Denpasar, baliilu.com – Sidang Pidana Kasus Ujaran Kebencian di Medsos Nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar berlangsung di PN Denpasar, Selasa (11/8-2020). Sidang yang dihadiri tergugat Linda Paruntu dan penggugat Simone Christine Polhutri (50 tahun) dengan menghadirkan saksi ahli IT, Gde Sastrawangsa, ST, MT dari STIKOM Bali.

Bermula dari postingan WhatsApp Group yang kemudian berlanjut ke ranah Facebook, Simone Polhutri terus mendapatkan cercaan, makian dan sumpah serapah yang dialamatkan kepadanya.

“Saya berharap ini merupakan suatu pembelajaran kepada masyarakat agar bijaksanalah dalam melakukan postingan di dalam komunikasi WhatsApp Group, akibatnya bisa membuat orang lain menderita seperti saya dan rusaklah harga diri dan martabat saya dengan perkataan ‘Si Monyet’ yang tersangka postingan dengan menge-tag-nya ke semua rekan dan saudara saya di Facebook,” ujar Simone sambil menahan isak tangis seraya mengatakan hal ini mengingatkan akan pepatah ‘jarimu adalah harimaumu’.

Simone mengaku tak habis pikir mengapa harus terjadi pada dirinya. Karena selama ini merasa tak pernah berbuat jahat atau pun melontarkan sesuatu kata yang menyakitkan, namun hujatan dan hinaan selalu ditujukan kepadanya oleh seorang perempuan secara membabi buta di ranah media sosial.

“Banyak sekali bukti otentik dari hujatan, cacian bahkan merendahkan martabat saya yang dilakukan olehnya dan mulanya saya dengan sabar tak menanggapi  itu semua, namun akhirnya saya laporkan ke pihak berwajib beserta bukti-buktinya,” kata ibu tiga orang anak ini.

Bahkan menurutnya, pihaknya waktu itu masih menunggu kata maaf namun yang bersangkutan malah menantang untuk dilaporkan. “Kejadian ini merupakan akumulasi kekesalan saya dan teman-teman yang juga pernah dicerca namun mereka takut melaporkan,” tambahnya.

Mayor Sus Erwin Dwiyanto, SPI, SH. dari Diskum TNI AU yang hadir menjelaskan bahwa sudah kewajiban pihaknya untuk memberikan perlindungan hukum serta mendampingi Christine Polhutri karena memang merupakan bagian dari Kelurga Besar TNI (KBT), “Kami memberikan advokasi dan bantuan hukum.’’

Sidang akan dilanjutkan pada 18 Agustus 2020 untuk mendengarkan keterangan saksi ahli bahasa dari pihak tergugat. (*/gs)

Denpasar, baliilu.com –  Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 pelaksanaan sidang tipiring tetap harus dilaksanakan kepada pelanggar perda, sebagai upaya atau untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menciptakan ketertiban di Kota Denpasar. Hal itu dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga usai mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap para pelanggar Perda Ketertiban Umum, Jumat (7/8-2020).

Sidang tipiring yang dipimpin Hakim Gede Putra Astawa, SH, MH  didampingi  Panitera  Ni Putu Laria Dewi, SH menjatuhkan hukuman denda Rp 200 ribu kepada 2 orang pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar Perda Ketertiban Umum karena berjualan di trafic light perempatan Jl. Gunung Agung dan Jl. Mahendra Data.

Lebih lanjut Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, semestinya di tengah pandemi Covid-19 masyarakat selain mematuhi protokol kesehatan juga tetap mematahui perda yang telah ditetapkan. Dengan demikian Kota Denpasar tetap aman, nyaman dan bersih.

Dalam pandemi Covid-19 pihaknya menyadari banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan namun bukan berarti mereka bebas berjualan dimana pun yang diinginkan.

Karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat atau lapak untuk masyarakat yang ingin berjualan di pasar-pasar rakyat. “Bagi yang ingin berjualan jangan sembarangan karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat,” jelas Sayoga.

Sayoga mengaku sidang tipiring bagi pelanggar perda akan terus dilakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, sekaligus memberikan efek jera dan sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat. Dengan demikian Sayoga berharap agar masyarakat terus mematuhi peraturan yang ada.

Salah satu pelanggar M.Yunus minta maaf karena berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Maka dari itu pihaknya berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi. “Ini sebagai pengalaman saya, saya minta maaf dan tidak akan melanggar lagi,” katanya. (*/eka)

Buleleng, baliilu.com – Tim Hukum dari Berdikari Law Office melaporkan Kapolres Buleleng ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri atas dugaan mal praktik penegakan hukum dalam penanganan kasus ngaben Sudaji di tengah pandemi Covid-19.

Laporan Kapolres Buleleng AKBP Sinar Subawa dan penyidik kepada tiga institusi tersebut dilayangkan Tim Hukum Berdikari Law Office pada Jumat (10/7/2020).  Tim hukum Berdikari Law Office yang menandatangani laporan tersebut adalah Gede Pasek Suardika, Nyoman Agung Sariawan, Made Arnawa, Made Kariada, Gede Suryadilaga.

“Kami secara resmi telah melayangkan pengaduan Kapolres Buleleng dan penyidik ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan keadilan dan  kepastian hukum terhadap klien kami,” kata salah satu kuasa hukum, Agung Sariawan.

Agung Sariawan menambahkan bahwa melaporkan Kapolres Buleleng atas dugaan tidak menerapkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam melakukan penegakan hukum di wilayah kerjanya serta patut diduga melaksanakan tugas secara tidak professional dalam penanganan kasus ngaben Sudaji atas nama tersangka Gede S.

“Dengan laporan ini kami berharap pimpinan Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri dapat menindaklanjuti laporan kami ini sebagai bagian upaya kita bersama mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Suryadilaga.

Sebelumnya, tim hukum telah berupaya agar tersangka segera dibebaskan dengan mengajukan permohonan agar Polres Buleleng menerbitkan SP3 sebanyak dua kali. Namun, permohonan itu tidak mendapatkan tanggapan dari Kapolres Buleleng. Permohonan serupa juga telah diajukan oleh elemen masyarakat, seperti DPP dan DPD Persadha Nusantara, KMHDI se-Bali. PHDI Bali pun telah mengajukan upaya serupa ke Polda Bali agar tersangka segera dibebaskan.

Waketum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana mendukung upaya yang dilakukan oleh tim hukum tersebut. “Sudah sangat lama kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan sehingga perlu upaya agar kasus ngaben Sudaji mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Suardana.

Diketahui bahwa Gede S, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melaksanakan ngaben keluarga di Desa Sudaji pada 3 Mei 2020.

Kejaksaan pun telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus ini dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Tersangka dikenakan pasal pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana satu tahun penjara. (*/gs)