Connect with us
https://www.baliviralnews.com/wp-content/uploads/2022/06/stikom-juni-25-2022.jpg

NEWS

Era Kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, Pemprov Bali Raih Nilai Tertinggi di Indonesia dalam Indeks Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

KASN Dorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Mencontoh Pemprov Bali

Loading

BALIILU Tayang

:

Era Kepemimpinan Gubernur
Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima Penghargaan Kategori Tinggi dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jayasabha Denpasar, Rabu (Buda Pon Pujut) 6 Juli 2022. (Foto : Ist)

Denpasar, baliilu.com – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan  Koster dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terus meraih prestasi yang membanggakan dengan berhasil mendapatkan penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) karena dinilai berpartisipasi dalam Pilot Project Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) dengan kategori tinggi.

Penghargaan Kategori Tinggi ini diterima langsung oleh Gubernur Wayan Koster dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto di Jayasabha Denpasar, Rabu (Buda Pon Pujut) 6 Juli  2022. Turut hadir menyaksikan, Kepala Inspektorat Provinsi Bali  Wayan Sugiada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, dan Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana.

Dalam laporannya, Ketua KASN Agus Pramusinto di hadapan Gubernur Bali menyatakan, dalam penilaiannya,  Pemerintah Provinsi Bali untuk Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar (ND), Kode Etik (KE) dan Kode  Perilaku (KP) ASN, Pemprov Bali mendapatkan nilai sebesar 0,75 atau dengan skor total 225 Kategori Tinggi. Hasil ini juga menjadi yang terbaik di Indonesia.

“Secara rinci, kami laporkan, Kriteria Penyediaan Kebijakan  Internal, Pemprov Bali mendapatkan nilai akhir 45 dari nilai maksimal 60,  Kriteria Proses Internalisasi, Institusionalisasi dan Eksternalisasi nilai yang diperoleh adalah 58 dari maksimal 90, Kriteria Penegakan ND, KE dan KP diperoleh nilai 78 dari maksimal 90, dan  Kriteria Kesinambungan Sistem Penerapan ND, KE dan KP berhasil meraih nilai 44 dari maksimal 60 poin,” jelas Agus Pramusinto seraya menyatakan dirinya sangat mengapresiasi bahwa Pemprov Bali dapat nilai tinggi dari 16 instansi dan pemerintah daerah yang jadi pilot project.

Jadi dalam hal ini, hanya tiga provinsi yang dapat nilai tinggi yakni, Provinsi Bali, Provinsi Jabar dan Provinsi DKI Jakarta. Prestasi ini tentu tidak lepas dari komitmen Pimpinan Daerahnya, yakni seorang Gubernur.

Baca Juga  Gubernur Koster dan Bank Mandiri Tandatangan Kerja Sama Penguatan Pengelolaan PWA

Lebih lanjut dikatakannya, atas prestasi tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara berharap dengan nilai yang baik ini bisa mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali untuk mencontoh Pemerintah Provinsi Bali, dan  dimohon Gubernur Bali nantinya bisa memfasilitasi daerah lain yang akan belajar ke Bali di dalam menjalankan tata pemerintahan.

“Bali dapat nilai tinggi, juga karena mampu memasukkan unsur-unsur kearifan lokal Sad Kertih di dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster menyampaikan, di dalam menata Pemerintahan Provinsi Bali selalu berpedoman dari pengalamannya selama tiga periode di DPR RI Fraksi PDI Perjuangan. Sehingga reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini di Pemerintah Provinsi Bali dilaksanakan secara efisien, cepat dengan prinsip keterbukaan dan totalitas.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien, cepat dengan prinsip keterbukaan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Bali ini pertama kali melakukan pembenahan organisasi birokrasi melalui konsep middle management, yaitu dengan memimpin di wilayah sekaligus menjadi wakil  Pemerintah Pusat di dalam menjalankan peran sebagai regulator dan fasilitator bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kemudian menciutkan OPD di Bali dari 49 menjadi 38 dan melakukan inovasi dalam sejarah OPD di Pemprov Bali dengan menciptakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat sebagai upaya untuk menguatkan fungsi desa adat dan menciptakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali dengan tujuan untuk mendorong pembangunan daerah secara lebih luas melalui peran iptek dan inovasi.

Dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Bali, terang Wayan Koster yang juga mantan Peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdikbud Tahun 1988-1994 ini menguji betul calon pejabat di lingkungan Pemprov Bali sesuai Tupoksi, hingga menerapkan sistem merit sebagai dasar dalam pengelolaan ASN di Pemerintah Provinsi Bali. Hal ini  untuk mewujudkan pegawai yang melayani masyarakat secara tulus, lurus, bersih, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Baca Juga  Manfaat Presidensi G20, Gubernur Koster: Pariwisata Bali Menjadi Semakin Mendunia

“Untuk Pelayanan, Pemprov Bali juga sudah masuk ke digital dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan bahkan SPBE yang diterapkan ini menjadi yang terbaik di Indonesia,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gubernur Koster memaparkan, Pemprov Bali juga berada teratas secara nasional dalam Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), Pemerintah Provinsi Bali pula menjadi rangking 1 dalam hasil penilaian kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi dari KASN, hingga Pemprov Bali meraih peringkat pertama dalam program Monitoring Center For Prevention (MCP) dari KPK selama dua tahun berturut-turut.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster di hadapan Komisi Aparatur Sipil Negara menegaskan di era kepemimpinnya tidak boleh terjadi seorang Kepala Dinas, Kabid, dan Kabag dibebani dengan jabatan berbayar.

“Itu tidak boleh, harus bersih. Namun yang terpenting mereka ini giat bekerja,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini seraya mengucapkan terima kasih, karena KASN telah melakukan penilaian dengan jujur dan saya tidak tahu ada penilaian seperti ini jika tidak ada laporan dari BKD bahwa Kita dapat nilai tinggi. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa bekerja bukan untuk mengejar sertifikat, tapi semata untuk pelayanan yang baik. Sehingga penilaian yang diberikan oleh KASN ini akan menjadi motivasi buat saya sebagai Gubernur Bali untuk terus lebih baik di dalam menata Pemerintahan di Provinsi Bali sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, dan saya juga harus mendorong kabupaten/kota melaksanakan Pengukuran Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN (IM-NKK) agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat,” tandasnya.  (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan

NEWS

Tim SAR Evakuasi Jenasah di Bawah Tebing

Published

on

By

Pantai Savaya
EVAKUASI: Tim SAR evakuasi jenasah tanpa identitas dari Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. (Foto: Hms SAR)

Pecatu, Badung, baliilu.com – Sesosok tubuh laki-laki ditemukan terdampar di Pantai Savaya, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Minggu (19/4/2026) sore. Info kejadian baru diterima petugas siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar pada pukul 17.10 Wita dari anggota Polsek Kuta Selatan.

Tak berselang lama, 3 personel diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Proses evakuasi melibatkan unsur SAR lainnya dari Polsek Kuta Selatan, Bhabinsa Desa Pecatu Pecatu, Linmas Desa Pecatu, petugas Ambulance Banser dan masyarakat setempat.

Upaya evakuasi cukup memakan waktu, karena akses ke posisi jenasah harus menuruni medan yang curam dan batu karang tajam. “Jenasah dibawa secara manual dengan melewati medan curam hingga bisa dibawa naik ke atas,” terang I Nyoman Sidakarya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar. Selain kondisi yang beresiko tersebut, evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati karena situasi gelap, pencahayaan terbatas.

Akhirnya kurang lebih pukul 19.40 Wita, tim SAR gabungan selesai melakukan evakuasi. Jenasah tanpa identitas tersebut dibawa menuju RSUP Prof. Ngoerah menggunakan Ambulance Banser. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Baca Juga  Gubernur Koster Bersama Ribuan Generasi Milenial Jalan Santai di Acara ‘’Creative Fun Walk’’ Bali Digifest 2023
Lanjutkan Membaca

NEWS

Wondr Kemala Run 2026 Sukses Digelar, Dongkrak Ekonomi Bali, Libatkan UMKM dan Salurkan Donasi Kemanusiaan

Published

on

By

Kemala Run
PEMBUKAAN AJANG LARI: Pembukaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. (Foto: Hms Polri)

Gianyar, baliilu.com – Pelaksanaan Wondr Kemala Run 2026 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Minggu (19/4), berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Event lari yang digelar di kawasan Jalan Ida Bagus Mantra hingga Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, itu dinilai tidak hanya berhasil dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberi dampak nyata terhadap perekonomian daerah, masyarakat lokal, hingga aksi sosial kemanusiaan.

Ketua Race Management Kemala Run 2026, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai rencana, dengan total 11.000 peserta mengikuti lomba mulai dari kategori half marathon, 10 kilometer, hingga 5 kilometer.

“Alhamdulillah, hari ini pelaksanaan Kemala Run 2026 dapat berjalan dengan lancar dan baik, sesuai yang kita rencanakan. Hampir seluruh peserta saat ini sudah memasuki area finish, dan semuanya berjalan lancar,” ujar Sambodo usai kegiatan.

Menurut Sambodo, tingginya antusiasme masyarakat dan peserta dari berbagai daerah menunjukkan bahwa ajang ini memiliki daya tarik besar dan layak menjadi agenda tahunan.

“Kalau melihat animo yang luar biasa seperti ini, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita laksanakan setiap tahun,” katanya.

Keberhasilan Wondr Kemala Run 2026 juga terlihat dari dampak ekonominya. Pengamat Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora Panasea, menilai event seperti ini menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini berada di angka 5,82 persen (year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ekonomi Bali sangat bergantung pada mobilitas. Ketika kita mampu menarik ribuan orang datang, maka diperkirakan akan terjadi stimulus ekonomi melalui konsumsi pada sektor akomodasi, perdagangan, dan transportasi,” ujar Nandya.

Baca Juga  Gubernur Koster Dorong Reformasi OSS RBA: Bali Butuh Kewenangan Khusus Jaga Investasi dan Ruang Usaha Lokal

Ia menjelaskan, dengan jumlah peserta sekitar 11.000 orang dan pola belanja tertentu, potensi perputaran ekonomi selama acara berlangsung diperkirakan mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar.

“Untuk peserta luar daerah, rata-rata pengeluaran dapat berada pada kisaran Rp 10 juta per orang. Dengan asumsi sekitar 11.000 peserta dan skenario optimistis, potensi perputaran ekonomi dari kegiatan ini diperkirakan dapat mencapai Rp 110 miliar hingga Rp 140 miliar,” jelasnya.

Selain menggerakkan sektor pariwisata dan jasa, event ini juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Puluhan UMKM dilibatkan untuk meramaikan area acara sekaligus melayani kebutuhan peserta dan pengunjung.

Sambodo menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi perhatian utama panitia. Selain personel gabungan dari Polri, TNI, pemerintah daerah, pecalang, dan unsur masyarakat, UMKM juga diberikan ruang agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung.

“Kita juga melibatkan UMKM, termasuk juga untuk memberikan cheering semangat kepada para peserta,” ujarnya.

Senada dengan itu, Nandya menekankan pentingnya pelibatan UMKM agar dampak ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu.

“Pelibatan UMKM lokal menjadi kunci agar manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor tertentu, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat lokal,” katanya.

Di sisi lain, Wondr Kemala Run 2026 juga membawa misi sosial melalui penggalangan donasi kemanusiaan. Panitia membuka kesempatan berdonasi bagi peserta dan masyarakat, termasuk melalui lelang lukisan karya anak-anak berkebutuhan khusus.

“Kita bisa berdonasi juga di sini, dan ada lelang lukisan juga dari anak-anak ABK, dan nanti semua dana yang terkumpul kita akan berikan bantuan kepada daerah yang terdampak bencana kemarin, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat,” tutur Sambodo.

Baca Juga  Gubernur Koster Sepakat Revisi Perda PWA, Harap DPRD Ikut Sosialisasi SE Gerakan Bali Bersih Sampah

Dengan suksesnya pelaksanaan, besarnya antusiasme peserta, dampak ekonomi yang signifikan, keterlibatan masyarakat luas, serta aksi sosial kemanusiaan, Wondr Kemala Run 2026 dinilai menjadi contoh event olahraga yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kepedulian sosial. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca

NEWS

Pemerintah Beri Harapan Palsu, Harga BBM Nonsubsidi Naik Ugal-ugalan Tanpa Empati

Published

on

By

harga bbm
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam.( Foto: dpr.go.id)

Jakarta, baliilu.com – Langkah Pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis, mendapatkan kritik tajam dari Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak tanpa sosialisasi.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” kata Mufti Anam, dalam keterangan tertulisnya kepada media, di Jakarta, Minggu (19/4/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April ini, untuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan harga tersebut dilakukan tanpa ada informasi sebelumnya kepada masyarakat.

Berdasarkan informasi harga BBM di situs Mypertamina, harga BBM Pertamax Turbo dengan RON 98 melonjak tajam dari Rp 13.100 per liter menjadi Rp 19.400 per liter. Kenaikan juga dialami Dexlite dari Rp 14.200 per liter menjadi Rp 23.600 per liter.

Hal yang sama juga terjadi pada harga Pertamina DEX yang melesat dari Rp 14.500 per liter menjadi Rp 23.900 per liter. Sementara harga BBM subsidi masih sama.

Mufti pun menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi ini menjadi sebuah langkah kemunduran setelah sebelumnya Pemerintah dinilai berani karena tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global yang memengaruhi harga minyak dunia.

“Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita,” tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

“Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba hari ini harga BBM melonjak sangat tajam, tanpa kesiapan, tanpa empati, tanpa komunikasi,” imbuh Mufti.

Baca Juga  Jaga Keamanan Bali, Gubernur Koster Harap Sinergi Kolektif Semua Komponen Sipandu Beradat

Mufti menyatakan apa yang dilakukan Pertamina saat ini sebenarnya sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, di mana Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi namun melakukan berbagai langkah substitusi.

Bahkan Mufti sebelumnya sudah mengingatkan agar Pemerintah tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan tidak menaikkan harga BBM.

“Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ungkapnya.

Karena meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM nonsubsidi yang biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, kata Mufti, namun dampaknya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah.

Belum lagi, fakta sulitnya BBM subsidi ditemukan di sejumlah daerah juga terjadi usai Pemerintah memberi kebijakan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi. Ini dinilai sebagai sebuah ironi.

“Pemerintah seolah menutup mata terhadap kenyataan di lapangan bahwa tidak semua rakyat bisa mengakses BBM subsidi,” sebut Mufti.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok  BBM subsidi habis. Dalam kondisi seperti itu, mereka dipaksa membeli BBM nonsubsidi. Dan hari ini, justru BBM nonsubsidi harganya dinaikkan secara ugal-ugalan,” imbuhnya.

Mufti memandang, kenaikan harga BBM sekarang tak lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Sebab kondisi memaksa masyarakat yang seharusnya berhak memperoleh BBM subsidi terpaksa membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya meroket.

“Ini bukan lagi soal subsidi atau nonsubsidi. Ini soal keadilan bagi rakyat. Dan ini soal sensitivitas Pemerintah yang menaikkan harga BBM di saat kondisi ekonomi rakyat sedang tak baik-baik saja,” tegasnya.

Mufti menambahkan, ketika yang berhak tidak bisa mendapatkan subsidi, lalu harga alternatifnya dinaikkan signifikan, maka yang terjadi adalah Pemerintah sedang memindahkan beban langsung ke pundak rakyat.

Baca Juga  Gubernur Koster Sepakat Revisi Perda PWA, Harap DPRD Ikut Sosialisasi SE Gerakan Bali Bersih Sampah

“Yang membuat kita semakin heran, ketika situasi global mulai mereda dan jalur distribusi energi kembali terbuka, justru harga dinaikkan,” ujar Mufti.

Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan kawasan perdagangan dan bermitra dengan Pertamina ini pun meminta Pemerintah dan Pertamina memperbaiki distribusi BBM subsidi. Mufti mendorong agar stok BBM subsidi yang sulit di beberapa daerah segera ditangani.

“Pastikan yang berhak benar-benar bisa mendapatkan BBM subsidi agar tidak perlu membeli BBM nonsubsidi yang harganya melangit tinggi,” kata Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Mufti juga mengingatkan agar Pemerintah segera melakukan penyesuaian harga saat kondisi global sudah membaik. Ia meminta Pemerintah memahami dampak turunan yang terjadi saat harga BBM naik.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” tutup Mufti. (gs/bi)

Loading

Advertisements
itb sikom bali 2a
Advertisements
nyepi dan idulfitri dprd badung
Advertisements
Nyepi DPRD Bali
Advertisements
iklan
Lanjutkan Membaca