Saturday, 3 December 2022
Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

EKONOMI & BISNIS

Dukung Pengendalian Inflasi, BI Bali Gencarkan Pembayaran Digital Berbasis QRIS

BALIILU Tayang

:

bi bali
Digitalisasi pembayaran dan program SlAP QRIS yang dihadiri Walikota Denpasar, Kepala Perwakilan BI Bali, Ketua DPRD Denpasar, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Direktur Utama PT. BPD Bali. (Foto: Ist)

Denpasar, baliilu.com – Bank Indonesia Provinsi Bali bersama-sama dengan Pemerintah Kota Denpasar dan industri perbankan terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh sektor termasuk pasar tradisional.

Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-28 Perusahaan Daerah Pasar Sewakadarma Kota Denpasar bertempat di Plaza Pasar Badung, telah diadakan kegiatan digitalisasi pembayaran dan program SlAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) QRIS di pasar tradisional bertajuk “Bali Bangkit Melalui Belanja Digital” pada Senin (1/8/2022).

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Walikota Denpasar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Ketua DPRD Kota Denpasar, Direktur Utama Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar, Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan perwakilan pengelola/pedagang pasar tersebut menandai secara resmi implementasi digitalisasi pembayaran berbasis QRIS di 16 (enam belas) pasar tradisional kelolaan Perumda Pasar Sewakadarma Kota Denpasar.

Pasar tradisional, sebagai jantung kegiatan ekonomi masyarakat, menjadi salah satu prioritas perluasan digitalisasi karena urgensi opsi pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal seperti QRIS yang meningkat seiring dengan relaksasi pembatasan mobilitas orang.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan bahwa meningkatnya aktivitas transaksi jual beli di pasar tentu akan meningkatkan produktivitas sektor riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain kelancaran ketersediaan stok dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional juga perlu dijaga agar tercipta kestabilan harga, sehingga masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

Pada bulan Juni 2022, tekanan inflasi Bali tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Beberapa penyumbang inflasi tertinggi adalah komoditas pokok kebutuhan sehari-hari antara lain aneka cabai, bawang merah dan tomat. ‘’Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan dalam pengendalian inflasi di Provinsi Bali sekaligus untuk mendorong perluasan penggunaan QRIS di masyarakat, Bank Indonesia juga telah menyiapkan 3.000 buah ‘Paket Cabai dan Bawang’ hanya dengan harga Rp 5.000, bagi yang berbelanja menggunakan QRIS di 10 pasar tradisional di bawah Perumda Pasar Sewakardarma,’’ ujar Trisno Nugroho.

Baca Juga  BI Bali Lanjutkan Kolaborasi Adakan Vaksinasi Booster untuk Masyarakat

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, pada kesempatan tersebut melakukan experience bertransaksi langsung dengan QRIS. Apresiasi disampaikan kepada Bank Indonesia Provinsi Bali dan BPD Bali serta Pasar Sewakadarma dalam penerapan digitalisasi ini yang diharapkan akan terus diperluas ke berbagai pasar maupun pusat perbelanjaan lainnya untuk semakin meningkatkan penggunaan QRIS sebagai solusi pembayaran guna mempercepat pemulihan ekonomi Bali dan nasional. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

EKONOMI & BISNIS

Untuk Capai Kemakmuran Rakyat yang Adil dan Merata, Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Belanja Negara

Published

on

By

presiden
Presiden Joko Widodo didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (1/12). (Foto: ist)

Jakarta, baliilu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas belanja negara baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, tata kelola belanja negara yang baik akan mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional, serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” ujar Menkeu pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah di Jakarta, Kamis (1/12).

Pada kesempatan itu, Menkeu menerangkan bahwa APBN 2023 dirancang dengan defisit 2,84 persen dari PDB yang mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel, hati-hati dan tepat waktu. Selain itu, juga terdapat utang Indonesia yang masih tercatat aman namun tetap harus dikelola secara prudent, teliti dan kompeten.

“Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi. Kita meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN. Defisit APBN sebesar Rp 598,2 triliun menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga mengumumkan penyerahan DIPA kepada 14 Kementerian/Lembaga secara simbolis dari Bapak Presiden.

“Mereka adalah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini BPK dengan status WTP dalam 3 tahun terakhir, 2019 hingga 2021. Mereka juga merepresentasikan bidang prioritas nasional tahun 2023. Dan kementerian lembaga yang akan menerima secara simbolis adalah yang memiliki nilai kinerja penganggaran yang tinggi,” ungkapnya.

Menkeu menyebut, ke-14 kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan, serta Lembaga administrasi negara.

“Kami mengharapkan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD di tahun 2023 dapat ditindaklanjuti, sehingga APBN 2023 dapat dilakukan di awal tahun dan masyarakat serta perekonomian dapat merasakan manfaat secara langsung dan maksimal,” tutupnya. (gs/HmMenkeu)

Baca Juga  BI Bali Gelar Vaksinasi Booster Massal, Dukung Pemulihan Ekonomi Bali

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Jadi Narasumber ‘Bahtera’, Ny. Putri Koster Beberkan Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Koperasi

Published

on

By

ny putri koster
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster sebagai narasumber Bahtera "Bahagia dan Sejahtera", dengan tema "Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Koperasi", di TVRI Bali, Rabu (30/11). (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Koperasi yang memiliki asas gotong-royong dan kekeluargaan memiliki sejumlah fungsi dalam mewadahi kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitarnya. Koperasi dengan dua (2) asasnya, yakni kekeluargaan dimana mengharuskan setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi, dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Sedangkan asas gotong-royong dalam koperasi mengamanahkan kepada anggota koperasi untuk menjalankan perekonomian rakyat secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha, dengan cara mengelola modal bersama-sama.

Dalam kesempatan ini, Ny. Putri Koster menggandeng Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali untuk mengajak seluruh masyarakat Bali yang memiliki potensi lokal dalam memproduksi kerajinan tangannya untuk bergabung membentuk koperasi secara sadar dan bekerja sama mewujudkan asas yang berkeadilan dan pemerataan. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang yang tergabung dalam kelompok kemudian membentuk koperasi sebagai wadah untuk menampung hasil karya atau produksi yang dihasilkan. Selain itu bahan-bahan produksi untuk kerajinannya juga disiapkan (hanya ditemukan/ dijual) oleh koperasi itu sendiri, sehingga perputaran ekonomi akan jelas.

“Saya contohkan produksi tenun. Jadi koperasi menyiapkan benang atau bahan kain tenun yang dijual dengan harga standar. Kemudian apabila benang ini sudah dirajut menjadi kain tradisional tenun maka koperasi tersebutlah yang akan menampung (membeli dari penenun yang juga termasuk menjadi anggota) dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat,” tegas Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster saat sebagai narasumber Bahtera “Bahagia dan Sejahtera”, dengan tema “Peningkatan Ekonomi Keluarga Melalui Koperasi”, di TVRI Bali, Rabu (30/11).

ny. putri koster
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster. (Foto: ist)

Ny. Putri Koster menambahkan bahwa pengelolaan management koperasi ini harus jujur, telaten dan berkeadilan agar tidak ada usaha pribadi di dalam koperasi. “Bahan-bahan yang disiapkan juga bersifat standar dan kain tradisional yang dijual juga akan standar, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Semua akan disesuaikan dengan harga bahan baku. Produksi kain juga tidak akan stagnan atau terhenti dalam waktu yang sangat lama lantaran menunggu hasil tenunan laku dulu,” imbuhnya.

Baca Juga  Survei Konsumen Oktober 2022, Optimisme Konsumen Bali Tetap Terjaga

Selain kain tenun tradisional endek, Ny. Putri Koster juga memiliki keinginan untuk memasukkan kewajiban menggunakan/ menyelipkan bunga Kasna (edelweis) di setiap pembuatan canang untuk kepentingan upakara. “Bunga Kasna adalah bunga abadi yang hanya bisa kita temui di lereng Gunung Agung saja, sehingga bunga Kasna memiliki nilai yang lebih untuk diisi di atas canang. Bahkan terlebih bunga Kasna dari jaman dahulu memang menjadi bunga wajib diisi diantara bunga-bunga lain dalam canang apabila hari raya Galungan dan Kuningan tiba. Nah saya inginkan bunga Kasna ini bisa digunakan setiap hari saat membuat canang, sehingga petani bunga Kasna dapat menggeliat kembali dan harga jualnya tidak mengalami pasang surut, melainkan akan tetap stabil, karena sudah dikelola oleh koperasi setempat,” imbuhnya.

ny putri koster
Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Koster foto bersama usai menjadi narasumber Bahtera “Bahagia dan Sejahtera”, di TVRI Bali, Rabu (30/11). (Foto: ist)

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Wayan Ekadina mengungkapkan bahwa anggota memegang peranan penting dalam bidang pemasaran, namun apabila mereka belum maksimal dalam melakukan promosinya, maka koperasi yang berperan untuk melatih dan mengelola pemasaran dari produk anggotanya, yang kemudian dipasarkan melalui E-Katalog.

Pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah juga menyerap hasil produksi lokal yang dihasilkan oleh anggota koperasi yang kemudian dimasukkan ke dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang merupakan unit layanan penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/ jasa. “Nah dari LPSE ini nantinya koperasi akan memasarkan komoditi produk lokal yang produksi oleh anggota koperasi tersebut, dan konsumen juga dapat memilih produk kerajinan yang diinginkan tanpa harus menunggu untuk datang ke toko dan bertatap muka dengan penjualnya. Disini masyarakat juga harus memiliki rasa ‘jengah‘ dan komitmen yang harus digerakkan, agar perputaran ekonomi dalam koperasi yang sedang dikelola akan tetap sehat dan bermanfaat secara maksimal baik untuk anggota dan masyarakat sekitarnya. Sehingga koperasi akan mampu mensejahterakan anggotanya,” ungkap Kadis Koperasi dan UKM Wayan Ekadina.

Baca Juga  BI Bali Lanjutkan Kolaborasi Adakan Vaksinasi Booster untuk Masyarakat

Dengan terbentuknya sebuah koperasi di tengah masyarakat, maka secara tidak langsung akan mampu membangkitkan potensi lokal, anggota dan masyarakat sekitarnya yang berperan sebagai wadah perputaran ekonomi kreatif, karena semua orang bisa menjadi anggota koperasi dan semua memiliki peluang dalam membangun ekonomi melalui koperasi yang ada, namun harus memiliki komitmen, konsistensi dan dilakukan secara berkelanjutan (continue).

Dijelaskan secara detail oleh Kadis Koperasi dan UKM Wayan Ekadina bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, bahwa koperasi memiliki beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yakni, a). Koperasi Konsumen dimana koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian seperti kelontong atau alat tulis sehingga sekilas tampak seperti tampak seperti toko biasa. Bedanya, keuntungan yang didapat dari penjualan akan dibagikan kepada anggotanya. Selain itu, karena biasanya yang membeli dari koperasi konsumen adalah anggotanya juga, maka harga barangnya cenderung lebih murah dari toko biasa.

b) Koperasi Produsen adalah koperasi  yang diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya, misalnya koperasi peternak sapi perah menjual susu sedangkan koperasi peternak lebah menjual madu. Dengan bergabung dalam koperasi, para produsen bisa mendapatkan bahan baku dengan harga lebih murah dan menjual hasil produksinya dengan harga layak.

c) Koperasi Jasa yakni koperasi jasa hampir sama seperti koperasi konsumen, tetapi yang disediakan oleh koperasi ini adalah kegiatan jasa atau pelayanan bagi anggotanya. Misalnya saja, koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi

d) Koperasi Simpan Pinjam adalah operasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan bunga yang rendah.

Baca Juga  BI Bali Siapkan Uang Tunai Rp 4,9 Triliun Jelang Idul Fitri 2022

e) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi  yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU).

Dijelaskannya lagi bahwa fungsi pertama dari koperasi adalah membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Sekaligus untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

EKONOMI & BISNIS

Gubernur Koster Apresiasi OJK Berikan Kebijakan Perpanjangan Restrukturisasi Kredit Perbankan

Gubernur Koster Desak Perbankan di Bali agar Melaksanakan Kebijakan Perpanjangan Restrukturisasi Kredit kepada Pelaku Usaha di Bali

Published

on

By

gubernur
Gubernur Bali Wayan Koster saat foto bersama Kepala OJK Wilayah VII Bali Nusra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, dan para pelaku pariwisata di ruang tamu Kantor Gubernur Bali. (Foto: ist)

Denpasar, baliilu.com – Pandemi Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan pada ekonomi nasional, tercermin dari capaian pertumbuhan nasional yang terkontraksi sebesar -2,07% (yoy) pada tahun 2020. Kontraksi lebih dalam dialami oleh Provinsi Bali yang sangat bergantung pada aktivitas pariwisata, dengan kontraksi pertumbuhan mencapai -9,33% (yoy), terendah dibandingkan seluruh provinsi lainnya di Indonesia. Penurunan kinerja sektor pariwisata terjadi pasca-diberlakukannya berbagai kebijakan pembatasan mobilitas.

Perlambatan kinerja sektor pariwisata Bali terkonfirmasi melalui penurunan penyaluran kredit pada Lapangan Usaha (LU) terkait pariwisata (LU Akomodasi makanan dan minuman dan LU Perdagangan). Sebelum pandemi (tahun 2019), rata-rata pertumbuhan penyaluran kredit pada LU Akomodasi makanan dan minuman dan LU Perdagangan masing-masing mencapai 15,31% (yoy) dan 3,71% (yoy). Capaian ini kemudian menurun di tahun 2020, yang mana pertumbuhan penyaluran kredit LU Akomodasi makanan dan minuman tercatat sebesar 11,74% (yoy) dan LU Perdagangan terkontraksi -2,57% (yoy). Di tengah terbatasnya pertumbuhan kredit, tingkat Non-Performing Loan (NPL) dan Loan at Risk (LaR) pada sektor pariwisata tercatat meningkat signifikan utamanya sejak Maret 2020.

Pada tahun 2021 perekonomian nasional dan Bali mulai menunjukkan tren perbaikan. Tren perbaikan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut hingga pada triwulan III 2022, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat mampu tumbuh sebesar 8,09% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,05% (yoy). Meskipun demikian, secara nominal ekonomi Bali (PDRB Bali) belum kembali pada level 2019, seperti sebelum pandemi Covid-19.

Provinsi Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster secara khusus mengharapkan adanya kebijakan spasial yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi pada khususnya sektor pariwisata Bali. Tanggal 28 Oktober 2022, POJK No.19 Tahun 2022 disahkan oleh OJK dan menjadi sebuah jawaban dari kondisi yang dihadapi Bali.

Baca Juga  BI Bali Siapkan Uang Tunai Rp 4,9 Triliun Jelang Idul Fitri 2022

Gubernur Wayan Koster secara khusus mengajukan permohonan ini kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat No. 800.S80/4302/SEKRET tanggal 11 Februari tahun 2022. Surat tersebut mengharapkan OJK akan memperpanjang periode pemberian restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha di Provinsi Bali yang awalnya akan diberlakukan sampai dengan 31 Maret 2023, menjadi diperpanjang hingga 31 Maret 2024.

Kebijakan baru tersebut, merupakan tindak lanjut surat permohonan Gubernur Wayan Koster dan pertemuan Ketua OJK dengan Gubernur Bali didampingi Tim Ekonomi Bali, pada tanggal 11 Agustus 2022 di Jaya Sabha, yang membahas perkembangan ekonomi Bali sebagai dasar usulan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit di Bali yang menjadi aspirasi kuat dari para Pelaku Usaha Bali.

‘’Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa OJK memberikan perhatian kepada daerah yang terkena dampak pandemi secara mendalam seperti Bali. Dalam POJK No. 19 tahun 2022, POJK memberikan perlakuan khusus kepada Jasa Keuangan pada Daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena bencana,’’ ujar Gubernur Wayan Koster dalam siaran pers pada Senin (Soma Pon, Gumbreg), 28 November 2022.

Kondisi ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di Bali saat ini. Kebijakan khusus OJK terhadap Bali kemudian dituangkan ke dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK 03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, sektor Tekstil dan Produk Tekstil serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Provinsi Bali sebagai sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus. Kebijakan Dewan Komisioner OJK tentang perpanjangan restrukturisasi kredit perbankan mulai berlaku sejak 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.

‘’Kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Presiden yang menjadikan Bali sebagai tempat pertemuan KTT G20 2022 yang baru saja berakhir. Dengan kepemimpinan Indonesia oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo, KTT G20 berjalan dengan baik, lancar serta berhasil mengeluarkan Bali Leaders Declaration (15 -16 November 2022),’’ ucap Gubernur Wayan Koster.

Baca Juga  Pemkab Buleleng dan BI Bali Luncurkan Program Semarak QRIS Buleleng & Aplikasi Pan-G Denbukit

Gubernur asal Desa Sembiran Buleleng ini mengungkapkan, sejak November 2021 sampai dengan 14 November 2022, berbagai even utama dan lokasi even G20, diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga dan Organisasi Swasta hampir sebagian besar dilaksanakan di Bali. Demikian pula, infrastruktur di tempat-tempat pelaksanaan acara KTT G20 dilakukan perbaikan yang memperlancar, dan memperindah Bali. Dampak dari pelaksanaan KTT G20 sangatlah membantu dalam mempercepat pemulihan ekonomi Bali, dan berharap terus berlanjut untuk tahun-tahun yang akan datang.

Gubernur Wayan Koster juga tetap berharap, agar pemberian dukungan insentif spasial lainnya bagi sektor pariwisata, seperti keringanan pembayaran pajak, memperpanjang kebijakan jaminan pemerintah (jaminah) untuk korporasi dan UMKM tetap berlanjut. Lebih lanjut, sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan di Bali dan pusat diharapkan bisa terus berlangsung dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi Bali ke depan, untuk mewujudkan Ekonomi Kerthi Bali yang hijau, tangguh, dan sejahtera.

Dengan keluarnya kebijakan baru OJK, Gubernur Bali Wayan Koster, mendesak perbankan di Bali agar melaksanakan kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit kepada Pelaku Usaha di Bali, dengan semangat kebersamaan untuk mempercepat pemulihan perekonomian Bali. (gs/bi)

Advertisements
iklan pemprov

sumpah pemuda pemkot
Advertisements
iklan dprd bali
Advertisements
ucapan hut mangupura
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca