selain mempelajari MCP dan SPBE di Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Malut juga mengungkapkan kehadirannya dihadapan Gubernur Wayan Koster ingin mempelajari prestasi Pemprov Bali dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kemudian belajar tentang cara kerja Gubernur Bali mewujudkan Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota se-Bali, menyempurnakan sistem pendidikan SMA/SMK yang telah berjalan baik di Bali dan belajar tentang tata kelola promosi pariwisata.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan masukan kepada Gubernur Malut, Sherly Tjoanda bahwa di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pertama ia mengajak seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja dengan baik, disiplin, berintegritas dan penuh tanggungjawab. Sikap tegas seorang Kepala Daerah juga dilakukan untuk menjaga kinerja masing-masing Kepala Dinas dalam mewujudkan percepatan pembangunan.

“Kalau ada kepala OPD yang bermain proyek, apalagi ada yang terbukti selingkuh, itu dimutasi. Jangan sampai hal ini merusak birokrasi,” tegas Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini seraya menyampaikan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali kami menggunakan Sistem Merit (kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berintegritas, red). Sehingga dalam pengisian jabatan ini, Saya baca satu – satu track record-nya sampai kompetensi yang dimiliki, dengan menekankan tidak boleh ada pungutan dalam pengisian jabatan tersebut.

Kedua mengenai Opini WTP, Gubernur Wayan Koster menyampaikan Opini WTP ini harus bisa kita pertanggungjawabkan selama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali. Selama kepemimpinannya menjadi Gubernur, mantan Anggota DPR RI 3 Periode ini menerapkan sistem kerja sesuai norma standar dan prosedur yang berlaku. Ketiga, untuk MCP Pemprov Bali dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024 mendapatkan penghargaan dari KPK RI, mudah – mudahan praktik yang memungkinkan terjadinya korupsi tidak terjadi. Sejalan dengan penghargaan yang diraih dari KPK RI, Pemprov Bali dikatakan Gubernur Koster telah menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan menjadi terbaik nasional. Sehingga Gubernur Koster berpesan ke Gubernur Maluku Utara agar bisa menerapkan SPBE di lingkungan pemerintahannya.

“Kami siap memberikan masukan tentang tata kelola SPBE dan kalau bisa Pemerintah di Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE,” ujar Gubernur Koster yang didampingi Kepala OPD terkait, seraya gagasannya disambut baik oleh Gubernur Sherly dengan mengagendakan acara Perjanjian Kerja Sama terkait pengelolaan SPBE.

Keempat, Gubernur Bali memberikan masukan kepada Gubernur Maluku Utara di dalam mewujudkan percepatan Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota, sebaiknya Gubernur Malut memberikan bantuan hibah pembangunan gedung ke Kabupaten/Kota.

Di akhir kunjungannya, Gubernur Malut, Sherly Tjoanda memberikan apresiasi atas kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah mengangkat harkat dan martabat Arak Bali sebagai minuman tradisional lokal Bali yang mampu meningkatkan perekonomian para petani arak dengan kemasan dan branding yang lebih elegan serta berkualitas. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Gubernur Bali Wayan Koster, melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Tumpek Uye di Pura Sakenan, Pulau Serangan, Denpasar, Sabtu (12/7). Perayaan Tumpek Uye merupakan bagian dari kearifan lokal Sad Kerthi yang dimaknai sebagai hari suci pemuliaan terhadap binatang atau satwa, sekaligus momentum untuk memperkuat kesadaran dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam semesta.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, serta pejabat eselon III di lingkungan Pemprov Bali.

Setelah melaksanakan persembahyangan, Gubernur Bali memimpin sejumlah kegiatan pelestarian lingkungan, yaitu penanaman pohon, pelepasan burung, peninjauan vaksinasi rabies, dan pelepasan tukik di Pantai Tiga kawasan KEK BTID Serangan.

Penanaman pohon dilakukan di dalam area Pura Sakenan, dengan jenis pohon yang ditanam meliputi bibit cempaka, sawo kecik, nagasari, matoa, dan camplung. Kelima jenis pohon ini dipilih karena memiliki nilai ekologis tinggi serta makna simbolik dalam budaya Bali sebagai lambang kesucian, perlindungan alam, dan keharmonisan lingkungan.

Seusai rangkaian kegiatan di Pura Sakenan, para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali melepasliarkan sebanyak 200 ekor tukik ke laut. Hal ini merupakan bagian dari upaya konservasi satwa langka.

Tukik tersebut berasal dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Sari Segara yang berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan berlokasi di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Pelepasliaran tukik ini telah mendapat rekomendasi resmi dari Kepala Balai BKSDA Bali melalui surat bernomor 191/BKSDA BALI/PPTSL.03.01/B/07/2025 perihal Rekomendasi Pelepasliaran Tukik.

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keseimbangan ekosistem, pelestarian satwa dan tumbuhan, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. (gs/bi)