Badung, baliilu.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Kabupaten Badung, Senin (9/11/2026). Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian jawaban dan tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap empat raperda strategis.
Empat Raperda strategis yang dibahas meliputi: Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama; Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara; Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I I Gusti Agung Ketut Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri segenap anggota dewan. Turut hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, jajaran Forkopimda Badung, Sekda Badung I Bagus Surya Suamba, kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, dan tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 9 Ayat (3), dewan wajib melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan dan pengambilan keputusan atas Raperda yang diajukan pemerintah daerah.
“Pembahasan tersebut mencakup penyampaian usul, saran, pertimbangan, hingga kritik konstruktif melalui Pemandangan Umum Fraksi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban Bupati untuk memberikan jawaban atas masukan tersebut,” ujar Anom Gumanti.
Ia mengapresiasi respons cepat Bupati Badung yang telah menjawab seluruh aspirasi dewan. Langkah selanjutnya, DPRD Badung akan menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum melangkah ke tahap penetapan dan persetujuan RAPBD menjadi APBD.
Terkait Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Anom Gumanti menegaskan hal itu dilakukan untuk menyelaraskan aturan dengan regulasi yang lebih tinggi, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Supaya tidak terjadi tumpang tindih atau konflik norma, aturan yang berada di bawah secara otomatis dicabut dan mengacu pada regulasi pusat,” tegasnya.
Mengenai penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, pihak dewan menaruh harapan besar agar alokasi anggaran tersebut mampu mengatasi krisis air bersih, khususnya di wilayah Badung Selatan.
Anom Gumanti memaparkan bahwa kapasitas maksimal kebutuhan air di wilayah selatan mencapai 2.000 liter per detik (lps), sedangkan daya suplai PDAM saat ini baru sanggup memenuhi sekitar 800 lps.
“Kebutuhan kita jauh di atas kapasitas saat ini. Ke depan, dewan akan mengundang jajaran Direksi PDAM untuk berdiskusi mendalam, terlebih Pemkab Badung sedang berfokus membangun infrastruktur jalan di selatan yang dipastikan memicu pertumbuhan pembangunan baru dan meningkatkan kebutuhan air,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini proyek jalan masih dalam tahap pertama pembebasan lahan, sehingga dewan mendahulukan serapan aspirasi masyarakat serta kepastian perizinan sebelum mengkaji kebutuhan teknis air bersih secara menyeluruh.
Sebagai alternatif solusi jangka panjang, DPRD Badung membuka wacana penerapan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau pengolahan air laut menjadi air tawar. Mengingat kondisi Dam Estuari yang kian menyusut saat musim kemarau, inovasi teknologi mutakhir dinilai sangat mendesak.
“Langkah berani seperti teknologi SWRO ini layak dipertimbangkan, misalnya di area Kuta, Sawangan, atau Nusa Dua. Selama studi kelayakannya (feasibility study) jelas, ramah lingkungan, dan tidak memicu dampak sosial, kenapa tidak didukung? Ini solusi nyata untuk mengatasi defisit air,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung atas kecermatan serta inisiatif dalam mengawal pembahasan dokumen penganggaran dan Raperda.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, kebersamaan, dan pemikiran pimpinan serta anggota dewan. Pembahasan dokumen ini berlangsung sangat dinamis, konstruktif, dan harmonis. Kami berharap Ranperda ini dapat segera disetujui menjadi dokumen yang definitif,” tutup Bupati Adi Arnawa. (gs/bi)