Connect with us

KRIMINAL

Kuasa Hukum Laporkan Kapolres Buleleng atas Dugaan Mal Praktik Kasus Ngaben Sudaji ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri

BALIILU Tayang

:

de
TIM HUKUM DARI BERDIKARI LAW OFFICE

Buleleng, baliilu.com – Tim Hukum dari Berdikari Law Office melaporkan Kapolres Buleleng ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri atas dugaan mal praktik penegakan hukum dalam penanganan kasus ngaben Sudaji di tengah pandemi Covid-19.

Laporan Kapolres Buleleng AKBP Sinar Subawa dan penyidik kepada tiga institusi tersebut dilayangkan Tim Hukum Berdikari Law Office pada Jumat (10/7/2020).  Tim hukum Berdikari Law Office yang menandatangani laporan tersebut adalah Gede Pasek Suardika, Nyoman Agung Sariawan, Made Arnawa, Made Kariada, Gede Suryadilaga.

“Kami secara resmi telah melayangkan pengaduan Kapolres Buleleng dan penyidik ke Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri sebagai bentuk upaya untuk mendapatkan keadilan dan  kepastian hukum terhadap klien kami,” kata salah satu kuasa hukum, Agung Sariawan.

Agung Sariawan menambahkan bahwa melaporkan Kapolres Buleleng atas dugaan tidak menerapkan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam melakukan penegakan hukum di wilayah kerjanya serta patut diduga melaksanakan tugas secara tidak professional dalam penanganan kasus ngaben Sudaji atas nama tersangka Gede S.

“Dengan laporan ini kami berharap pimpinan Komnas HAM, Kompolnas, dan Kapolri dapat menindaklanjuti laporan kami ini sebagai bagian upaya kita bersama mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Suryadilaga.

Sebelumnya, tim hukum telah berupaya agar tersangka segera dibebaskan dengan mengajukan permohonan agar Polres Buleleng menerbitkan SP3 sebanyak dua kali. Namun, permohonan itu tidak mendapatkan tanggapan dari Kapolres Buleleng. Permohonan serupa juga telah diajukan oleh elemen masyarakat, seperti DPP dan DPD Persadha Nusantara, KMHDI se-Bali. PHDI Bali pun telah mengajukan upaya serupa ke Polda Bali agar tersangka segera dibebaskan.

Waketum DPP Persadha Nusantara Dr. Gede Suardana mendukung upaya yang dilakukan oleh tim hukum tersebut. “Sudah sangat lama kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan sehingga perlu upaya agar kasus ngaben Sudaji mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Suardana.

Baca Juga  Ni Putu Putri Suastini Koster Mengucapkan Rahajeng Rahina Suci Pagerwesi

Diketahui bahwa Gede S, telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melaksanakan ngaben keluarga di Desa Sudaji pada 3 Mei 2020.

Kejaksaan pun telah dua kali mengembalikan berkas perkara kasus ini dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Tersangka dikenakan pasal pasal 14 ayat 1 UU No 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman pidana satu tahun penjara. (*/gs)

KRIMINAL

Satpol PP Denpasar Tipiringkan Pelanggar Perda

Published

on

By

de
TIPIRING: Sidang tipiring di tengah pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Denpasar

Denpasar, baliilu.com –  Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 pelaksanaan sidang tipiring tetap harus dilaksanakan kepada pelanggar perda, sebagai upaya atau untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan menciptakan ketertiban di Kota Denpasar. Hal itu dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga usai mengikuti sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap para pelanggar Perda Ketertiban Umum, Jumat (7/8-2020).

Sidang tipiring yang dipimpin Hakim Gede Putra Astawa, SH, MH  didampingi  Panitera  Ni Putu Laria Dewi, SH menjatuhkan hukuman denda Rp 200 ribu kepada 2 orang pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar Perda Ketertiban Umum karena berjualan di trafic light perempatan Jl. Gunung Agung dan Jl. Mahendra Data.

Lebih lanjut Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan, semestinya di tengah pandemi Covid-19 masyarakat selain mematuhi protokol kesehatan juga tetap mematahui perda yang telah ditetapkan. Dengan demikian Kota Denpasar tetap aman, nyaman dan bersih.

Dalam pandemi Covid-19 pihaknya menyadari banyak masyarakat yang mengalami kesusahan karena kehilangan pekerjaan namun bukan berarti mereka bebas berjualan dimana pun yang diinginkan.

Karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat atau lapak untuk masyarakat yang ingin berjualan di pasar-pasar rakyat. “Bagi yang ingin berjualan jangan sembarangan karena Pemerintah Kota Denpasar telah menyediakan tempat,” jelas Sayoga.

Sayoga mengaku sidang tipiring bagi pelanggar perda akan terus dilakukan sampai masyarakat paham akan pentingnya taat aturan, sekaligus memberikan efek jera dan sebagai wahana sosialisasi perda bagi masyarakat. Dengan demikian Sayoga berharap agar masyarakat terus mematuhi peraturan yang ada.

Salah satu pelanggar M.Yunus minta maaf karena berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Maka dari itu pihaknya berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi. “Ini sebagai pengalaman saya, saya minta maaf dan tidak akan melanggar lagi,” katanya. (*/eka)

Baca Juga  Libatkan PKK, Kelurahan Sesetan Gelar Sosialisasi dan Pasang Stiker Wajib Masker

Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Ganggu Akses Masyarakat, Satgas Sumerta Tertibkan Pedagang Bermobil

Published

on

By

de
TERTIBKAN, Satgas Sumerta didampingi unsur Satpol PP Kota Denpasar menertibkan pedagang bermobil di Jl. Nusa Indah dan Jl. Pucuk, Kelurahan Sumerta.

Denpasar, baliilu.com – Kelurahan Sumerta menggiatkan sejumlah langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayahnya. Pada Jumat (3/7) Satgas Sumerta serta jajaran lingkungan/banjar setempat didampingi unsur Satpol PP Kota Denpasar menertibkan pedagang bermobil yang berjualan di trotoar seputaran Jl. Nusa Indah dan Jl. Pucuk Kelurahan Sumerta.

Lurah Sumerta I Wayan Eka Apriana saat dikonfirmasi, mengatakan penertiban yang digiatkan, menyasar pedagang yang dengan sengaja menggunakan trotoar untuk berjualan serta mengganggu akses lalu lintas pengguna jalan.

“Dari hasil penertiban ini didapati 3 unit kendaraan (mobil) yang berjualan melanggar ketertiban umum. Pemilik kendaraan/pedagang tersebut sudah diinstruksikan untuk langsung mengangkut barang dagangannya kembali dan langsung meninggalkan lokasi serta diberi peringatan serta sepakat untuk tidak berjualan lagi di lokasi yang sama ataupun kawasan yang dilarang untuk berjualan secara ketentuan peraturan yang berlaku,” ungkap Eka Apriana.

“Pihak kami berharap, kegiatan ekonomi masyarakat bisa tetap berlangsung produktif, namun diimbau tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan berniaga serta mematuhi ketentuan peraturan mengenai ketertiban umum di Kota Denpasar. Jangan sampai mencari rejeki dengan melanggar aturan yang merugikan masyarakat lainnya,” katanya. (*/eka)

Baca Juga  Gubernur Koster Komit Bangkitkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal
Lanjutkan Membaca

KRIMINAL

Pedagang Bermobil di Jalan Suli Membandel, Pihak Desa Serahkan ke Satpol PP untuk Ditipiring

Published

on

By

de
PEDAGANG BERMOBIL, Pedagang bermobil di badan Jalan Suli disidak Satpol PP Denpasar.

Denpasar, baliilu.com – Selama pandemi Covid-19 banyak pedagang bermobil dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan maupun badan jalan. Hal ini bisa terlihat di Jalan Suli yang ada di wilayah Desa Dangin Puri Kangin.  “Berjamurnya pedagang bermobil di pinggir jalan tersebut merupakan dampak Covid-19 karena banyak masyarakat yang di-PHK atau dirumahkan selama pandemi ini masih berlangsung,” ungkap Perbekel Desa Dangin Puri Kangin Wayan Sulatra saat ditemui Rabu (1/7-2020).

Meskipun demikian, Sulatra mengatakan berjualan di sepanjang Jalan Suli sudah salah karena mengganggu lalu lintas, selain itu jalan tersebut merupakan jalan protokol. Supaya tidak ada lagi pedagang yang berjualan di jalan tersebut Pihak Desa Dangin Puri Kangin bersama Linmas dan Kadus di lingkungan wilayah tersebut sudah pernah memberikan imbauan kepada mereka agar tidak berjualan di sepanjang Jalan Suli. “Sebagai jalan protokol kami pihak desa berkewajiban untuk memperhatikan dan menjaga kebersihan dan keamanan di jalan tersebut,” ungkap Sulatra.

Lebih lanjut Sulatra mengaku, dari imbauan yang diberikan ada beberapa pedagang yang melakukan perlawanan bahkan membandel tetap berjualan di jalan tersebut.

Dari pernyataan itu, Sulatra mengaku pihak desa, linmas maupun kepala dusun bukan berarti melarang mereka untuk mencari rejeki. Namun melarang mereka berjualan di jalan tersebut, karena tempat itu bukanlah untuk berjualan.

Sulatra mengaku, saat melakukan pengawasan ada beberapa pedagang  bersedia langsung pergi. Namun mereka kembali lagi ketika petugas telah pergi dari tempat itu. Hal itu diketahui ketika linmas memonitor kembali para pedagang tersebut ternyata mereka kembali lagi dan berjualan disana.

Bagi pedagang yang membandel seperti itu pihaknya telah berkoordinasi kepada Satpol PP Kota Denpasar untuk ditindaklanjuti. Mengingat para pedagang yang berjualan telur, buah, sayur-sayuran merupakan masyarakat luar Denpasar.

Baca Juga  Ny. Selly Mantra: Aktifkan Peran Bunda PAUD Mendidik Anak di Masa Pandemi Covid

Ia menegakan Jalan Suli merupakan jalan protokol, jangankan pedagang, kebersihan juga menjadi atensi pertama di jalan tersebut. Kalau pihak desa membiarkan pihaknya takut pedagang bermobil makin lama makin menjamur.

Sementara Kasatpol PP Kota Denpasar I Dewa Gede Anom Sayoga mengaku, bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan penertiban di wilayah tersebut. Selain penertiban pihaknya juga memberikan pembinaan dan arahan agar tidak berjualan di jalan tersebut. Setelah pembinaan diberikan ada beberapa pedagang yang tertangkap tangan. “Maka untuk memberikan mereka efek jera maka Satpol PP Kota Denpasar akan melakukan sidang tipiring kepada pedagang yang membandel,” tegas Sayoga. (*/eka)

Lanjutkan Membaca