Yogyakarta, baliilu.com – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ((TP PKK) Kabupaten Badung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta guna memperdalam tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) sekaligus memperkuat peran strategis kader PKK dalam menggerakkan kesadaran masyarakat di lini terbawah

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniathi Adi Arnawa. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa, serta jajaran pengurus inti PKK, kader Posyandu, K3S, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung.

Kedatangan rombongan dari Bumi Keris ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, bersama jajaran pejabat struktural setempat di Ruang Kunti, Balai Kota Yogyakarta, Jumat (21/8). Pertemuan berlangsung interaktif dengan fokus pembahasan pada inovasi digitalisasi data dan optimalisasi kader komunitas.

Ketua TP PKK Kabupaten Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa memberikan apresiasi mendalam atas penerimaan yang sangat baik dan keterbukaan dari jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokus studi komparasi didasarkan pada rekam jejak kota tersebut yang dinilai sangat progresif dalam melahirkan berbagai terobosan pelayanan Adminduk.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkot Yogyakarta. Studi komparasi ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktek terbaik (best practices), melihat langsung inovasi pelayanan hulu ke hilir, serta mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar Adminduk,” ungkapnya.

Oleh karena itu, keberadaan kader PKK sebagai mitra strategis pemerintah di garis depan memiliki peran yang sangat krusial. Kader PKK bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari, sehingga menjadi instrumen paling efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.

“PKK memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung. Melalui momentum silaturahmi dan studi komparasi ini, kami berharap dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dan membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung maupun Kota Yogyakarta,” imbuhnya.

Kunjungan strategis ini diharapkan mampu mempertegas komitmen bersama dalam mengintegrasikan program kerja PKK dengan program kerja Disdukcapil. Fokus utamanya meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menyambut positif kehadiran TP PKK Badung. Ia membenarkan bahwa ketertiban administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam merancang program kesejahteraan keluarga, yang secara linier selaras dengan sepuluh program pokok PKK.

“Melalui gerakan sadar Adminduk, peran serta kader PKK di unit terkecil masyarakat sangat menentukan validitas data makro daerah, mulai dari tingkat keluarga, desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota. Di Kota Yogyakarta, kami berkolaborasi erat dengan kader untuk menjalankan sistem pelayanan jemput bola, sosialisasi mandiri, hingga aktivasi masif Identitas Kependudukan Digital (IKD),” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan demi menuju kesempurnaan sistem. Kunjungan dari Pemkab Badung ini menjadi ruang diskusi yang produktif bagi kedua daerah untuk saling bertukar pengalaman, mengevaluasi kendala lapangan, serta memperkaya referensi inovasi pelayanan publik demi kemudahan masyarakat luas.

“Kami berharap rangkaian studi komparasi ini memberikan manfaat nyata yang dapat langsung diterapkan di daerah masing-masing. Semoga jalinan komunikasi antar-daerah ini terus terjaga demi kemajuan gerakan PKK dan pelayanan Adminduk yang prima,” pungkasnya. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Polresta Denpasar terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Analisa dan Evaluasi Terkait Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026, yang berlangsung di Ruang Catur Prasetya Polresta Denpasar, Sabtu (22/8/2026).

Dengan dipimpin oleh Kabag Ren Polresta Denpasar AKP I Putu Agus Ady Wijaya, S.H. dan dihadiri para pejabat serta personel dari sejumlah satuan kerja, di antaranya Kanit Regident Sat Lantas, Ka SPKT, KBO Sat Reskrim, PS. Kauryamnin Sat Intelkam Polresta Denpasar, serta personel/staf masing-masing Satker yang ditunjuk.

Forum tersebut juga melibatkan unsur masyarakat sebagai bagian penting dalam memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yakni Ketua PHDI Kecamatan Denpasar Selatan, Ketua PHDI Kecamatan Denpasar Barat, perwakilan mahasiswa Universitas Warmadewa, Elisabeth International, dan STIKES Bina Usada, tokoh agama, tokoh adat, serta perwakilan media.

Kabag Ren Polresta Denpasar menyampaikan bahwa kegiatan FKP menjadi ruang komunikasi antara Kepolisian dan masyarakat untuk menyepakati serta mengevaluasi standar pelayanan publik. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga berbagai masukan dari masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.

Selain membahas standar pelayanan, peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenai layanan Polisi 110 sebagai sarana quick response dalam memberikan bantuan Kepolisian kepada masyarakat.

Pada sesi berikutnya, Kanit Regident Sat Lantas Polresta Denpasar memaparkan standar pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai dari dasar hukum, persyaratan, hingga mekanisme pelayanan yang terbagi dalam tujuh zona, yakni zona pendaftaran, registrasi, identifikasi, pencerahan, uji teori, uji praktik, dan cetak SIM.

Sementara itu, KBO Sat Reskrim Polresta Denpasar menjelaskan standar pelayanan pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pelayanan Reskrim mengedepankan prinsip profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Disampaikan pula bahwa standar pelayanan Reskrim tidak hanya berorientasi pada kecepatan penanganan perkara, tetapi juga mencakup kepastian proses, perlindungan hak saksi, korban, tersangka maupun masyarakat, tertib administrasi, serta akuntabilitas setiap tindakan. SOP menjadi instrumen pengawasan dan pengendalian agar seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan bagian dari upaya Polresta Denpasar untuk memastikan pelayanan Kepolisian senantiasa terbuka terhadap evaluasi dan masukan masyarakat.

“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan Polresta Denpasar benar-benar memenuhi standar, mudah diakses, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Kasi Humas.

Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam forum tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun pelayanan publik yang semakin responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan FKP Tahun 2026, Polresta Denpasar berharap terbangun komunikasi dua arah yang semakin kuat antara Kepolisian dan masyarakat, sekaligus menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (gs/bi)

Denpasar, baliilu.com – Polsek Denpasar Timur (Dentim) menunjukkan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang disampaikan melalui Call Center Polri 110 terkait adanya gangguan suara musik keras yang mengganggu waktu istirahat warga di kawasan Jl. Dahlia 1, Desa Sumerta Kauh, Denpasar Timur, Jumat (21/8/2026) dini hari.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Kecil Lengkap (UKL) Polsek Dentim yang dipimpin Perwira Pengawas (Pawas) Ipda I Wayan Suartana, S.H., langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan situasi dan kondisi di lapangan.

Setibanya di lokasi, personel UKL Polsek Dentim tidak menemukan adanya aktivitas yang menghidupkan musik dengan suara keras. Petugas hanya mendapati sejumlah anak muda yang sedang duduk dan berbincang-bincang.

Dalam kesempatan tersebut, Pawas memberikan imbauan agar tetap menjaga ketertiban, tidak membuat keributan maupun menyalakan musik dengan volume keras, mengingat waktu sudah memasuki dini hari dan warga sekitar sedang beristirahat. Imbauan tersebut juga disampaikan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Setelah diberikan imbauan, anak-anak muda tersebut kemudian meninggalkan lokasi dan kembali ke rumah masing-masing. Kapolsek Dentim AKP I Gusti Ngurah Agung Udiana, S.H., M.H., menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk melalui Call Center Polri 110 akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bentuk kehadiran Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Polsek Dentim mengimbau masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi maupun laporan terkait gangguan kamtibmas melalui Call Center Polri 110, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kepolisian. (gs/bi)