Connect with us

KRIMINAL

Kuasa Hukum Laporkan Kapolres Buleleng atas Dugaan Mal Praktik Kasus Ngaben Sudaji ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri

BALIILU Tayang

:

de
TIM HUKUM DARI BERDIKARI LAW OFFICE

Buleleng, baliilu.com – Tim Hukum dari Berdikari Law Office melaporkan Kapolres Buleleng ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri atas dugaan mal praktik penegakan hukum dalam penanganan kasus ngaben Sudaji di tengah pandemi Covid-19.

Laporan Kapolres Buleleng AKBP Sinar Subawa dan penyidik kepada tiga institusi tersebut dilayangkan Tim Hukum Berdikari Law Office pada Jumat (10/7/2020).  Tim hukum Berdikari Law Office yang menandatangani laporan tersebut adalah Gede Pasek Suardika, Nyoman Agung Sariawan, Made Arnawa, Made Kariada, Gede Suryadilaga.

“Kami secara resmi telah melayangkan pengaduan Kapolres Buleleng dan penyidik ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan keadilan dan  kepastian hukum terhadap klien kami,” kata salah satu kuasa hukum, Agung Sariawan.

Agung Sariawan menambahkan bahwa melaporkan Kapolres Buleleng atas dugaan tidak menerapkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam melakukan penegakan hukum di wilayah kerjanya serta patut diduga melaksanakan tugas secara tidak professional dalam penanganan kasus ngaben Sudaji atas nama tersangka Gede S.

“Dengan laporan ini kami berharap pimpinan Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri dapat menindaklanjuti laporan kami ini sebagai bagian upaya kita bersama mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Suryadilaga.

Sebelumnya, tim hukum telah berupaya agar tersangka segera dibebaskan dengan mengajukan permohonan agar Polres Buleleng menerbitkan SP3 sebanyak dua kali. Namun, permohonan itu tidak mendapatkan tanggapan dari Kapolres Buleleng. Permohonan serupa juga telah diajukan oleh elemen masyarakat, seperti DPP dan DPD Persadha Nusantara, KMHDI se-Bali. PHDI Bali pun telah mengajukan upaya serupa ke Polda Bali agar tersangka segera dibebaskan.

Waketum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana mendukung upaya yang dilakukan oleh tim hukum tersebut. “Sudah sangat lama kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan sehingga perlu upaya agar kasus ngaben Sudaji mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Suardana.

Baca Juga  Perda No. 4/2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Kembalikan Bali sebagai Pusat Peradaban Dunia

Diketahui bahwa Gede S, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melaksanakan ngaben keluarga di Desa Sudaji pada 3 Mei 2020.

Kejaksaan pun telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus ini dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Tersangka dikenakan pasal pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana satu tahun penjara. (*/gs)

Advertisement
Klik untuk Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

KRIMINAL

Sidak Masker, Satpol PP bersama Tim Yustisi Kota Denpasar kembali Temukan 12 Pelanggar

Published

on

By

de
Satpol PP bersama Tim Yustisi Kota Denpasar kembali gelar Sidak Masker. Kali ini Rabu (9/9), sidak dilaksanakan di Lapangan Poh Gading Binoh Denpasar Utara.

Denpasar, baliilu.com – Satpol PP Kota Denpasar bersama Tim Yustisi Kota Denpasar kembali gelar Sidak Masker. Kali ini Rabu (9/9), sidak dilaksanakan di Lapangan Poh Gading Binoh Denpasar Utara.

Kabid Penegakan Perda I Made Poniman mengatakan, sidak masker ini dilakukan untuk menerapkan  Peraturan Gubernur Nomor 46  tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yakni yang tidak menggunakan masker didenda Rp 100 ribu

Sidak  di hari ketiga ditemukan 12 orang pelanggar.  Bagi pelanggar yang tidak menggunakan masker, yang bayar denda di tempat sebanyak 7 orang sedangkan 5 orang lagi belum membayar denda. Karena itu, 5 orang tersebut KTP-nya dibawa ke Kantor Satpol PP Kota Denpasar.

Bagi yang belum bayar bisa langsung bayar sendiri ke no rekening yang ditetapkan di surat tilang tersebut. “Jika pelanggar telah membayar bisa menunjukkan bukti transfer yang  dilakukan, setelah itu KTP-nya akan dikembalikan oleh Satpol PP Kota Denpasar,” tegas Poniman.

Lebih lanjut Poniman mengatakan, dalam Pergub telah tercantum bagi yang tidak menggunakan masker akan didenda sebesar Rp 100 ribu. Sedangkan pelaku usaha yang tidak melengkapi sarana protokol kesehatan akan didenda sebanyak Rp 1 juta. Semua denda tersebut akan dimasukan ke nomor rekening khas daerah.

Mengingat saat ini sudah diberlakukan sanksi denda tersebut  pihaknya mengimbau agar masyarakat selalu menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Karena ada  peraturan yang mengatur dan bukan semata-mata mendenda atau mencari kesalahan orang, namun kegiatan ini tujuannya adalah dalam upaya menegakkan disiplin prokes dalam pencegahan Covid-19.

Poniman juga menjelaskan  dalam Peraturan Gubernur tersebut pencegahan lebih baik daripada mengobati. Mengingat penularan Covid-19 yang semakin meningkat pihaknya meminta masyarakat untuk disiplin lagi dalam menerapkan protokol kesehatan.  (eka)

Baca Juga  Ban Mobil Lebih Awet dengan Hindari Tiga Kebiasaan Ini

Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Kasus Pencemaran Nama Baik di Facebook, Korban Pertanyakan Keterangan Saksi Ahli

Published

on

By

de
Suasana sidang kasus pencemaran nama baik dengan Nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar di PN Kelas I Denpasar, Selasa (8/9-2020).

Denpasar, baliilu.com – Korban kasus pencemaran nama baik di media sosial Facebook tak habis pikir dengan keterangan yang diberikan saksi ahli bahasa yang menjelaskan uraian kalimat tentang makna dan maksud dari postingan terdakwa Linda Paruntu Rempas terkait arti dari kalimat, ‘Mana orang kayak monyet dan mana yang kaya beneran?’

“Dalam hal ini saksi ahli tidak menunjukkan definisi yang benar karena sesungguhnya kalimat kayak monyet artinya seperti monyet yang jelas menjelaskan bentuk penghinaan seperti yang di tag pada halaman akun Facebook saya, sepertinya saksi berkata tidak jujur, ingat saksi ahli tersebut di awal persidangan sudah disumpah untuk mengatakan yang sebenar-benarnya, apalagi saksi ahli tidak membawa curriculum vitae yang diminta hakim,” kata korban Simone Christine Polhutri (50).

Dirinya malah merasa heran bahwa seharusnya terdakwa yang didakwakan kasus UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE sejatinya tidak boleh lagi dengan bebas menggunakan gadget di media social. “Ini yang perlu diperhatikan sebab hal ini sangat membahayakan,” tambahnya.

Sidang kasus pencemaran nama baik dengan Nomor 623/Pid. Sus/2020/PN Denpasar ini  cukup menarik perhatian pengunjung yang hampir memenuhi ruang sidang di PN Kelas I Denpasar pada Selasa (8/9-2020) dengan agenda mendengar keterangan Saksi Ahli Bahasa Prof. Dr. I Nyoman Sudiana, MPd., dosen Seni dan Bahasa Univ Ganesa Singaraja yang dihadirkan terdakwa, dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukradana.

JPU Eddy Arta Wijaya dalam dakwaan pertama pasal 27 (3) juncto pasal 45, UU No 19 Thn 2016 tentang ITE, dakwaan kedua pasal 310 (1)&(2) KHUP dan dakwaan ketiga Pasal 311 (1) dengan ancaman hukuman 4 tahun.

Saat mendengarkan keterangan saksi ahli, hakim sempat bertanya terkait apakah saksi ahli sudah melihat seluruhnya posting screenshoot antar kedua belah pihak? Untuk itu para pihak dipanggil untuk menjelaskan kembali pada saksi seraya menerangkan bahwa makna dari suatu tulisan dengan ucapan verbal sesungguhnya sangatlah berbeda.

Baca Juga  Ban Mobil Lebih Awet dengan Hindari Tiga Kebiasaan Ini

Terkait makna kalimat ‘Mana orang kayak monyet dan mana yang kaya beneran?’ Saksi menjawab bahwa hal tersebut adalah rasa keingintahuan terdakwa yang ingin meminta klarifikasi kepada Simone (korban).

Hakim saat terakhir sidang mengingatkan semua pengunjung bahwa hal ini merupakan suatu pelajaran penting dalam kehidupan sehari untuk tidak mengumbar emosi melalui ranah media sosial Facebook, seperti kasus ini seperti orang sedang berbalas pantun, maka hendaknya dalam suatu permasalahan jangan diumbar di media sosial sehingga orang menjadi lepas kontrol.

Terkait sesi saling bermaafan antar-kedua belah pihak, korban Simone mengatakan tetap memaafkan terdakwa namun dirinya mengingatkan agar hal ini bukan berarti menghapuskan ancaman ataupun serta merta mengurangi putusan pidananya nanti. (*/gs)

Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Ny. Putri Koster Ingatkan Masyarakat Peduli dan Melindungi Anak dari Ancaman Pelaku Pedofil

Published

on

By

de
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster

Denpasar, baliilu.com – Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster mengingatkan masyarakat untuk lebih peduli dan melindungi keluarga dari ancaman pelaku pedofil yang bisa menimpa anak-anak.

Menurutnya, Bali saat ini belum bebas dari ancaman para pedofil. Untuk itu, diharapkan keluarga dan lingkungan memberi perhatian serius terhadap hal ini. “Bali belum terbebas dari ancaman para pedofil. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali berharap agar keluarga dan lingkungan memberi perhatian serius terhadap hal ini,” ujar Ny. Putri Koster saat berkesempatan menjadi keynote speaker dan membuka acara webinar bertajuk ‘Keterbukaan Informasi dan Gerakan Pencerdasan Anak Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dari Serangan Pedofilia’, di Jayasabha, Denpasar, Kamis (27/8-2020). 

Ny. Putri Koster menambahkan, ibu-ibu dan keluarganya mesti menjaga lebih ekstra terhadap putra-putrinya baik dari orang lingkungan terdekat, lingkungan sekitar ataupun pengawasan dalam teknologi atau gadget sehingga anak-anak tidak menjadi sasaran para pedofil. “Merespons permasalahan ini, saya selaku Ketua TP PKK Bali ketika terjun ke lapangan selain mensosialisasikan 10 program pokok PKK, saya juga selalu menyelipkan informasi agar para ibu-ibu memperhatikan masalah kehidupan keluarga dan anak-anak selain makanan dan kesehatannya,” tandasnya.

Dia menekankan ibu-ibu memperhatikan perkembangan anak, sebab menurut pengetahuannya ternyata ancaman bagi keamanan anak masih tinggi.

Di permukaan tampak aman, tenang-tenang saja, seperti tidak ada masalah, namun kasus pedofilia ini ibarat bom waktu. “Ternyata ancaman keamanan anak masih terjadi seperti mencuatnya kasus pedofilia,” jelas Ny. Putri Koster .

Untuk itu, Ny. Putri Koster mengajak para ibu di tengah situasi pandemi Covid-19 ini selain memperhatikan kesehatan dan menjaga imunitas anak-anak juga harus tetap memperhatikan perkembangan anak-anak utamanya dari lingkungan sekitar dan juga dari derasnya pengaruh teknologi. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita dimangsa oleh predator ini, karena jika sampai itu terjadi maka anak-anak kita juga akan berpotensi menjadi predator di masa depan. Untuk itu, mari kita jaga anak-anak kita  dengan baik sehingga generasi penerus bangsa yang berkualitas dapat tumbuh dengan baik,” ujarnya. 

Baca Juga  Ketua PT Denpasar Angkat dan Sumpah 97 Advokat Peradi

Selanjutnya dalam kesempatan itu, terdapat 4 narasumber yang ahli dalam bidangnya memaparkan meteri terkait pedofilia. Salah satunya adalah AA Sagung Anie Asmoro yang merupakan Ketua KPPAD Bali. Ia menyampaikan bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ia melanjutkan bahwa anak memiliki 4 hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi, dan hak mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi.  Namun beberapa waktu belakangan ini, ia mengatakan bahwa sebagian besar anak usia prapubertas atau awal pubertas yang berumur sekitar 13 tahun baik laki-laki atau perempuan menjadi korban dari pedofilia. Anak yang rentan menjadi sasaran tersebut mayoritas anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Terdapat beberapa hambatan dalam pengungkapan kasus pedofilia yang terjadi selama ini seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap apa dan bagimana pedofilia tersebut. Selain itu, pedofilia tidak datang dari orang asing semata, melainkan bisa juga justru merupakan orang terdekat. Selain itu,  minimnya bukti, saksi dan support bagi korban dan keluarganya menjadi suatu kendala dalam pengungkapan kasus.

Jika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual maka akan menimbulkan dampak jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang seperti trauma mental, pergaulan bebas, dan potensi menjadi pelaku dikemudian hari. Sedangkan jangka pendeknya seperti luka fisik, penyakit menular seksual, kematian dan kehamilan.

Untuk itu, para korban harus mendapat beberapa haknya, seperti hal prosedural yaitu pendampingan dalam proses hukum, informasi perkembangan kasus, bantuan transportasi, akses dokumen dan visum. Para korban juga harus mendapat hak layanan kesehatan baik fisik maupun mental. Selain itu, juga harus mendapatkan hal perlindungan dan rehabilisasi sosial.

Baca Juga  Update Covid-19 (23/7) di Bali, Pasien Sembuh terus Meningkat, 2 Orang Meninggal

Pencegahan dapat dilakukan melalui peran orang tua/keluarga dengan membangun komunikasi yang berkualitas, mengajarkan anak tentang kesehatan reproduksi atau pendidikan seks usia dini. Selanjutnya, melalui peran masyarakat  yang turut peduli dan mengawasi anak yang ada di sekitar dan melaporkan apabila mengetahui, melihat adanya kekerasan pada anak. Sedangkan pencegahan yang harus dilakukan dari sisi pemerintah adalah pemenuhan hak anak dan memberikan perlindungan khusus, hukuman berat bagi pelaku, melakukan pengawasan terhadap orang asing secara ketat, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dan intervensi kepada keluarga yang anak-anaknya rentan menjadi korban kekerasan.

Selanjutnya dalam acara tersebut, disampaikan pula pemaparan materi dari narasumber lain yaitu Ketua KPID Bali I Made Sunarsa, Ketua Komisi Informasi Prov Bali Widiada Kepakisan dan Akademisi Dr. AAA Ngurah Tini Rusmini Gorda. (gs)

Lanjutkan Membaca