Jakarta, baliilu.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar Workshop Jurnalistik bertajuk “Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme Berkualitas untuk Perlindungan Masyarakat” di Aryaduta Hotel Tugu Tani, Jakarta, Kamis 6 Agustus 2026.

Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat literasi keuangan digital serta meningkatkan kapasitas insan pers dalam mengedukasi masyarakat mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Workshop ini menjadi bagian dari komitmen bersama PWI dan AFPI dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat upaya pemberantasan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih marak terjadi di Indonesia.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, perkembangan industri keuangan digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal.

“Kita masih mendengar dan melihat berbagai kasus masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ilegal. Mereka seringkali terjebak bunga sangat tinggi, ditagih secara tidak beretika, diintimidasi bahkan diteror,” ujar Munir.

Menurutnya, persoalan pinjol ilegal bukan hanya mengenai beban utang dan bunga yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga meliputi praktik penagihan yang tidak beretika, intimidasi dan teror, penyalahgunaan serta kebocoran data pribadi, penipuan digital, hingga dampak sosial yang lebih luas bagi korban dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat, termasuk wartawan, membutuhkan informasi yang benar, jernih, dan dapat dipercaya agar mampu membedakan penyelenggara Pindar yang legal dengan aktivitas pinjaman online ilegal.

Munir menegaskan, pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun literasi keuangan nasional. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi edukasi dan kontrol sosial.

“Dalam konteks industri keuangan digital, wartawan dituntut mampu menjelaskan persoalan yang cukup kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, pemberitaan mengenai Pindar tidak boleh berhenti pada pemberitaan kasus atau kontroversi semata. Media juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi informasi mengenai bagaimana Pindar bekerja, apa manfaatnya bagi masyarakat dan UMKM, bagaimana regulasinya, bagaimana perlindungan konsumennya, serta bagaimana masyarakat dapat menghindari pinjaman online ilegal.

“Dengan demikian, pers dapat ikut memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus melindungi kepentingan publik,” tegas Munir.

Sementara itu, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan literasi keuangan tidak dapat dilakukan oleh industri sendiri.

“Literasi tidak dapat dilakukan sendiri oleh industri. Media merupakan mitra penting yang mampu menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan mudah dipahami masyarakat. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat membedakan layanan Pindar yang legal dan diawasi regulator dengan praktik pinjol ilegal yang merugikan,” ujar Entjik.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari regulator, industri, dan organisasi profesi guna memperkuat pemahaman wartawan mengenai industri Pendanaan Daring, perlindungan konsumen, serta pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Sebagai penutup, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara PWI dan AFPI dalam memperkuat literasi keuangan masyarakat.

“Jadi kami kira kerja sama AFPI dengan PWI sangat mungkin untuk memperkuat literasi keuangan agar masyarakat kita tidak kena penipuan oleh pinjaman online ilegal. Karena itu kami memandang bahwa insan pers juga sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem jasa keuangan yang sehat,” ujar Adief.

Ia menambahkan, partisipasi aktif insan pers dan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan industri jasa keuangan.

“Dengan partisipasi aktif dari pers dan masyarakat akan mampu membawa industri ini semakin berkembang di masa yang akan datang,” pungkasnya.

Rangkaian workshop kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bentuk komitmen kedua organisasi untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui edukasi dan penyebarluasan informasi mengenai Pendanaan Daring (Pindar) yang legal dan bertanggung jawab. (gs/bi)

Buleleng, baliilu.com – KPU Provinsi Bali memperkuat pemahaman dan menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis Tata Cara dan Mekanisme PAW Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2026, Jumat (7/8/2026), bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Buleleng.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman serta memastikan proses PAW dapat berjalan secara cermat, tertib administrasi, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan menjadi penting agar setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara tepat dan memberikan kepastian hukum.

Bimbingan teknis dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali dan menghadirkan Anggota KPU Republik Indonesia, Idham Holik, sebagai narasumber. Kegiatan turut dihadiri Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, pimpinan partai politik tingkat Provinsi Bali, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan se-Bali.

Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini, memandu jalannya bimbingan teknis.

Dalam pemaparannya, Idham Holik menyampaikan sejumlah arahan terkait tata kelola kepemiluan dan kepartaian, termasuk pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Partai politik didorong untuk secara proaktif melakukan pemutakhiran data dan tidak menganggap data keanggotaan bersifat tetap. KPU Kabupaten/Kota juga diharapkan terus membangun komunikasi dengan partai politik agar data kepengurusan dan keanggotaan yang tercatat dalam Sipol tetap akurat dan mutakhir.

Dalam konteks PAW Anggota DPRD, bimbingan teknis menekankan pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, pemenuhan persyaratan calon pengganti sesuai ketentuan, serta koordinasi yang efektif antara KPU, DPRD, pemerintah daerah, dan partai politik.

Pelaksanaan PAW saat ini berpedoman antara lain pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Menutup kegiatan, Luh Putu Sri Widyastini menegaskan bahwa PAW merupakan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antarpihak menjadi salah satu kunci agar setiap proses PAW dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan berkepastian hukum.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali semakin memiliki pemahaman yang seragam dan mampu menangani setiap proses PAW secara profesional, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gs/bi)

Tabanan, baliilu.com – Semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semakin membara di Kabupaten Tabanan. Jumat (7/8), keceriaan dan jiwa sportivitas mewarnai Lapangan Alit Saputra saat Pemerintah Kabupaten Tabanan menggelar Lomba Lari Karung dan Lomba Tarik Tambang antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dihadiri langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Suasana penuh semangat dan gelak tawa menjadi cerminan kuatnya kebersamaan dalam memaknai peringatan hari bersejarah bangsa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan beserta jajaran pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan beserta para Asisten Setda, para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, serta jajaran direktur instansi vertikal di lingkungan Pemkab Tabanan. Kehadiran seluruh unsur pimpinan daerah semakin menambah semarak jalannya perlombaan.

Keseruan lomba semakin terasa karena Bupati Sanjaya tidak hanya hadir menyaksikan, tetapi juga tampil memandu jalannya kegiatan sebagai pembawa acara. Dengan gaya yang hangat dan penuh semangat, orang nomor satu di Tabanan tersebut sukses menghidupkan suasana, mengundang sorak sorai para peserta maupun pendukung dari masing-masing OPD.

Lomba Lari Karung antar-OPD diikuti oleh enam peserta dalam satu tim beregu campuran, sementara Lomba Tarik Tambang diikuti oleh dua belas peserta dalam satu regu campuran. Setiap pertandingan berlangsung meriah, menampilkan semangat juang, kerja sama, serta kekompakan antarpegawai yang menjadi nilai utama dalam setiap perlombaan.

Di sela-sela kegiatan, Bupati Sanjaya menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Menurutnya, perlombaan tradisional seperti ini bukan sekadar ajang hiburan, melainkan juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Bupati Sanjaya menegaskan, semangat yang ditunjukkan seluruh peserta menjadi gambaran nyata semangat gotong-royong yang harus terus dijaga dalam membangun daerah. “Saya sangat mengapresiasi kekompakan dan sportivitas seluruh peserta. Semangat seperti ini harus terus dipelihara karena mampu mempererat kebersamaan sekaligus menjadi bagian dari semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujarnya.

Adapun hasil perlombaan, kategori Tarik Tambang berhasil dimenangkan oleh Sekretariat DPRD sebagai Juara I, disusul Satpol PP sebagai Juara II, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai Juara III. Sementara pada Lomba Lari Karung, Juara I diraih Dinas Kebudayaan, Juara II diraih RSUD Tabanan, dan Juara III berhasil diraih Dinas Pendidikan. Perlombaan ini menjadi wujud semarak HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, dan sportivitas di lingkungan OPD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (gs/bi)